Berita

Opini

Postingan Terbaru [ BERKHITMAT UNTUK RAKYAT ]

Komisi IV

Berita PKS

Minggu, 18 Juni 2017

Mahfuz Cek Bantuan Langsung ke Petani

0 komentar
Dalam kunjungan kerjanya yang dilakukan dibulan Ramadhan ini. 18/6/17. Mahfuz Sidik meyempatkan diri mengecek kondisi alat-alat bantuan pertanian dari kementam yang diadvokasi langsung oleh mahfuz dan akan diserah terimakan ke petani penerima dari Kab
 Cirebon
a

Rabu, 24 Mei 2017

Mahfuz: Panglima TNI definisikan Secara Tepat Ancaman NKRI Lewat Puisi

0 komentar
JAKARTA --  Anggota DPR RI, Mahfuz Sidik mengapresiasi penjelasan Panglima TNI terkait ancaman bangsa Indonesia dan NKRI saat Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar, Senin (22/5) lalu. Menurutnya penjelasan Panglima TNI soal ancaman NKRI ini sudah sangat tepat dengan kondisi saat ini.

Mahfuz menjelaskan ada yg menarik dari perhelatan Rapimnas Partai Golkar. Yaitu saat kemarin, Panglima TNI hadir sebagai pembicara. Di tengah paparan tentang menjaga dan membangun NKRI, Jenderal Gatot Nurmantyo membacakan sebuah puisi karya Deny JA berjudul 'Tapi Bukan Kami Punya'.

"Panglima TNI sedang menunjukkan inti masalah yang sedang berkecamuk di banyak pikiran dan perasaan masyarakat Indonesia. Masalah yang jika tidak dicarikan solusi sistemik dan struktural, akan menjadi ancaman nyata bagi NKRI," kata Mahfuz kepada Republika.co.id, Selasa (23/5).

Mahfuz melanjutkan, selama ini ada upaya menggiring opini bahwa ancaman NKRI adalah kelompok-kelompok muslim yang aktif bergerak membela hak-hak agamanya. Mereka kemudian diberi stempel anti keberagaman, anti pancasila dan anti NKRI.

Sebaliknya pihak yang menjadi sumber awal kegaduhan justru ditampilkan sebagai simbol keberagaman, pancasila dan NKRI. Dari penggiringan opini ini, menurut anggota DPR RI dari Fraksi PKS ini, muncul dua masalah baru.

Pertama, terjadi gejala polarisasi ideologis antara masyarakat muslim dan non-muslim. Kedua, ada gejala konflik horizontal antar unsur masyarakat muslim, yaitu antara yang mengklaim pihak moderat dan yang dituding pihak radikal.

"Saya setuju penuh dengan pernyataan Wapres JK (Jusuf Kalla) saat maraknya aksi bela Islam di Jakarta. Beliau katakan bahwa di balik aksi ini ada endapan rasa ketidakadilan akibat kesenjangan ekonomi yang sangat besar," ujar Mahfuz

Menurutnya, apa yang sedang terjadi adalah masalah sosial-ekonomi yang dipicu menjadi masalah politik-ideologis oleh seseorang atau sekelompok orang. Padahal dipersepsikan masyarakat muslim akar permasalahan ini adalah kesenjangan.

"Nah dengan puisi itu, Panglima TNI sebenarnya mengingatkan kita semua bahwa inti masalah adalah kesenjangan sosial-ekonomi dan penguasaan aset kekayaan nasional di tangan segelintir orang. Dalam sejarah konflik ummat manusia di manapun, ini adalah sebab pokok dari berbagai konflik, perpecahan dan kehancuran banyak bangsa," jelasnya.

Maka, ia menyarankan sudah sepatutnya semua pihak terutama para pemimpin lembaga negara, partai politik dan tokoh-tokoh masyarakat menyadari betul hal ini. Mereka harus keluar dari perangkap polarisasi ideologis dalam melihat dan menyikapi masalah bangsa.  Namun mereka harus berani dan mau untuk masuk ke jantung masalah yang sebenarnya.

