Berita

Opini

Postingan Terbaru [ BERKHITMAT UNTUK RAKYAT ]

Komisi IV

Berita PKS

Senin, 06 Juni 2016

Kerajinan Rotan Cirebon Mengalami Peningkatan

0 komentar

CIREBON - Kerajinan rotan yang berada di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, mulai mengalami peningkatan permintaan baik dari pasar dalam negeri maupun luar negeri.

"Ada peningkatan permintaan untuk kerajinan rotan baik dalam negeri maupun luar negeri dan ini membuat kami lebih semangat,Untuk kenaikan dalam negeri sekitar 30 persen," kata Pengurus Himki Cirebon Sumarca, Minggu.

Sedangkan untuk pasar rotan masih mendominasi itu wilayah Jawa dan sekarang masuk juga wilayah Sumatera dan ini membuat para perajin rotan di Cirebon kembali bergairah.

"Kelihatan masyarakat juga sudah mulai mencintai kerajinan rotan dan yang terlihat sangat meningkat itu untuk kerajinan kecil seperti tempat duduk anak di motor metik," tuturnya.

Sementara itu untuk pasar luar negeri sekarang ini tercatat 1.500 kontainer setiap bulannya keluar dari Indonesia berupa kerajinan rotan dari Cirebon.

Meskipun menurutnya, belum seperti masa kejayaan yang bisa mencapai 3.000 kontainer, tapi pihaknya sangat optimis bisa seperti dulu, apalagi sekarang ini sudah dilarang ekspor bahan baku rotan.

"Perlahan industri rotan Cirebon naik lagi dan kami berharap terus, agar pemerintah tidak lagi mengizinkan ekspor bahan baku rotan," ujarnya.

Ia juga berharap pemerintah bisa membumikan rotan seperti halnya batik, dimana setelah pemerintah mewajibkan untuk memakai batik khususnya untuk PNS dan Siswa, maka batik terus berjaya.

Dan begitu juga ia berharap, agar instasi pemerintah bisa menggunakan furniture dari kerajinan rotan, maka dapat dipastikan industri rotan makin maju. (Antara/FC)

PKS: Tidak Manusiawi, Ribuan Guru Honorer Berpuluh Tahun Belum Diangkat PNS

0 komentar

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fikri Faqih mengaku sangat prihatin atas nasib dari ribuan guru tenaga honorer Kategori 2 (K2) yang belum kunjung diangkat menjadi CPNS oleh Mendikbud Anies Baswedan.

Sebab, menurut legislator PKS dari Dapil Jawa Tengah IX (Kota Tegal, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes) ini menilai ribuan guru tersebut telah mengabdi untuk negara selama berpuluh-puluh tahun dengan beban kerja yang tinggi, tapi tidak selarasnya dengan kesejahteraanya yang minim.

“Ada informasi, per bulan hanya mendapatkan 100 ribu, 150 ribu, rata-rata 300 ribu. Ini tidak manusiawi. Karena mereka harus mengajar. Tidak mesti ada yang punya kendaraan pribadi, ada yang memakai angkutan umum, jadi tidak cukup untuk kehidupan mereka,” jelas Fikri di Tegal, Minggu (29/5).

Fikri menjelaskan sejauh ini para guru honorer tersebut telah berulang kali berkirim surat kepada Mendikbud Anies Baswedan.

“Tapi, belum ada tanggapan dari Menteri Anies. Maka, kita akan segera agendakan rapat dengan Kemendikbud untuk menjelaskan status mereka apakah diangkat menjadi CPNS atau tidak,” jelasnya.

Fikri berharap persoalan tenaga honorer K2 ini segera dapat diselesaikan oleh pemerintah. Sebab, dunia pendidikan, menurut Fikri, adalah pondasi penting dari sebuah bangsa yang harus diberikan perhatian lebih oleh pemerintah, baik dari sisi anggaran, kuantitas, hingga kualitas pengajarannya.

“Tentu pendidikan ini adalah aset utama yang diperhatikan. Sehingga, pemerintah mestinya memperhatikan hal ini,” tutup Fikri. (budiman)
Sumber: FPKS.go.id

PKS Minta Fahri Hamzah Dicopot, Fadli Zon: Hargai Putusan Pengadilan

0 komentar

Jakarta - PKS mendesak pimpinan DPR menindaklanjuti surat permintaan penggantian Fahri Hamzah dari kursi Wakil Ketua DPR. Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyatakan PKS harus menunggu putusan pengadilan.

"Sudah ada putusan sela yang menyatakan harus menunggu keputusan yang inkrah. Kita tentu saja kita harus menghargai putusan pengadilan," kata Fadli kepada wartawan, Kamis (2/6/2016).

Fahri Hamzah menggugat PKS atas pemecatannya dari seluruh jenjang partai ke Pengadilan Jakarta Selatan. Akibat keputusan PKS itu, Fahri harus menanggalkan jabatannya sebagai anggota DPR.

Persidangan sudah berjalan dan majelis hakim sudah mengeluarkan putusan sela, yang isinya memutuskan tak boleh ada perubahan status Fahri Hamzah sebagai anggota DPR dari Fraksi PKS hingga ada putusan tetap.

PKS mengamini putusan itu. Namun, menurut PKS, partai tetap bisa mengajukan pergantian Fahri Hamzah dari kursi pimpinan DPR. Keanggotaan Fahri sebagai anggota DPR tetap menunggu putusan pengadilan, namun posisi Fahri sebagai Wakil Ketua DPR tetap bisa diganti, karena merupakan hak fraksi.

Di setiap rapat paripurna DPR, anggota Fraksi PKS selalu melontarkan interupsi memprotes pimpinan DPR yang tak memproses pergantian Fahhri Hamzah. Interupsi juga dilakukan di sidang paripurna hari ini. Akankah pimpinan DPR memproses permintaan PKS?

"Nggak, kan putusan sela menyatakan status quo," jawab Fadli.
sumber : Detik.com 2 june 2016

Jumat, 27 Mei 2016

RESMI, Abdul Kharis jadi ketua komisi 1 gantikan Mahfuz Siddik

0 komentar

Kamis, 26 Mei 2016

JAKARTA. Anggota DPR dari PKS Abdul Haris Al Anshori resmi menjadi Ketua Komisi I DPR RI menggantikan teman separtainya, Mahfudz Siddiq. Mahfudz Siddiq sendiri akan menempati sebagai anggota Komisi IV DPR yang membidangi, pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, dan pangan.

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon memimpin langsung jalannya pelantikan tersebut. Dalam pelantikan itu dia terlebih dahulu menanyakan kepada seluruh anggota Komisi I DPR apakah menyetujui Abdul Kharis mengantikan Mahfudz Siddiq.

"Apakah pergantian Ketua Komisi I yang semula Mahfudz Siddiq digantikan saudara Abdul Kharis dapat disetujui?," tanya Fadli kepada anggota Komisi I, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (26/5/2016).

"Setuju," jawab para anggota.

Mendapatkan persetujuan dari para anggota Komisi Bidang Pertahanan, Luar Negeri dan Komunikasi itu, Fadli kemudian menyerahkan palu sidang kepada Abdul Kharis sebagai simbol dirinya telah sah memimpin rapat di Komisi I DPR.

Berikut susunan Pimpinan Komisi I DPR setelah pergantian:

Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyhari (F-PKS)

Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin (F-PDIP)

Wakil Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid (F-Partai Golkar)

Wakil Ketua Komisi I DPR, Asril Hamzah Tandjung (F-Gerindra)

Wakil Ketua Komisi I DPR, Hanafi Rais (F-PAN).

Rabu, 13 April 2016

Home Indramayu DPD PKS Gelar Lomba Baca Kitab Kuning

0 komentar

INDRAMAYU- DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Indramayu menggelar lomba membaca kitab kuning. Acara yang digelar di kantor DPD PKS Indramayu, Jalan M.T. Haryono 57 Desa Terusan Kecamatan Sindang itu diikuti oleh puluhan santri se-Indramayu.

