Berita

Opini

Postingan Terbaru [ Cinta :: Kerja :: Harmoni ]

Komisi I

Berita PKS

Rabu, 15 April 2015

DPR apresiasi langkah evakuasi WNI dari Yaman

0 komentar

"Upaya Menlu Retno LP Marsudi patut diapresiasi. Di dalam negeri, ini menjadi `showcase` koordinasi lintas kementerian yang sangat baik dan terencana, yang melibatkan TNI, Polri dan BIN,"

Jakarta (ANTARA News) - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengapresiasi berbagai langkah yang telah dilakukan oleh Pemerintah untuk mengevakuasi warga negara Indonesia (WNI) keluar dari Yaman, negara yang sedang mengalami konflik dan gangguan keamanan.

"Upaya Menlu Retno LP Marsudi patut diapresiasi. Di dalam negeri, ini menjadi showcase koordinasi lintas kementerian yang sangat baik dan terencana, yang melibatkan TNI, Polri dan BIN," kata Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, beberapa hal yang dinilai sebagai sisi cemerlang dari langkah evakuasi WNI oleh Pemerintah, antara lain kecepatan reaksi Pemerintah, koordinasi lintas kementerian yang baik, serta kemampuan evakuasi yang sangat baik di lapangan.

Hanya dua hari setelah terjadinya serangan udara ke Yaman, Pemerintah Indonesia sudah mengirimkan Tim Percepatan Evakuasi WNI yang dikoordinasikan oleh Kementerian Luar Negeri.

Tim evakuasi tersebut terdiri dari unsur TNI, Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN), yang berupaya melakukan evakuasi melalui jalur laut, darat dan udara.

Dalam waktu kurang dari dua minggu melakukan operasi kemanusiaan, Pemerintah Indonesia sudah berhasil mengevakuasi sekitar 2.000 WNI keluar dari wilayah Yaman, termasuk wilayah yang medannya paling sulit di kota Aden.

Jumlah yang berhasil dievakuasi Pemerintah Indonesia dari Yaman bahkan sebanding dengan jumlah yang berhasil dievakuasi oleh negara-negara yang memiliki armada militer besar di kawasan tersebut, seperti India, Pakistan dan Tiongkok.

"Di dunia internasional hal ini menjadi showcase kepemimpinan Indonesia. Karena meskipun dengan tim dan perlengkapan yang relatif tidak terlalu besar, Pemerintah bukan saja mampu secara efektif mengevakuasi ribuan WNI, akan tetapi juga ratusan warga negara asing," ujar Mahfudz.

Berdasarkan keterangan dari Kemlu, tercatat hingga saat ini setidaknya 10 negara sahabat telah secara resmi meminta bantuan Indonesia untuk mengevakuasi warganya yang ada di berbagai wilayah di Yaman.

Menurut Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI) Kemlu Lalu Muhammad Iqbal, Pemerintah Indonesia telah memberikan bantuan evakuasi kepada 200 warga negara asing untuk keluar dari wilayah Yaman.

Para warga negara asing itu antara lain berasal dari, India, Pakistan, Yaman, Burkina Faso, Inggris, Amerika Serikat, Malaysia, Thailand dan Afrika Selatan.

Setidaknya enam Perwakilan RI dilibatkan dalam upaya evakuasi WNI di Yaman, yaitu KBRI Sanaa, KJRI Jeddah, KBRI Riyadh, KBRI Muscat, KBRI Addis Ababa dan Konsul Kehormatan Indonesia di Djibouti.

Ketua Komisi I DPR hargai upaya keras KBRI

0 komentar

Jakarta - Komisi I DPR RI menghargai upaya keras KBRI dan KJRI di Arab Saudi yang bertahun-tahun mengadvokasi kasus pembunuhan dengan terdakwa seorang TKI, Siti Zaenab, yang akhirnya dieksekusi mati pada Selasa (14/4).

