Berita

Opini

Postingan Terbaru [ Cinta :: Kerja :: Harmoni ]

Komisi I

Berita PKS

Selasa, 23 Juni 2015

Pemerintah Dinilai Abai Bangun Budaya TI dan Sebabkan Kejahatan Siber Marak

0 komentar

JAKARTA, - Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq mengatakan, pemerintah harus mengantisipasi maraknya berbagai penyalahgunaan teknologi informasi untuk kejahatan di dunia siber.

"Saat ini kejahatan seperti penipuan, pemalsuan sampai prostitusi sudah menggunakan perangkat teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) yang canggih," kata Mahfudz kepada pers di Jakarta, Kamis (18/6/2015).

Contoh paling mudah, kata dia, adalah kasus prostitusi online, baik yang terkoordinasi atau individual merupakan bentuk dari cyber crime dengan memanfaatkan teknologi, informasi dan komunikasi.

"Pemerintah seperti lupa membangun aspek budaya dan informasi karena hanya fokus membangun infrastruktur TIK-nya saja," ujar Mahfudz.

Hal ini, menurut dia, menjadi pekerjaan rumah yang harus ditangani pemerintah, karena dengan terabaikannya pembangunan budaya TIK, maka memunculkan penyalahgunaan TIK dalam berbagai bentuk kejahatan. "Hal ini masih diperparah dengan aspek penegakan hukumnya lambat," ujarnya.

Mahfudz pun mencontohkan bagaimana lambatnya penangangan kasus prostitusi online yang sudah marak sejak lama.

"Bahkan kalau kita buka Facebook, Twitter dan lain, gampang sekali ditemukan. Kalau masyarakat saja bisa gampang menemukan praktik ini, harusnya penegak hukum tidak sulit untuk membongkarnya," tutur politisi PKS ini.

Dia pun meminta aparat penegak hukum, dalam hal ini jajaran kepolisian untuk tidak "angin-anginan" menangani kasus ini. Kalau ini tidak ditangani secara serius maka bisa saja muncul kejahatan-kejahatan selanjutnya yang akan lebih dahsyat.

"Karena praktiknya abu-abu dan tidak jelas, bisa saja terjadi tindak kriminal lainnya seperti pembunuhan atau lainnya. Penyebarluasan penyakit juga lebih dahsyat," kata Mahfudz. KOMPAS.com

Reshuffle Kabinet akan Sia-Sia Jika Cara Memimpin Jokowi Tidak Berubah

0 komentar

JAKARTA – Jakarta. Isu reshuffle yang baru-baru ini marak diperbincangkan mendapat tanggapan dari Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Mahfudz Siddiq. Dia menyebut reshuffe bukanlah solusi mengatasi masalah bangsa saat ini.

“Kementerian ibarat bayi usia 6 bulan. Penataan organisasinya masih belum tuntas akibat lambannya proses pengambilan keputusan dan kuatnya tarik-menarik kepentingan,” ucap Mahfud seperti yang dilansir dari liputan6.com, Jumat (22/5/2015).

Isu reshuffle kabinet, lanjut Ketua Komisi I ini, sebaiknya digiring pada pembentukan persepsi publik bahwa solusi dari persoalan ekonomi dan politik bukan dengan melakukan perombakan kabinet.

“Presiden lakukan reshuffle itu sama saja presiden akan membunuh bayi (menteri) usia 6 bulan,” imbuh dia.

Selain DPR, tanggapan tehadap isu reshuffle datang dari Ketua Setara Institute Hendardi. Menurutnya, reshuffle tidak akan ada manfaatnya jika cara memimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak berubah.

“Tapi reshuffle juga bukan obat penawar segalanya. Jika kepemimpinan Jokowi tidak berubah, maka reshuffle juga akan sia sia dan tidak akan mampu meningkatkan kinerja,” ujar Hendardi seperti yang dilansir VIVA.co.id, Kamis 21 Mei 2015.

