Berita

Opini

Postingan Terbaru [ Cinta :: Kerja :: Harmoni ]

Komisi I

Berita PKS

Rabu, 17 Desember 2014

Ketua Komisi 1 Nilai positif RUU Kamnas

0 komentar

"Secara ide itu sangat penting, karena sekarang ketika kepentingan-kepentingan nasional semakin luas maka pada saat yang sama ancaman terhadap kepentingan nasional semakin kompleks,"

Jakarta - Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq menyambut positif diajukannya Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional dan Rahasia Negara masuk ke dalam Proyeksi Legislasi Nasional 2015.

"Secara ide itu sangat penting, karena sekarang ketika kepentingan-kepentingan nasional semakin luas maka pada saat yang sama ancaman terhadap kepentingan nasional semakin kompleks," terang Mahfudz di Gedung Nusantara III DPR RI, Jakarta, Selasa.

Menurutnya. Dalam merespon ancaman itu, aturan di Indonesia masih cenderung parsial dengan ditangani hanya oleh dua aktor utama yaitu TNI dan Kepolisian.

"Padahal, kalau kita bicara soal ancaman Kamnas sekarang ini sudah makin kompleks, masalah pangan saja berpotensi jadi ancaman," ujarnya.

Mahfudz menegaskan ketika kedua RUU itu nantinya diajukan maka pemerintah diingatkan untuk tidak mengulang kesalahan yang sama.

Menurutnya, Kesalahan soal RUU Kamnas ini sebelumnya terkait drafnya belum melalui pembahasan hukum yang komprehensif.

"Kedua di internal pemerintah sendiri belum ada kata sepakat, jadi ada tarik menarik antar-stakeholder (pemangku kepentingan), ini tidak boleh terjadi lagi nanti," tukasnya.

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan kedua RUU itu akan dibahas setelah pemerintah mengajukannya dan akan dibahas di Komisi I DPR RI.

Dia menilai akan mendukung apabila itu terkait dengan kepentingan nasional, dan dirinya belum bisa menyimpulkan apakah ada kepentingan bisnis di dalamnya.
"Saya kira kita belum bisa menyimpulkan itu (kepentingan bisnis diantara dua institusi, Polri dan TNI). Kita lihat sejauh mana kita melihat perubahan dan tentu akan kami kaji terlebih dahulua," ujarnya. editor : Hafiz. sumber : ANTARA News

Rabu, 10 Desember 2014

Gubernur Heryawan Serahkan 1.170 Sertifikat Halal untuk IKM

0 komentar

Bandung-Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyerahkan sertifikat halal kepada pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kabupaten/Kota di Jawa Barat pada acara Penyerahan Sertifikat Halal yang digelar di Bale Asri Pusdai Jabar Jl. Diponegoro No. 63 Bandung, Selasa (9/12) kemarin. Pada kesempatan ini, Gubernur serahkan secara simbolis sertifikat halal kepada 1.170 pelaku IKM.

Penyerahan sertifikat kepada 1.170 IKM peserta sertikasi halal ini merupakan bagian dari 1.500 fasilitasi sertifikasi halal di tahun 2014. Hal ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan kualitas melalui standardisasi dan sertifikat produk industri terutama Industri Kecil Menengah melalui program fasilitasi sertifikasi halal. Kegiatan ini dimaksud untuk lebih mendorong daya saing IKM dan meningkatkan standardisasi dan sertifikasi IKM pangan.

“Saya mendorong untuk terus memfasilitasi sertifikasi halal ini kepada bapak-ibu sekalian pelaku IKM agar menjadi pengusaha yang sukses dan menjadi pedagang mabrur,” ungkap Gubernur yang juga kader Partai Keadilan Sejahtera ini.

Dalam rangka menghadapi persaingan regional terutama di Kawasan Asean yang akan semakin dinamis terutama dengan diberlakukannya MEA 2015 dibutuhkan perbaikan daya saing bagi IKM yang saat ini ada di Jawa Barat khsusunya. Selain itu, potensi pasar yang ada dengan diberlakukannya MEA tidak bisa dipandang sempit, karena potensi Muslim Indonesia merupakan 80% dari total populasi Muslim Asean dan sekitar 16% diantaranya ada di Jabar.

