Berita

Opini

Postingan Terbaru [ BERKHITMAT UNTUK RAKYAT ]

Komisi IV

Berita PKS

Kamis, 22 Desember 2016

Dinilai Imigrasi Kebobolan, Aturan Bebas Visa Menjadi Penyebab Kasus Tanaman Cabai

0 komentar
Jakarta: Anggota Komisi IV DPR Mahfudz Siddiq menilai, aturan bebas visa menjadi penyebab kasus tanaman cabai, daun bawang, dan sawi hijau berbakteri yang dibawa WNA dari Cina. Pihak Imigrasi tidak lagi kecolongan, namun sudah kebobolan atas masuknya WNA asal Cina.

Hal tersebut, kata Mahfudz,  sudah melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentan Keimigrasian, diantaranya terkait penyalahgunaan izin tinggal.

"Saya yakin kasus ini hanya satu dari sekian banyak kasus serupa yang belum terungkap. Ada arus kedatangan warga asing dengan memanfaatkan aturan bebas visa untuk masuk ke Indonesia," kata Mahfudz saat dikutip dari TeropongSenayan, di Jakarta, Jumat (9/12/2016).

Politisi PKS ini menegaskan, pihak Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati juga telah kebobolan karena tidak sigap melakukan antisipasi dengan pemerintah daerah setempat.

"Saya sejak awal sudah meminta pemerintah meninjau ulang kebijakan bebas visa yang kebablasan ini. Dan sekarang terbukti pihak karantina tidak mampu mengontrol masuknya hewan dan tumbuhan berbahaya ke Indonesia," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan WNA asal Cina membawa dan menanam benih dan tanaman cabai, bawang daun, dan sawi hijau yang terindikasi berbakteri. Tim P2 (Pengawasan dan penindakan) Badan Karantina Pertanian menemukan benih Illegal ini atas kerja sama Kantor Imigrasi Kelas I Bogor yang menangkap empat Warga Negara Asing (WNA) asal Cina pada 8 November lalu. WNA asal Cina tengah melakukan aktifitas bercocok tanam cabai. Aktivitas ini melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, di antaranya terkait penyalahgunaan izin tinggal.



Sumber:teropongsenayan.com

Lagi, Anggota DPR RI Dukung DOB Kab Jampang

0 komentar
Jakarta,-Anggota DPR RI dari Komisi IV Mahfudz Siddiq mendukung penuh keinginan masyarakat Pajampangan untuk menjadi daerah otonomi baru (DOB) “Kab Jampang” mekar dari kabupaten induk Sukabumi. Apalagi jika alasan utamanya demi peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat dan itu sudah menjadi aspirasi masyarakat.
“Saya kira selama memenuhi persyaratan, sah-sah saja dan tidak ada yang melarang jika suatu daerah ingin menjadi DOB, termasuk tentunya masyarakat Pajampangan. Namun tentunya untuk mewujudkan keinginan tersebut mesti dilakukan sesuai aturan dan mekanisme yang ada,” kata Mahfudz belum lama ini.
Ia menyebutkan, selain kelengkapan administrasi dan syarat lainnya yang bersifat mutlak, dukungan politik menjadi sangat penting dalam upaya mewujudkan DOB Kab Jampang tersebut. Karenanya, komunikasi politik mesti segera dibangun baik secara kelembagaan maupun perorangan.
“Coba hubungi Pak Yudiana, anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Sukabumi Selatan. Saya kira siapa pun, baik anggota dewan di daerah, di propinsi maupun di pusat yang berasal dari dapil pajampangan (Sukabumi Selatan) mereka mesti mendukungnya jika itu sudah menjadi aspirasi masyarakat,” tandasnya. (G-02)

SUMBER:  GRAGEPOLITAN

Cegah Banyaknya Korban Sipil di Aleppo, Mahfudz Desak Indonesia Gunakan Kekuatan Diplomasi

0 komentar
Jakarta, – Mantan Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq mendesak agar pemerintah Jokowi-JK berperan aktif untuk menggalang sikap negara muslim dunia untuk memperpanjang masa genjatan senjata di Suriah dalam rangka menyelamatkan warga sipil khususnya di Aleppo Timur.
Hal itu menanggapi gempuran bom yang dilakukan pemerintah Suriah beserta sekutunya di wilayah Aleppo yang mengakibatkan korban wanita dan perempuan berjatuhan, bahkan mengarah pada tindakan genosida.
“Pemerintah Indonesia harus bersama-sama negara muslim dan negara lain untuk mendesak para pihak memperpanjang gencatan senjata di suriah demi misi penyelamatan warga sipil di Aleppo,” kata Mahfudz saat dihubungi aktual.com, di Jakarta, Minggu (18/12).
“Perang berkepanjangan di kawasan ini telah mengorbankan begitu banyak nyawa warga sipil dan kebutuhan hidup mereka,” tambahnya.
Masih dikatakan politikus PKS itu, militer rezim Presiden Bashar al-Assad yang makin terkonsolidasi dengan dukungan Iran dan Rusia akan sangat membahayakan warga sipil di Aleppo.
Karenanya, pendekatan militer dari semua pihak yang berkonflik hanya akan memperburuk keadaan.
“Perang di Suriah tidak akan berhenti begitu saja dan bahkan cenderung akan meluas. Oleh karena itu, PBB harus didorong aktif menekan semua pihak untuk duduk mencari solusi damai,” sebut anggota komisi IV DPR RI itu.
“Untuk itu, Indonesia bisa memainkan peran diplomasinya,” pungkasnya.