“Lomba baca kitab kuning ini digelar dalam rangka menyambut milad PKS ke-18 pada tanggal 20 Juni mendatang,” ungkap Ketua Panitia, Ibrahim Sholeh kepada “FC”, Minggu (10/4).

Dia mengatakan, kitab yang dilombakan adalah Kitab "Fathul Mu'in" karya Syeikh Zanuddin Abdul Aziz Al-Malibary, seorang ulama asal Malabar, India Selatan yang membahas tentang berbagai permasalahan fiqih.

“Para peserta ini, dites membaca Kitab “Fathul Mu'in” per bab serta fashal kemudian menjelaskan tentang permasalahan fiqih,” jelasnya.

Dia menjelaskan, alasan membaca Kitab Kuning "Fathul Mu'in" karena merupakan kitab fiqih standar di mana hampir seluruh pesantren yang ada di Indonesia menjadikan Kitab Fathul Mu'in sebagai standarisasi kajian ilmu fiqihnya. “Ada sekitar 32 pesantren di Kabupaten Indramayu yang kami kunjungi dalam rangka ngaji kitab kuning ini dan Alhamdulilah banyak yang minat,” ujarnya

Dia menambahkan, ada sekitar 20 orang dari 32 pesantren di Indramayu yang terdaftar dan mengikuti lomba baca kitab kuning. Ke-20 orang ini, lanjut Ibrahim, akan diuji kemampuanya dalam membaca Kitab Kuning “Fathul Mu’in”, dan bagi yang lolos menjadi juara tingkat pertama akan mendapatkan uang santunan sebesar Rp 3 juta, sedangkan untuk peringkat kedua mendapatkan uang Rp 2 juta dan peringkat ketiga Rp 1 juta.

“Bagi yang juara pertama akan mewakili Indramayu untuk ngaji kitab di tingkat provinsi dan pusat dengan hadiah umrah,” pungkasnya.

Sementara Ketua DPD PKS Indramayu, H. Tauhid mengatakan, lomba baca kitab kuning ini, selain merupakan arahan dari DPP PKS, juga dalam rangka membangun umat agar kembali menghidupkan tradisi keilmuan dalam Islam.

“Tujuan kegiatan ini, tidak terlepas dari tujuan partai yang merupakan partai dakwah untuk berkhidmat kepada masyarakat,” tandasnya.*

Verifikasi Lahan PLTU Tahap II Ditolak Petambak Garam Cirebon

0 komentar

CIREBON - Sejumlah warga yang mengaku para petambak garam dari Desa Kancikulon Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon menggruduk kantor Kecamatan setempat, untuk menolak hasil verifikasi tim bentukan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang dinilai tidak transparan dan tidak memihak kepada para petambak garam, senin (12/4).

Pantaun “FC” dilokasi tampak sejumlah warga yang mengaku penggarap lahan atau petambak garam dari Desa Kancikulon Kanci Kecamatan Astanajapura mendatangi kantor kecamatan setempat dengan membentangkan dua spanduk bertuliskan penolakan verifikasi karena diduga tidak transparan.

Dalam orasinya, koordinator penggarap menyampaikan aspirasi penolakan hasil verifikasi lahan dan uang kerohiman (tali asih) dari KLHK beberapa waktu lalu yang dinilai tidak transparan, selain itu juga uang tali asih yang ditetapkan Rp 2.000 per meter persegi dinilai sangat kecil, sehingga sangat merugikan penggarap.

Korlap pendemo, Abiyanto kepada “FC” memaparkan, para penggarap lahan atau para petambak garam menolak hasil verifikasi, menurutnya penggarap merasa kecewa dengan keputusan yang sangat merugikan para petambak garam lantaran ganti rugi lahan hanya dihargai Rp. 2000 permeter seolah menyamakan dengan harga sebatang rokok.

"Kami menolak verifikasi dan uang tali asih yang ditetapkan KLHK yakni Rp 2.000/meter persegi, masa uang tali asih permeter persegi sama dengan sebatang rokok. Yang benar saja, KLHK dalam memberikan uang tali asih. Dengan adanya PLTU II, tentunya penggarap kehilangan mata pencaharian dan pastinya penghasilan juga berkurang, maka dengan adanya uang tali asih yang besar akan digunakan untuk modal usaha," tegasnya.

Masih dikatakan Abiyanto, pemerintah daerah maupun pihak terkait lainnya, jangan semena-mena dalam menentukan harga, menurutnya seharusnya dilakukan sosialisasikan terlebih dahulu pada masyarakat, agar tidak timbul gejolak yang pada akhirnya merugikan masyarakat dan investor.

konon kata dia bahwa seluruh penggarap lahan atau petambak garam yang lahannya akan digunakan sebagai lokasi PLTU tahap II jika digabungkan dengan desa lain yaitu Desa Kanciwetan, Desa Astanamukti dan Desa Waruduwur Kecamatan Mundu jumlahnya hampir ada sekitar 800 penggarap.

"Kami tak menghalagi investor dan pembangunan PLTU II, akan tetapi, harus sesuai aturan dan mengakomodir aspirasi masyarakat. Agar saat pembangunan maupun sesudah beroperasi masyarakat tidak merasa dirugikan. Jangan sampai pembangunan PLTU II ini, ada istilah masyarakat penggarap mendapatkan uang tali asih yang minim dan timbul gejolak di masyarakat. Sehingga, pembangunan terhambat," paparnya.

Usai berorasi, massa memperkenankan perwakilan kecamatan untuk memberikan jawaban, atas aspirasi yang disampaikan.

Sekretaris Camat (Sekmat) Astanajapura, Oop Opiudin mengatakan, pihaknya akan menampung apa yang menjadi aspirasi dan tuntutan para penggarap lahan atau para petambak garam dan akan menyampaikan ke tingkat yang lebih tinggi.

"Saat ini Pa Camat sedang ada tugas kedinasan di luar kota. Aspirasi ini akan saya sampaikan pada atasan untuk ditindak lanjuti," jelasnya.
Fajarnews.com,

Senin, 22 Februari 2016

Jago Pilwalkot 2018 Hadiri Rakerda PKS Kota

0 komentar

CIREBON – Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) DPD PKS Kota Cirebon berjalan dengan lancar dan khidmat di Hotel Zamrud, Minggu (21/2). Menurut Ketua DPD PKS, jago-jago politik hadir dalam kegiatan partainya. Sehingga, tidak perlu bingung menentukan calon kandidat pimpinan daerah pada 2018 mendatang.

Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua DPP PKS, Drs H Mahfudz Siddik MSi, perwakilan DPW PKS Jabar, Sabiqin Lc, Ruswa MPdI, Azrul Zuniarto Apt, Anwar Yasin. Dan perwakilan dari partai politik, Ketua DPC Demokrat yang juga Walikota Cirebon, Ketua DPD Nasdem, Ketua DPC PDIP, Ketua DPC Gerindra, Ketua DPC Hanura, Ketua DPC PKB, perwakilan DPD Golkar. Turut hadir juga Kepala Kesabngpol Kota Cirebon, Tata.

Ketua DPD PKS Kota Cirebon, H Karso menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan Rakerda dan Rakorda merupakan turunan dari Rakernas dan Rakerwil. Menurutnya ada 58 rekomendasi program dari DPP, DPW ada 40, DPD ada 30 program strategis untuk juga diturunkan sampai tingkat DPRa

Sedikitnya, kata dia, ada 208 program di Kota Cirebon untuk tahun 2016 ini, 20-21 program per bulan yang dilakukan DPD PKS Kota Cirebon. Tentunya, program yang ada merupakan target capaian kinerja kedepannya. Ada juga 6 program strategis khusus di tingkat DPC yang akan dikerjakan sebagai bentuk komitmen PKS untuk tetap melayani rakyat.

“Ini program strategis turunan dari pusat, dan akan kita kerjakan di kota. Dan yang terpenting kita bekerja untuk melayani rakyat,” ujarnya.