Untuk itu, sampai saat ini telah dilaksanakan 9.330 sertifikasi halal oleh Pemerintah Jawa Barat sejak tahun 2003 dan merupakan 70% dari total 13.458 unit sertifikat yang sudah diterbitkan oleh MUI di Jawa Barat. Penyelenggaraan fasilitasi sertifikat halal merupakan bagian dari bentuk dukungan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan daya saing IKM di Jabar dan bentuk fasilitasi pemerintah untuk mendorong produk halal di Provinsi Jawa Barat. Jawa Barat sendiri telah menerima Status sebagai Provinsi Halal pada tanggal 22 Oktober 2014 yang diterima langsung oleh Gubernur Ahmad Heryawan dari Majelis Ulama Indonesia Pusat.
Sumber: http://www.dakwatuna.com/2014/12/10/61388/gubernur-heryawan-serahkan-1-170-sertifikat-halal-untuk-ikm/#ixzz3LSvjqsax Follow us: @dakwatuna on Twitter | dakwatunacom on Facebook

Ulama Luncurkan Gerakan Membela Syaikh Al-Qaradhawi

0 komentar

Mahfudzsiddiq.com – Doha. Persatuan ulama Muslim sedunia (IUMS) menolak tegas keputusan Organisasi polisi kriminal internasional (Interpol) yang memasukkan nama Syaikh Yusuf Al-Qaradhawi, ketua IUMS, dalam daftar pencarian orang. Para ulama yang tergabung dalam IUMS juga meluncurkan gerakan untuk membela ulama referensi umat Islam sedunia itu.

Seperti diberitakan Memo Islam, Ahad (7/11/2014) hari ini, gerakan yang diluncurkan mengusung tema “Al-Qaradhawi Bukan Teroris”. IUMS mengajak para umat Islam dunia yang masih memperjuangkan kebenaran untuk turut meramaikan hashtag berisi pembelaan untuk Al-Qaradhawi.

Sementara itu, sekjen IUMS, Dr. Ali Qara Daghi, mengatakan, “Hal yang sangat aneh, orang-orang yang menuduh Syaikh Al-Qaradhawi itulah yang sebenarnya melakukan pembunuhan terhadap rakyatnya sendiri. Mereka melakukan kudeta terhadap pemerintah yang sah. Jadi siapakah yang sebenarnya teroris?”

Ulama besar Kurdi, Irak, ini melanjutkan, “Syaikh Al-Qaradhawi adalah seorang ulama yang rabbani. Metode pemikirannya juga moderat. Bahkan untuk membangun dan membela metode ini beliau telah menulis puluhan buku. Jadi orang yang menuduhnya sebagai teroris sebenarnya dialah terorisnya. Dia mendukung terorisme.”

Organisasi polisi kriminal internasional (Interpol) memasukkan Syaikh Yusuf Al-Qaradhawi, ketua persatuan ulama Muslim dunia (IUMS), dalam daftar pencarian orang. Pemasukan ulama Mesir yang kini berdomisili di Qatar itu dilakukan atas permintaan pemerintah kudeta di Mesir.

Kasus yang dituduhkan kepada beliau adalah persekongkolan, provokasi, membantu tindakan pembunuhan berencana, membantu narapidana kabur dari penjara, lalu mereka melakukan aksi pembakaran, perusakan, dan penjarahan.
Sumber: http://www.dakwatuna.com/2014/12/07/61201/ulama-luncurkan-gerakan-membela-syaikh-al-qaradhawi/#ixzz3LSuD2TA6 Follow us: @dakwatuna on Twitter | dakwatunacom on Facebook

Ust. Yusuf Mansur: Anak Kita Mulai Terbiasa Lihat Syiar Agama Lain Ketimbang Agama Sendiri

0 komentar
Jakarta. Ustadz Yusur Mansur mengajak seluruh umat Muslim untuk mempertontonkan kebaikan. Dalam artian setiap doa, tindakan dan perbuatan baik harus di syiarkan. Sehingga dengan niat dakwah tersebut bisa dilihat oleh banyak orang. Ia mengatakan melalui akun @Yusuf_Mansur, perbuatan dosa dan maksiat sudah ditampakkan secara terang-terangan.

“saat perbuatan dosa&maksiat, sdh terang2an, smntr qt ga ada keberanian, mencegah, maka milikilah hati yg menolak. bukan membiarkan,” tutur dia. Ia mencontohkan, ketika seseorang membaca Al Mulk melalui pengeras suara, bukan tak mungkin ada yang memprotes.

Atau bahkan, dalam bahasa yang ia sampaikan, ‘ditimpuk tetangga’. “qt skrng malah marah sendiri loh. denger tadarusan malam2. atas dasar toleransi, he he, & ya bagus2 aja, tar ngeganggu yg lain,” ungkap dia.

