Berita

Opini

Postingan Terbaru [ Cinta :: Kerja :: Harmoni ]

Komisi I

Berita PKS

Rabu, 03 Februari 2016

MAHFUDZ SIDDIQ: BIN TIDAK PROFESIONAL!

0 komentar

JAKARTA - Komisi I DPR RI mempertanyakan keberadaan Banyu Biru Djarot sebagai anggota Bidang Politik Dewan Informasi Strategis dan Kebijakan (DISK) Badan Intelijen Nasional (BIN).

Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq merasa heran alasan Kepala BIN Sutiyoso merekrut anak dari Eros Djarot itu. Menurut Mahfudz, Banyu tidak memiliki latar belakang bidang politik, sebab DISK merupakan lembaga pendukung BIN yang menghimpun informasi dan melakukan kajian serta diisi para pakar.

Mahfudz tidak memahami apakah Banyu Biru mewakili kepakaran tertentu di bidang politik sehingga direkrut menjadi anggota DISK BIN.

"Saya tak ngerti apakah Banyu Biru mewakili pakar politik," ujar Mahfudz di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (2/2).

Dia menjelaskan, jika benar Banyu memamerkan surat pengangkatannya di media sosial, maka eks kontraktor monorel Jakarta itu bisa dipidanakan.

"Kalau betul, yang bersangkutan nggak ngerti urusan yang berkaitan dengan intelijen. Ini akan kita tanyakan langsung ke Kepala BIN," imbuhnya.

Politisi PKS itu juga mempertanyakan profesionalitas BIN dalam memilih anggotanya, sebab badan telik sandi itu seharusnya memikiki kualifikasi dalam merekrut anggota sebagai agen organik bahkan sebagai informan yang juga harus memiliki kualifikasi.

Terutama, menurut dia, merekrut untuk anggota Dewan Informasi Strategis BIN tidak main-main karena harus memiliki kredibilitas akademik dan karakter bekerja di lembaga intelijen.

"ini mencerminkan tidak profesionalnya BIN dalam merekrut orang, seharusnya diisi para pakar," demikian Mahfudz. [sam/rmol]

Soal Fahri Hamzah, Mahfudz Siddiq: PKS Harus Transparan

0 komentar

Jakarta, -Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mahfudz Siddiq, meminta jajaran pengurus DPP PKS bersikap transparan terkait putusan terhadap Fahri Hamzah, agar publik tahu dan media tidak bertanya-tanya.

"Menurut saya proses di PKS atau DPP khususnya terkait Fahri harus dilakukan secara transparan daripada publik bertanya-tanya dan media penasaran karena tidak ada penjelasan resmi," kata Mahfudz di Gedung Nusantara II, Jakarta, seperti dikutip Antara, Selasa (2/2/2016).

Mahfudz mengatakan tidak tahu terkait keputusan yang diambil partainya khususnya Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO) terkait Fahri Hamzah. Menurutnya, parpol sebagai institusi terbuka dan segala aturan serta mekanisme kerjanya tidak bisa lepas dari hukum positif yang berlaku.

"Menurut saya dibuka saja, karena kalau tidak dibuka makin banyak orang yang mempertanyakan," imbuhnya.

Mantan Wakil Sekertaris Jenderal (Wasekjen) PKS itu menilai tidak susah membuka keputusan partai kepada publik sehingga semua proses berjalan secara transparan.

Sebelumnya, beredar informasi di kalangan wartawan bahwa BPDO PKS telah mengeluarkan keputusan terhadap Fahri Hamzah terkait banyaknya pengaduan dari kader PKS.

Namun informasi itu dibantah Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Hidayat Nurwahid, dirinya justru mempertanyakan kabar yang menyebutkan Fahri dipecat.

"Dari mana Anda menyimpulkan pemecatan? Siapa yang ngasih kabar? Pak Fahri tak pernah menyatakan dipecat, saya kan baca Twitternya juga," terang Hidayat di Jakarta, Senin (1/2).

Hidayat juga mengatakan, saat ini kasus yang melibatkan Fahri Hamzah di internal partainya masih ditangani Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO) PKS. BPDO, tambah Hidayat, masih belum menyampaikan putusan final terkait permasalahan Fahri Hamzah.

Kamis, 28 Januari 2016

PKS Tegaskan Komitmen Perjuangan Hak Bagi Penyandang Disabilitas

0 komentar

Jakarta – Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Jazuli Juwaini menegaskan kembali komitmen PKS dalam memperjuangkan pemenuhan hak para penyandang disabilitas.