Namun, kata Karso, perlu diketahui, bahwa 24 bulan menjelang pilkada, di PKS sudah menentukan bakal calon. Dan boleh jadi, kata dia, yang hadir bisa saja menjadi bakal calon walikota pada 2018 mendatang. Karena 2017 menjadi tangga tahun politik di Kota Cirebon. Apalagi, kata Karso, jago-jago kuat jealng pilkada 2018 hadir di acara PKS Kota Cirebon.

“Jago-jago calon kepala daerah ada di ruangan ini. Bisa Pak Azis, Pak Edi, Bu Eeng, atau ada Pak Eman, Pak Yogo, Abah Ako dan dari Golkar juga,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, diwakili Ketua DPC masing-masing untuk mengikrarkan dan komitmen kerja melalui penandatanganan bersama pada Rakerda dan Rakorda tersebut. (CP-05)

PKS Siapkan Program Unggulan Lewat Rakerda

0 komentar

SUMBER – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Cirebon menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakorda) dan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda), Minggu (21/2). Hadir dalam kesempatan tersebut perwakilan DPW PKS Jabar, Sabiqin Lc, Ruswa MPdI, Anwar Yasin dan seluruh pengurus DPD dan DPC PKS se-Kabupaten Cirebon.

Ketua DPD PKS Kabupaten Cirebon, Junaedi ST dalam kesempatan tersebut meminta kepada pengurus baru yang ada ditingkat Kabupaten maupun Kecamatan, supaya lebih memaksimalkan kerjanya demi untuk mewujudkan program-program yang telah direncanakan PKS. Hal ini, dalam rangka untuk menterjemahkan program agar benar-benar dirasakan oleh masyarakat di Cirebon tentunya.

“Saya meminta supaya semua kader memaksimalkan kerjanya. Ini demi melancarkan program PKS. Insya Allah, kami yakin semua kader memiliki semangat yang tinggi,” katanya.

Junaedi juga menambahkan, ada beberapa agenda yang dilaksanakan pada Rakerda PKS ini. Salah satunya seperti pembahasan program kerja sekaligus pelantikan pengurus baru PKS. Hal tersebut berdasarkan hasil Musda beberapa waktu lalu untuk periode lima tahun kedepan. Dan juga turunan dari DPP dan DPW yang sudah menggelar rapat kerja dan programnya.

Sementara itu terpisah, Humas DPD PKS Kabupaten Cirebon Ahmad Fawaz, Dalam Rakorda ini, kami menghadirkan seluruh pengurus DPC (Dewan Pengurus Cabang) se-Kabupaten Cirebon. PKS juga menggelar penandatanganan komitmen kerja untuk setiap ketua DPC di Kabupaten Cirebon. Rakorda tersebut, kata dia, menjadi momentum untuk koordinasi dan konsolidasi bersama seluruh struktur kepengurusan PKS pada tingkat Kecamatan untuk menjalankan program kerja kedepan.

“Ini momentum untuk semua tingkatan struktur di Kabupaten Cirebon untuk meningkatkan kerja dan pelayanan. Tentu amanah dan tanggung jawab yang di emban dalam menjalankan program kerja,” paparnya. (CP-10)

'Berantas Terorisme, Jangan Seperti Nguber Layangan'

0 komentar

JAKARTA - Komisi I DPR belum lama ini mengejutkan publik. Mereka membentuk suatu institusi baru dalam bidang intelijen yaitu Tim Pengawas Intelijen Negara.

Tim tersebut terdiri dari 14 anggota, dan disahkan dalam rapat paripurna DPR. Sejumlah reaksi pun segera bermunculan. Ada yang mendukung, ada pula yang menolak. Bahkan, mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI Laksda TNI (Purn) Soleman B. Ponto, menganggap tim tersebut tidak berguna karena dinilai akan merugikan Badan Intelijen Negara.

Bagaimana sebenarnya alasan yang mendasari pembentukan tim tersebut? Apakah hanya reaksi sesaat akibat kasus teror yang mengguncang Jakarta pada Kamis, 14 Januari 2016, lalu? Atau memang kehadirannya dibutuhkan oleh negara dan tentunya juga masyarakat?

Wartawan VIVA.co.id, berkesempatan berbincang dengan Ketua Komisi I DPR, sekaligus Ketua Tim Pengawas Intelijen Negara, Mahfudz Siddiq. Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu berbicara panjang lebar mengenai lembaga yang baru saja dibentuk tersebut.

Tak hanya itu, Mahfudz juga membahas soal masalah terorisme dan akar mengapa persoalan itu tidak juga selesai hingga kini, padahal instrumen yang Indonesia miliki lebih dari cukup.

Tokoh kelahiran Jakarta, 25 September 1966, itu juga menyinggung soal Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Tak hanya mengurai masalah, ia juga memberikan sejumlah saran dan solusi untuk menyelesaikannya.

Berikut hasil wawancara lengkap bersama Mahfudz Siddiq:

Jadi, UU Intelijen Negara Nomor 17 Tahun 2011. Ini UU pertama yang dihasilkan DPR dan pemerintah. Dan ini inisiatif DPR sejak Indonesia merdeka pada 1945. Jadi, kehadiran UU ini menjadi sangat penting agar setiap institusi di dalam negara lebih khusus penyelenggara intelijen dapat bekerja berdasarkan acuan UU. Karena kita kan negara hukum. Itu satu.

Dan di dalam UU Intelijen ini ada satu prinsip penting bahwa penyelenggara intelijen harus dilakukan secara profesional. Sesuai prinsip kerja intelijen, tetapi pada sisi lain dalam iklim demokrasi maka seluruh kerja intelijen haru tunduk pada hukum.

Kedua, menghormati nilai-nilai demokrasi, dan yang ketiga, menghormati nilai-nilai HAM. Nah, sehingga dengan kerangka ini maka intelijen bukan hanya profesional namun juga akuntabel. Dan betul-betul berhikmat, bekerja untuk kepentingan negara sehingga potensi-potensi penyalahgunaan bisa diminimalisir.

Yang ketiga amanat di dalam UU tersebut untuk menjamin akuntabilitas intelijen diaturlah mekanisme pengawasan. Mekanisme pengawasan ini ada dua.

Pertama, internal di masing-masing badan penyelenggara intelijen dan yang kedua adalah pengawasan eksternal.

Nah, pengawasan eksternal ini di dalam UU diamanatkan atau dimandatkan ke DPR. Di situlah muncul klausul pengaturan mengenai Tim Pengawas Intelijen DPR RI. Itu acuannya. Jadi kalau ditanya kenapa muncul Timwas Intelijen? Ya sebagai implementasi amanat UU, sebagai instrumen dari pengawasan eksternal dalam penyelenggaraan intelijen.

Apa saja fungsi dan tugas Timwas tersebut?

Pertama, secara umum mematikan semua penyelenggara intelijen tunduk pada hukum. Kedua, menghormati nilai demokrasi dan ketiga menghormati HAM. Selain itu, secara khusus, Timwas diberi kewenangan untuk menyelidiki jika ada dugaan praktik intelijen yang melanggar UU. Jika ada satu kasus misalnya dan itu menyangkut masyarakat luas, menyangkut kepentingan negara, tetapi ada indikasi melanggar UU maka tim ini bisa menggunakan kewenangannya.

Meminta keterangan, sampai jika ada bukti yang kuat bisa melakukan penyelidikan, tetapi outputnya bukan penegakan hukum, output-nya rekomendasi. Apakah rekomendasi kepada Penyelenggara intelijen itu sendiri atau kepada Presiden, karena pengguna akhir atau user, pengguna intelijen negara adalah Presiden.

Yang lain dari yang khusus adalah bisa meminta keterangan penyelenggara intelijen jika ada hal-hal khusus. Yang memang itu membutuhkan pendalaman apa dalam rangka pemberian pertimbangan atau di dalam memberikan masukan dalam memperbaiki kinerja. Kira-kira itu.