sumber : Aktual.com

Rabu, 14 Desember 2016

Mahfuz : Imigrasi Kecolongan Masuknya WNA

0 komentar
JAKARTA, — Terkait dengan tanaman berbakteri yang dibawa WNA asal China yang sempat heboh diberbagai media membuat Anggota Komisi IV DPR RI Mahfuz Siddiq menilai, aturan bebas visa menjadi penyebab kasus tanaman cabai, daun bawang, dan sawi hijau berbakteri yang dibawa WNA dari China.
Pihak Imigrasi tidak lagi kecolongan, namun sudah kebobolan atas masuknya WNA asal China. Hal tersebut, kata Mahfudz,  sudah melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, diantaranya terkait penyalahgunaan izin tinggal.
Saya yakin kasus ini hanya satu dari sekian banyak kasus serupa yang belum terungkap. Ada arus kedatangan warga asing dengan memanfaatkan aturan bebas visa untuk masuk ke Indonesia,” kata Mahfudz di Gedung DPR RI.
Politisi PKS ini menegaskan, pihak Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati juga telah kebobolan karena tidak sigap melakukan antisipasi dengan pemerintah daerah setempat.
“Saya sejak awal sudah meminta pemerintah meninjau ulang kebijakan bebas visa yang kebablasan ini. Dan sekarang terbukti pihak karantina tidak mampu mengontrol masuknya hewan dan tumbuhan berbahaya ke Indonesia,” katanya.
Seperti diketahui, sebelumnya ramai diberitakan berbagai media. WNA asal China membawa dan menanam benih dan tanaman cabai, bawang daun, dan sawi hijau yang terindikasi berbakteri. Tim P2 (Pengawasan dan penindakan) Badan Karantina Pertanian menemukan benih ilegal ini atas kerja sama Kantor Imigrasi Kelas I Bogor yang menangkap empat Warga Negara Asing (WNA) asal China pada 8 November lalu. WNA asal China tengah melakukan aktifitas bercocok tanam cabai. Aktivitas ini melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, di antaranya terkait penyalahgunaan izin tinggal.


 (Webtorial)

Polri Diminta Jangan Serampangan Jerat Netizen dengan UU ITE

0 komentar
JAKARTA  - Aksi bela Islam super damai 212 pada 2 Desember dan Aksi 412 Parade Kita Indonesia 4 Desember 2016 lalu, masih menyisakan masalah yang perlu mendapatkan perhatian serius.
 
Pasalnya tindakan "perang" opini dan informasi antara pihak yang pro dan kontra terhadap Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mulai didekati dengan penegakan hukum melalui undang-undang No. 11 Tahun tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. 
 
Mantan Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan, penerapan secara serampangan UU ITE tidak akan menuntaskan masalah, justru menimbulkan masalah baru.
 
"Kalau UU ITE terkait dengan pelanggaran dan sanksi pidana mau diterapkan dengan gebyah-uyah, maka akan ada ribuan netizen yang akan masuk penjara. Baik dari kalangan yang pro maupun kontra. Lalu ribuan orang lain akan saling melaporkan satu sama lain." jelas Mahfudz di Jakarta, Kamis (8/12/2016).
 
Menurut Mahfuz, aparat penegak hukum harus melihat dan mempertimbangkan konteks persoalan yang terjadi.  "Kalau gak ada kasus Ahok, gak akan ada perang opini dan informasi di media sosial. Jangankan netizen, media massa yang terikat dengan UU Pers saja juga banyak melakukan pelanggaran prinsip-prinsip jurnalistik." kata politisi PKS ini.
 
Pelanggaran terhadap hukum, aturan, dan etika lanjutnya, memang tak bisa dihindari dalam konteks kasus Ahok. Jika semua bentuk pelanggaran mau diproses hukum, bisa dipastikan negeri ini akan ramai kembali. 
 
Nanti kata Mahfudz, akan ada pihak yang laporkan Kapolri karena melakukan kebohongan publik, yakni pernyataan bahwa pihak kepolisian membolehkan massa aksi, tapi ternyata banyak oknum aparat yang masih menghalangi massa aksi 212 berangkat. 
 
Juga akan ada pihak yang laporkan panitia 412 karena melanggar penggunaan car free day (CFD) untuk kegiatan dengan atribut parpol.  Ada pula yang akan mengadukan-adukan sesama netizen karena pelecehan dan pencemaran nama baik. 
 