Lebih lanjut Hendardi menambahkan, lemahnya kepemimpinan Jokowi adalah penyebab dari rnedahnya kinerja pemerintahan saat ini.

“Seharusnya juga bisa satu padu dalam bersikap. Karena banyak hal keduanya (Presiden dan Wakilnya) berbeda sikap dan kontraproduktif bagi kinerja pemerintaha,” ujarnya. (abr/dakwatuna)

Mahfudz Siddiq: Industri Televisi Jangan Sekadar Cari Profit, Tapi Jadi Alat Pendidikan!

0 komentar

Jakarta, – Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq mengharapkan supaya pemilik media televisi tak hanya sekadar mencari keuntungan. Bahkan, peringatan yang dikeluarkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sering tidak digubris. Akhirnya peringatan tersebut menjadi percuma.

“Industri televisi harus punya orientasi, jangan sekadar mencari profit tapi harus jadi alat pendidikan bagi masyarakat kita ini. Kalau enggak kasihan masyarakatnya,” kata Mahfudz di Gedung DPR, Senayan, Selasa (16/6).

Ia menuturkan, industri televisi harus menyiarkan tayangan yang bersifat mendidik, sesuai peraturan perundang-undangan. Dia berharap industri televisi harus punya kesadaran secara internal meski KPI tak memberikan teguran.

“Saya yakin kan di TV kan banyak orang-orang hebat, pasti ngertilah mana yang mendidik, mana yang sehat, mana yang enggak,” ujarnya.

Menurut Mahfudz, ukuran ‘sehat’ atau tidaknya tayangan televisi bukan dari seberapa sering KPI menegur. Justru semakin sedikit teguran menunjukkan televisi mampu memberikan tayangan yang bernilai positif.

“Ukuran kinerja KPI itu pada semakin sedikitnya teguran. Itu tidak bisa bertepuk sebelah tangan, industrinya, pelaku televisinya harusnya punya kesadaran diri lah. Ini orang-orang hebat loh, di TV itu,” ucapnya.
(Fahri Haidar)

Rabu, 10 Juni 2015

Ketua Komisi I: Sutiyoso Orangnya Gaul walaupun Cukup Berumur

0 komentar

JAKARTA, — Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq menilai sosok Letjen TNI (Purn) Sutiyoso memiliki karakter yang cocok untuk menjadi kepala Badan Intelijen Negara. Nama Sutiyoso diajukan Presiden Joko Widodo sebagai calon kepala BIN untuk menggantikan Marciano Norman.

"Dia orangnya gaul walaupun sudah cukup berumur. Kan kalau intel itu harus gaul," kata Mahfudz di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2015).

Namun, lanjut Mahfudz, kompetensi Sutiyoso sebagai kepala BIN baru akan terlihat dalam uji kepatutan dan kelayakan yang nantinya dilakukan oleh Komisi I DPR.

"Kita lihat nanti cocok enggak," ujarnya.

Sutiyoso adalah mantan Panglima Kodam Jaya. Saat ini, Sutiyoso menjabat sebagai Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, salah satu parpol pendukung Jokowi-JK. Nama Sutiyoso diajukan Jokowi ke DPR pada Selasa (9/6/2015) malam.

Sutiyoso sebelumnya mengaku dipanggil Presiden Jokowi pada Senin (8/6/2015) untuk membicarakan pencalonannya sebagai kepala BIN. Ia mengaku siap jika dipercaya karena merasa memiliki kemampuan di bidang intelijen. (Baca: Sutiyoso Mengaku Siap Jadi Kepala BIN)

"Di Kopassus itu ada satuan intelijen dan saya lama di satuan itu. Mudah-mudahan saya bisa memenuhi harapan Presiden," ucapnya. (Baca: Sutiyoso: Nama Calon Kepala BIN Sempat Simpang Siur)

Sutiyoso berharap DPR menyetujui pencalonannya sebagai kepala BIN. Selanjutnya, ia berjanji mundur dari posisi Ketua Umum PKPI setelah resmi dilantik sebagai kepala BIN.
( KOMPAS.com)

Jokowi Ajukan Sutiyoso Jadi Calon Kepala BIN

0 komentar

JAKARTA, — Presiden Joko Widodo menunjuk Letjen TNI (Purn) Sutiyoso menjadi calon kepala Badan Intelijen Negara (BIN) untuk menggantikan Marciano Norman. Surat pengajuan nama tersebut telah diterima oleh DPR.

