Berita

Opini

Postingan Terbaru [ Cinta :: Kerja :: Harmoni ]

Komisi I

Berita PKS

Minggu, 27 Juli 2014

Lebaran Saat yang Tepat untuk Saling Bermaafan

0 komentar


JAKARTA-- Ketua Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid  mengaku tidak pergi mudik. Namun ia berpesan kepada warga yang mudik untuk menularkan semangat dan kebaikan di perkotaan kepada warga di desanya, selain itu juga berupaya meningkatkan keunggulan desa-desa saat mudik.

Bagi warga yang sempat bersitegang satu sama lain dengan saudaranya, kata Hidayat, karena perbedaan pilihan capres saat Pilpres kemarin, ini saatnya untuk saling bermaaf-maafan dan melakukan rekonsiliasi.

"Jangan sampai perbedaan pilihan capres dan pengaruh sosial media membuat hubungan memburuk, Lebaran momen untuk saling memaafkan," katanya.

Hidayat juga berharap  pada pemerintah baru yang akan datang,  nanti harus kembali pada semangat dan jati diri negara Indonesia yang berketuhanan, menjunjung tinggi  religiusitas. "Fitrah negara kita ini adalah menjadi negara yang menghormati dan menghargai agama," jelasnya.

Makanya, ujar Hidayat, pemerintah baru harus  menolak berbagai  upaya untuk mencabut Tap MPRS  pelarangan PKI dan komunisme. Sebab PKI  dan komunisme itu tidak  sesuai dengan fitrah bangsa Indonesia. Fitrah bangsa Indonesia, tambahnya, adalah bangsa yang beragama, taat hukum, anti-korupsi.

"Keadilan harus ditegakkan dan zakat harus ditunaikan demi kesejahteraan sosial," ujarnya. (Republika)

PKS Dukung Pansus Pilpres

0 komentar


JAKARTA -- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendukung pembentukan panitia khusus kecurangan pemilu presiden (pansus pilpres). Bagi PKS pembentukan pansus pilpres merupakan wewenang DPR.

"Secara prinsip kami mendukung," kata Ketua Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid saat dihubungi wartawan, Jumat (25/7).

Hidayat menyatakan, PKS mendapat banyak masukan dari masyarakat soal pelaksanaan pilpres 2014. Masyarakat menilai pelaksanaan pilpres syarat akan kecurangan.

"Kami di masa reses mendapatkan masukan dari rakyat yang kecewa," ujarnya.

Anggota Komisi VII DPR itu optimistis sisa masa kerja DPR yang hanya tinggal dua bulan tidak akan menghalangi pembentukan pansus pilpres. 

Hidayat menyatakan, hak menggunakan pansus akan digunakan seoptimal mungkin. 

"Satu hari saja masih efektif. Karena itu masih wakil rakyat, maka hak yang melekat, harus digunakan," katanya. (Republika)

TNI-AU Dapat Hibah Tiga Unit F16 Dari AS

0 komentar

JAKARTA--Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara menerima tiga pesawat tempur F-16 C/D 52ID yang merupakan hibah dari Pemerintah Amerika Serikat kepada Pemerintah RI.

Pesawat tersebut tiba di Pangkalan Udara (Lanud) Iswahjudi Magetan yang berada di Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, Jumat.

Ketiganya merupakan bagian dari proyek "Peace Bima Sena II" untuk pembangunan kekuatan TNI AU secara bertahap dan berlanjutan sesuai rencana pembangunan kebutuhan pokok minimal TNI.

Kedatangan penerbangan pesawat tersebut disambut oleh Panglima Koopsau II Marsdya TNI Abdul Muis, Komandan Lanud Iswahjudi Marsma TNI Donny Ermawan, Kepala Proyek "Peace Bima Sena II" Kolonel Tek Amrullah Asnawi, dan para pejabat dari jajaran Kemhan, Mabes AU, dan Lanud Iswahjudi.

"Ketiga pesawat F-16 itu merupakan bagian dari 24 pesawat F-16 hibahan dari AS yang akan datang secara bertahap," ujar Panglima Koopsau II Marsdya TNI Abdul Muis kepada wartawan.