Mengapa baru sekarang dibentuk? Apakah ada konsisi yang dipandang urgent atau genting sekali, misalnya teror bom Thamrin lalu?

UU ini disahkan akhir 2011. Dalam UU itu ada amanat bagi pemerintah untuk mensosialisasikan UU ini dalam satu tahun pertama. Maka 2012 fase pemerintah dan juga DPR melakukan sosialisasi ke berbagai lembaga pemangku kepentingan, kemudian di saat yang sama UU ini mengatur hal-hal yang menyangkut kelembagaannya.

Oleh karena itu, kita ingat 2013, 2014, itu adalah fase di mana pemerintah dan DPR secara bersama memfokuskan kerja pada pembangunan atau penguatan institusi penyelenggara intelijen khususnya BIN. Karena ada reorganisai, penataan ulang SDM, keluar Perpres mengenai tata organisasi dan seterusnya selain juga mulai ada penyesuaian implementasi fungsi-fungsi yang diperluas. Contohnya fungsi koordinasi.

Nah, kita ingin memberikan ruang bagi penyelenggara intelijen untuk membangun organisasinya mulai melaksanakan fungsi-fungsi yang diatur UU. Selain juga kalau kita lihat mulai 2012 dukungan anggaran terhadap BIN kan mulai mengalami peningkatan secara signifikan.

Kemudian, 2014 ada Pemilu dan pergantian DPR baru. Nah, 2015 kita tahu kondisi DPR sibuk dengan urusan politik sehingga saya menilai sebagai Pimpinan Komisi belum ada momen yang tepat, kondusif untuk membentuk Timwas Intelijen.

Baru memasuki 2016 ini saya menilai momentumnya tepat, proses implementasi UU dalam pembangunan kelembagaannya, dukungan anggarannya, situasi DPR sudah mulai kondusif lalu ini dimunculkan. Jadi, menurut saya ini konsekuensi dari implementasi dan tahapan-tahapan UU saja.

Peristiwa Thamrin jadi momentum?

Ya, kalau peristiwa terorime kasus bom Thamrin satu kebetulan saja. Dan bukan menjadi alasan Timwas ini muncul. Semua sudah disiapkan, karena DPR harus menyiapkan aturannya dulu.

Mantan Kepala BAIS TNI Soleman B Ponto menyebut tim tersebut tidak berguna, dan justru kontraproduktif karena dinilai merugikan intelijen. Apa tanggapan Anda?

Saya mengikuti pernyataan berbagai pihak yang pro dan kontra Timwas Intelijen. Menurut saya, ini cermin dari belum tersosialisasinya secara luas UU Intelijen kepada berbagai pihak yang punya kaitan dan perhatian. Itu satu. Tugas pemerintah dan DPR untuk mensosialisasikan lagi.

Kedua, menurut saya, kita tidak perlu terlalu khawatir, cemas dengan keberadaan Timwas karena ini yang juga terjadi di banyak negara maju. Bahkan di Amerika, di Kongresnya itu bukan tim, tapi komite.

Komite itu bisa lebih besar dari tim. Nah, cuma karena dalam UU MD3 (MPR, DPR, DPRD dan DPD) dan tatib (tata tertib) DPR tidak dikenal komite sebagai instrumen kerja DPR, yang ada hanya tim, panitia seperti angket, ini kan bukan Pansus, karena Pansus adhoc. Makanya, yang bisa permanen adalah tim. Jadi, akhirnya kita mengadopsi bentuk organisasinya adalah tim.

Jadi di luar negeri, di negara maju, ini hal yang biasa terjadi. Bahwa ada kekhawatiran bocor informasi intelijen, saya ingin mengatakan begini. Anggota Timwas ini bukan agen intelijen, yang di kepalanya, di dalam dirinya tersimpan begitu banyak tersimpan informasi intelijen, enggak. Kalau kita bicara kontra intelijen yang menjadi sasaran siapa? Ya aparat intelijen atau agen intelijen. Nah, Timwas ini adalah orang-orang yang diberi kewenangan dan tugas untuk memastikan penyelenggara negara ini taat hukum. Tidak melanggar nilai demokrasi dan menghormati HAM. Itu saja. Bukan semua informai inteijen ada di kepalanya.

Sistem kerjanya bagaimana?

Sistem kerjanya tertutup. Makanya di dalam sumpah anggota Timwas Intelijen ini salah satunya bersungguh-sungguh menjaga informasi intelijen, bahkan diatur sanksinya kalau ada kebocoran.

Sanksinya apa?

Ada tergantung derajat pelanggarannya, apa ringan, sedang atau berat. Berat sampai mengarah ke pidana.

Apakah tim itu tidak memboroskan anggaran negara?

Kalau di bilang boros anggaran enggak juga. Karena Timwas ini dalam peraturan DPR tidak mempunyai hak-hak protokoler. Jadi, nggak ada gaji khususnya. Kalau pun dia melakukan tugasnya, tugas itu melekat sebagai anggota DPR. Kecuali dia harus melakukan peninjauan ke daerah otomatis ada biaya perjalanan, itu standar yang ada di DPR. Jadi tidak ada alokasi anggaran khusus untuk Timwas Inteijen ini.

Apa yang akan dilakukan oleh tim dalam waktu dekat ini?

Pertama, kami akan menyamakan pemahaman dulu di tim mengenai UU mengenai tatib. Mengenai cara kerja sehingga semua anggota tim punya pemahaman yang sama. Ini juga terkait tanggung jawab.

Kedua, kami dalam waktu dekat akan bersilaturahim dengan penyelenggara intelijen negara agar mereka juga punya pemahaman yang sama. Saya sering mengatakan Timwas Intelijen ini bukan lawanya penyelenggara intelijen. Ini partner, mitranya.

Justru harus dipandang Timwas ini sebagai partner bagi mereka agar tidak terjadi pelanggaran UU. Nah, ini kenapa kita perlu silaturahim. Adapun agenda kerja secara khusus tidak ada. Karena kita tidak bekerja berdasarkan program yang mau dibikin.

Kita ini bersifat pengawasan. Kalau ada persoalan, baru kita mengaktifkan fungsi-fungsinya. Bisa menunggu laporan, bisa temuan, bisa informasi yang masuk dari berbagai sumber, kalau memang setelah kita verifikasi ternyata itu persoalan yang harus ditindaklanjuti.

Apakah lingkup kerja Timwas hanya untuk BIN atau institusi intelijen yang lain seperti BAIS TNI, intelijen kepolisian?

Kalau mengacu pada UU, Timwas ini adalah pengawas eksternal untuk BIN. Tetapi kalau kita lihat UU lebih lanjut, BIN itu selain dirinya sendiri menjalankan fungsi-fungsi intelijen, BIN juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan fungsi-fungsi intelijen, sehingga BIN itu berkoordinasi dengan intelijen strategis TNI (BAIS), intelkam Polri, kejaksaan dan yang lain lain.

Kalau misalnya ada persoalan yang dipandang perlu disikapi, ditindaklanjuti oleh Timwas Intelijen menyangkut koordinasi. Maka mungkin mungkin saja, karena masalah koordinasi. Maka Timwas akan berhubungan dengan BIN dan mitranya. Bisa dengan BAIS, Intelkam Polri, BNPT dan yang lain.

Apa pertimbangan seseorang bisa menjadi anggota Timwas?

Di UU ini anggota Timwas itu perwakilan fraksi masing-masing satu orang ditambah seluruh unsur pimpinan. Dari Komisi yang membidani intelijen. Fraksi ada 10, pimpinan komisi sekarang ada 4, jadi jumlah 14. Tapi kalau pimpinan komisi tambah 1 lagi, kan harusnya 5 jadi nanti 15.

Nah, apa yang jadi pertimbangan seseorang ditugaskan dalam tim ini. Itu memang menjadi kewenangan dan penugasan dari Fraksi masing-masing. Tetapi, ketika kami menyampaikan surat ke Fraksi, kami sudah sampaikan UU Intelijennya, kemudian peraturan DPR mengenai Timwas Intelijenya untuk dijadikan pertimbangan, sehingga nantinya Fraksi bertanggung jawab terhadap anggota yang ditugaskan masuk dalam Timwas Intelijen. Parameternya jelas sesuai UU. Kompeten atau tidak menjadi tanggung jawab Fraksi masing-masing.