"Ingatlah akan pepatah, memahami masalah adalah setengah dari jawaban. Jika salah memahami masalah, maka kita tak akan pernah sampai kepada jawaban. Yang terjadi justru kita menambah masalah baru," ungkapnya.

Mahfuz pun mendukung agar TNI terus menjelaskan kepada semua unsur masyarkat akan hal ini. Ini tugas kenegaraan dan kebangsaan TNI yang diatur dan dijamin UU. Jangan tunggu bangsa ini larut dalam konflik, lalu TNI baru ambil peran sebagai pemadam kebakaran.

Senin, 22 Mei 2017

Mahfuz Sidik: Pemerintah Bubarkan HTI, Akan Runyamkan Situasi Nasional

0 komentar

JAKARTA – Mengejutkan, rencana pemerintah untuk membubarkan Ormas HTI melalui jalur hukum– seperti disampaikan Menkopolhukam sore ini – akan menambah runyam situasi nasional yang sudah hiruk-pikuk seperti saat ini. Terlepas dari 5 poin alasan yang disampaikan pemerintah, masyarakat Indonesia khususnya kalangan muslim akan memiliki bacaan dan reaksi yang belum tentu sejalan dengan pemerintah.
Hal ini seperti yang disampaikan Anggota DPR RI, Drs. H. Mahfuz Sidik, M.Si kepada Cirebonpos, bahwa otoritas kekuasaan pemerintah saat ini akan benar-benar diuji, apakah rencana dan langkah pembubaran yang akan diambil akan merupakan keputusan politik yang tepat, didukung oleh kalangan ummat dan sesuai niatnya mampu menentramkan kembali situasi politik nasional yang sedang hiruk-pikuk saat ini.
“Ada tiga hal serius yang harus dipikirkan oleh pemerintah termasuk presiden jika benar-benar akan melakukan upaya pembubaran ini,” ujar Mahfuz.
Pertama, kata dia, di banyak kalangan masyarakat muslim ada pengetahuan bahwa rencana ini merupakan bagian dari instruksi Presiden Jokowi kepada jajaran Polhukam. Artinya, kata dia, mereka akan menafsirkan bahwa ini adalah maunya presiden. Apalagi pernyataan Presiden Jokowi tepat sehari sebelum pernyataan Menkopolhukam soal rencana pembubaran. Kedua, masih kata Anggota DPR RI Dapil Jabar VIII ini, masyarakat luas khususnya di Jakarta paham benar bahwa rencana pembubaran ini terkait juga konteks pilgub DKI yang baru usai. Terlepas dari alasan ideologis yang disampaikan pemerintah, masyarakat tahu persis bahwa aktivis HTI banyak yang mendukung paslon Anis-Sandi. Sehingga persepsi bahwa pembubaran ini sebagai sanksi atas sikap politik HTI di pilgub DKI akan muncul dengan kuat.
“Berangkat dari persepsi ini, maka akan muncul dikalangan ummat Islam pikiran bahwa pada gilirannya ormas Islam lain akan segera dibubarkan juga,” paparnya.
Ketiga, lanjut Mahfudz, sebagaimana ramai diwartakan oleh media massa dan perbincangan di media sosial, ekses pilgub DKI memunculkan polarisasi di masyarakat. Bukan saja di Jakarta tapi menasional. Polarisasi yang berawal dari pembelahan pilihan dukungan terhadap paslon gubernur-wakil gubernur, lalu didesain sedemikian rupa menjadi pembelahan pilihan ideologis. Misalnya, kata dia, antara yang pro Bhineka Tunggal Ika dengan yang kontra. Antara yang pro NKRI dengan yang kontra. Antara yang pro Pancasila dengan yang kontra. Dan ada proses sedemikian rupa yang mengkondisikan opini bahwa kalangan masyarakat muslim yang mendukung paslon Anis-Sandi lebih dekat (atau dianggap mengarah, red) kontra Bhineka Tunggal Ika, NKRI dan Pancasila.
“Jadi, pemerintah harus cermat dan hati-hati. Bahwa rencana pembubaran ormas HTI ini justru akan memicu masalah baru, gejolak baru dan akan menarik jarum sejarah bangsa ini ke masa orde baru di saat negara vis a vis dengan ummat Islam,” ungkapnya.
HTI menurut Mahfuz, adalah ormas keagamaan yang terdaftar resmi di pemerintah. Aktivisnya dari kalangan pemuda terdidik dan tersebar di banyak kota. Jika ada pemikiran dan cita-cita mereka yang tidak sejalan dengan konstitusi, undang-undang dan konteks ke-Indonesiaan, maka tugas negara pula untuk membina secara positif dan konstruktif. Jalur pembubaraan melalui mekanisme hukum hanya dilakukan jika benar-benar terbukti mereka secara organisasi melakukan pembangkangan, pengkhianatan dan makar terhadap negara. Dan itupun harus dibuktikan melalui proses peradilan.
“Saya menilai sejauh ini pemerintah belum melakukan pendekatan edukasi dan persuasi yang cukup. Jadi saya hanya ingin mengingatkan kepada pemerintah bahwa rencana pembubaran HTI yang dilakukan dalam situasi dan dengan cara seperti ini, nampaknya hanya akan menambah kerunyaman situasi nasional dan menambah suram hubungan pemerintah dengan ummat Islam,” pungkasnya. (CP-10)