Menurut dia, kehadiran tiga unit pesawat dari total pengadaan 24 unit pesawat F-16 C/D-52ID dan ditambah program "upgrade" 10 unit pesawat F-16 A/B-15OCU, diproyeksikan menjadi kekuatan utama Skadron Udara 3 Lanud Iswahjudi Madiun dan Skadron Udara 16 Lanud Rusmin Nuryadin Pekanbaru.

Pemilihan pesawat F-16 sebagai perangkat baru di jajaran TNI AU karena memiliki banyak kelebihan. Di antaranya adalah kelincahan dan kecanggihannya untuk pertempuran udara.

Pesawat tersebut juga telah dilengkapi kemampuan sistem "avionic" yang canggih dan dilengkapi senjata udara modern untuk melengkapi keunggulan daya jangkau operasi. Kecepatannya bisa diandalkan untuk menghadang setiap penerbangan gelap atau menghantam sasaran udara dan darat.

"Pesawat-pesawat ini memang dipilih karena kecanggihannya. Kami juga akan segera membentuk skuadron F-16 dengan hadirnya pesawat-pesawat itu," kata Abdul Muis.

Komandan Lanud Iswahjudi Marsma TNI Donny Ermawan, mengatakan, sesuai rencana, mulai awal Agustus 2014, enam orang instruktur penerbang F-16 A/B-15OCU TNI AU akan melakukan latihan terbang konversi "differential flying training" F-16 C/D-52ID di Skadron Udara 3 Lanud Iswahyudi Magetan.

"Latihannya di bawah supervisi tiga instruktur penerbang dari US Air Force Mobile Training Team," ungkap Marsma TNI Donny Ermawan.

Selain itu, secara bertahap pesawat-pesawat tersebut juga akan menjalani modifikasi. Ia berharap, dengan kedatangan pesawat-pesawat F-16 C/D-52ID tersebut, dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan Republik Indonesia untuk menegakkan kedaulatan serta hukum demi kepentingan nasional. (Republika)

Timkamnas Yakin Prabowo-Hatta akan Menang di MK

0 komentar

JAKARTA - Pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa telah mengajukan gugatan terkait hasil pemilu 2014 kepada Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (25/7).

Menanggapi, salah satu Timkamnas Prabowo-Hatta, Andre Rosiade meminta kepada seluruh relawan pasangan dengan nomor urut 1, itu untuk merapatkan barisan hingga ketingkat bawah.

"Kemarin Pak Prabowo dan Hatta sudah mendaftarkan gugatan ke MK, oleh karena itu saya minta kepada seluruh relawan untuk tetap berkonsolidasi mengawal jalannya gugatan tersebut," kata Andre saat dihubungi wartawan, Sabtu, (26/7).

Tidak hanya itu, dirinya pun sangat yakin pasangan Prabowo-Hatta akan memenangkan gugatan di MK karena mempunyai data-data yang valid terkait kecurangan yang terjadi saat Pilpres 9 Juli lalu.

"Pak Prabowo-Hatta akan memenangkan gugatan ini, semua datanya valid. Kita akan buktikan tanggal 6 Agustus nanti saat sidang perdana," katanya.

Seperti diketahui, belum lama ini pasangan Prabowo-Hatta menemukan banyak kecurangan pada pilpres 9 Juli lalu. Salah satunya adalah menggelembungnya jumlah daftar pemilih tetap yang tidak sesuai dengan data statistik. (Republika)

Sabtu, 26 Juli 2014

Gugatan ke MK Berpotensi Menangkan Prabowo

0 komentar


JAKARTA - Pasangan Jokowi-JK dan partai pengusungnya harus menghargai gugatan yang dilayangkan pasangan Prabowo-Hatta ke Mahkamah Konstitusi (MK). Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus menyatakan,  sikap menghargai proses hukum harus menjadi budaya politik sesuai dengan adat ketimuran, terutama oleh politisi dan penyelenggara negara dalam suasana pilpres.