Kinerja BIN sedang disorot khususnya saat bom Thamrin kemarin, apa langkah Komisi I DPR menyikapi ini?

Ya, di dalam pembahasan RUU Intelijen pada akhirnya kita menyadari betul pentingnya negara memiliki. Institusi intelijen yang kuat karena bentuk-bentuk dan potensi ancaman, tantangan itu semakin kompleks dan menjadi trans nasional saat ini. Apalagi didorong kemajuan teknologi komunikasi dan informasi sekarang, cyber intelijen telah berkembang.

Jadi beberapa negara maju telah mengembangkan institusi intelijen sedemikian rupa bahkan mereka memunculkan institusi intelijen yang lebih spesifik. Jadi bukan hanya satu. Amerika badan inteijenya beberapa. Australia, badan intelijenya beberapa. Karena memang kompleksita dan bentuk ancaman dan tantangan yang ada.

UU intelijen kita baru membagi adanya BIN, Badan Intelijen TNI, Badan Intelijen Polri, kejaksaan dan lembaga pemerintah yang lain. Nah, lalu BIN diberi kewenangan menjalankan fungsi koordinasi. Jadi, BIN ini jantungnya penyelenggara intelijen di negara kita.

Kalau kita lihat kompleksitas tantangan, ancaman yang ada memang harus diakui sejak reformasi BIN ini sebagaimana TNI menjadi institusi yang agak terpinggirkan, karena persepsi atau trauma masa lalu, sehingga bicara BIN bicara TNI pada sejak reformasi sampai beberapa tahun kemudian menjadi tidak populer. Dan itu juga tercermin dari berkurangnya dukungan anggaran dari negara. Ini yang menyebabkan terjadinya kelemahan-kelemahan intelijen secara sistemik sejak reformasi.

Sekarang orang baru pada sadar, misalnya, ternyata TNI alutsistanya sudah tua-tua, sebentar-sebentar pesawatnya jatuh, kapalnya tenggelam dan seterusnya. BIN mengalami hal yang sama. Ternyata SDM nya sudah semakin berkurang, kompetensi SDMnya sudah mulai tidak cocok dengan perkembangan zaman. Ini karena efek psikologis peralihan masa Orba ke Orde Reformasi. Tapi, dengan adanya UU Intelijen, ini ada amanat untuk kita memoderenisasi BIN.

Nah, apakah dalam perjalanan 4 tahun UU Intelijen, BIN sudah menjadi institusi tangguh dan profesional? Saya katakan belum. Belum. Tapi saya yakin mereka sudah bekerja secara maksimal dengan tugas pokok, fungsi dengan keterbatasan yang mereka miliki. Jadi kalau masih terjadi kasus-kasus terorisme ya nggak usah di Indonesia, di negara-negara maju di Eropa bahkan Amerika masih juga kecolongan.

Ini perlu kita cermati terus apakah kasus-kasus terorisme, separatisme yang masih terjadi. Sabotase dan yang lain-lain ini, terkait dengan kelemahan-kelemahan dari sisi operasional BIN atau ini ada kaitan dengan belum efektifnya fungsi koordinasi antar penyelenggara intelijen.

Apakah Anda setuju jika intelijen kita disebut gagal, bobol, atau kecolongan, dalam peristiwa Thamrin itu?

Sebenarnya kalau lihat UU dan ini praktik di seluruh negara yang namanya Badan Intelijen Negara itu tugasnya adalah melakukan deteksi dini dan kemudian melakukan peringatan dini. Dan dua hal ini dilakukan dengan adanya penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan.

Memang, kalau kita lihat BIN juga melakukan pengamanan yang dimaknai dalam UU mencegah agar tidak terjadi tindakan-tindakan yang mengganggu keamanan negara. Ketika ada kejadian dan BIN sudah punya informasi awal. Ya tidak bisa dihindari orang mengatakan BIN kecolongan, tidak bisa dihindari. Tetapi fungsi pengamanan agar tidak terjadi tindakan yang merugikan masyarakat luas dan negara.

Ini tidak bisa disandarkan pada BIN sendiri, kan ada lembaga yang fungsi di sektor keamanan seperti kepolisian. Terkait pertahanan negara ada TNI. Dan TNI dalam UU TNI bisa melakukan perbantuan kepada Polri. Jadi ada fungsi untuk menjamin keamanan tetapi tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab BIN. Makanya ketika saya mencermati bom Thamrin yang menyatakan BIN kecolongan ya di satu sisi memang tak bisa dihindari penilaian itu. Tetapi bukan 100 persen kecolongan BIN.

Apakah informasi dari BIN misalnya sudah ada deteksi dini sudah disampaikan pada institusi penegak hukum, pada Polri? Apakah Polri menindak lanjutinya? Apakah Polri melihat indikasi ancaman itu? Apakah Polri sudah berkoordinasi dengan TNI kalau diperlukan perbantuan dan seterusnya. Ini yang harus diperiksa. Apa sebaiknya yang dilakukan intelijen kita agar peristiwa itu tidak terulang?

Kalau menurut saya begini. Kalau bicara penanggulangan terorisme kita harus bicara kebijakan negara. Dan bicara kebijakan negara nanti stakeholdernya bukan satu, bukan hanya intelijen, tapi semua yang terkait.

Kalau kita bicara terorisme sebenarnya kita tahu ada faktor atau variabel dalam negeri atau variabel luar negeri, ini sekarang saling terkait. Ada interspacenya, ada korelasinya, tetapi bila kita coba batasi dulu variabel dalam negeri. Sebenarnya udah sejak lama, institusi intelijen keamanan, pertahanan ini, sudah punya potret data yang relatif lengkap.

Apakah kelompok-kelompok yang terindikasi menganut paham radikal, punya potensi melakukan terorisme mereka sudah punya. Dan data-data intelijen luar negeri pun relatif sama. Karena terjadi pertukaran informasi intelijen dalam bentuk kerjasama.

Bukan hanya kelompok aktor-aktor siapa mereka sudah punya data, baik aktor lama, aktor lama yang sudah menjalani proses hukum sampai aktor baru. Bagaimana keterkaitan antar aktor mereka sebenarnya punya juga datanya. Kemudian pola rekrutmenya bagaimana, basis rekrutmenya dimana mereka sudah punya juga datanya. Kemudian sumber pendanaan, pola-pola pencarian danyanya mereka relatif sudah tahu.

Intelijen, Polri, TNI relatif sudah tahu. Misalkan pola perampokan bank, transfer dari luar. Itu hal yang menjadi pola lama. Kemudian model komunikasi, pola hubungan dengan variabel di luar mereka semua sudah tahu.

Jadi ibarat kita mau menyelesaikan masalah, sebagian masalah itu yaitu memahami masalah itu. Ini sudah selesai. Udah tahu ini semua jelas, tinggal setengah persoalanya. Setengah persoalan lainya tinggal diselesaikan. Kemudian kan muncul pertanyaan kalau sudah tahu kenapa nggak selesai-selesai udah bertahun-tahun?

Sementara instrumen untuk penanggulangannya sudah lengkap. Instrumennya, pertama, UU sudah banyak instrumen ini dari UU Terorisme sampai KUHP. Pencucian uang ada. Perangkat UU lengkap.

Kedua, perangkat institusi lengkap, BIN ada, BAIS ada, intelkam Polri ada, BNPT ada. Densus ada. Instrumen kelembagaan ada, ibaratnya pasukan sudah lengkap. Semua angkatan ada.

Ketiga, instrumen pendanaan coba akumulasi berapa anggaran BIN, berapa anggaran Polri untuk terorisme, berapa anggaran TNI untuk terorime, berapa anggaran BNPT, mungkin Kemendagri juga punya anggaran untuk deradikalisasi. Coba kita himpun semua sama besar kok dari sisi anggaran.