Padahal di saat yang sama, masyarakat terbiasa dengan musik keras ketika malam hari. Ia yakin tak ada yang mengomentari seperti halnya melakukan tadarus malam hari.

Ia kembali mencontohkan, muslimah yang dilarang menggunakan hijab di tempat kerja. Awalnya mungkin sedih namun setelah dua atau tiga tahun mulai terbiasa.

Ia khawatir anak-anak ke depannya malah terbiasa melihat keburukan bukan kebaikan. Dalam artian kebaikan akan dibilang keburukan, penghalang bahkan kekacauan. Sementara keburukan malah dianggap benar dan patut diperjuangkan.

Bahkan bukan tak mungkin anak-anak muslim akan terbiasa dengan atribut dakwah agama lain karena terbiasa melihatnya. “Akhirnya, anak2 qt malahan trbiasa melihat syiar agama lain. sementara, akan syiar agama sendiri? perlahan 2 lahan 3 lahan? hbs trkikis,” ujar dia.

Ia pun berharap umat Islam cepat menyadari, tanpa perlu bertindak dengan kekerasan. Namun dengan menyayangi, mengasihi, menghormati, dan mencintai sesama. Namun tak meninggalkan apalagi menanggalkan akidah dan identitas. (ROL/sbb/dakwatuna)
Sumber: http://www.dakwatuna.com/2014/12/08/61222/ust-yusuf-mansur-anak-kita-mulai-terbiasa-lihat-syiar-agama-lain-ketimbang-agama-sendiri/#ixzz3LSsMB2ST

Jumat, 05 Desember 2014

Dipo Alam Sindir Kebijakan Pemerintahan Jokowi

0 komentar

JAKARTA -- Sekretaris Kabinet (Seskab) era presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyindir kinerja Presiden Jokowi. Menurut dia, program Jokowi yang ramai dibincangkan media malah terkesan memberatkan rakyat dan menimbulkan polemik berkepanjangan.

Di antaranya, kenaikan BBM dan tiga 'kartu sakti', yaitu Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sehat (KKS). "Kalau ada program 100 hari, yang nampak paling menonjol didominasi isu di media, tenggelamkan kapal asing pencuri ikan, kenaikan BBM dan kartunya?" ujarnya melalui akun Twitter, @dipoalam49.

Dipo juga mengingatkan berbagai wacana yang dilontarkan Kabinet Kerja malah dimentahkan oleh mereka sendiri. Misal, usul Menhan Ryamizard Ryacudu soal Polri di bawah kementerian dibantah Mendagri Tjahjo Kumolo, dan wacana Wapres Jusuf Kalla soal pengurangan jam kerja bagi ibu yang memiliki anak kecil ditolak Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise.

"Seperti usul Menhan berwacana pupus oleh Presiden dan Mendagri, kini usul Wapres pupus oleh Menteri dan LSM Perempuan?" cetus Dipo.
REPUBLIKA.CO.ID,

HTI: Penolakan Pendirian Kantor Hamas, Bentuk Ketakutan Berlebihan

0 komentar
http://1.bp.blogspot.com/-Gxs1bQy1Dys/VICIQO2HY-I/AAAAAAAA-KI/oP6kZXTbUl0/s1600/Hamas-DPR-Ketua-DPR-Setya-Novamto-tengah-menyalami-Wakil-Kepala-Biro-Politik-Hamas-Abu-Umar-Muhammad-ketiga-dari-kiri-di-Gedung-Parlemen-Senayan-jakarta-Jumat-28-11-2014-jpeg.image_.jpg
JAKARTA -- Ketua DPP Hizbut Tahrir Indonesia Rokhmat S Labib menegaskan, karyawan yang beragama Islam baik di pusat perbelanjaan seperti mall atau jenis perusahaan lainnya tidak boleh mengenakan atribut natal.

Begitu juga bila karyawan tersebut bekerja untuk perusahaan yang dimiliki non muslim, maka karyawan Islam dilarang ikut dalam perayaan natal.

"Firmannya ada dalam surah Al-Kafirun bahwa silakan mengerjakan ibadahmu, muslim pun mengerjakan ibadah sendiri dan tidak memaksa non muslim untuk mengikuti," ujar Rokhmat pada Republika Online di Jakarta, Jumat (5/12).

Dijelaskan lebih lanjut, antara ibadah umat berbeda agama tidak boleh saling mencampuri. "Natal itu persoalan ibadah, tidak sepantasnya ritual saling mencampuri. Apakah kalau kita sholat atau pengajian juga memaksa non muslim ikut, kan tidak," kata dia.