"Terkait eksekusi mati WNI Siti Zainab atas vonis tindak pidana pembunuhan, Komisi 1 menyatakan sikap keprihatinan mendalam," kata Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq dalam pernyataan pers di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, ditolaknya permaafan karena pihak keluarga korban sampai akhir tidak memberikan permaafan akibat sadisnya kasus pembunuhan tersebut dan akibat berantai yang terjadi.

Komisi I DPR RI dalam kunjungan ke KBRI dan KJRI Arab Saudi sudah mendapat penjelasan sebulan lalu mengenai kasus ini dan perkembangan advokasi hukumnya. "Kasus ini memang berat dan pihak keluarga korban sudah bertekad tidak memaafkan karena sadisnya pembunuhan tersebut," katanya.

Pihak Kerajaan Arab Saudi dan KBRI tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak adanya permaafan keluarga meski sudah diajukan tawaran diyat yang sangat besar.

Terkait masih ada sejumlah WNI yang terancam vonis mati, Komisi I minta Kemlu membentuk tim bersama dengan Kemenaker, BNP2TKI dan Kemenkumham dalam penanganannya. "Karena kasus hukum WNI di luar negeri bukan hanya urusan Kemlu. Faktor hulu yang mengirim TKI ke luar negeri juga harus dilibatkan tanggungjawabnya," katanya.(ANTARA News)

Jumat, 10 April 2015

DPR: Semangat Pemberantasan Terorisme Jangan Sampai Timbulkan Ekses Negatif

0 komentar

Jakarta. Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Almuzzammil Yusuf memberikan apresiasi kepada BNPT. Namun, menurut Muzzammil, jangan sampai semangat BNPT dalam memberantas terorisme menimbulkan ekses negatif.

“Ekses negatif itu di era demokratisasi bisa mungkin muncul dan bisa lebih besar dari semangat positif ketika persepsi yang terbentuk di publik adalah apa yang terjadi akhir-akhir ini, yakni hanyalah mewakili perspektif barat dan agenda barat dalam memandang Islam. Sehingga perdebatan akhir-akhir ini tentang BNPT, Menkominfo, dan situs Islam itu saya kira memunculkan satu perspektif publik akan munculnya kembali phobia pada Islam,” kata Muzzammil dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III dengan BNPT, di ruang rapat Komisi III, Gedung DPR RI, Rabu (8/4/15).

BNPT, lanjut Muzzammil, juga harus mempertimbangkan reaksi balik yang ada pada akhir-akhir ini yang justru kontraproduktif. Bahkan, reaksi balik itu muncul dari kelompok yang seharusnya menjadi mitra BNPT dalam memberantas terorisme.

“Tidak mungkin BNPT menyampaikan persoalan ini tanpa bantuan tokoh-tokoh umat itu sendiri. Tema deradikalisasi itu kan penyadaran, dan penyadaran itu harus jadi gerakan massal partai-partai, ormas, tokoh, dan masyarakat Indonesia, karena menjadi bagian yang integral bersama BNPT, dan ini bukan kerja sederhana dan bukan kerja singkat,” ujar Muzzammil.

Oleh karena itu, kata Muzzammil, dengan segala semangat yang ada, strategi BNPT yang integral, profesional, efektif dan tidak kontraproduktif itu menjadi sebuah keniscayaan. “Tanpa itu saya katakan tadi justru negatif efeknya justru lebih besar. Strategi yang integral dan profesional dan efektif itu manakala kita bisa menempatkan definisi teroris tidak semata-mata dan seakan-akan tertuduh pada posisi umat Islam yang mayoritas, karena definisi Undang-Undang (UU) kita, yakni BNPT dan kita semua harus menjalankan UU no 15 Tahun 2003,” tegas Muzzammil.