Dari sisi kerja sama internasional, negara mana kita belum kerja sama soal terorisme. Amerika, Australia, Singapura, negara-negara Timur Tengah kita lakukan itu semua.

Aparat yang diterjunkan ke lapangan termasuk SDM intelijen, agen-agen intelijen banyak. Kemudian informan intelijennya juga banyak apakah di BIN, TNI, BNPT. Contoh kelompok Santoso di Poso, baik polisi, intelijen jelas memberi informasi. Santoso kelompoknya berapa orang? 30 orang. Senjatanya berapa? Kurang lebih 10-15 pucuk. Pertanyaanya? Lho kok kenapa nggak kelar-kelar. Sementara semua sudah lengkap. Muncul pertanyaan publik kenapa nggak selesai-selesai?

Kemudian kelompok bom Thamrin polisi mengatakan pelakunya adalah orang yang sudah kita kenal, sudah pernah jadi narapidana dan dibebaskan. Ya artinya mereka sudah tahu semua dan kelompok kecil. Bukti nyata kemampuan mereka beraksi pun juga kecil. Bomnya kan bom kecil. Kenapa nggak selesai-selesai? Kuncinya satu, kebijakan negara. Negara punya kebijakan jelas nggak?

Kalau saya Presiden, saya akan katakan. Saya perintahkan semua instrumen yang dimiliki negara untuk bekerja menuntaskan kelompok-kelompok terorisme ini dalam waktu lima tahun.

Harus jelaskan, kerja harus terukur, pemberantasan harus terukur dong. Jangan sampai uang rakyat dipakai terus tiap tahun tapi tidak terukur. Itu pertama.

Kedua, diperjelas sinkronisasi di lapangan. Kalau ada aturan yang harus disinkronkan ya sinkronkan. Kalau ada fungsi yang harus disinkronkan ya sinkronkan. Sehingga semua bergerak sebagai satu kesatuan dengan satu tujuan. Jangan yang ini kerja sendiri, yang ini kerja sendiri. Itu ibarat saya dulu orang kampung metang layangan.

Metang layangan itu anak-anak ngejar layangan putus, semua bawa galah panjang di ujungnya pakai ranting. Semua punya target ngejar layangan, bukan kerja sama tapi dulu-duluan, yang terjadi saat yang satu dapat yang lain berusaha gimana caranya supaya malah nggak dapet. Saling geprak, yang ada layangan sobek dan akhirnya semua nggak dapet. Jadi pemberantasan terorisme dengan semua instrumen yang ada jangan kaya anak-anak nguber layangan.

Apakah menurut Anda Kepala BIN perlu mundur sebagai bentuk pertanggung jawaban moral akibat kasus itu? Atau seharusnya pejabat yang lain? Kenapa? Sama kaya metang layangan tadi, kalau bicara teror bom Thamrin siapa yang mau disalahin? Nggak bisa salah satunya. 'Oh gue udah dapat layanganya, lo sobekin layangannya. Enggak, gue dijorokin orang.' Siapa yang mau diminta pertanggungjawaban kalau polanya kaya metang layangan?

Jadi menurut saya, Kepala BIN di mana tanggung jawabnya? Oke ada kasus teror ini. Intelijen punya informasi sebelumnya nggak? Bisa deteksi nggak?

Memberikan peringatan dini nggak? Ia melakukan, dipenuhi tugasnya.

Bisa melakukan pengamanan nggak? Ya enggak karena kejadian. Fungsi pengamanan itu bukan sendiri (tapi) terkait institusi yang lain. Nah kita harus cek institusi yang lain.

Yang terpenting adalah baik BIN, baik Polri, TNI, BNPT dan yang lain kan institusi pemerintah. Jadi, bila diminta siapa yang bertanggung jawab? Ya pemerintah yang harus bertanggung jawab. Bahwa itu salah satu instrumen yang melakukan kesalahan atau kelemahan, itu persoalan lain. Tapi ini ya harus pemerintah yang tanggung jawab.

Pertanyaan yang muncul, apakah pemerintah punya direction yang jelas nggak? Ini yang belum terjawab dan akan kami tanyakan.

Belum lama Kepala BIN Sutiyoso meminta penambahan wewenang, yaitu penangkapan dan penahanan. Bagaimana tanggapan Anda?

Saya khawatir sebagaimana kultur masyarakat kita Indonesia ini, reaktif terhadap suatu situasi. Bagus, reaktif itu bagus. Artinya kita masih hidup. Kalau tidak bereaksi kita kan sudah mati. Cuma kalau reaktif itu jadi sifat, jadi kebiasaan, jadi budaya, itu nggak bagus. Kita tidak bekerja secara sistemik.

Sekarang tiba-tiba misalnya karena kasus bom Thamrin, BIN minta penambahan kewenangan penangkapan, penahanan. Menkopolhukam mengatakan perlu revisi sejumlah peraturan perundang-undangan tentang penanganan terorisme. Okelah, sekarang saya mau tanya dulu. Ini ide-ide sektoral, atau ide-ide yang sudah dikonsolidasi?

Artinya pemerintah sudah mengumpulkan semua pihak, duduk, evaluasi regulasinya, evaluasi kinerja, pelaksanaan lapangan, 'Oh iya, memang ini masalahnya di regulasinya.' Nah, kalau masalah diregulasi, kita perlu revisi. Revisinya begini. Bagian mana, di UU yang mana, satu kesatuan. Itu namanya proses yang sudah dikonsolidasi. Apakah ide ini ide yang sudah dikonsolidasi, atau ini baru ide-ide reaktif dari masing-masing sektor. Kalau ide-ide reaktif masing-masing sektor ya tidak akan selesai juga.

Contoh, UU Intelijen memang mengatur, bahwa intelijen punya kewenangan menggali informasi terhadap orang atau pihak yang diduga misalnya terlibat atau berpotensi melakukan tindakan terorisme, separatisme, dan lain-lain. Tapi penggalian informasi-informasi bahasa gampangnya interogasi ya, penggalian informasi itu dilakukan tanpa penangkapan dan atau penahanan. Tapi ada ayat lainnya, intelijen bekerja sama dengan lembaga penegak hukum untuk melakukan penangkapan dan penahanan dalam rangka penggalian informasi.

Jadi kalau saya agen intelijen, saya mau interogasi orang karena ada indikasi, saya tidak boleh nangkap. Kalau saya mau menangkap orang ini, untuk bisa interogasi, saya harus lapor dulu ke polisi. Mau Densus, mau intel, atau siapa itu urusan lain. 'Tolong polisi tangkap.'

Ketika polisi sudah tangkap, polisi bisa pinjamkan ke intelijen untuk diinterogasi dulu. Kalau selesai balikin ke polisi. Kalau terbukti, polisi bisa lanjutkan penahanan, kalau tidak terbukti, bisa dilepas. Itu aturannya begitu. Sekarang kalau intelijen meminta tambahan kewenangan itu, pertanyaannya, emang aturan ini nggak cukup? Emang aturan ini ada kendala untuk dilaksanakan? Kita cek dulu dong.

Kenapa kita tidak boleh reaktif, terus 'Oh iyalah, daripada ntar ada bom lagi, udah kasih aja kewenangan BIN, nahan, nangkap. Pertanyaannya, persoalannya begini. Intelijen ini bukan lembaga projustisia. Bukan lembaga penegak hukum. operasi intelijen itu tertutup. Jadi kalau BIN atau intelijen nangkap orang itu tidak pakai diumumin dan nggak ada hukuma acaranya. Kan sifat intelijen tertutup.

Tapi kalau polisi, dia itu lembaga projustisia, lembaga penegak hukum. Menangkap orang itu ada SOP-nya, ada hukum acaranya, dan dia terbuka. Sehingga kalau polisi mau menangkap orang nggak boleh diam-diam, jelas. Karena orang ini punya hak hukum juga kan, gitu.