Sama halnya dengan atribut natal, pakaian memberikan ciri pengabdian pada suatu agama. "Sebaiknya tidak perlu memakai atribut natal, silakan natal dan kita jangan saling mengganggu. Di hari raya muslim juga misalnya kita tidak memaksa non muslim memakai pakaian muslim. Inilah namanya toleransi," kata dia.

Dia menegaskan kembali, pemaksaan mengenakan atribut agama tertentu juga diartikan pemaksaan identitas. "Harus kita pahami bersama acara keagamaan tidak boleh memaksakan umat lainnya itu juga ada dalam UUD negara kita," tambah dia.

Seperti diketahui, dalam rangka penyambutan natal 25 Desember mendatang, umumnya toko-toko terutama di pusat perbelanjaan seperti mall memasang hiasan natal, begitu juga mengimbau karyawan toko agar mengenakan atribut natal.
tribunislam

Rabu, 03 Desember 2014

PAN: Kado Jokowi, Subsidi Kereta Ekonomi Dicabut

0 komentar

JAKARTA -- Anggota DPR Lucky Hakim mengkritik kebijakan Presiden Jokowi. Usai menaikkan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 2.00 per liter untuk jenis solar dan premium, pemerintah juga menaikkan tarif kereta ekonomi. PT Kereta Api Indonesia (KAI) menggunakan kata penyesuaian tarif mulai 1 Januari 2015, untuk kereta jarak sedang dan jauh.

PT KAI menaikkan tarif sebesar 150 persen seiring dengan pencabutan subsidi atau Public Service Obligation (PSO) oleh pemerintah. "Permirsaah! ada hadiah lagi dr Pemerintah tuk Rakyat: PENCABUTAN SUBSIDI KERETA EKONOMI, mulai awal tahun harga tiket kereta ekonomi NAIK," katanya melalui akun Twitter, @sayaluckyhakim.

Menurut pria yang bekerja sebagai bintang film ini, menyesalkan kebijakan ekonomi yang dipilih pemerintahan Jokowi dengan mengurangi hingga mencabut subsidi untuk rakyat kecil. "#BBMnaik, bus antar kota naik, rakyat mau naik kreta, eh malah dinaikin awal tahun ini, yg ekonomi pula. Nasib negeri ini krn salah pilih," ujarnya.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut juga menyoroti perintah Jokowi yang melarang anggota Kabinet Kerja untuk menggelar audiensi bersama DPR. "Dan menteri2 diinstruksikan untuk tidak boleh hadir rapat dengan DPR? Astagfirullah,, ini apalagi??"

Dia memahami alasan Jokowi yang baru merasa sebulan kerja langsng dipanggil DPR. Justru, kata dia, karena baru sebentar bekerja, namun dampaknya rakyat jadi menanggung beban berat maka DPR layak meminta penjelasan.

"Presiden & menterinya BUKAN penguasa absolut. Pasal UUD1945 pasal 1 ayat 2&3. Kedaulatan ada di tangan Rakyat & NKRI adlh negara Hukum," katanya. "Bila 3x menolak dipanggil DPR (yg sejatinya adlh Wakil Rakyat), maka bisa dipanggil Paksa. Menolak Rapat dgn DPR = menolak diawasi rakyat."

Lucky melanjutkan, dana APBN berisi ribuan triliun rupiah yang dikelola Presiden dan kabinetnya harus diawasi oleh rakyat. Lalu, ia mempertanyakan, bagaimana DPR bisa mengawasu uang rakyat yang dikelola pemerintah kalau menterinya dilarang hadir oleh Presiden bila diundang DPR.

"Kerja-kerja-kerja" tapi nyatanya ketika DPR mengundang Menteri tuk bekerja malah dilarang. Makin membingungkan, atau mmng tdk mau diawasi??" sindi Lucky.

Pendirian Kantor Hamas Ditolak, Janji Jokowi Soal Palestina Dipertanyakan

0 komentar
Rabu. 03/12/2014
JAKARTA -- Presiden Joko Widodo pernah berjanji untuk mendukung penuh perjuangan Palestina meraih kemerdekaan, saat masa kampanye Pilpres lalu. Namun, tampaknya janji tersebut tidak akan ditepati sebab Pemerintah Jokowi menolak HAMAS, mendirikan kantor di Indonesia.

"Kami menolak pembukaan kantor Hamas. Kan sudah ada Kedutaan Palestina," kata Menteri Luar Negeri, Retno Lestari Priansari Marsudi, Senin (1/11).