Mahfuz Sidik: Pancasila Sudah Final, Kedaulatan NKRI Harga Mati

0 komentar
CIREBON – Menjadi bagian dari tugas dan tanggungjawab sebagai anggota MPR/DPR RI untuk menjalankan amanat konstitusi yakni menjalankan kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Sosialisasi 4 Pilar kebangsaan yang meliputi Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. Selama rangkaian kegiatan RDP dan Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan itulah, Drs H Mahfudz Sidik MSi berkesempatan menyampaikan amanat konstitusi negara sekaligus bertemu dan bertatap muka serta berdialog dengan masyarakat konstituen di daerah pemilihannya.

Dalam sambutannya, Mahfudz Sidik menyampaikan, bahwa perlunya untuk selalu menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dengan di mulai dari lingkungan unit terkecil kita yakni di masyarakat lingkungan Rt, Rw, hingga Desa. Mahfudz menegaskan, bahwa saat ini bangsa Indonesia tengah menghadapi ancaman dan serangan serius yang dapat melemahkan bangsa ini. Dimana ancaman dan serangan tersebut ada yang bersifat idiologi, politik, social ekonomi,hingga budaya dan akidah.

“Ancaman dan serangan tersebut jika kita tidak antisipasi sedini mungkin maka akan dapat melemahkan bangsa kita secara keseluruhan dan bahkan dapat menghancurkan bangsa ini,” ujarnya.

Mahfudz juga menggambarkan, bagaimana sekarang ini penyebaran paham radikalisme dan terroisme yang meluas ke segenap penjuru dunia dengan ISIS menjadi corong gerakannya. Belum lagi ancaman bahaya Laten komunisme yang kini dirasakan semakin berani dan nyata memunculkan dirinya kembali, termasuk di dalamnya adalah kampanye massif dari para pelaku dan pendukung gerakan LGBT  (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) yang sudah sangat mengkhawatirkan kehidupan kita semua.

“Saya sebagai wakil rakyat yang kebetulan di amahkan sebagai pimpinan di komisi I DPR RI yang membidangi penyiaran telah melarang keras kepada seluruh lembaga penyiaran untuk tidak mendukung gerakan kampanye tentang LGBT tersebut, dan meminta kepada KPI sebagai lembaga pengawas siaran untuk berani dan bersikap tegas menolak dan melarang hal yang sama,” paparnya.