Nah, sekarang gimana? Publik gimana? Apa mau memberikan tambahan kewenangan itu, atau pemerintah mau mengusulkan rancangan UU itu ya silakan, tapi argumentasinya diperkuat.

Ketakutan pelanggaran HAM seperti masa lalu?

Ya saya belum tahu karena kan kalau pemerintah sudah punya usulan revisi UU-nya diajukan ke DPR kan DPR bisa lakukan konsultasi publik. Kita kan belum tahu karena usulan pemerintah ini kita juga belum tahu apa usulannya.

Seperti Komnas HAM dan lainnya itu kan menolak, trauma-trauma masa lalu yang belum terselesaikan?

Ya kalau saya sih begini, kalau misalnya persoalan koordinasi itu persoalan yang tidak akan pernah bisa diselesaikan di Republik ini, koordinasi nih ya, ya apa boleh buat. Kita bisa kasih kewenangan itu, tapi bagaimana penggunaan kewenangan itu diatur agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan juga.


Sehingga tadi, melanggar hukum, melangggar hak asasi manusia, melanggar nilai-nilai demokrasi. Ini kan sesuatu yang harus kita diskusikan. Tapi pertanyaannya, masa iya sih, koordinasi ini menjadi persoalan yang tidak bisa diselesaikan di Republik ini. Kan begitu, ya kan?

Ini contoh lagi. Kenapa kelompok Santoso tidak bisa diselesaikan? Karena kelompok Santoso bergerak di hutan-hutan. Terus ada pandangan. Ya polisi memang tidak disiapkan untuk operasi-operasi di hutan. Yang memang disiapkan, dididik, untuk itu kan TNI. Tapi ini bukan tugas TNI. Tugas TNI perang.

Kita lihat di UU TNI. Itu ada, ada tugas operasi selain perang, operasi militer selain perang salah satunya adalah terorisme, juga ada separatisme. Tetapi penglibatan TNI untuk melaksanakan operasi militer selain perang, harus prinsipnya adalah prinsip perbantuan, artinya membantu polisi dan melalui keputusan politik negara. Negara itu siapa? Representasinya kan Presiden. Kepala Negara kan Presiden. Ini kan bisa saja. Presiden karena Santosa gak selesai-selesai, Presiden bikin putusan libatkan TNI ke polisi untuk penanggulangan masalah Santoso. Jelas, baru banyak yang dilibatkan, sampai kapan, targetnya apa. Jelas itu kan. Nah, inikan yang tidak terjadi. Kenapa sih susah banget polisi sama TNI kerja sama? Yang ada malah berantem, mana tuh kejadian. Terbaru di Sulawesi.

Ada wacana kadang konflik (jaringan teroris atau separatisme) itu dipelihara, untuk kepentingan tertentu?

Ya saya nggak tahulah itu, konflik. Yang jelas kan ada muncul teori konspirasi. Kenapa teori konspirasi itu muncul? Teori ini menjelaskan tentang keterlibatan tangan-tangan dalam negara di dalam menciptakan konflik, memelihara konflik, menggunakan konflik untuk kepentingan-kepentingan pihak-pihak yang ada di dalam negara.

Dia bisa jadi bukan kebijakan negara. Mungkin kebijakan pihak-pihak yang ada di dalam negara, atau tindakan pihak-pihak yang ada di dalam negara. Setelah era Orde Baru selesai, kan banyak buku hasil penelitian, kajian, tentang teori-teori konspirasi. Dan di situ juga kita lihat kasus-kasus 'Oh ternyata ada kelompok jihad Islam,' ini memang diciptakan.

Jadi teorinya ada, teori yang menciptakan orang Barat, dalam praktik di negara-negara Eropa, Amerika, itu terjadi, di negara kita juga ternyata pernah terjadi. Jadi kalau sekarang muncul pikiran-pikiran, dugaan begitu ya menurut saya sih ya susah juga kita bantah. Soal bener nggaknya ya wallahualam bi shawab. NII “KW”sekian itu bentukan?

Ya sering kali kan begini. Bisa jadi satu kejahatan dan pelaku kejahatan itu memang ada di masyaraat tapi kan ada yang kemudian kejahatan itu dibasmi tuntas, ada yang memang setengahnya dibasmi, setengahnya ya mungkin ada kepentingan-kepentingan khusus ya dibiarkan dulu. Ya sama kayak ginilah.

Muncul ISIS. Pengakuan Hillary Clinton, 'Kita yang bertanggung jawab, Amerika ini, terhadap ISIS, kita yang melahirkan. Kita yang mendanai dan sekarang kita yang menjadi musuh mereka.' Ini kan teori konspirasi. Itu kejadian-kejadian yang sering berulang lah itu. Apakah perlu ada revisi UU Intelijen?

Kalau menurut saya sih, karena ini adalah usulan pemerintah, posisi DPR ya menunggu. Kan pemerintah bisa mengusulkan perubahan UU itu ke DPR, dan pemerintah juga selain mengusulkan revisi melalui mekanisme yang normal kan bisa kalau dianggap urgen, mendesak, untuk kepentingan negara bisa mengeluarkan Perppu juga.

Bagaimana dengan UU Intelijen saat ini, apakah sudah cukup baik khususnya dalam penanganan keamanan dan pertahanan negara?

Menurut saya masih cukup memadai sepanjang fungsi-fungsi koordinasi itu berjalan dengan baik. Poin-poin yang disampaikan pemerintah itu tidak perlu? Polri kasih masukan, TNI juga ke Menkopolhukam?

Kalau saya ditanya, pribadi saya katakan, UU itu masih memadai sepanjang fungsi-fungsi koordinasi itu berjalan dengan baik.

Artinya sebetulnya revisi ini tidak cukup diperlukan ya, karena problemnya di koordinasi ini?

Ya tapi saya tidak mau menutup pintu 100 persen ya. Saya katakan, kalau koordinasi itu menjadi soal yang tidak akan pernah bisa dipecahkan oleh Republik ini, ya apa boleh buat. Saya tidak mau menutup pintu rapat, 'Ini saya buang ke laut' nggak.

BIN berhasil merangkul kelompok separatis, salah satunya Din Minimi di Aceh, namun salah satu keinginan mereka adanya amnesti. Bagaimana Anda menyikapi soal amnesti ini?

Ya saya berharap bahwa pemerintah bisa sesegera mungkin mengajukan permintaan pertimbangan pemberian amnesti terhadap Din Minimi dan anggotanya yang menyerahkan diri sesegera mungkin ke DPR. Kenapa? Karena kesepakatan BIN dengan kelompok Din Minimi soal amnesti ini, ini kan dilakukan oleh Badan Intelijen Negara.

Saya dalam pandangan awam, ketika Badan Inteljen Negara ini bicara dengan Din Minimi dan bernegosiasi, itu memang mewakili kepentingan negara khususnya pemerintah. Jadi Presiden tahu mestinya. Menkopolhukam tahu mestinya. Semua stakeholder di bawah Kemenkopolhukam tahu mestinya. Gitu kan. Karena mereka kan pemerintah nih.

Nah, menjadi aneh kalau kemudian BIN sudah bernegosiasi, mereka sudah turun Din Minimi, dan menyerahkan senjata terus misalnya surat dari Presiden ke DPR nggak kunjung datang. Kan orang jadi bertanya, ada apa? Apakah unsur-unsur dalam pemerintah masih belum satu kata, gitu kan.

Saya sih berharap itu tidak terjadi. Jadi segera. Bahwa nanti DPR nanti memberikan pertimbangan macam-macam, ya namanya 10 fraksi. Kan kita bukan satu partai. Ya kita lihat aja. Mudah-mudahan juga kalau penjelasannya clear, fraksi-fraksi bisa memberikan pendapat yang relatif sama.

Ada ketakutan ketika amnesti tidak diberikan mereka balik lagi ke hutan dan angkat senjata. Kedua, bila amnesti terlalu mudah diberikan itu memupuk separatisme juga?