Perjuangan hak para penyandang disabilitas itu, menurut Jazuli, akan ditempuh secara bersamaan di dua ranah. Pertama, di daerah-daerah dimana kader PKS menjadi kepala daerah dengan memenangi Pilkada 2017 kemarin.

“Kedua, di level pusat (nasional) dengan cara memperjuangkan hak-hak mereka melalui pembahasan RUU Penyandang Disabilitas bersama dengan Pemerintah,” jelas Jazuli saat menerima audiensi masyarakat dari Kelompok Kerja (Pokja) RUU Disabilitas di Ruang Pimpinan Fraksi PKS DPR RI, Selasa (26/1).

Selain itu, Jazuli juga mengingatkan kepada Pokja RUU Disabilitas agar turut juga membangun komunikasi kepada pihak kementerian (eksekutif) dan fraksi-fraksi lain di DPR RI. Hal itu, agar terbentuk Komisi Nasional yang bertujuan untuk mengawasi terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas tersebut.

“Bahkan kalau perlu bisa dibuat komitmen untuk membangun komite tingkat nasional, propinsi dan kota/kabupaten,” tambah Legislator PKS dari dapil Banten ini.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ledia Hanifa, dalam kesempatan ini juga menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk segera mengesahkan RUU Disabilitas. Bahkan, menurut Ledia, seharusnya hal itu dapat diselesaikan dalam satu masa sidang saja di tahun 2016 ini.

“Karena itu segala dukungan dari berbagai kalangan untuk kepentingan ini, sangat kami harapkan dan kami terima dengan tangan terbuka,” jelas Ketua Panja RUU Penyandang Disabilitas ini.

Diketahui, hari ini, Selasa (26/1), Fraksi PKS DPR RI mendapatkan masukan dari sembilan orang pemerhati Penyandang Disabilitas yang tergabung dalam Pokja Disabilitas. Secara bergantian, perwakilan dari Pokja Disabilitas, menyampaikan situasi terkini yang dihadapi para penyandang disabilitas, serta harapan dan saran terhadap RUU Disabilitas yang sedang memasuki pembicaraan tingkat I antara DPR dan Pemerintah.

Pertemuan yang berlangsung syahdu ini juga dihadiri oleh Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS lainnya, seperti Hidayat Nur Wahid dan Fikri Faqih, serta Wakil Ketua Bidang Kesra Fraksi PKS Iskan Qolba Lubis.

Isi pesan pendek Mahfudz kepada Pinckey melalui WhatsApp:

0 komentar

“Selamat malam Pak Pinckey. Mohon maaf saya ingin sampaikan hal penting. Rupanya pernyataan sikap Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UI juga sampai ke banyak anggota Komisi I.

Mereka bereaksi keras karena menilai UI ceroboh, tidak memahami persoalan yang sebenarnya, serta terkesan berpolitik dengan menyebut dua nama dengan mengecam dan mendesak diproses oleh MKD.

Mereka meminta Komisi I mengundang Bapak selaku Pimpinan Departemen untuk memberikan klarifikasi, termasuk permintaan untuk menarik surat pernyataan sikap jika tidak bisa menjelaskan hal-hal yang dipertanyakan.

Saya cukup kaget melihat reaksi teman-teman Komisi. Saya pahami itu karena mereka mengetahui persis bagaimana kondisi KPI sebenarnya. Tapi pada sisi lain saya juga merasa punya kewajiban moral menjaga marwah almamater, termasuk marwah Pak Pinckey yang saya kenal baik dan punya integritas.

Dan ada hal lain yang perlu Pak Pinckey pahami bahwa DPR termasuk MKD adalah lembaga politik. Bukan lembaga yang menghakimi benar atau salah. Meski dua nama yang disebut agar diproses MKD siap menjelaskan (bahkan menyerang balik KPI dan UI), tapi proses politik MKD bisa menjadi bola liar.

Belum lagi social media yang sangat ramai dan bising merespon pernyataan sikap UI yang dinilai punya kredibilitas. Saya masih berusaha agar Komisi I tidak perlu mengundang hadir Departemen. Mohon maaf saya harus sampaikan hal ini kepada Pak Pinckey. Terima kasih.”