Di akhir sambutannya, Mahfuzd mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya masyarakat dapilCirebon dan Indramayu untuk senantiasa menjalin dan menjaga kebersamaan dan persatuan kesatuan bangsa, dan ikut bersama menjaga kedaulatan bagsa Indonesia yang sama-sama dicintai ini dari segala macam ancaman dan serangan yang akan melemahkan dan menghancurkan NKRI. Ingat, kata dia, bahwa Pancasila sudah final, dan kedaulatan NKRI adalah harga mati. (CP-05)

sumber : http://www.cirebonpos.com/

Kamis, 16 Maret 2017

Warga Palestina Melawan Keputusan RUU Larangan Adzan oleh Israel

0 komentar
GAZA-Rakyat Palestina menyambut disetujuinya RUU larangan adzan oleh Parlemen Israel (Knesset) meski masjid-masjid dihancurkan penjajah.
Wakil Ketua Biro Politik Hamas, Ismail Haniyah mengatakan dalam sambutannya meresmikan Masjid Al-Akluk di utara Jalur Gaza dengan menegaskan, bangsa Arab dan bangsa Palestina akan mengumandangkan adzan setinggi-tingginya apapun keputusan dan kebijakan Israel.
Haniyah menyampaikan apresiasi dan penghormatan kepada warga Palestina yang bertahan menjaga Masjid Al-Aqsha yang telah berhasil menggagalkan upaya Israel membagi masjid tersebut menjadi dua; tempat atau waktunya.
Ia juga mengatakan kepada warga Palestina di wilayah 1948 yang tidak akan pernah membiarkan UUD larangan adzan bisa melenggang.
“Masjid-masjid yang dihancurkan Israel di Jalur Gaza akan mengumandangkan adzan meski diluluh-lantakkan dengan suara lebih indah,” tegas Haniyah dikutip PIC.
Haniyah mengingatkan kenangan Syeikh Abdul Aziz Rantisi yang pernah diancam komandan Israel di penjara Negev akan dilarang adzan, namun Rantisi tetap adzan meski dilarang.
“Ini agama dan ini akidah, adzan akan dikumandangkan,” tambah Rantisi lantang kala itu.
Haniyah menandaskan, melecehkan akidah dan hal-hal suci dalam Islam akan meledakkan amarah dan energi umat membalas kejahatan Israel.
“Pengesahan larangan adzan di parlemen Knesset akan menjadi fase awal habisnya Israel,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Majelis Tinggi Islam di Kota Al-Quds,Syeikh Ikrimah Shabri mengatakan, adzan adalah salah satu aspek paling penting dari agama Islam, karenya, penjajah Israel tak bisa seenaknya melarang, kata Sabri.
“Israel tidak memiliki hak untuk mencampuri urusan agama kami,” katanya kepada Anadolu Agency. “Kami akan berdiri tegas terhadap setiap upaya Israel untuk melarang adzan di masjid-masjid Yerusalem.”
Sabri melanjutkan jika Israel beralasan suara adzan mengganggu kebisingan,  maka sumber utama “kebisingan tak tertahankan” adalah gencarnya suara pesawat tempur Israel “di atas Palestina”.
Jika Israel ingin berbicara tentang ‘kebisingan tak tertahankan’, maka ia juga harus menghentikan pesawat tempur Israel dari berdengung di atas kawasan; tank-tank di pendudukan  dan buldoser yang meratakan rumah penduduk palestina, serta pasukan tentara penjajah yang menembak orang-orang Palestina.
Anggota Arab parlemen Israel (Knesset)  menyatakan disetujuinya RUU larangan adzan adalah “deklarasi perang terhadap identitas, eksistensi dan negara kita.”
“Kalangan Arab tidak akan menghormati hukum rasis dan fasis,” ujar siaran pers dikutip laman middleeastmonitor.com.
Siaran pers partai Joint List juga menyatakan bahwa RUU tersebut merupakan “pelanggaran keji terhadap eksistensi rakyat Palestina dan upaya kasar untuk merusak identitas negara dan mengubah identitas budaya, keagamaan dan tempat suci warga Palestina.”
“RUU rasis dan fasis merupakan pelanggaran keji kebebasan keyakinan dan agama. Adzan merupakan warisan budaya, tradisi dan sejarah rakyat Palestina Arab. Selain itu, adzan merupakan ritual agama Islam.”
Sementara itu, dalam siaran pers tersebut ditekankan bahwa suara adzan akan tetap ada untuk “membungkam pendapat rasis dan fasis di dalam pemerintahan Netanyahu.”
Sebagaimana diketahui, sidang pendahuluan yang membahas RUU larangan adzan di Knesset Rabu (08/03/2017) lalu berlangsung ricuh.
Sejumlah anggota Knesset Palestina dikeluarkan dari sidang pleno. RUU larangan adzan lolos tahap pertama dengan 55 suara mendukung dan 48 menentang RUU.
Jerusalem Post memberitakan bahwa sidang pleno diwarnai kekisruhan. Anggota Knesset Palestina Zuheir Bahloul, menyebut RUU tersebut “sebuah deklarasi perang…antara kewarasan dan rasisme,” melawan minoritas warga Palestina di parlemen ‘Israel’.
Sementara itu, anggota Knesset Robert Ilatov dari partai sayap kanan Yisrael Beiteinu meneriaki anggota Joint List Usama Saadi, “Kembali ke Saudi Arabia sana!”
Keduanya terlibat adu mulut, kemudian Saadi dikeluarkan dari ruang sidang pleno. Ahmad Tibi, dari Joint List, juga dikeluarkan dari ruang sidang saat tengah berbicara ketika debat berlangsung.
Warga Arab yang berada di Israel, yang juga dikenal sebagai Arab Israel, merupakan keturunan dari 160.000 warga Palestina yang tetap tinggal setelah pemerintahan Israel dibentuk pada tahun 1948.
Jumlahnya mencapai 20% dari penduduk Israel Sekitar 80% kaum Israel Arab adalah Muslim, sisanya terbagi antara Kristen dan Druze.
Sementara itu, pencetus RUU, anggota Knesset Moti Yogev dari partai sayap kanan Jewish Home, membela RUU tersebut dengan menyatakan bahwa RUU itu tidak dimaksudkan untuk melanggar kebebasan beragama, tapi “untuk kebaikan para pelajar dan sopir, serta siklus tidur warga,” yang dikatakan dalam RUU “menderita setiap hari akibat kebisingan yang diakibatkan oleh seruan muadzin dari masjid-masjid.”*
Rep: Panji Islam
Hidayatullah.com