"Coba buka lagi sosmed (sosial media), semua pihak kena sasaran perang opini dan informasi. Mulai dari Presiden, Kapolri, Ahok dan juga Habib Riziq (Ketua Umum FPI), Bachtiar Nashir (Ketua GNPF MUI) dan lain. Apa semua pihak akan saling melapor ke penegak hukum?," cetusnya Mahfudz. 
 
Mahfudz berharap pemerintah harus melihat dan menyikapi "perang opini dan informasi" di media sosial sebagai potret realitas sosial masyarakat Indonesia. Presiden sendiri sangat mendorong percepatan pembangunan infrastruktur TIK, khususnya internet di Indonesia. Pengguna internet pun melonjak hingga 80 jutaan. 
 
"Bahkan Jokowi lah yang memelopori kampanye via sosmed pada saat pilgub DKI dan Pilpres. Perang opini dan informasi saat itu sangat dahsyat." tegas Mahfudz.

sumber : RIAUMANDIRI.co
 

Gara-gara Ahok Masyarakat Perang Opini

0 komentar



Gara-gara Ahok Masyarakat Perang Opini
Ahok/Net
Jakarta. Aksi damai umat Islam pada 4 November (411) dan 2 Desember (212) lalu masih menyisakan masalah. Pasalnya, perang opini antara pihak yang pro dan kontra mulai didekati dengan penegakan hukum melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq mempertanyakan apakah hal itu akan menuntaskan masalah atau malah menimbulkan masalah baru.

"Kalau UU ITE terkait dengan pelanggaran dan sanksi pidana mau diterapkan dengan gebyah uyah maka akan ada ribuan netizen yang masuk penjara. Baik dari kalangan yang pro maupun kontra. Lalu ribuan orang lain akan saling melaporkan satu sama lain," jelasnya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (8/12).

Menurut Mahfudz, aparat penegak hukum harus melihat dan mempertimbangkan konteks persoalan yang terjadi sebenarnya.

"Kalau tidak ada kasus Ahok, tidak akan ada perang opini dan informasi di media sosial. Jangankan netizen, media massa yang terikat dengan Undang-Undang Pers saja juga banyak melakukan pelanggaran prinsip-prinsip jurnalistik," bebernya.

Pelanggaran terhadap hukum, aturan, dan etika memang tidak bisa dihindari dalam konteks kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan gubernru non aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Kalau semua bentuk pelanggaran mau diproses hukum bisa dipastikan Indonesia akan ramai kembali.

Mahfudz Siddiq menambahkan, nantinya akan ada pihak yang dilaporkan oleh Polri sendiri karena melakukan pembohongan publik terkait pernyataan bahwa pihak kepolisian membolehkan massa aksi. Tapi ternyata banyak oknum aparat yang masih menghalangi massa aksi berangkat.

Akan ada pihak melaporkan panitia aksi 412 karena melanggar aturan car free day (CFD) untuk kegiatan yang memakai atribut partai politik. Juga akan ada pihak yang diadukan sesama netizen karena dugaan pelecehan dan pencemaran nama baik.

"Coba buka lagi sosmed, semua pihak kena sasaran perang opini dan informasi. Mulai dari presiden, kapolri, Ahok dan juga Habib Rizieq, Bachtiar Nashir, dan lain-lain. Apa semua pihak akan saling melapor ke penegak hukum," ujar Mahfudz.

Untuk itu, lanjutnya, pemerintah harus melihat dan menyikapi terjadinya perang opini di media sosial sebagai potret realitas masyarakat. Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri sangat mendorong percepatan pembangunan infrastruktur teknologi komunikasi dan informatika (TIK), khususnya internet di Indonesia. Pengguna internet pun melonjak hingga 80 juta orang.

"Bahkan Jokowi lah yang memelopori kampanye via sosmed pada saat pilgub DKI dan pilpres. Perang opini dan informasi saat itu sangat dahsyat," tegas Mahfudz yang juga mantan ketua Komisi I DPR RI. [wah/RMOL] 

PKS Ajak Seluruh Elemen Masyarakat Bantu Korban Gempa Aceh

0 komentar
Jakarta - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Jazuli Juwaini menyampaikan belasungkawa terkait bencana gempa bumi di Aceh pagi tadi, Rabu 7 Desember 2016.
Sampai siang ini, sedikitnya 20 orang dilaporkan meninggal dunia setelah diguncang gempa berkekuatan 6,5 SR yang melanda wilayah Pidie Jaya itu.
"Meminta kepada BNPB segera bekerja sama dengan Pemda setempat untuk mengevakuasi korban dan mencarikan tempat yang memadai untuk warga yang selamat," kata Jazuli kepada VIVA.co.id.
Anggota Komisi I DPR RI ini juga mengimbau seluruh elemen masyarakat di seluruh Indonesia untuk membantu warga yang menjadi korban gempa di Aceh. Bantuan sesuai kemampuan masing-masing.
"Kita meminta kepada masyarakat umum untuk ikut membantu saudara-saudara kita yang menjadi korban dengan sebagian rizki dan doanya" ujar Jazuli.
Untuk internal PKS sendiri, menurut Jazuli, sedang dilakukan koordinasi antara DPP dan DPW Aceh. Hal ini terkait bantuan yang akan diberikan untuk menolong warga Aceh.
"Untuk PKS  langsung DPW membentuk Posko bantuan dan terjun langsung ikut berperan aktif membantu korban gempa di lapangan. PKS selalu peduli terhadap saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan.”
Sumber: viva.co.id

