Berita

Opini

Postingan Terbaru [ Cinta :: Kerja :: Harmoni ]

Komisi I

Berita PKS

Selasa, 21 Oktober 2014

Yudy Kotouky, Caleg PKS Putra Asli Papua yang Menorehkan Sejarah ke Senayan

0 komentar
JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera berhasil mendapatkan satu kursi DPR RI dari Papua. PKS memperoleh 159.000 suara dan berhak atas satu dari 10 kursi di Dapil Papua.

Hal ini untuk pertama kalinya sepanjang Pemilu di era reformasi PKS memperoleh satu kursi dari Papua. Dan satu kursi dari Dapil Papua tersebut diperoleh atas nama Yudi Kotouky.

Dengan demikian anggota DPR RI dari PKS akan merata dari Aceh di Barat sampai Papua di ujung timur Indonesia.

"Alhamdulillah, wakil PKS yang merata dari berbagai provinsi. Ini akan memudahkan PKS menyerap aspirasi dan keinginan rakyat. PKS akan semakin dekat dengan rakyat di seluruh Indonesia," kata Ketua Fraksi PKS DPR Hidayat Nur Wahid di Jakarta.

Selain memperoleh satu kursi DPR PKS juga menempakan tiga wakilnya di DPRD Papua dan 64 wakil di DPRD tingkat kabupaten/kota di provinsi paling timur Indonesia tersebut.

“Kinerja PKS di Papua sangat memuaskan dalam mewujudkan kursi DPR dari Papua yang diinginkan sejak lama. Soliditas di internal PKS membuat seluruh kader dapat bekerja dengan lancar dan enjoy. Papua adalah etalase di Indonesia timur, kami bersyukur dapat pecah telur di sini," ungkap Ketua Wilayah Dakwah Indonesia Timur Aidil Hereyana mengomentari perolehan kursi pertama PKS untuk DPR RI dari Papua.

Profil Singkat

Nama Lengkap: Muhammad Yudy Kotouky

Suku: Mee (Pegunungan Barat Papua)

Tempat Tanggal Lahir:Papua, 12 Juli 1974

Dapil Pemilihan:

Asmat, Biak Numfor, Boven Digul, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, Jayapura, Jayawijaya, Keerom, Kepulauan Yapen, Kota Jayapura, Lanny Jaya, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Mappi, Merauke, Mimika, Nabire, Nduga, Paniai, Pegunungan Bintang, Puncak, Puncak Jaya, Sarmi, Supiori, Tolikara, Waropen, Yahukimo, Yalimo.

Pengalaman Organisasi:
1. Dewan Pembina Masyarakat Muallaf, Kab. Dogiyai

2. Dewan Pendiri Pondok Pesantren Assaptia, Kab. Nabire

3. YPI Muslim Papua
Prestasi: Keberhasilan Organisasi Pembinaan Anak Yatim Piatu Asal Papua Dari Dirjen Bansos Kementerian Sosial

Sikap Prabowo Ini Adalah Sikap Langka

0 komentar
JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Edhy Prabowo mengatakan, datangya Prabowo Subianto pada saat pelantikan Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla (Jokowi-JK) adalah suatu sikap negarawan.

Menurutnya, isu-isu yang selama ini mucul seperti penjegalan, kudeta dan Prabowo tidak ingin bertemu Jokowi akhirnya terjawab. Karena sifat kenegarawanan dari Prabowo sudah terlihat dari kehadirannya di Gedung MPR/DPR.

"Ini sikap kesatria, sikap negarawan. Dengan pelantikan Pak Prabowo adalah suatu sikap yang langka. Ini harus menjadi contoh bagi yang muda juga yang tua. Kalau bangsa punya sikap seperti Pak Prabowo, mungkin kenegaraan kita akan kuat. Itu adalah sikap sebenarnya dari Pak Prabowo yang selama ini rakyat tidak tahu," ujar Edhy seperti dilansir Okezone, Selasa (21/10/2014).

Ketua Fraksi Partai Gerindra di MPR ini menambahkan, selama ini memang ada oknum yang ingin mantan Danjen Kopassus tersebut sebagai sosok kurawa, sosok yang jahat dalam sebuah pewayangan Mahabarata.

"Nah saya pikir memang ada oknum yang tidak ingin Pak Prabowo muncul di Republik Indonesia," jelasnya.

Oknum yang selalu bermain dengan memparadikmakan Prabowo sebagai sosok yang jahat, juga selalu dicari oleh tim dari Partai Gerindra, namun dicarinya bukan untuk diadili atau dibawa ke ranah hukum.