Indonesia Tegaskan Dukungan pada Perjuangan Palestina

0 komentar
Hidayatullah.com–Pimpinan dan anggota DPR dan DPD telah menyuarakan dukungan Indonesia atas perjuangan Palestina pada pertemuan The 6th International Conference in Support of the Palestinian Intifada di Tehran, Iran, 21-22 Februari 2017.
Dalam pernyataannya, dimuat laman Kemenlu, Senin, (27/02/2017) Wakil Ketua DPR RI, Dr. Agus Hermanto menegaskan dukungan Indonesia pada perjuangan rakyat Palestina tercermin dalam peran Indonesia sebagai tuan rumah KTT Luar Biasa ke-5 OKI mengenai Palestina dan Al-Quds Al-Sharif.
Wakil Ketua DPR RI yang juga didampingi anggota DPR Drs. Mahfudz Siddiq M.Si dan H. Hasnuryadi Sulaiman juga menegaskan perlunya dihentikan pendudukan ilegal Israel atas wilayah Palestina. Upaya menentang pendudukan ilegal tersebut tercermin dalam Resolusi DK PBB No. 2334 pada bulan Desember 2016.
Delegasi DPD RI yang dipimpin oleh Ketua DPD, Mohammad Saleh, menegaskan bahwa dukungan Indonesia terhadap perjuangan Palestina merupakan pelaksanaan amanat UUD 1945 yang menyatakan bahwa penjajahan harus dihapuskan.
Wakil Ketua DPD RI yang didampingi 3 anggota DPD, Akhmad Muqowam, Ahmad Jajuli dan Abdul Rahmi mengharapkan konferensi ini menghasilkan langkah konkret untuk terciptanya suasana kondusif untuk menyelesaikan masalah Palestina secara menyeluruh.
Ketua DPD RI juga menyampaikan upaya-upaya yang telah dilakukan Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina, termasuk pelaksanaan capacity bulding dan penggalangan dukungan internasional untuk menghentikan pendudukan.
Di samping berpartisipasi dalam pembahasan isu Palestina, pada tanggal 22 Februari 2017, Delegasi RI juga melakukan pertemuan bilateral dengan Ketua Parlemen Iran, Ali Larijani. Dalam pertemuan disepakati pentingnya kerja sama antar parlemen untuk membantu pemberantasan terorisme, mendukung Islam moderat dan mendorong kerja sama parlemen di berbagai forum. Selain itu juga telah disepakati untuk segera menindaklanjuti hasil kunjungan Presiden Joko Widodo ke Iran pada bulan Desember 2016, melalui peningkatan kerja sama di berbagai bidang, khususnya kerja sama ekonomi dan perdagangan.
Konferensi dihadiri oleh 700 anggota parlemen dari 80 negara, akademisi, LSM, media dan pemuka agama yang mendukung perjuangan Palestina.*
Rep: Ahmad

Kamis, 02 Maret 2017

Mahfudz Siddiq Harapkan Aksi Nyata Indonesia untuk Palestina

0 komentar
TEHERAN, - Anggota DPR RI Mahfudz Siddiq berharap Indonesia dapat menunjukkan sikap dan aksi nyata dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina meraih kemerdekaan dari penjajahan Israel.
"Saat ini situasi dunia Islam sangat sulit. Negara-negara di Timur Tengah disibukkan oleh peperangan, sementara Muslim di Eropa dan Amerika sedang menghadapi tantangan baru politik diskriminasi," kata Mahfudz di Teheran, Iran, saat menghadiri Konferensi Internasional ke-6 Untuk Mendukung Intifada Palestina yang diselenggarakan oleh Parlemen Republik Islam Iran di Teheran pada 21-22 Februari 2017.