Kamis, 08 Desember 2016

Ini Potensi Kecurangan Pilkada DKI Jakarta

1 komentar

Partai politik (parpol) peserta Pilkada DKI Jakarta 2017 diminta untuk tetap waspada terhadap potensi kecurangan yang kemungkinan besar terjadi.

Pasangan Cagub dan Cawagub DKI Jakarta
Jakarta - Partai politik (parpol) peserta Pilkada DKI Jakarta 2017 diminta untuk tetap waspada terhadap potensi kecurangan yang kemungkinan besar terjadi.

Politikus PKS Mahfudz Siddiq mengatakan, potensi kecurangan Pilkada DKI bisa terjadi ditengah-tengah persaingan para kandidat yang begitu sengit.

"Kita jangan berpikir semua proses akan normal. Dalam suasana persaingan yang sengit, potensi kecurangan akan besar. Ini bisa dilakukan oleh siapa saja," kata Mahfudz, Jakarta, Kamis (17/11).

Menurut Mahfudz, potensi kecurangan tersebut ada di empat tempat. Pertama, di daftar pemilih tetap (DPT) yang dikeluarkan oleh KPUD DKI. Dimana, DPT basisnya adalah data penduduk yang didukung oleh E-KTP.

"Sementara proses E-KTP belum tuntas. Jadi ada potensi kerawanan yg bisa dimanfaatkan oleh mereka yg punya akses ke data penduduk dan data pemilih untuk melakukan manipulasi data," jelasnya.

Kedua, kecurangan pada saat pencoblosan. Praktek yang sering kali terjadi di banyak pilkada adalah politik uang untuk mencoblos pasangan tertentu, intimidasi dan juga penggunaan surat suara yang tidak terpakai.

"Ini praktek yang sering ditemui saat pilkada di banyak tempat. Harus dicermati jangan sampai ada pemilih yang tidak jelas identitasnya," katanya.

Ketiga, kata Mahfudz, kecurangan pada saat rekapitulasi suara mulai dari TPS, PPS dan PPK. Hal ini terjadi umumnya ketika para saksi tidak bisa mengawal dengan tuntas.

"Masalah yang kerap terjadi saksi sudah pulang sebelum rekap selesai dan mereka banyak yang tidak punya salinan hasil rekap," jelas Mahfudz.

Tempat kecurangan terakhir bisa terjadi pada saat rekap akhir melalui komputerisasi di KPUD. Meski penghitungan akhir dilakukan secara manual, tetapi perubahan data di proses komputerisasi akan sangat berpengaruh pada hasil akhir.

"Saksi tiap partai harus mengawal sampai tuntas di KPUD dan harus memiliki salinan rekap lengkap dari TPS, PPS dan PPK. Kalau tidak bisa repot," terangnya.

sumber : http://www.jurnas.com/artikel/9950/Ini-Potensi-Kecurangan-Pilkada-DKI-Jakarta/
.

Rabu, 16 November 2016

Mahfudz Sidik: Jangan Sampai NKRI Bubar

0 komentar
Foto : Ist SOSIALISASI. Anggota DPR RI, Drs H Mahfudz Sidik MSi saat menyampaikan sosialisasi 4 pilar kebangsaan di Cirebon, Sabtu (18/6).
CIREBON- Dalam rangka menjalankan kegiatan Sosialisasi 4 pilar kebangsaan yang meliputi NKRI,Pancasila,UUD 1945,dan Bhinneka Tunggal Ika di daerah pemilihan Cirebon-Indramayu. Anggota DPR RI, Drs H Mahfudz Sidik MSi menjelaskan dalam pertemuan tersebut, bahwa pentingnya menjaga keutuhan NKRI oleh semua lapisan.Acara tersebut di gelar di Cirebon, Sabtu

Dalam penjelasannya, Mahfudz memaparkan bagaimana kondisi Indonesia terkini yang sangat memprihatinkan saat ini. Dua tahun di rezim pemerintahan saat ini, kata dia, justru membawa bangsa Indonesia semakin terpuruk dan bukan mustahil akan membawa pada kehancuran NKRI.

Dimana Gerakan Revolusi Mental yang didengungkan, kata Mahfudz, bukannya membawa dan menjadikan bangsa Indonesia menjadi lebih baik, tapi justru semakin mencemaskan kondisinya.