Mahfudz Siddiq PKS Bantah Ancam Dosen Komunikasi UI

0 komentar

Jakarta - Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Mahfudz Siddiq, membantah pernah mengancam civitas akademik Universitas Indonesia. Menurut dia, informasi yang beredar dibuat orang yang tidak mengetahui materi pembicaraan. "Coba tanya Pak Pinckey, apa benar saya mengancam?" ujarnya, Rabu, 27 Januari 2016.

Kabar ancaman disampaikan dosen Ilmu Komunikasi UI, Ade Armando. Dia mempertanyakan sikap Mahfudz Siddiq yang mengancam Kepala Departemen Komunikasi UI, Pinckey Triputra untuk mencabut dukungannya terhadap evaluasi dan uji publik terhadap izin penggunaan frekuensi stasiun televisi terestrial.

Mahfudz mengakui pembicaraannya dengan Pinckey itu dilatari oleh pernyataan sikap yang disampaikan Depkom UI kepada Komisi I DPR beberapa waktu lalu. "Karena secara pribadi saya kenal, maka saya telepon. Coba ditanya apakah saya mengancam yang bersangkutan?" kata alumni jurusan Komunikasi UI ini.

Karena pertemanan itu, Mahfudz menangkap kesan pembicaraan itu berlangsung cair. Pinckey bahkan sesekali meladeni percakapan itu dengan tawa. Meski demikian, ia mengakui respons DPR atas surat UI disikapi sebagian angota DPR dengan rencana memanggil Pinckey. "Ada teman-teman di Komisi yang mengusulkan itu," kata politisi Partai Keadilan Sejahtera itu.

Wacana uji publik yang diagendakan Komisi Penyiaran Indonesia memunculkan beragam reaksi. Asosiasi Televisi Swasta Indonesia menentang agenda itu karena tidak diatur dalam UU. Sementara KPI berdalih mekanisme itu harus mereka tempuh untuk menjaring masukan masyarakat sebelum menentukan izin penggunaan frekuensi.

Menurut rencana, kata Mahfudz, polemik itu akan disikapi Komisi I dengan menggelar rapat dengar pendapat dengan Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara. DPR berharap Rudiantara bisa memaparkan posisi uji publik dalam aturan UU maupun aturan pemerintah. "Dari situ nanti bisa dilihat di mana letak uji publik itu," ujarnya.

Tim Pengawas Intelijen DPR Disahkan

0 komentar

JAKARTA -- DPR RI akhirnya mengesahkan pembentukan tim pengawas intelijen. Tim ini akan mengawasi pelaksanaan kewenangan yang dimiliki oleh Badan Intelijen Nasional (BIN). Tim terdiri dari 14 anggota dari komisi I DPR RI.

Tim pengawas intelijen disahkan dalam rapat paripurna DPR, Selasa (26/1) yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon. Ketua Tim Pengawas Intelijen DPR, Mahfudz Siddiq mengatakan, pembentukan tim pengawas intelijen ini sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2011 tentang Intelijen.

Tim ini bukan hanya mewakili Komisi I DPR RI, tapi mewakili DPR secara institusi. Anggota tim terdiri dari utusan fraksi-fraksi yang ada di DPR. Jadi, pengesahan di paripurna menjadi hal yang perlu dilakukan agar memerjelas kedudukan tim ini di DPR.

"Yang disahkan Tim Pengawas Intelijen DPR, bukan mewakili Komisi I tapi konstitusi, maka itu berdasarkan penugasan fraksi yang ada," ujar Mahfudz di sidang paripurna DPR RI, Selasa (26/1).

Pelantikan dan pengambilan sumpah anggota tim pengawas intelijen DPR ini sempat mendapat interupsi dari anggota karena dilakukan di sidang paripurna. Namun, Mahfudz menjelaskan bahwa sebelum dibawa ke sidang paripurna, sudah ada usulan ke pimpinan DPR hanya pelantikan yang akan dilakukan di sidang paripurna.

Sedangkan pengambilan sumpah dilakukan di luar forum paripurna. Namun, berdasarkan tata tertib, pengambilan sumpah dan pelantikan harus dilakukan di sidang paripurna. Saat agenda pengesahan tim pengawas intelijen di sidang paripurna yang dimulai pukul 11.00 WIB, memang sempat mendapat interupsi dari beberapa anggota DPR.

Anggota komisi III dari fraksi Golkar, Aziz Syamsuddin menegaskan pihaknya tidak memermasalahkan soal pembentukan Tim Pengawas Intelijen DPR. Sebab, memang sudah sesuai dengan UU.