Dia menambahkan, sikap dan gerakan anti-muslim sedang merebak di mana-mana.
"Saya menaruh harapan kepada Indonesia untuk bersikap dan beraksi nyata. Semangat anti-penjajahan harus terus ditunjukkan secara nyata oleh Indonesia, baik oleh pemerintah, DPR, masyarakat dan juga kalangan organisasi masyarakat," kata Mahfudz.
Menurut dia, Indonesia secara konsisten mendukung upaya kemerdekaan Palestina, termasuk mengecam keras segala upaya pendudukan yang dilakukan oleh penjajah Israel.
Pada Maret 2016, Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) tentang Palestina.
Pada kesempatan itu, pihak Indonesia melalui Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi mencanangkan komitmen bantuan keuangan Indonesia untuk rakyat Palestina.
Terkait perampasan tanah dan pembangunan permukiman baru, komunitas internasional menegaskan bahwa hal itu melanggar Konvensi Jenewa ke-4 tentang Perlindungan Warga Sipil Pada Saat Perang.
Pada 2004, Pengadilan Internasional menegaskan bahwa permukiman baru tersebut adalah ilegal.
Ban Ki-Moon semasa menjabat Sekjen PBB pada April 2012 juga menyatakan bahwa permukiman baru tersebut ilegal dan menabrak Peta-Jalan Perdamain Israel-Palestina.
Pada Desember 2016, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 2334 yang menyatakan bahwa semua penyewaan tanah, bangunan dan kegiatan perdagangan di wilayah permukiman baru tersebut adalah ilegal.
"Kita bisa saksikan bagaimana Israel tutup mata dan telinga terhadap semua sikap dunia dan lembaga PBB. Bagi mereka penjajahan atas Palestina adalah kepentingan politik dan juga ideologi," tukas Mahfudz yang pada 2013 pernah berkeliling melihat langsung pemukiman baru Israel di Tepi Barat.
Dia menambahkan bahwa Israel tak akan berhenti hingga terwujudnya "Imperium Israel Raya" yang meliputi sebagian besar wilayah Timur Tengah.
"Itu impian dan doktrin mereka sejak 1917. Apalagi pemerintah Amerika Serikat di bawah Trump makin menegaskan dukungannya atas kepentingan Israel," kata Mahfudz.
Menurut laporan investigasi Uri Blau (2015), proyek pembangunan permukiman baru di Palestina oleh pemerintah Israel mendapatkan bantuan pendanaan dari pihak swasta AS, baik perusahaan dan perorangan sebesar 220 juta dolar selama kurun 2009-2013 yang disalurkan melalui organisasi non pemerintah.
Mahfudz mengapresiasi upaya Iran mengangkat isu pembangunan permukiman ilegal di Palestina oleh pihak Israel pada konferensi di Teheran.
"Meskipun masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan konferensi, setidaknya konferensi ini menjadi sarana bagi semua negara peserta untuk menyamakan dan menyatukan sikap terhadap kolonialisasi yang berlanjut di tanah Palestina. Selanjutnya dibutuhkan aksi nyata semua pihak untuk menghentikan agresi zionis ini," tegas Mahfudz, seperti dikutip dari Antara.*** (PR/Gita Pratiwi)