"TPDI sangat menyayangkan sikap Jokowi-JK dan sejumlah elit parpol pengusungnya yang secara berlebihan merayakan euphoria kemenangan berdasarkan hasil rekapitulasi dan keputusan KPU. Semestinya mereka menahan diri dan melihat sikap apa yang akan diambil pasangan Prabowo-Hatta, karena bagaimanapun konstitusi kita mengatur terpilihnya seseorang menjadi presiden/wapres ditentukan oleh Keputusan KPU dan oleh MK. Dan sekarang ternyata pasangan Prabowo-Hatta mengajukan gugatan," ujar Petrus saat berbincang dengan wartawan di Jakarta, Jumat (25/7).

Menurut dia menempuh langkah konstitusional berupa menguji konstitusionalitas keputusan KPU yang memenangkan Jokowi-JK kepada MK atas dugaan kecurangan secara masif wajar adanya. Dengan upaya hukum tersebut, katanya, maka semua pihak harus menahan diri untuk tidak melakukan manuver, terutama aktivitas yang mengarah kepada persiapan pelantikan Jokowi-JK.

"Bagaimanapun putusan MK nanti bermanfaat juga bukan saja bagi Prabowo-Hatta dan KPU, tetapi juga bagi Jokowi-JK dan timnya," imbuh Petrus.

Petrus menyayangkan pihak Jokowi-JK yang secara berlebihan membuka masukan untuk pembentukan kabinet, dan mengangkat menteri di saat upaya hukum ditempuh kubu Prabowo-Hatta. Menurut dia hal itu sebagai tindakan yang tidak sejalan dengan visi Jokowi-JK tentang revolusi mental.

"Akhirnya masyarakat menilai bahwa konsep revolusi mental itu hanya slogan dan saat ini sudah dirusak sendiri oleh Jokowi-JK dan timnya karena sudah larut dalam euphoria," sesalnya.

Di sisi lain, kemenangan tanpa menyadari bahwa pasangan Prabowo-Hatta dengan 60an juta pendukungnya menolak keputusan KPU karena ada kecurangan proses pemilu. Secara teori gugatan Prabowo-Hatta ke MK bisa mengubah kemenangan Jokowi-JK menjadi sebuah kekalahan besar.

"Secara praktek pun kita lihat banyak sengketa pilkda yang oleh MK keputusan KPU bisa dibatalkan dan yang kalah berdasarkan Keputusan KPU menjadi pihak yang menang berdasarkan putusan MK," pungkas Petrus. (jpnn)

Panitera MK: Persyaratan Gugatan Prabowo-Hatta Lengkap

0 komentar


Jakarta - Panitera Mahkamah Konstitusi, Kasianur Sidauruk, menyatakan bahwa kelengkapan permohonan gugatan pasangan capres dan cawapres Prabowo-Hatta di Mahkamah Konstitusi sudah lengkap.

“Kuasa hukum Prabowo-Hatta mendaftarkan perkara tepat pada pukul 20.00 WIB. Setelah diperiksa, syarat-syarat sudah dilengkapi,” tutur Sidauruk setelah menerima kuasa hukum Prabowo-Hatta di tempat pendaftaran perkara MK.

Sidauruk menyatakan bahwa mereka juga telah menerbitkan Tanda Tanda Terima Permohonan Pemohon (TTPP) dan mencatat mencatat permohonan pemohon dalam Buku Penerimaan Permohonan (BPP). “Setelah mencatat, kami mengeluarkan akta penerimaan permohonan pemohon (APPP),”ujarnya.

Karena telah memenuhi syarat, lanjut Sidauruk panitera akan menerbitkan Akta Permohonan Telah Memenuhi Kelengkapan (APTMK). “Besok, kita akan mencatat APTMK ini di Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK). Setelahnya, kita langsung terbitkan Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK). Jadi, ada tiga akta yang panitera terbitkan, yakni APPP, APTMK dan ARPK,”jelasnya.