Lebih lanjut Muzzammil menjelaskan, dalam UU tersebut tidak ada nuansa yang menjelaskan bahwa seakan-akan persoalan pada dimensi kelompok Islam semata, sehingga perhatian BNPT pun perlu untuk mengkaji bagaimana situs komunisme dan situs separatisme. “Jika kita profesional, harusnya pada saat yang sama juga BNPT perlu berbicara situs komunis ada, situs separatis ada, yang tidak kalah dahstyat membahayakan negara ini, dengan simbol-simbol benderanya, dengan simbol-simbol perlawanannya, bersenjata, sehingga dipersepsi sebagai suatu sikap yang integral, profesional dan seimbang,” imbuh Muzzammil.

Maka jika tidak ada tindakan dari Pemerintah terhadap situs-situs komunisme dan separatisme, menurut Muzzammil, maka misi pemerintah sekarang ini patut dipertanyakan.

“Pemerintahan sekarang ini menbawa misi apa? itu menjadi tafsiran berikutnya,” tanya Muzzammil. Selain itu, Muzzammil juga mengatakan, perdebatan akhir-akhir ini perlu disikapi dengan bijak oleh semua termasuk BNPT untuk mengoreksi kembali kerja-kerja yang telah dilakukan. “Sehingga rel kerja integral, profesional, efektif kerja BNPT bisa dilakukan ke depan tanpa melakukan konta produktif,” pungkas Muzzammil. (sbb/dakwatuna)
Sumber: http://www.dakwatuna.com//www.dakwatuna.com/2015/04/09/67030/dpr-semangat-pemberantasan-terorisme-jangan-sampai-timbulkan-ekses-negatif/#ixzz3WszbvMMp Follow us: @dakwatuna on Twitter | dakwatunacom on Facebook

12 Situs Islam Kembali Dibuka, MUI: Kominfo Bekerja Asal-asalan

0 komentar

JAKARTA -- Pemerintah membuka kembali 12 situs Islam yang sebelumnya diblokir. Sedangkan tujuh situs masih ditutup sampai saat ini.

Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tengku Zulkarnain mengatakan, hal ini membuktikan bahwa umat Islam sedang diuji oleh tangan-tangan antek asing. Jika tidak ada reaksi maka akan diteruskan dan Islam digilas dan dihancurkan.

"Grand design penghancuran Islam akan berjalan mulus," kata Tengku, Jumat, (10/4).

Kedua, ujar dia, ini membuktikan Menteri Komunikasi dan Informatika bekerja asal-asalan dan tidak profesional. Ia terburu-buru hanya untuk menyenangkan 'induk semangnya' saja. Mestinya, kata Tengku, Presiden Joko Widodo segera mencopot menteri yang bekerja amburadul seperti ini.

Sementara Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, meskipun pemerintah sudah membuka 12 situs Islam yang diblokir, pemerintah masih memblokir sebanyak tujuh situs Islam.

"Seharusnya tim panel yang sudah dibentuk oleh BNPT dan Kemkominfo menjelaskan alasan mengapa tujuh situs masih ditutup. Selain itu jangan membuat tafsir sepihak mengenai definisi ekstrimisme."

Pemerintah, ujar Dahnil, harus berhenti melakukan pemberian label ekstremis terhadap Islam yang berujung pada sikap Islamofobia. Hal itu hanya akan menyudutkan umat Islam sendiri.
REPUBLIKA.CO.ID,

Diam di Kongres PDIP, Jokowi Dinilai Hina Lembaga Kepresidenan

0 komentar

JAKARTA -- Presiden Jokowi menghadiri Kongres PDIP ke-4 di Bali pada Kamis (10/4). Hanya saja, Jokowi datang dengan status sebagai kader PDIP. Dia datang mengenakan jas merah dan duduk di barisan terdepan bersama Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, Wapres Jusuf Kalla, dan Ketua DPP Puan Maharani.

Jokowi datang ke Bali menggunakan fasilitas negara didampingi beberapa menteri. Uniknya, meski menyandang status presiden RI, Jokowi tidak diberi kesempatan pidato di Kongres PDIP.