Kamis, 26 Januari 2017

Daerah Penghasil Beras Terbesar Ini Justru Dapat Raskin Terbanyak

0 komentar
Jakarta - Terdapat kondisi yang tidak normal atau anomali pada pertanian di Indramayu, Jawa Barat. Daerah tersebut merupakan penghasil beras terbesar di Indonesia, namun juga penerima beras miskin (raskin) terbesar di Indonesia. 

Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar menjelaskan, produksi beras Indramayu mencapai 1,7 juta ton per tahun. Dengan jumlah tersebut, Indramayu menjadi daerah yang memproduksi beras terbesar di Indonesia. Namun sayangnya, Indramayu juga tercatat sebagai daerah yang menerima raskin terbesar.
Hal tersebut mengindikasikan jika sektor pertanian belum menguntungkan. ‎"Orang Jawa Barat tidak perlu disuruh bertani, Orang Jawa Barat bisa diumpamakan lahir di tengah sawah, tidak perlu ke dokter. jadi tidak perlu disuruh pasti akan menjadi petani. Tapi sayangnya profesi tersebut belum menguntungkan," kata dia.

Deddy melanjutkan, persoalan lahan akan menjadi tantangan sektor pertanian Jawa Barat ke depannya. Menyempitnya lahan pertanian disebabkan oleh lonjakan jumlah penduduk yang sejalan dengan perkembangan industri. Dia mengatakan, Jawa Barat sendiri memegang 60 persen industri manufaktur nasional.Secara umum, Jawa Barat merupakan penghasil beras tertinggi di Indonesia. Tahun lalu, jika Indramayu mampu memproduksi beras 1,7 juta ton maka Jawa Barat berhasil memproduksi beras 11,3 juta ton.
"‎Tidak kaget lahan berkurang selama 4 tahun. Dari 1 juta hektare menjadi 925 ribu hektare," ujar dia.
Masalah pencemaran limbah industri juga menjadi ancaman pertanian di Jawa Barat. "Kalau bicara industri limbah juga musuh pertanian. Contoh Rancaekek 751 hektare beras terbaik di Jawa Barat, bukan Cianjur. Saat ini 450 hektare rusak oleh limbah pabrik. Dan saat ini, selama ini negara tidak pernah ada gugatan lingkungan itu bisa dimenangkan. Pasti kalah‎," sesal dia.