Namun, yang dipertanyakannya adalah soal seremonial pelantikan dan pengambilan sumpah. Sebab, pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) saja tidak harus dilantik dan disumpah saat sidang paripurna. Cukup dilakukan di Komisi I DPR RI.

"Yang saya garis bawahi, proses seremonial, bahwa tugas dan fungsi itu melekat, subteknis di Komisi I, alangkah indahnya cukup di hadapan komisi I," katanya.

Meskipun mendapat interupsi dari beberapa anggota soal proses seremonial, pelantikan dan pengambilan sumpah anggota Tim Pengawas Intelijen DPR tetap dilanjutkan. Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon tetap mengambil sumpah pada 14 nama yang masuk dalam Tim Pengawas Intelijen.

Mereka adalah Mahfudz Siddiq (Ketua Tim), beserta 13 anggota yaitu Tantowi Yahya, Asril Tandjung, Hanafi Rais, Tubagus Hasanuddin, A. Fernandes, Ahmad Muzani, Joko Pujianto, Budiyotastri, Syaiful Bahri Ansori, Ahmad Zainuddin, Achmad Dimyati Natakusumah, Supiadin Ari Saputra, dan M. Arief Suditomo. Usai pengambilan sumpah, 14 anggota Tim Pengawas Intelijen DPR dilantik.

REPUBLIKA.CO.ID,

Selasa, 26 Januari 2016

Bentuk Tim Pengawas Intelijen, DPR: Ini untuk Perubahan

0 komentar

Selasa,26 Januari 2016. Jakarta -Dewan Perwakilan Rakyat hari ini akan mengesahkan keanggotaan Tim Pengawas Intelijen dalam rapat paripurna. Ketua DPR Ade Komarudin mengatakan bahwa keberadaan tim ini adalah untuk memperbaiki sistem intelijen yang ada.

"Itu satu langkah perbaikan. Itu hasil kajian," kata Ade di gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (26/1/2016).

Politisi yang akrab disapa Akom itu optimistis tim pengawas intelijen akan membawa angin segar dan memperbaiki kinerja Badan Intelijen Negara. "Saya selalu optimis melihat segala sesuatu semua keadaan," kata dia.

Kinerja Badan Intelijen Negara (BIN) sempat menjadi sorotan saat terjadi serangan bom di jalan Thamrin pada Kamis, 14 Januari 2016 lalu. Tetapi, Kepala BIN Sutiyoso membantah pihaknya kecolongan.

Rencana pembentukan Tim Pengawas Intelijen itu sendiri dibahas di DPR sejak Juni 2015 lalu. Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan bahwa tim ini bisa menginvestigasi operasi intelijen yang dianggap menyimpang.

"Tim pengawas ini sesuai dengan undang-undang dan aturan DPR, pertama adalah dia melakukan pengawasan khusus terhadap pelaksanaan tugas kewenangan BIN," kata Mahfudz di gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 16 Juni 2016 lalu.

Mahfudz menyadari bahwa tim ini memang tidak bisa masuk ke sistem BIN terlalu dalam karena BIN bekerja secara tertutup. Tim ini bekerja ketika ada hal-hal yang diindikasikan menyimpang.
(imk/erd)

Australia Utara Tolak Rencana Pembangunan Pangkalan Militer AS di Wilayahnya

0 komentar

Jakarta - Kepala Menteri di Wilayah Utara Australia, Adam Giles, mengatakan, ia tak mendukung adanya pangkalan militer Amerika Serikat (AS) di wilayahnya, setelah sebuah laporan asal AS menyorot pentingnya Australia utara untuk strategi Amerika di Asia.

Laporan yang dibuat oleh Pentagon itu mengidentifikasi Australia utara sebagai tempat perlindungan bagi pasukan Amerika jika konflik militer di Asia terjadi.

"Untuk membantu Amerika Serikat beroperasi secara efektif dalam kondisi krisis, Canberra harus bekerja sama dengan Washington untuk memperluas kapasitas pangkalan Australia utara, termasuk basis jaringan," sebut laporan itu.

Laporan –yang berjudul ‘Asia-Pacific Rebalance 2025, Capabilities, Presence dan Partnership' -ini disiapkan oleh Pusat Studi Strategis dan Internasional di Washington.

Menteri Adam mendukung penguatan hubungan dengan AS dan sekutu lainnya, tetapi ia mengatakan, hal itu harus terjadi di pangkalan Australia.