“Unstabilitas terjadi di berbagai sektor. Lihat saja di bidang ekonomi yang pernah dijanjikan akan meroket medio September tahun lalu justru sebaliknya. Kenaikan harga-harga kebutuhan pokok masyarakat naik tidak terkendali hingga jelang hari lebaran nanti,” paparnya.

Sementara di bidang politik pun, kata politisi PKS ini, sama gonjang ganjing dan konflik di  dunia politik yang menimpa banyak parpol. Disinyalir tak luput dari campurtangan kekuasan, serta tarik menarik kepentingan antara eksekutif dan legislatif. Ditambah lagi, di bidang penegakan hukum pun terlihat jelas ketidakstabilannya. Banyak kasus-kasus hukum yang tidak terselesaikan bahkan tidak sedikit yang lenyap proses hukumnya. Penegakan hukum dirasakan seperti mata pisau tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Dimana, lanjut Mahfudz, aparat penegak hukum dirasakan sudah tidak lagi berpihak kepada kebenaran namun kepada kepentingan.

“Bahkan yang lebih mengkhawatir lagi adalah degradasi moral yang melanda generasi muda bangsa Indonesia. Hingga maraknya kemunculan simbol-simbol idiologi paham komunisme yang banyak di terlihat saat ini,” ujarnya.

Maka tidak berlebihan, kata mantan Ketua Komisi I DPR RI ini, jika banyak tokoh-tokoh bangsa saat ini yang mensinyalir NKRI sudah dalam kondisi “Lampu Kuning” dari keterpurukan dan kehancuran. Apalagi hutang luar negri negara saat ini sudah lebih dari Rp4000 Triliun, serbuan barang-barang impor yang masuk dengan derasnya termasuk serbuan pekerja-pekerja asing (Cina, red) yang seperti tak terbendung lagi. Hal ini menjadikan kedaulatan NKRI semakin berada di ujung tanduk. Jika melihat kondisi keseluruhan dari bangsa Indonesia ini ada semacam grand design besar untuk tujuan besar, yakni bubarnya dan terpecahnya NKRI menjadi negara-negara bagian yang lebih kecil. Karena itu,sebagai anak bangsa yang terlahir dari hasil perjuangan dan pengorbanan para pejuang pendahulu. Maka ada kewajiban besar untuk mempertahankan kedaulatan dan kesatuan NKRI yang tercinta ini.

“Siapapun kita, dimanapun kita, dan apapun profesi kita maka menjaga dan mempertahankan kedaulatan NKRI dari ancaman bubar dan pecahnya NKRI adalah menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi bangsa Indonesia ini dari kehancurannya dan menjadikan bangsa ini kembali menjadi bangsa yang besar, kuat, berdaulat dan menjadi negri yang di rahmati,” pungkasnya. (CP-11)

Senin, 17 Oktober 2016

MENELADANI BUYA HAMKA

0 komentar


Buya Hamka, nama ini bukan hanya dikenal sebagai ulama besar Nusantara, melainkan juga sebagai sastrawan, budayawan, politisi, cendikiawan, dan tokoh masyarakat. Ketokohan serta keagungan karyanya membuat banyak orang tertarik untuk membaca dan meneladani kisah hidupnya yang penuh inspirasi.

Haji Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA) lahir di Desa Kampung Molek, Maninjau, Sumatera Barat, pada 17 Februari 1908 M /13 Muharram 1362 H.

Hamka juga biasa dipanggil Buya, yaitu panggilan orang Minangkabau yang berasal dari kata abi-abuya dalam bahasa Arab, yang berarti Ayahku, atau seseorang yang dihormati.

Ayahnya bernama Syaikh Abdul Karim bin Amrullah, yang di kenal sebagai Haji Rasul, yang merupakan pelopor gerakan Islam di Minangkabau, sekembalinya dari Makkah pada tahun 1906.

Sebagi seorang Ulama besar, Buya Hamka banyak mempelajari dan mendalami berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti filsafat, sastra, sejarah, sosiologi dan politik, baik ilmu tentang ke-Islaman maupun pemikiran Barat. Hamka  juga aktif dalam perpolitikan di Indonesia.

Masa Kecil

Abdul Malik adalah nama kecil dari Buya Hamka. Hamka adalah anak sulung dari empat bersaudara dalam keluarga Syaikh Abdul Karim Amrullah.

Masa kecil Hamka dipenuhi gejolak batin, karena saat itu terjadi pertentangan yang keras antara kaum adat dan kaum muda tentang pelaksanaan ajaran Islam. Banyak hal-hal yang tidak dibenarkan dalam Islam, tapi dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Hamka muda yang ketika itu berusia empat tahun bersama orangtuanya pindah ke Padang. Ia melewati masa kecil di rumah neneknya.