sumber: Liputan6

Kamis, 22 Desember 2016

Dinilai Imigrasi Kebobolan, Aturan Bebas Visa Menjadi Penyebab Kasus Tanaman Cabai

0 komentar
Jakarta: Anggota Komisi IV DPR Mahfudz Siddiq menilai, aturan bebas visa menjadi penyebab kasus tanaman cabai, daun bawang, dan sawi hijau berbakteri yang dibawa WNA dari Cina. Pihak Imigrasi tidak lagi kecolongan, namun sudah kebobolan atas masuknya WNA asal Cina.

Hal tersebut, kata Mahfudz,  sudah melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentan Keimigrasian, diantaranya terkait penyalahgunaan izin tinggal.

"Saya yakin kasus ini hanya satu dari sekian banyak kasus serupa yang belum terungkap. Ada arus kedatangan warga asing dengan memanfaatkan aturan bebas visa untuk masuk ke Indonesia," kata Mahfudz saat dikutip dari TeropongSenayan, di Jakarta, Jumat (9/12/2016).

Politisi PKS ini menegaskan, pihak Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati juga telah kebobolan karena tidak sigap melakukan antisipasi dengan pemerintah daerah setempat.

"Saya sejak awal sudah meminta pemerintah meninjau ulang kebijakan bebas visa yang kebablasan ini. Dan sekarang terbukti pihak karantina tidak mampu mengontrol masuknya hewan dan tumbuhan berbahaya ke Indonesia," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan WNA asal Cina membawa dan menanam benih dan tanaman cabai, bawang daun, dan sawi hijau yang terindikasi berbakteri. Tim P2 (Pengawasan dan penindakan) Badan Karantina Pertanian menemukan benih Illegal ini atas kerja sama Kantor Imigrasi Kelas I Bogor yang menangkap empat Warga Negara Asing (WNA) asal Cina pada 8 November lalu. WNA asal Cina tengah melakukan aktifitas bercocok tanam cabai. Aktivitas ini melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, di antaranya terkait penyalahgunaan izin tinggal.



Sumber:teropongsenayan.com

Lagi, Anggota DPR RI Dukung DOB Kab Jampang

0 komentar
Jakarta,-Anggota DPR RI dari Komisi IV Mahfudz Siddiq mendukung penuh keinginan masyarakat Pajampangan untuk menjadi daerah otonomi baru (DOB) “Kab Jampang” mekar dari kabupaten induk Sukabumi. Apalagi jika alasan utamanya demi peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat dan itu sudah menjadi aspirasi masyarakat.
“Saya kira selama memenuhi persyaratan, sah-sah saja dan tidak ada yang melarang jika suatu daerah ingin menjadi DOB, termasuk tentunya masyarakat Pajampangan. Namun tentunya untuk mewujudkan keinginan tersebut mesti dilakukan sesuai aturan dan mekanisme yang ada,” kata Mahfudz belum lama ini.
Ia menyebutkan, selain kelengkapan administrasi dan syarat lainnya yang bersifat mutlak, dukungan politik menjadi sangat penting dalam upaya mewujudkan DOB Kab Jampang tersebut. Karenanya, komunikasi politik mesti segera dibangun baik secara kelembagaan maupun perorangan.
“Coba hubungi Pak Yudiana, anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Sukabumi Selatan. Saya kira siapa pun, baik anggota dewan di daerah, di propinsi maupun di pusat yang berasal dari dapil pajampangan (Sukabumi Selatan) mereka mesti mendukungnya jika itu sudah menjadi aspirasi masyarakat,” tandasnya. (G-02)

SUMBER:  GRAGEPOLITAN

Entri Populer

narrowsidebarads

Blog Archive