"Saya pikir semua pangkalan di Australia haruslah pangkalan Australia dan kami punya beberapa pangkalan fantastis dan besar di Wilayah Utara Australia saat ini dan di seluruh Australia utara," jelasnya.

Ia menerangkan, "Kami ingin teman-teman yang baik, kami ingin sekutu yang baik, bekerja sama dalam kemitraan dengan basis pangkalan Australia, bukan pangkalan asing, memastikan bahwa kami mempertahankan keamanan global."

Dibutuhkan lebih banyak marinir di Australia

Laporan itu juga menyebut, Australia utara akan menyediakan perlindungan bagi pasukan Amerika jika terjadi konflik militer di Asia dan menekankan pentingnya pelatihan rotasi pasukan AS di Australia, seperti para Marinir di wilayah utara.

"Meskipun memiliki 2.500 Marinir tak mungkin menjadi kekuatan yang menentukan melawan musuh yang dijaga ketat dan canggih, hal itu menyediakan kemampuan yang signifikan yang secara independen bisa menyebarkan dan beroperasi dalam berbagai kondisi," tulis laporan itu.

"Pasukan Korps Marinir AS di Darwin bisa mempersiapkan dan menjaga area pantai, pelabuhan dan lapangan udara di wilayah ini, untuk menerima kekuatan lanjutan yang lebih besar," sambung laporan tersebut.

Menteri Adam mengatakan, ia menginginkan lebih banyak Marinir AS datang ke Australia dan bahwa rotasi mereka telah mundur dari jadwal,

"Saya pikir, jadwalnya sudah terlewat tapi saya ingin melihat agendanya dipercepat sehingga kami terus membangun kemitraan keamanan dan kemitraan sosial antara Marinir AS, pasukan Pertahanan Australia, khususnya warga di Wilayah Utara Australia sehingga kami bisa mempertahankan keamanan di kawasan ini,” utaranya.

Ia menambahkan, "Saya akan mendukung gagasan adanya lebih banyak Marinir, tapi saya juga akan mendukung gagasan tentang kemitraan lebih luas dengan negara-negara lain, terutama Singapura, Jepang, Filipina.”

Kekuatan China yang meningkat, ancaman bagi sekutu AS

Hubungan Australia dengan China yang berkonflik dari berbagai sektor, dibahas dalam laporan itu.

Laporan ini berfokus pada sejumlah bisnis dan koneksi politik ke China, termasuk sewa 99 tahun atas pelabuhan Darwin ke perusahaan China, ‘Landbridge'.

"Diskusi tentang penyewaan 80% dari Pelabuhan Darwin kepada sebuah perusahaan China telah menyoroti ketegangan yang ada dalam aliansi keamanan dengan Amerika Serikat dan meningkatnya hubungan ekonomi dengan China," ungkap Menteri Adam.

Laporan ini memperingatkan perlunya mengakui kekuatan China yang berkembang di kawasan dan ancaman yang diciptakan bagi bagi sekutu AS.

"Kemampuan China membuat sekutu AS di kawasan menjadi target bukannya mitra, memperumit perhitungan bagi pemerintah tuan rumah dan selanjutnya memperlambat siklus keputusan AS dalam sebuah konflik," jelas sang Menteri.

"China memiliki kemampuan yang kredibel, bahkan jika belum terbukti secara fundamental, untuk menonaktifkan atau menghancurkan kapal AS -dengan implikasi yang tak terhitung untuk prestise AS secara global," imbuhnya.

Meski demikian, Adam Giles yakin bahwa hal yang tepat bagi Wilayah Utara Australia untuk memperkuat hubungan dengan China.

"Saya bukan salah satu dari orang-orang yang suka menendang China, saya berpikir bahwa kita memiliki kesempatan untuk bekerja sama dengan China," akunya.

Ia mengungkapkan, "Saya memahami implikasi keamanan dari sudut pandang dunia, dari sudut pandang nasional, tetapi dalam kawasan kami, menjaga keamanan di dalam Asia Tenggara itu sangat penting.”