Bersama teman-teman sebaya, Hamka kecil menghabiskan waktu bermain di Danau Maninjau. Kebiasaan Hamka kecil adalah belajar mengaji di surau yang berada di sekitar tempat ia tinggal.

Dia  belajar mengaji pada ayahnya sendiri. Dia  sempat mendapatkan pengetahuan umum seperti berhitung dan membaca saat masuk ke Sekolah Desar pada tahun 1915.

Perjalanan Haji

Buya Hamka naik haji ke Makkah Al-Mu­karramah pada tahun 1927. Buya berjalan kaki dari Bayua Maninjau me­nuju Bukittinggi lewat Kelok 44.  Kemudian me­neruskan per­jalanan de­ngan kendaraan ke Pa­dang. Dari Teluk Bayur naik kapal ke Sibolga dan selanjutnya naik kendaraan pula menuju pelabuhan Belawan Medan lewat Pematang Siantar.

Di pelabuhan inilah Buya naik kapal Karimata milik Stoomavart Maatschappij Nedherland selama 16 hari perjalanan menuju Jeddah Saudi Arabia, dengan bekal uang 500 Gulden.

Demikian panjang dan beratnya perjalanan Buya Hamka untuk menunaikan ibadah haji pada awal-awal abad ke-20 ini.

Bila kita baca buku "Di Bawah Lindungan Ka’bah" karya Buya Hamka atau menonton filmnya, maka terlihat jelas bagaimana sulitnya dulu untuk mencapai Tanah Suci itu. Angkutan hanya dengan kapal yang memakan waktu sekitar tiga bulan.

Karena kapalnya belum secanggih sekarang maka banyak pula di antaranya yang rusak dan tenggelam dalam perjalanan. Banyak di antara mereka yang sakit di atas kapal atau sakit dan meninggal di Tanah Suci sehingga tidak bisa pulang lagi.

Begitu juga di zaman kolo­nialisme Belanda, di mana jamaah haji itu diawasi dengan sangat ketat. Konon mereka yang telah pulang dari haji akan diuji dulu oleh Belanda dan yang lulus akan diberi sertifikat. Barulah mereka berhak memakai atribut haji seperti sorban, songkok haji, kafieh dan memakai gelar H. alias Haji.

Hamka, selama di Mekkah, menjadi koresponden Harian Pelita Andalas sekaligus bekerja di sebuah perusahaan percetakan milik Tuan Hamid, putra Majid Kurdi, yang merupakan mertua dari Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Di tempat ia bekerja itu, ia dapat membaca kitab-kitab klasik, buku-buku, dan buletin Islam dalam bahasa Arab.

Perjuangan Buya

Pada Juli 1924, Hamka memulai perjalanannya ke Pulau Jawa. Ia mengungkapkan keinginannya dan meminta restu kepada ayahnya untuk merantau, berjanji akan belajar agama kepada Ahmad Rasyid Sutan Mansur.

Dalam perhentian pertama di Yogyakarta, Hamka bertemu dengan pamannya Jafar Amrullah. Ia pun diperkenalkan dengan Sarekat ISlam (SI) dan bergabung menjadi anggota. Ia mengambil waktu belajar kepada Bagoes Hadikoesoemo, HOS Tjokroaminoto, Fakhruddin dan Suryopranoto, serta melalui berbagai pergerakan umat Islam.

Sekembali dari tanah Jawa, Hamka aktif dalam kepengurusan Muhammadiyah cabang Minangkabau, yang cikal bakalnya bermula dari perkumpulan Sendi Aman yang didirikan oleh ayahnya pada tahun 1925 di Sungai Batang.

Selain itu, ia sempat menjadi pimpinan Tabligh School, sebuah sekolah agama yang didirikan Muhammadiyah pada 1 Januari 1930.

Sejak menghadiri Muktamar Muhammadiyah di Solo pada tahun 1928, Hamka tidak pernah absen menghadiri kongres-kongres Muhammadiyah berikutnya. Sekembalinya dari Solo, ia mulai memangku beberapa jabatan, sampai akhirnya ia diangkat sebagai Ketua Muhammadiyah cabang Padang Panjang.

Seusai Muktamar Muhammadiyah ke-19 di Bukittinggi pada tahun 1930, disusul dengan kongres berikutnya di Yogyakarta, ia memenuhi undangan untuk mendirikan cabang Muhammadiyah di Bengkalis.

Selanjutnya pada tahun 1932, ia diutus oleh Muhammadiyah ke Makassar dalam rangka mempersiapkan dan menggerakkan semangat rakyat untuk menyambut Muktamar Muhammadiyah ke-21 di Makassar.

Selama di Makassar, ia sempat menerbitkan Al-Mahdi, majalah pengetahuan Islam yang terbit sekali sebulan. Pada tahun 1934, setahun setelah menghadiri Kongres Muhammadiyah di Semarang, ia diangkat menjadi anggota tetap Majelis Konsul Muhammadiyah untuk wilayah Sumatera Tengah.