Aktivis antikorupsi Dahnil Anzar Simanjuntak menyoroti kejadian aneh yang menimpa Jokowi tersebut. "Ketika Presiden Hadir dalam satu acara hanya diam terbisu dan duduk manis...!!! Di NEGERI ini," katanya melalui akun Twitter, @Dahnilanzar.

Ketua umum PP Pemuda Muhammadiyah tersebut mempertanyakan mengapa panitia Kongres PDIP tak memberi kesempatan Jokowi untuk berpidato. Padahal, setiap presiden yang hadir di acara partai selalu diberi kesempatan tampil di depan.

"Kepresidenan itu lembaga. Dan, lembaga negara. Ketika seseorang jadi Presiden tak bisa dia dipisahkan, Antar dia sebagai 'Jokowi', dia sebagai 'Presiden'," katanya. "Wibawa lembaga Kepresidenan itu, ya wibawa Indonesia juga."

Dahnil pun kembali menegaskan, status Jokowi sebagai presiden RI tidak bisa dilepaskan, meski hadir di acara sebagai kader partai. "Klo mau dipisahkan, ketika dia jadi 'Jokowi' ya tak ada fasilitas apapun terkait dia sebagai Presiden. Tapi kan impossible."

Dia melanjutkan, "Mohon maaf saya harus sampaikan; Joko Widodo adalah Presiden yang tidak menghormati lembaga Kepresidenan." "Berangkat penuh dengan fasilitas Kepresidenan (pswt, ajudan, Dana dll). Duduk Bengong mengaku sebagai Jokowi. Terang menghina lembaga Kepresidenan."
REPUBLIKA.CO.ID,

Senin, 06 April 2015

Tokoh PKS Meninggal

0 komentar
Senin,6/04/2015
Jakarta - Innalillahi wainna illahi rojiun. Hari ini Partai Keadilan Sejahtera telah kehilangan salah satu kader terbaiknya, ust. H. Makmur Hasanudin. MA. Beliau ,meninggal dunia pada pukul 10.30 Wib, di rumahnya dibilangan Cimanggis-Depok. Jawa Barat. Dan akan di sholatkan di komplek DPR RI Kalibata. Jakarta Selatan, lalu akan di makamkan di pemakaman kampung Pasircabe. Subang.

H. Makmur Hasanudin merupakan anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Barat II, yang meliputi daerah Kab. Bandung dan Kab. Bandung Barat. Selama menjadi anggota DPR RI, beliau duduk dikomisi yang membidangi masalah pertanian dan kelautan. Selama di komisi tersebut beliau sangat dikenal sebagai anggota dewan yang kritis dan banyak memberikan kontribusi bagi kementerian pertanian dan kelautan. Serta beliau juga banyak membantu masyarakat di daerah pemilihannya dan diluar daerah pemilihannya,khususnya petani dan nelayan.

Indonesia akan merindukan sosok seperti alm. H. Makmur Hasanudin. Semoga amal baik dan perjuangan dakwah beliau diterima disisi Allah SWT.

APJII: Pemblokiran Situs Web Seharusnya Diputuskan Pengadilan

0 komentar
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Semuel A. Pangerapan meminta pemerintah agar tak mudah melakukan pemblokiran situs, kecuali konten pornografi, entah itu aduan dari masyarakat atau permintaan instansi pemerintah.
APJII berharap ada sebuah sistem pemblokiran yang bisa dilakukan secara tersentralisasi atau dilaksanakan oleh pihak ketiga. Dengan demikian jaringan internet service provider (ISP) dapat mempertahankan netralitasnya.