"Sudah terima surat, termasuk masalah kepala BIN. Yang beliau tunjuk adalah Pak Sutiyoso, menggantikan Pak Marciano," kata Ketua DPR Setya Novanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (10/6/2015).

Novanto mengatakan, surat itu diterima oleh DPR pada Selasa (9/6/2015) malam. Selanjutnya, kata dia, surat itu akan dibacakan di rapat paripurna, dibawa ke rapat badan musyawarah, kemudian diadakan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Sutiyoso oleh Komisi I DPR.

"Mudah-mudahan semua berjalan lancar," ucapnya.

Sutiyoso adalah mantan Panglima Kodam Jaya. Saat ini, Sutiyoso menjabat sebagai Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, salah satu parpol pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla.
KOMPAS.com

Mahfudz Berharap Pergantian Panglima TNI tak Diwarnai Kebisingan

0 komentar

Jakarta: Ketua Komisi 1 Mahfudz Siddiq menegaskan penunjukan Panglima TNI merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, ditunjuknya Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Gatot Nurmantyo sebagai pengganti Jenderal Moeldoko justru ramai diperbincangkan karena penunjukan tak sesuai matra.
Politkus PKS ini tak mau bicara banyak soal kontroversi penunjukkan sosok dari Angkatan Darat, bukan Angkatan Udara jika sesuai matra.

"Saya berharap pergantian Panglima TNI tidak diwarnai kebisingan yang tidak perlu," kata Mahfudz ketika dihubungi, Selasa 9 Juni.

DPR memang sudah menerima surat penunjukan resmi Gatot. Namun, DPR berniat mempertanyakan penjelasan Presiden Jokowi.

"Tinggal presiden menjelaskan apa alasan dan perimbangannya," tegas Mahfudz.

Sementara Mahfudz belum bisa memastikan kapan akan menggelar fit and proper test untuk Gatot.

"Menunggu penugasan dari Badan Musyawarah (Bamus)," tambah Mahfudz.
Metrotvnews.com, OJE

DPR Yakin TNI Telah Punya Strategi Hadapi Isu Keamanan Global

0 komentar

JAKARTA -- Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq yakin TNI telah mencermati isu dan perkembangan kondisi pertahanan serta keamanan global sehingga institusi tersebut membuat proyeksi program dalam menghadapi tantangan tersebut.

"Kami yakin TNI pasti sudah mencermati dan membuat proyeksi-proyeksi bagaimana menghadapi (tantangan isu global) melalui program kerja di tahun mendatang," katanya di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Jakarta, Senin (8/6).

Mahfudz melanjutkan, sebelum melaksanakan Rapat Kerja dengan Panglima TNI Jenderal Moeldoko di Ruang Rapat Komisi I DPR RI yang berlangsung tertutup. Ia menjelaskan Komisi I DPR RI telah melakukan kunjungan kerja dan rapat dengar pendapat dengan para Duta Besar Indonesi di beberapa negara di Timur Tengah, Asia Tengah, Asia Selatan, dan Asia Tenggara.

Dari kunjungan itu, katanya, didapatkan kesimpulan bahwa apa yang sedang terjadi di kawasan akan meningkatkan tensi ketegangan politik dan militer yang semakin mengkhawatirkan.

"Pada saat yang sama tren persoalan-persoalan ekonomi di kawasan juga semakin serius," ujarnya.

Mahfudz menjelaskan kondisi itu bisa menimbulkan ledakan-ledakan persoalan yang tidak bisa dikalkulasikan dan tidak bisa diprediksi secara tepat kapan waktunya. Menurut dia dari pandangan yang berkembang di kawasan Asia Timur, Asia Tenggara, isu Laut China Selatan dan kompetisi peningkatan militer sejumlah negara, semakin mencolok.