Kalau saya, dengan asusmi bahwa yang dilakukan oleh BIN dalam kasus Din Minimi itu adalah berangkat dari kebijakan pemerintah, artinya kebijakan yang seiya sekata dengan semua yang ada di dalamnya, itu bisa menjadi pola-pola penyelesaian untuk kasus separatisme. Termasuk OPM dan sebagainya?

Saya bahkan mengatakan kepada Pak Sutiyoso, saya pikir pola Din Minimi bisa juga diterapkan untuk kasus separatisme di Papua. Tapi asumsinya begitu ya, bahwa ini memang kebijakan pemerintah.

Jadi dengan asumsi ini kebijakan pemerintah, kalau sampai Presiden tidak menyampaikan surat pemberian pertimbangan amnesti oleh DPR, ini ada persoalan yang lebih serius. Nanti Din Minimi merasa 'Ah tepu-tepu itu pemerintah. Orang Jawa tepu kita lagi.' Ya kan? Itu kan begitu. Pemerintah tipu.

Pemerintah itu identik dengan orang Jawa. Orang Jawa tipu. Udah gitu namanya Sutiyoso lagi kan. Presidennya, Joko Widodo. Soal dia mau balik ke hutan ya senjatanya dipegang sama negara.

Tapi bagaimana dengan OPM? Dia akan lihat. 'Kita orang jangan kena tipu lagi ya. Seperti itu Din Minimi.' Matilah kita kan. Ya kan. 'Jangan kita orang bernegosiasi dengan pemerintah Jakarta, kena tipu kita orang.' Mati nggak? Apa pandangan dunia? Pemerintah Indonesia gimana, kok ternyata mereka melakukan suatu operasi intelijen tapi tidak satu menyeluruh.

Bayangin lah coba Menlu, para Dubes ditanyain itu, kira-kira mereka akan gimana tuh, gagap menjawabnya kan? Karena kasus ini sudah diekspos. Bukan hanya media nasional. Kalau DPR yang teriak tidak setuju itu persoalan lain, ini kan lain kamar. Ini kan satu kamar.

Sebaiknya bagaimana pemerintah?

Itu yang tadi saya katakan. Kalau kita kembali kepada penanggulangan terorisme, kita jangan reaktif. Bedah dululah, evaluasi dulu. Ini persoalannya ada di mana? Ya kan. BIN udah lakukan deteksi dini, peringatan dini, kejadian disalahin. BIN nangkap orang, orang mau menyerah, disalahin. Inikan lucu jadinya. BIN gimana sih ini. Coba lihat dari kejauhan.

Harus ada ketegasan leadership ya, kalau sudah amnesti segera lakukan?

Jangan sampai nanti, misalnya, BIN gitu ya karena capek gitu ngurusin koordinasi. Udah minta tambahan kewenangan nahan, minta tambahan kewenangan mengadili, minta tambahan kewenangan bisa memberikan amnesti, maksudnya biar selesai di satu pintulah. Lho, itu terjadi di Republik ini, dalam konteks pemberantasan korupsi. Ya kan.

Dalam konteks pemberantasan korupsi, kita memunculkan satu institusi di mana kewenangan beberapa pihak yang mestinya bisa dikoordinasikan, kan kita ambil, kita gabung (dalam satu institusi). Ya kan. Intelijen KPK ada, penegakan hukumnya ada, sampai pengadilannya ada. Tapi pertanyaannya, ketika kita munculkan lembaga yang semua kewenangan, kecuali kewenangan Tuhan, dia punya, selesai nggak urusan?

Dan yang kedua, ada problem nggak kemudian dengan institusi penegak hukum yang lain? (konflik dengan Polri), iya kan. Dan itu KPK-nya nggak merasa tunduk pada Presiden karena dia lembaga independen. Matilah kita.

Jadi itu yang saya katakan. Makanya saya katakan, sudahlah, pemerintah duduk bersama, kaji dulu secara komprehensif, nggak usah reaktif. DPR juga begitu, lakukan kajian sama-sama, jadi kita coba menyelesaikan masalah itu dengan akal sehat, tenang.

Sabtu, 20 Februari 2016

Mahfudz Siddiq: Indonesia Sedang Memasuki Darurat Bahaya LGBT

0 komentar

JAKARTA - Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq mengatakan, munculnya kasus-kasus hukum berkaitan dengan pelaku dan perilaku LGBT (lesbian, gay, biseks, dan transgender), makin menyentakkan kesadaran masyarakat luas, akan ancaman dan bahaya LGBT.

Misalnya, kasus paling aktual artis SJ dan presenter IB, yang diduga melakukan pelecehan seksual sesama jenis.

"Jika kita mencermati indikator yang melingkupi fenomena ini, maka saya berpendapat bahwa Indonesia mulai memasuki tahap darurat bahaya LGBT," ujar Mahfudz Siddiq dalam siaran persnya, Sabtu (20/2/2016).

Apa indikator darurat itu?

Pertama, LGBT justru menyeruak pelaku, perilaku, dan penyebarannya di kalangan figur publik, khususnya artis.

Tidak dipungkiri, figur publik seringkali menjadi model peran (role model) bagi peniruan perilaku di kalangan penggemarnya.

Kedua, pelaku dan perilaku LGBT di kalangan figur publik, secara langsung atau tidak langsung, disebarluaskan secara masif oleh lembaga penyiaran, khususnya televisi.

“Bayangkan jika setiap hari ada beberapa televisi menampilkan pelaku dan perilaku LGBT dalam programnya, berapa juta warga masyarakat Indonesia yang terterpa pesan langsung dan tidak langsung tentang LGBT?” ungkap anggota DPR dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat VIII ini.

Ketiga, pelaku LGBT juga membangun kesadaran kelompok dan melakukan upaya-upaya bersama untuk memperjuangkan pembenaran, eksistensi sampai pengakuan hak-hak hukum atas disorientasi perilaku seksualnya.

“Selain tentu saja mereka secara sadar juga melakukan berbagai upaya untuk menambah jumlah pelaku dan menyebarluaskan perilaku LGBT. Penularan yang terlihat cepat di kalangan figur publik khususnya artis, bisa jadi contoh paling gamblang,” ujarnya.

Keempat, muncul pembelaan dan advokasi dari berbagai kalangan tertentu, baik perorangan maupun kelembagaan. “Ada akademisi yang nyaring bersuara membela LGBT. Ada LSM yang giat melakukan advokasi. Ada perusahaan multinasional yang ikut mempromosikan LGBT. Bahkan mungkin juga ada lembaga-lembaga donor dari luar negeri yang ikut membiayai kampanye pengakuan hak bagi pelaku dan perilaku LGBT,” jelasnya.

Kelima, kampanye viral melalui media sosial saat ini dimanfaatkan secara maksimal oleh pelaku dan pendukung LGBT untuk menyebarluaskan paham, menggalang dukungan, dan juga menjaring pengikut baru.

“Sementara sampai saat ini tidak ada regulasi yang mampu secara efektif mengontrol kampanye viral melalui media sosial. Apalagi ada indikasi penyedia program media sosial, yang umumnya dari luar negeri, juga sepertinya permisif terhadap LGBT,” kata Mahfudz.

Keenam, sistem hukum Indonesia termasuk peraturan perundang-undangannya belum secara tegas dan jelas mengatur tentang pelaku dan perilaku LGBT ini. “Rusia, Singapura, Filipina misalnya sudah punya peraturan perundang-undangan yang jelas dan tegas tentang pelarangan LGBT,” ujarnya.

Ketujuh, padahal di kalangan kedokteran, psikolog dan psikiater sudah jelas menyatakan bahwa LGBT adalah bentuk penyimpangan orientasi dan perilaku seksual yang berifat menular.
Penularan ini bisa menyergap siapa saja, tidak peduli usia dan latarbelakangnya. “Bahkan Kalangan agamawan dari semua agama pun sudah jelas mengharamkan LGBT,” tegas Mahfudz.

Entri Populer

narrowsidebarads

Blog Archive