"Kita selalu cari tahu oknum itu, tapi bagi kita biarkan saja lah, rakyat juga bisa menilai siapa Pak Prabowo yang sebenarnya," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, figur Prabowo kerap dituding akan menjadi dalang penghalang pelantikan Jokowi melalui Koalisi Merah Putih. Namun, hubungan antara Prabowo dan Jokowi justru mencair lebih cepat dari hari pelantikan. Dimana, keduanya bertemu pada 17 Oktober lalu di Jalan Kartanegara 4, Jakarta.
Pertemuan ini selain mendapat banyak sanjungan dan mencairkan ketegangan antarpendukung, juga menggairahkan kembali bursa pasar yang sebelumnya sempat menurun. Bahkan, banyak yang menilai kedua tokoh ini lebih baik ketimbang SBY dan Megawati yang tak kunjung rekonsiliasi sejak 2004 silam. (pm)

Senin, 13 Oktober 2014

Pimpinan DPR Rapat Bahas Jumlah Komisi Hari Ini

0 komentar

Jakarta - Wacana pemekaran jumlah komisi di DPR mengemuka di awal periode 2014-2019. Wacana itu akan dibahas pimpinan DPR hari ini.

"Jadi hari ini akan ada rapat pimpinan DPR untuk membahas jumlah komisi. Ini dilakukan sebelum kami bicara dengan para pimpinan fraksi," kata Wakil Ketua DPR Agus Hermanto di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (13/10/2014).

Agus menyebut di tingkat pimpinan belum ada gambaran sama sekali mengenai pemekaran jumlah komisi. Sementara isu pemekaran komisi seringkali dianggap untuk sekadar bagi-bagi jatah partai politik.

"Itu kan baru wacana saja. Kami belum tahu berapa nanti jumlahnya. Semoga siang ini selesai pembahasan di tingkat pimpinan," imbuh Agus.

Waketum Partai Demokrat ini membantah bila partai-partai Koalisi Merah Putih (KMP) sudah menetapkan pimpinan komisi. Nantinya pimpinan komisi dipilih oleh para anggota menggunakan sistem paket.

"Kami kan barpatok pada tata tertib dan UU MD3 yang ada. Jadi kalau ditetapkan paket ya nanti paket. Setelah rapat pimpinan ini kami akan rapat bersama pimpinan fraksi. Semoga siang ini juga," pungkas Agus.

Wacana pemekaran komisi ini dilempar oleh Koalisi Merah Putih (KMP). Wakil Ketua DPR dari Fraksi PKS Fahri Hamzah mengatakan komisi-komisi di DPR akan menyesuaikan dengan kementerian pemerintahan Jokowi-JK.
Seperti diketahui pimpinan DPR dikuasai oleh Koalisi Merah Putih (KMP). Ketua DPR dijabat Setya Novanto (Golkar), dan empat wakilnya adalah Fahri Hamzah (PKS), Fadli Zon (Gerindra), Agus Hermanto (Partai Demokrat), dan Taufik Kurniawan (PAN).

Sebut Hak Veto, Jokowi Dinilai tak Mengerti Konstitusi Indonesi

0 komentar
JAKARTA -- Politisi Partai Golkar, Indra J Piliang mempertanyakan pernyataan Presiden terpilih Indonesia, Joko Widodo. Sebelumnya Jokowi siap mengeluarkan hak veto jika dijegal Koalisi Merah Putih di Parlemen.

IJP, panggilan akrab Indra, melalui akun @IndraJPiliang, mengatakan soal hak veto ini tidak ada di konstitusi Indonesia. Akan tetapi ia akui memang di negara lain, seperti Amerika Serikat ada.

"Sy baca berita Pak @jokowi_do2 soal hak veto ini. Serius keleus bicaranya. Tp tidak ada dalam konstitusi Indonesiah Pak. Amrikiyah ada," ucap dia.

Ia pun mengatakan untungnya Jokowi belum dilantik, sehingga bisa ditanya lebih lanjut maksud kata-katanya. Karena pernyataan yang dikutip para jurnalis ini terlalu serius kesalahannya.

Ia menjelaskan di Australia ada hak veto Majelis Rendah melawan majelis tinggi. Sementara di Amerika Serikat hak veto dimiliki antara Presiden melawan DPR. Sedangkan di Indonesia tidak ada sama sekali.

Sebagai informasi, Undang-Undang Dasar 1945 sama sekali tak menyebut bahwa Presiden memiliki hak veto. Hanya saja ada Pasal 20 ayat 2. Ayat itu menjelaskan, 'setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama'.

Ayat ini bermakna setiap RUU harus memiliki persetujuan DPR dan presiden. Sebelumnya Presiden SBY 'dipaksa' netizen untuk menggunakan haknya menolak RUU Pilkada berdasarkan ayat tersebut.(REPUBLIKA.CO.ID)

Pemerintah Harus Terbitkan Perpres Sebagai Payung Hukum Digitalisasi

0 komentar
"Mentransformasikan gagasan di dalam Permen ke dalam Perpres karena UU Penyiaran yang ada sekarang tidak mengatur digitalisasi penyiaran, karena itu pemerintah bisa menerbitkan Perpres sebagai payung hukum digitalisasi," kata Mahfudz

Jakarta, Aktual.co — Mantan Ketua Komisi I DPR dari Fraksi PKS Mahfudz Siddiq mengatakan, pemerintah dapat menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai payung hukum digitalisasi penyiaran di Indonesia.

Menurutnya digitalisasi penyiaran di Indonesia harus memiliki payung hukum yang komprehensif dan jelas.