"Termasuk dinamika di kawasan Timur Tengah, dan Ukraina akan menimbulkan goncangan politik dan keamanan semakin serius," katanya.

Dia menilai meskipun Indonesia tidak menjadi bagian dari konflik tersebut namun sangat mungkin menjadi salah satu bagian wilayah yang terdampak secara politik, ekonomi, dan keamanan. Menurut dia apabila dinamika tersebut menimbulkan ledakan maka Indonesia harus memiliki kesiapan yang tepat.

"Upaya-upaya kita untuk meningkatkan kemampuan TNI sebagai institusi pertahanan negara termasuk yang sudah dilakukan seperti peningkatan kapasitas Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) melalui program 'Minimum Essential Force'," katanya.

Selain itu, menurut dia, dilakukan peningkatan profesionalisme prajurit TNI termasuk pengembangan dan pengolohan pemahaman keamanan nasional. Ia menjelaskan apabila dilihat perkembangan dinamika kawasan maka semua itu menunjukkan urgensinya.
REPUBLIKA.CO.ID,

DPR: Diplomasi Ekonomi, Anggaran Kemlu Ditambah Rp 1 Triliun

0 komentar
10/06/2015
JAKARTA--Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Luar Negeri, Selasa (9/6). Dalam rapat kerja ini, dibahas postur anggaran untuk Kementerian Luar Negeri. Salah satu yang menjadi perhatian komisi I adalah penambahan tugas di Kemlu, yaitu tugas diplomasi ekonomi.

Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq mengatakan, dengan penambahan tugas untuk Kemlu, seharusnya ada penambahan anggaran. Saat ini, anggaran yang diajukan Kemlu sekitar Rp 6 triliun. Dengan tambah tugas diplomasi ekonomi oleh Presiden Joko Widodo, harusnya ditambah anggarannya.

"Penambahan sekitar Rp 1 triliun untuk tambahan tugas ini," kata Mahfudz Siddiq di kompleks parlemen senayan, Selasa (9/6).

Dengan adanya tambahan anggaran ini, total anggaran untuk Kemlu menjadi Rp 7 triliun. Rinciannya, Rp 3 triliun lebih adalah anggaran untuk 32 perwakilan Kemlu di luar negeri, sekitar Rp 2 triliun lebih adalah dana untuk Kemlu. Namun, Jokowi memberi satu tambahan tugas pada Kemlu dengan diplomasi ekonomi. Jadi, postur anggaran juga harusnya berubah.

"Kita mendukung rencana-rencana Kemlu, tinggal hitung-hitungan angkanya saja," kata Politikus PKS ini.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan dalam rapat kerja dengan komisi I DPR memang ada diskusi soal penambahan anggaran untuk Kemlu. Namun, belum disepakati berapa jumlah anggaran yang akan ditambahkan untuk Kemlu. Penambahan anggaran ini untuk menunjang kegiatan-kegiatan Kemlu.
"Kita belum detail, yang pasti untuk mendukung diplomasi ekonomi," kata dia. REPUBLIKA.CO.ID,

DPR Tunggu Penjelasan Jokowi Soal Pencalonan Jenderal Gatot

0 komentar
Rabu, 10/06/2015
Jakarta, -- Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan, penunjukan calon Panglima TNI adalah hak prerogatif Presiden. Namun meski begitu, Presiden dinilai perlu memberikan alasan dan pertimbangan penujukan nama calon Panglima TNI.

"Itu hak prerogatif Presiden Jokowi. Tinggal presiden menjelaskan apa alasan dan pertimbangannya," ujar Mahfudz saat dihubungi, Selasa (9/6).

Selain itu, Mahfudz mengatakan penjelasan dan pertimbangan tersebut dapat menghindari kericuhan yang tidak perlu. Kejadian pengajuan calon Kapolri beberapa waktu lalu diharapkan tidak terulang dalam pencalonan Panglima saat ini.