Padahal Kantor Hamas sudah didirikan di berbagai negara termasuk eropa. Sejumlah negara tersebut di antaranya Rusia, Jerman, Lebanon, Pakistan, Qatar, dan Malaysia.

Tindakan Pemerintah Jokowi pun bertolak belakang dengan sikap DPR RI yang menyambut hangat rencana pembukaan kantor tersebut. Pada 28 November pekan lalu, Setya Novanto menerima kunjungan Kepala Biro Politik Hamas Abu Umar Muhammad.

Dalam pertemuan tersebut, Novanto menyampaikan dukungannya atas rencana pendirian Kantor Hamas di Indonesia. Hal senada diungkapkan Mahfudz Siddiq Komisi I DPR. Ia berpendapat bahwa pembukaan Kantor Hamas adalah salah satu upaya mendukung kemerdekaan Palestina.

Maka itu, rencana Hamas membuka kantor cabang di negeri ini perlu direalisasikan. Palestina telah turut aktif dalam memberikan dukungan terhadap kemerdekaan NKRI. Menjadi hal yang wajar jika Indonesia melakukan tindakan yang sama. Mendukung kemerdekaan Palestina.

Beberapa masyarakat pun menyayangkan penolakan pemerintah tersebut, salah satunya disampaikan oleh Ihsan. "Apa ini artinya ingkar janji lagi? Janjinya dulu kan dukung Palestina. Tapi, saya coba husnudzan saja. Semoga dugaan saya salah," katanya, Rabu (3/11).

Selain Ihsan, ada juga Rahman (61) yang kecewa dengan kebijakan tersebut. Rahman berpendapat bahwa kebijakan presiden banyak yang pro non-Muslim. Padahal negara ini mayoritas berpenduduk islam.

."Ada-ada saja Presiden itu. Kan dulu janjinya mau dukung Palestina merdeka. Eh sekarang nolak. Saya sebenarnya sudah duga. Banyak kebijakannya yang pro pada non-Muslim," kata Rahman.

Menurut dia, hal tersebut dibuktikan melalui negara apa yang pertama dikunjungi di era pemerintahan Jokowi. Padahal, Palestina negara yang dimasukkan dalam janji pemilu. Tapi, sampai sekarang tidak ada kunjungan ke sana.(republika)

Selasa, 02 Desember 2014

Menlu Tak Setuju Hamas Bangun Kantor di Jakarta: Sudah Ada Kedutaan Palestina

0 komentar

02/12/2014. Jakarta - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Lestari Priansari Marsudi tak setuju organisasi Hamas membangun kantor perwakilan di Jakarta. Menurut dia, sudah ada Kedutaan Palestina di Jakarta.

"Kan Palestina sudah punya kedutaan di Jakarta," terang Retno usai upacara Korpri di Monas, Jakarta, Senin (1/12/2014).

Retno menyarankan agar Hamas melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kedutaan Palsetina di Jakarta.

"Lebih baik mereka koordinasi dengan kedutaan. Kita hanya mengakui Kedutaan Palestina saja untuk saat ini," tutup dia.

Pekan lalu perwakilan Hamas menyambangi DPR. Mereka menyampaikan keinginannya membangun kantor perwakilan. Sejumlah pimpinan DPR pun mengutarakan persetujuannya.

DPR Sambut Baik Rencana Pembukaan Perwakilan Hamas

0 komentar

WE Online,02/12/2014 Jakarta - Komisi I DPR menyambut baik rencana organisasi Hamas, Palestina mendirikan kantor perwakilannya di Jakarta, sebagai bagian upaya mewujudkan perdamaian di Palestina.

"Hamas yang mengusulkan agar pemerintah Indonesia memfasilitasi pembukaan kantor di Jakarta dalam bentuk kantor pusat kebudayaan Palestina harus dilihat secara positif," kata Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq kepada Antara di Jakarta, Sabtu (29/11/2014).

Mahfudz menilai rencana itu mengindikasikan kesediaan Hamas untuk membuka komunikasi ke dunia luar dalam kerangka mendorong penyelesaian damai masalah Palestina.

Menurut dia, tentu saja ide itu tidak menggeser otoritas dan fungsi kedutaan besar Palestina di Jakarta.

"Keberadaan kantor itu akan memudahkan komunikasi kepada dua aktor politik utama Palestina, yaitu Fatah dan Hamas," ujarnya. Dia mengatakan langkah itu baik jika pemerintah berkehendak mengambil inisiatif baru bersama sejumlah negara untuk memfasilitasi.

Entri Populer

narrowsidebarads

Blog Archive