Kariernya di Muhammadiyah kian menanjak sewaktu ia pindah ke Medan. Pada tahun 1942, bersamaan dengan jatuhnya Hindia Belanda ke dalam tampuk kekuasaan penjajah Jepang, Hamka terpilih menjadi pimpinan Muhammadiyah untuk wilayah Sumatera Timur menggantikan H. Mohammad Said.

Selama di Medan, ia juga bekerja sebagai editor sekaligus menjadi Pemimpin Redaksi sebuah majalah pengetahuan Islam yang didirikannya bersama M.Yunan Nasution, yaitu Majalah Pedoman Masyarakat.

Namun pada Desember 1945, ia memutuskan kembali ke Minangkabau dan melepaskan jabatan tersebut. Pada tahun berikutnya, ia terpilih menjadi Ketua Majelis Pimpinan Muhammadiyah Sumatera Barat menggantikan S.Y. Sutan Mangkuto. Jabatan ini ia pegang hingga tahun 1949.

Pada tahun 1953, ia terpilih sebagai pimpinan pusat Muhammadyiah dalam Muktamar Muhammadiyah ke-32 di Purwokerto. Sejak saat itu, ia selalu terpilih dalam Muktamar Muhammadiyah selanjutnya, sampai pada tahun 1971 ia memohon agar tidak dipilih kembali karena merasa uzur. Akan tetapi, ia tetap diangkat sebagai penasihat pimpinan pusat Muhammadiyah sampai akhir hayatnya.

Selama revolusi fisik, Hamka bergerilya dalam Barisan Pengawal Nagari dan Kota (BPNK) menyusuri hutan pegunungan di Sumatera Barat untuk menggalang persatuan menentang kembalinya Belanda.

Pada 1950, Hamka membawa keluarga kecilnya ke Jakarta. Meski mendapat pekerjaan di Departemen Agama, Hamka mengundurkan diri karena terjun di jalur politik.

Dalam Pemilihan Umum 1955, Hamka dicalonkan Masyumi sebagai wakil Muhammadiyah dan terpilih duduk di Konstituante. Ia terlibat dalam perumusan kembali dasar negara. Sikap politik Masyumi menentang komunisme dan gagasan Demokrasi Terpimpin memengaruhi hubungannya dengan Soekarno.

Keteguhannya memegang prinsip yang diyakini membuat semua orang menyeganinya. Pada zaman pemerintah Soekarno, Buya Hamka berani mengeluarkan fatwa haram menikah lagi bagi Presiden Soekarno. Otomatis fatwa itu membuat sang Presiden berang ’kebakaran jenggot’. Tidak hanya berhenti di situ saja, Buya Hamka juga terus-terusan mengkritik kedekatan pemerintah dengan PKI waktu itu. Maka, wajar saja kalau akhirnya dia dijebloskan ke penjara oleh Soekarno. Bahkan majalah yang dibentuknya ”Panji Masyarat” pernah dibredel Soekarno karena menerbitkan tulisan Bung Hatta yang berjudul ”Demokrasi Kita” yang terkenal itu.

Seiring meluasnya pengaruh komunis, Hamka dan karya-karyanya diserang oleh organisasi kebudayaan Lekra. Tuduhan melakukan gerakan subversif membuat Hamka diciduk dari rumahnya ke tahanan Sukabumi. Dalam keadaan sakit sebagai tahanan, ia justru merampungkan karya buku monumentalnya, Tafsir Al-Azhar.

Seiring dengan peralihan kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto, Hamka dibebaskan pada Januari 1966. Ia pun mendapat ruang pemerintah, mengisi jadwal tetap ceramah di RRI dan TVRI. Ia mencurahkan waktunya membangun kegiatan dakwah di Masjid Al-Azhar Jakarta.

Ketika pemerintah menjajaki pembentukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 1975, peserta musyawarah memilih Buya Hamka sebagai Ketua Umum MUI. Namun, Hamka memilih meletakkan jabatannya pada 19 Mei 1981, menanggapi tekanan Menteri Agama untuk menarik fatwa haram MUI atas perayaan Natal bersama bagi umat Muslim.

Saat itu Hamka mengaku sangat gundah sejak peredaran fatwa dicabut. “Gemetar tangan saya waktu harus mencabutnya. Orang-orang tentu akan memandang saya ini syaithan. Para ulama di luar negeri tentu semua heran. Alangkah bobroknya saya ini, bukan?” kata Hamka.

Keteguhannya memegang prinsip, itulah yang diyakini membuat semua orang menyeganinya.

Karya Tulis     

Sepanjang hidupnya Buya Hamka tidak hentinya menulis dan berpidato, menghasilkan sekitar 100 buah buku, ratusan makalah, essay dan artikel yang tersebar dalam media massa seperti Pedoman Masyarakat, Aliran Islam, Suara Partai Masyumi, Hikmah, Mimbar Agama, Panji Masyarakat dan banyak lagi.