Dalam pemilihan Kapolri beberapa waktu lalu Presiden Jokowi mengusulkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri. (Baca juga: Panglima TNI Moeldoko Sepakat Penggantinya Tak Harus dari AU)

Sehari usai usulan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan Budi Gunawan sebagai tersangka gratifikasi. Budi Gunawan mengajukan praperadilan dan menang. Meski demikian, Jokowi tidak melantiknya.

Setelah itu, Presiden Jokowi menunjuk Wakapolri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti sebagai palaksana fungsi, wewenang dan tugas Kapolri. Masih ada anggota DPR yang meminta agar Budi Gunawan dapat menjadi Kapolri usai memenangkan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hiruk pikuk baru berakhir setelah Jokowi resmi mengusulkan Badrodin sebagai Kapolri.

Mengenai waktu uji kelayakan dan kepatutan, Mahfudz mengatakan hal tersebut akan diputuskan melalui rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR. (Baca juga: Agum: Rotasi Matra dalam Pemilihan Panglima Tak Mutlak)

‎Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengaku telah menerima nama pengganti dari Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Dalam surat yang diterima pimpinan DPR RI pada Selasa sore (9/6), Presiden Indonesia Joko Widodo membubuhkan satu nama, yaitu Kelapa Staf Angkatan Darat Jenderal Gatot Nurmantyo.

Selain itu, Fahri mengungkapkan jika tes uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Panglima TNI bisa dilakukan pekan ini. Namun begitu, Fahri mengungkapkan bahwa masih ada prosedur yang perlu dilalui sebelum tes uji kelayakan dilakukan.

"Ini hari selasa, maka sangat mungkin (tes uji kelayakan pekan ini)," kata Fahri saat ditemui di kompleks DPR.
CNN Indonesia

DPR Sebut Perlunya Penguatan Pertahanan Udara dan Laut

0 komentar

Jakarta, -- Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq‎ mengatakan perlunya penguatan Tentara Nasional Indonesia di bidang Angkatan Udara dan Angkatan Udara. Hal tersebut disampaikannya usai melakukan rapat kerja bersama dengan Panglima TNI Jenderal Moeldoko.

"Dilihat dari sisi prioritas, ada di laut dan udara. Yang masih banyak titik loophole itu di laut dan udara," ujar Mahfudz di Gedung DPR‎, Jakarta.

Lebih lanjut, Mahfudz pun mengaitkan prioritas tersebut dengan proses jelang pergantian Panglima TNI yang akan dilakukan setelah Jenderal Moeldoko pensiun pada 1 Agustus mendatang. Menurutnya, prioritas itu tidak akan berpengaruh banyak akan siapa yang nantinya akan menjadi TNI 1.

"Seorang kepala staf di kepalanya bukan hanya berpikir sektoral angkatan yang dia urus. Tapi dia sudah berfikir trimatra terpadu," ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera ini.

Oleh karena itu menurut Mahfudz, seorang Kepala Staf Angkatan Udara harus menguasai konsep pertahanan laut dan darat. Begitu juga kepala Staf Angkatan Laut yang juga harus menguasai konsep pertahanan darat dan udara.

Sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Agus Supriyatna mengatakan dirinya siap apabila dipercayakan untuk menjabat sebagai Panglima TNI oleh Presiden Joko Widodo. Memang, melihat urutannya, sudah giliran angkatan udara mengisi posisi panglima TNI.

Dalam Pasal 13 ayat 4 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, disebutkan panglima dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan.

Panglima TNI saat ini Jenderal Moeldoko berasal dari Angkatan Darat dipilih untuk menggantikan Laksamana Agus Suhartono yang berasal dari Angkatan Laut. Sebelum Agus Suhartono ada nama Marsekal Djoko Suyanto, perwira ‎Angkatan Udara yang menjabat jadi Panglima TNI.
CNN Indonesia

Entri Populer

narrowsidebarads

Blog Archive