Proses berikutnya sesuai aturan MK, menurut Sidauruk adalah penetapan sidang pertama yang dilakukan paling lambat tiga hari kerja setelah permohonan Prabowo-Hatta dicatat di Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK). “Sidang pertama dilakukan pada 6 Agustus karena hitungan hari kerja baru dimulai tanggal 4 Agustus. Putusan perkaranya paling lambat tanggal 21 Agustus, 14 hari sejak sidang pertama,”tandasnya. (Berita satu)

Jumat, 25 Juli 2014

Jika MK Putuskan Prabowo-Hatta Pemenang, Rakyat Harus Terima

0 komentar


JAKARTA - Meski Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Juli lalu telah menetapkan pasangan nomor urut 2 Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) sebagai pasangan pemenang pilpres 9 Juli 2014, namun Jokowi-JK baru bisa dinilai sah, apabila Mahkamah Konsitusi (MK) telah memutuskan sidang perselisihan hasil pilpres dan menyatakan pasangan Jokowi-JK yang menang pilpres. Tapi, jika keputusan MK lain, memenangkan Prabowo-Hatta karena ditemukan bukti yang menguatkan misalnya, maka apapun yang diputuskan MK menjadi sah.

"Jadi, menurut saya, apa yang ditetapkan KPU itu sah, tapi belum final, sebab pasangan Prabowo-Hatta mengajukan gugatan ke MK dengan membawa sejumlah bukti-bukti tentang kecurangan pelaksanana pilpres. Kita tunggu saja putusan akhir MK," kata pakar hukum tatanegara Margarito Kamis, di Jakarta, Kamis (24/7).

Seperti dikemukakan Anggota tim hukum Koalisi Merah Putih, Mahendradata bahwa pasangan Prabowo–Hatta akan mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) ke MK pada Jumat (25/7). Langkah ini dimungkinkan karena ketentuan bahwa setelah adanya penetapan rekapitulasi, memberi kesempatan selama 3x24 jam untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilu ke MK. Kubu Prabowo–Hatta akan membawa bukti-bukti kecurangan pilpres.

Dengan pengajuan gugatan yang akan diajukan pasangan Prabowo Hatta ke MK lanjut Margarito, bisa dikatakan bahwa pasangan Jokowi–JK adalah presiden dan capres terpilih sementara. Karena bisa saja hal itu berubah, jika bukti-bukti kecurangan yang diajukan pasangan Prabowo-Hatta sangat kuat dan MK dalam putusannnya memenangkan Prabowo-Hatta. "Dalam situasi seperti ini, segalanya bisa mungkin," imbuhnya.

Margarito mengingatkan pada seluruh masyarakat bahwa putusan MK itu final dan mengikat. Jika MK sudah memutuskan soal perselisihan hasil pilpres ini, maka semua pihak harus menerima dengan lapang dada, karena itulah mekanisme dan prosedur yang diatur dalam UU.

Sementara itu Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, M Taufik mengatakan, gugatan ke MK sangat penting mengingat pihak pasangan Prabowo-Hatta banyak dirugikan karena kecurangan-kecurangan yang dibiarkan oleh KPU.

"KPU sesungguhnya mengetahui apa yang harus dilakukan untuk mencegah kecurangan, tapi hal itu tidak dilakukan. KPU sepertinya sengaja melanjutkan tahapan pilpres dan mengabaikan imbauan kami. Karena itu, putusan dan penetapan KPU atas pasangan terpilih, adalah cacat hukum," pungkas M Taufik.(jpnn)

Hari Ini Tim Prabowo-Hatta Bawa 10 Truk Bukti Kecurangan Pilpres

0 komentar


Jakarta — Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, memastikan akan membuat permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi, Jumat (25/7/2014). Tidak tanggung-tanggung, mereka telah menyiapkan bukti hingga sepuluh truk untuk memperkuat laporan tersebut.

“Bukti-bukti sudah cukup banyak, ada sekitar 10 truk bukti yang akan kita bawa ke MK,” kata anggota tim hukum Prabowo-Hatta, Alamsyah Hanafiah, di Kantor DPP PKS, Kamis (24/7/2014).

Menurut Alamsyah, bukti yang akan dibawa ke MK antara lain temuan kecurangan pada saat pencoblosan 9 Juli lalu. Ia menuturkan, banyak pemilih yang tidak terdaftar di tempat pemungutan suara (TPS), tetapi mereka bisa memilih tanpa membawa formulir A5.