"Makanya kami mengusulkan selain situs pornografi, sebaiknya situs yang akan diblokir harus ditetapkan oleh lembaga pengadilan," kata pria yang akrab disapa Semmy ini, saat berbincang dengan CNN Indonesia.
Akan tetapi dia kurang setuju bila pada akhirnya instansi pemerintah boleh meminta suatu situs untuk diblokir tanpa sebuah mekanisme yang transparan. Semmy menyebut, bila nanti mudah diblokir dan mudah di-unblokir dampaknya menjadi tidak ada kepastian hukum.
"Kalau semua orang diberikan boleh meminta untuk memblokir, bisa kacau. Nanti kami tiap hari kerjanya hanya mengurusi bloking membloking saja," katanya.
Dia menyadari dengan merujuk dari putusan pengadilan, ada proses peradilan yang harus dilewati tahapannya. Namun, dirinya yakin tak sampai membuat prosesnya menjadi lama.
"Kalau praperadilan BG (Bambang Gunawan) bisa cepat, untuk hal ini seharusnya juga bisa lebih cepat," tambahnya.
Soal dari daftar 22 situs yang disebutkan sebagai terindikasi terorisme masih menjadi perdebatan di masyarakat. APJII hingga kini masih menerima banyak keluhan mengapa situs yang biasa mereka buka diblokir.

DPR Akan Panggil BNPT dan Menkominfo Terkait Pemblokiran Situs

0 komentar
Jakarta - Komisi I DPR melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan pengelola situs yang diblokir karena diduga terkait radikalisme. Dari pertemuan tersebut, Komisi I DPR akan membahas aduan tersebut bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Menkominfo. "Kami merasa perlu membahas persoalan ini dengan pemerintah, dalam hal ini kami jadwalkan rapat kerja bersama dengan BIN, BNPT, Panglima TNI, Menlu, Wakapolri tentang isu terorisme dan ISIS," kata Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq usai audiensi di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (1/4/2015). Mahfudz mengatakan, raker akan membahas apa yang dilakukan pemerintah terkait penangkalan terorisme. UU Pers juga akan dibahas terkait pemblokiran situs. "Pemerintah dengan alasan apapun tidak boleh serta merta memblokir tanpa proses pengadilan. Kemenkominfo akan kami undang," ucap dia. Politisi PKS tersebut sudah bicara dengan Menkominfo Rudiantara terkait pemblokiran situs. Menurut Mahfudz, Kemenkominfo seharusnya melakukan kajian lebih mendalam. "BNPT bukan atasan Kemenkominfo sehingga tidak serta merta mengikuti perintah atau rekomendasi BNPT. Mereka bisa lakukan kajian," tandas Mahfudz. Di sisi lain, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan, apa yang dilakukan Menkominfo bukanlah hal yang langsung begitu saja. Hal yang dilakukan Menkominfo yang bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) merupakan langkah antisipasi. Selain itu, meski telah berkoordinasi dengan BNPT, akan dicek ulang dulu. Jika memang tidak terbukti ada propaganda, akan dibuka kembali. "Karena itu akan dicek ulang. Jika tidak ada terindikasi mengeluarkan propaganda, kalo tidak akan dibuka kembali," ujar Tedjo. Beberapa pengelola situs yang diblokir oleh Kemenkominfo atas rekomendasi BNPT karena dianggap terkait radikalisme. Para pengelola pun hari ini melakukan audiensi dengan DPR. Mereka mengeluhkan pemblokiran tiba-tiba tanpa tahapan dan menegaskan hanya memuat dakwah Islam serta tidak memprovokasi. (Mvi/Yus. liputan6)

PKS Tunjuk Mahfudz Siddiq Tangani Pemblokiran Situs Islam

0 komentar

Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Taufik Ridho mengatakan belum ada sikap resmi partai terkait wacana Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk memblokir 22 situs yang diduga mengajarkan gerakan radikal. Diketahui, wacana tersebut berawal dari permintaan yang diberikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) kepada Kominfo.

"Sikap resmi partai belum ada" ujar Taufik pada saat dihubungi oleh CNN Indonesia, Selasa (31/3).

Lebih lanjut, ia mengatakan tidak ada permintaan secara khusus yang diberikan oleh Dewan Pimipinan Pusat (DPP) kepada Wakil Sekretaris Jenderal PKS MAhfudz Siddiq, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Komisi I. Taufik mengatakan DPP percayakan pada Mahfudz, mengingat hal tersebut menjadi ranah DPR terutama Komisi I.