Seluruh ceramah, pidato, khotbah dan karya tulisnya dilandasi oleh substansi semangat ke-Islaman yang demikian prima.

Salah satu karya tulis terbesarnya adalah Kitab Tafsir Al-Azhar, Tafsir Al-Quran 30 juz itu salah satu dari 118 lebih karya yang dihasilkan Buya Hamka semasa hidupnya. Tafsir tersebut ditulisnya pada 1960.

Selain kitab tafsir, Hamka juga meninggalkan berbagai macam karya tulis, di antaranya tentang politik (Pidato Pembelaan Peristiwa Tiga Maret, Urat Tunggang Pancasila), sejarah (Sejarah Ummat Islam, Sejarah Islam di Sumatera), budaya (Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi), akhlak (Kesepaduan Iman & Amal Salih ), dan ilmu-ilmu ke-Islaman (Tashawwuf Modern).

Hamka juga banyak menghasilkan karya lain seperti novel dan cerpen. Pada tahun 1928, Hamka menulis buku romannya yang pertama dalam bahasa Minang dengan judul Si Sabariah, kemudian, ia juga menulis buku-buku lain, baik yang berbentuk Roman, Sejarah, Biografi dan Otobiografi, Sosial Kemasyarakatan, Pemikiran dan Pendidikan, Teologi, Tasawuf, Tafsir, dan Fiqih.

Di antara novel-novelnya yang terkenal hingga sekarang antara lain Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck, Di Bawah Lindungan Ka’bah. dan Merantau ke Deli  juga menjadi perhatian umum dan menjadi buku teks sastra di Malaysia dan Singapura. Beberapa penghargaan dan anugerah juga ia terima, baik tingkat nasional maupun internasional.

Mengenai kemampuan dan kedalaman ilmunya dalam agama Islam serta kehalusan bahasa sastranya, Buya Hamka dengan kemampuan bahasa Arab yang dipelajarinya, lebih banyak mempelajarinya secara otodidak, alias belajar sendiri.

Pada tahun 1959, Hamka mendapat anugerah gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, atas jasa-jasanya dalam penyiaran agama Islam dengan menggunakan baha Melayu.  Kemudian pada 6 Juni 1974, kembali ia memperoleh gelar kehormatan Doktor dari Universitas Nasional Malaysia pada bidang kesusasteraan, serta gelar guru besar Profesor dari Universitas Prof. Dr. Moestopo Jakarta.

Akhir Hayat

Setelah mengundurkan diri dari jabatan Ketua MUI pada 19 Mei 1981, kesehatannya menurun. Atas anjuran dokter Karnen Bratawijaya, dokter keluarga, ia diopname di Rumah Sakit Pertamina pada 18 Juli 1981, yang bertepatan dengan awal Ramadan.

Pada hari keenam dirawat, ia sempat menunaikan shalat Dhuha dengan bantuan puterinya, Azizah, untuk bertayammum. Siangnya, beberapa dokter datang memeriksa kondisinya, dan kemudian menyatakan bahwa ia berada dalam keadaan koma. Kondisi tersebut tetap berlangsung sampai malam harinya.

Tim dokter menyatakan bahwa ginjal, paru-paru dan saraf sentralnya sudah tidak berfungsi lagi, dan kondisinya hanya bisa dipertahankan dengan alat pacu jantung. Pada pukul 10 pagi keesokan harinya, anak-anaknya sepakat untuk mencabut alat pacu jantung, dan Hamka menghembuskan napas terakhirnya tidak lama setelah itu.

Pada hari mulia Jum’at, bulan mulia 21 Ramadhan, bertepatan dengan 24 Juli 1981 pukul 10 lewat 37 menit dalam usia 73 tahun, Bya Hamka wafat, dipanggil ke haribaan-Nya. Jenazahnya disemayamkan di rumahnya di Jalan Raden Fatah III Jakarta.

Pelayat yang hadir untuk memberi penghormatan terakhir dinantaranya Presiden Soeharto dan Wakil Presiden Adam Malik, Menteri Negara Lingkungan Hidup Emil Salim, serta Menteri Perhubungan Azwar Anas yang menjadi imam shalat jenazahnya.

Jenazahnya dibawa ke Masjid Agung Al-Azhar dan dishalatkan lagi, dan kemudian akhirnya dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan, dipimpin Menteri Agama Alamsjah Ratoe Perwiranegara.

“Kita kehilangan seorang ulama besar. Kita kehilangan seorang pemikir besar. Kita kehilangan seorang sastrawan besar, ” komentar Menteri Agama Alamsyah, ketika melepas jenazah almarhum di pekuburan.

Buya Hamka, walaupun jasadnya telah tiada, namun semangat juangnya, ceramah-ceramahnya yang menyentuh serta karya-karya bukunya yang menginspirasi, masih terasa hingga kini. Dari berbagai sumber. **

Entri Populer

narrowsidebarads

Blog Archive