"Ya, AS adalah sekutu kita yang paling penting dan kami bekerja dalam kemitraan dengan mereka tapi saya pikir kesempatan untuk memperluas kesempatan pelatihan, khususnya untuk tetangga kami di utara, benar-benar penting," kemukanya.
detik

Senin, 25 Januari 2016

Wulung, Drone Pertama di ASEAN yang Berstandar Industri Pesawat

0 komentar

Jakarta -Wulung merupakan pesawat Terbang Tanpa Awak (PTTA) atau drone yang diproduksi oleh PT Dirgantara Indonesia (PTDI). Dalam waktu dekat, Wulung akan mengantongi sertifikat tipe siap produksi dari Indonesian Military Airworthiness Authority (IMAA).

Bila sertifikat terbit, Wulung diklaim sebagai drone pertama di Asia Tenggara yang mengikuti standar industri penerbangan, yakni mulai material, proses hingga kualitas.

"Di Asia Tenggara yang mengikuti standar pesawat baru Indonesia," kata Chief Engineer untuk PTTA, PTDI, Bona P Fitrikananda, kepada detikFinance, Senin (25/1/2016).

Tak tanggung-tanggung, PTDI melibatkan 100 insinyur hingga mekanik pesawat untuk melahirkan drone siap produksi.

Selama proses ujicoba hingga sertifikasi, PTDI memakai 5 unit drone. Bila berhasil mengantongi sertifikat dari IMAA, Wulung akan menyerahkan 3 unit kepada Kementerian Pertahanan pada Februari 2016, sedangkan sisanya dipakai untuk tahap pengembangan drone fase berikutnya.

"Kami sudah buat 5 pesawat, yakni 3 diserahkan ke Kemhan, 1 kita diserahkan ke Balitbang (TNI), 1 sebagai pesawat untuk development," tambahnya.
Setelah masuk fase produksi, PTDI mampu melahirkan 1 unit drone jenis Wulung siap terbang dalam waktu 5 minggu. PTDI mengaku komponen lokal pada drone jenis Wulung telah mencapai 75%.

"Komponen lokal di atas 75%. Airframe bikin sendiri, yang belum komponen elektronik, pilot control, dan kamera belum ditemukan (diproduksi) di Indonesia," sebutnya.

Mahfudz Siddiq Setuju Dengan Rencana Revisi UU Terorisme

0 komentar

Jakarta - Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq, setuju dengan rencana pemerintah untuk merevisi beberapa undang-undang untuk menanggulangi terorisme, namun harus dilakukan secara objektif.

"Kami tidak masalah ini, namun harus objektif. Revisi itu bukan reaktif, namun kebutuhan jangka panjang," katanya di Gedung Nusantara II, Jakarta, Senin (18/1/2016).

Dia mengatakan, apabila pemerintah berpandangan perlu penguatan dari sisi regulasi sehingga diperlukan revisi UU, maka harus dikaji secara bersama dan komprehensif.

"Misal, perangkat UU yang terkait apa saja, di mana letak celah yang harus diperbaiki serta diperkuat," katanya.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mencontohkan, orang Indonesia pergi ke Suriah lalu bergabung dengan ISIS, maka dirinya menyarankan agar paspor warga negara Indonesia (WNI)-nya dicabut.

Kalau hal itu dilakukan Indonesia, menurut dia, Pemerintah RI masih menganggap acuan UU-nya masih abu-abu sehingga perlu revisi UU Imigrasi.

"Karena itu, revisi jangan dilakukan sektoral, misalnya BIN punya usulan, lalu BNPT punya usulan, sehingga harus secara komprehensif," kata Mahfudz Siddiq seperti dikutip Antara.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Panjaitan mengharapkan DPR merespons secara positif rencana revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme agar penegak hukum bisa melakukan pencegahan aksi teror.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sudah melakukan harmonisasi dan pihaknya berharap DPR merespons positif, kata Luhut di Jakarta, Jumat malam (15/1).

Luhut mengatakan, satu poin penting dalam revisi undang-undang terorisme tersebut adalah penambahan kewenangan kepada aparat untuk dapat menangkap dan menahan terduga terorisme sebagai langkah pencegahan.

Dia mengatakan, aksi teror bom dan penembakan di Jalan MH Thamrin pada Kamis (14/7) sudah diketahui sejak menjelang perayaan Natal 2015 dan Tahun Baru 2016.

"Ini sebenarnya dari mulai Desember kita sudah tahu, tapi karena belum ada alat bukti. Ya, tidak bisa ditindak," ujarnya.

Dia mengungkapkan, BNPT sudah menyiapkan revisi undang-undang terkait dan hampir selesai, dan diharapkan revisinya dapat terwujud pada 2016.

Entri Populer

narrowsidebarads