"Tidak ada (permintaan dari DPP). Kalau Mahfudz minta dikaji ulang dan diteliti lebih dahulu. Yang lebih berwenang lebih bagus. Kalau kami (DPP) terlalu jauh," kata dia menegaskan.

Dalam kesempatan yang berbeda, Ketua Dewan Syariah Pusat Partai Keadilan Sejahtera Surahman Hidayat menilai wajar adanya apabila pada akhirnya Komisi I nantinya akan melakukan pemanggilan kepada pemerintah terkait hal ini. Ia pun mengungkapkan akan didukungnya rencana tersebut oleh anggota fraksi PKS di DPR. Dukungan tersebut diberikan agar dasar pemblokiran tersebut dapat menjadi jelas, karena telah menyebabkan pro dan kontra di masyarakat.

"Fraksi tentu saja ke anggotanya yang duduk di Komisi I mendorong, apalagi Ketua Komisinya dari PKS. Jadi, sangat wajar apabila (pemerintah) dimintai keterangan agar tidak ada kesalahpahaman yang terlalu jauh. Bahaya apabila pemerintah salah paham dengan umat," ujar Surahman.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I Hanafi Rais mengungkapkan adanya rencana untuk memanggil Menkominfo untuk melakukan rapat kerja dalam satu atau dua pekan ke depan terkait wacana pemblokiran 22 situs tersebut.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) meminta agar Kominfo melakukan blokir terhadap sejumlah situs Islam yang dianggap menyebarkan ajaran radikal. Kominfo pun telah melayangkan surat ke penyedia jasa layanan internet (ISP) untuk memblokir 22 situs yang diduga menampilkan konten Islam radikal.
Situs tersebut antara lain arrahmah.com, voa-islam.com, ghur4ba.blogspot.com, dakwatuna.com, kafilahmujahid.com, an-najah.net, muslimdaily.net, hidayatullah.com, dakwahmedia.com, muqawamah.com, lasdipo.com, gemaislam.com, dan eramuslim.com. (pit)

Selasa, 31 Maret 2015

Meme Tifatul Blokir Situs Porno, Rudiantara Blokir Situs Islam

0 komentar

JAKARTA -- Keputusan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memblokir 19 situs Islam radikal atas permintaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengundang reaksi publik. Tidak terkecuali di dunia maya, protes perlawanan digaungkan para netizen. Terbukti, tagar #KembalikanMediaIslam memuncaki trending topic sejak Senin (30/3) hingga Selasa (31/3).

Gara-gara keputusan memblokir situs yang memuat berita Islam itu, penghuni lini masa membandingkan kinerja Menkominfo Rudiantara dengan Tifatul Sembiring. Tifatul semasa menjadi menkominfo 2009-2014, dikenal sangat concern menutup situs yang berbau porno.

Dampaknya, muncul meme yang menyandingkan Tifatul dengan Rudiantara. Jika Tifatul memblokir situs porno, Rudiantara memblokir situs Islam, begitu komentar mereka di Twitter.

"Klo Ust. Tifatul bekerja keras memblokir situs p*rn*. Menteri yg baru berulah memblokir situs Islam. #Berbedanyamo #KembalikanMediaIslam," ujar pemilik akun @muinulhaq.

Noor Al Kautsar yang memiliki akun ‏@ALakaUCAY, berkicau, "Tifatul haters yang dulu katanya super toleran sekarang sunyi sepi nih, padahal sekarang Internet lebih lemot."

Akun @jagoanotista mempertanyakan orang yang dulu sering mengkritik Tifatul, sekarang tidak lagi bersuara kritis ke pemerintah. "Dulu pas Tifatul menteri dan blokir situs porno, rame2 selebtwit bully dia "tiffie...tiffie". Sekarang Rudiantara blokir2... selebtwit diem."
REPUBLIKA.CO.ID,

Entri Populer

narrowsidebarads