“Kami sudah menyiapkan bukti, yaitu memilih yang tidak sesuai prosedur di 52.000 TPS. Di situ nanti buktinya cukup banyak,” kata dia.

Bukti tersebut, lanjut Alamsyah, akan dicocokkan dengan hasil rekapitulasi suara nasional yang telah dilakukan Komisi Pemilihan Umum. Namun, ia menyayangkan langkah KPU, yang hingga saat ini belum menyerahkan salinan rekapitulasi suara ke tim pasangan nomor urut satu itu.

“Kami akan mendatangi KPU dan bertindak sebagai tim advokasi. Berdasarkan Peraturan MK tentang Tata Cara Pilpres, hasil rekapitulasi KPU dan hasil rekapitulasi dari pemohon wajib dilampirkan,” ujarnya. (Tribunnews)

Rabu, 23 Juli 2014

Jumat Lusa Kubu Prabowo-Hatta Ajukan Gugatan ke MK

0 komentar

23/07/2014.JAKARTA - Tak puas terhadap hasil pemilihan umum presiden, kubu Prabowo-Hatta akan menempuh jalur hukum untuk mengajukaan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi.

Permohonan tersebut rencananya akan diajukan 3x24 jam setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2014-2014.

"Jadi memang di dalam jadwal KPU tertulis bahwa setelah adanya penetpan rekapitulasi memberi kesempatan selama 3x24 jam untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilu ke MK. Oleh karena itu kami canangkan setidak-tidaknya Jumat (ajukan permohonan perkara ke MK)," kata Tim Kuasa Hukum Prabowo-Hatta, M Mahendradatta di hotel Intercontinental, Jakarta Pusat, Rabu (23/7/2014).

Mahendradatta menuturkan, saat ini pihaknya masih mengumpulkan sejumlah bukti kecurangan yang terjadi dalam Pilpres. Menurutnya, pihaknya menemukan banyak kecurangan dalam Pilpres yakni mengenai penggelembungan suara.

"Tentunya kami juga akan mempertanyakan mengenai bagaimana kelanjutan rekomendasi Bawaslu yang tidak dijalankan KPU. Karena
Bawaslu telah merekomendasikan sebanyak 5.000 lebih TPS untuk lakukan pemungutan suara ulang," tuturnya.
Lebih jauh Mahendratta mengatakan, pihaknya mengambil langkah hukum bukan karena mengharapkan menangi Pilpres. Pihaknya menempuh langkah hukum karena inginkan proses pemilihan umum presiden yang transparan, jujur dan adil.

"Permasalahannya bukan kami yakin bahwa ini bisa memenangkan pak Prabowo, bukan kesitu (tujuannya). Yang paling penting sekarang adalah kita mengacu pada proses. Seandainya kalah, itu kalah dengan proses yang baik," ujarnya.
(tribunnews)

Komisi I DPR Anggap Tak Ada yang Janggal dari Pergantian KSAD Jenderal Budiman

0 komentar
23/07/2014 JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta Panglima TNI Jenderal Moeldoko menyiapkan kandidat pengganti KSAD Jenderal TNI Budiman.

Budiman yang dilantik sebagai KSAD pada September tahun lalu, akan memasuki masa pensiun pada 25 September 2014. Pergantian lebih cepat dua bulan dari waktu normal.

Namun bagi Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq rencana pergantian KSAD tersebut tidak ada yang janggal dan aneh. "Saya kira penggantian setelah 9 Juli tepat. Karena kalau sebelum tanggal tersebut bisa muncul spekulasi macam-macam," ujar Mahfudz kepada Tribunnews.com, Senin(21/7/2014).

Mahfudz juga melihat tidak ada yang istimewa dari rotasi pimpinan di tubuh TNI AD tersebut. Politisi PKS ini menganggap presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah melakukan mekanisme yang tepat.

"Penggantian KSAD adalah hal biasa di TNI. Bagian dari tour of duty. Tidak ada hal istimewa atau khusus. Tentu saja Presiden lakukan penggantian sesuai mekanisme Wanjakti yang ada di lingkungan TNI," kata Mahfudz.

Entri Populer

narrowsidebarads

Blog Archive