"Mentransformasikan gagasan di dalam Permen ke dalam Perpres karena UU Penyiaran yang ada sekarang tidak mengatur digitalisasi penyiaran, karena itu pemerintah bisa menerbitkan Perpres sebagai payung hukum digitalisasi," kata Mahfudz Siddiq dalam diskusi "Tantangan dan Peluang Peralihan Sistem Analog Menuju Digital Dalam Penyiaran di Indonesia" di Jakarta, Rabu (8/10).

Ketika teknologi digitalisasi penyiaran dinilai bisa melakukan perubahan secara sosial dan mempunyai masalah multidimensional, jadi harus didahului oleh regulasi yang jelas dan komprehensif. Kebijakan pemerintah untuk mematikan analog dan berpindah ke digital hanya diatur oleh Peraturan Menkominfo No. 32/2013 bukan oleh undang-undang.

"Dari Permen yang ada itu memunculkan peraturan menteri untuk mengatur aspek-aspek yang lain, saya secara personal khawatir karena kalau ada masalah yang bertanggung jawab itu hanya menteri padahal ini persoalan yang komprehensif dan multidimensional," kata dia.
Karena itu, pihaknya mendukung adanya revisi UU Penyiaran, namun proses revisi harus antara DPR dengan pemerintah.
"Kita butuh Undang-Undang terkait migrasi sistem analog ke digital juga agar perpindahan tersebut dapat berjalan dengan baik," kata dia.
(Ant)

KPI Perlu Gandeng Kampus untuk Kaji Tayangan Televisi

0 komentar
JAKARTA--Anggota DPR dari Fraksi PKS Mahfudz Siddiq mengatakan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat dapat menggandeng perguruan tinggi untuk melakukan riset ilmiah terhadap tayangan televisi atau program hiburan yang menyimpang.

"Jadi KPI itu percaya diri menjelaskan alasan bahwa tayangan hiburan ini melanggar sesuai dengan riset ilmiah yang dilakukan perguruan tinggi," ujar Mahfudz Siddiq dalam diskusi "Tantangan dan Peluang Peralihan Sistem Analog Menuju Digital Dalam Penyiaran di Indonesia" di Jakarta, Rabu (8/10).
Hal tersebut dilakukan, lanjut mantan Ketua Komisi I DPR itu, agar televisi yang menayangkan program hiburan tersebut tidak lagi menjalankannya dan memberikan tayangan-tayangan televisi yang menonjolkan sisi edukasi.

Sementara itu Ketua Komisi Pendidikan Asosiasi Televisi Swasta Indonesia Suryopratomo mengatakan peringatan tentang peran televisi yang harus ikut mencerdaskan sudah lama disampaikan. Namun, orientasi televisi sebagai sebuah industri jauh lebih menonjol. Akibatnya televisi lebih dilihat sebagai alat pemupuk modal daripada alat pemupuk peradaban.

"Itu bisa dilihat dari tayangan-tayangan televisi yang lebih menonjolkan sisi hiburan ketimbang pendidikan. Bahkan stasiun televisi yang dibentuk untuk kepentingan pendidikan diubah menjadi televisi umum," kata dia.

Gerakan kelompok masyarakat untuk mengoreksi tayangan televisi terus disampaikan, Namun, kritik tersebut belum mampu mengubah orientasi para pengelola televisi, karena masyarakat umum maupun perusahaan lebih menyukai program-program hiburan.

"Tayangan-tayangan sinetron masih mendominasi acara televisi. Kalau pun ada informasi yang mendapatkan porsi meningkat itu yang berkaitan dengan kehidupan selebritis," kata dia.

Ia mengatakan semua itu tidak bisa dilepaskan dari kepentingan pasar. Acara-acara hiburan semakin mendapat tempat karena ditopang oleh para pemasang iklan.

"Pengusaha lebih suka menempatkan iklan di acara hiburan, karena lebih banyak penontonnya. Dengan semakin banyak penonton yang menyaksikan, maka biaya iklan dilihat menjadi lebih murah," ujar dia.(REPUBLIKA.CO.ID)

Rabu, 08 Oktober 2014

Zulkifli Hasan Diminta Lanjutkan Sosialisasi Empat Pilar

0 komentar
JAKARTA - Pimpinan MPR periode 2014-2019 diminta melanjutkan sosialisasi program Empat Pilar Kebangsaan. Tugas tersebut bisa dilaksanakan Ketua MPR Zulkifli Hasan dan empat wakil di sela-sela agenda lainnya.

"Itu (Empat Pilar) bagus sekali kalau diteruskan oleh pimpinan MPR sekarang ini. Tentu kalau mereka mau," kata Wakil Ketua MPR periode 2009-2014, Hajriyanto Thohari, Rabu (8/10/2014).

Dia mengatakan, agenda pertama yang segera dilaksanakan Zulkifli Cs adalah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo-Jusuf Kalla pada 20 Oktober. "Itu bukan pekerjaan yang sulit karena sifatnya sudah rutin setiap lima tahun," ungkapnya.

MPR kembali bersidang jika terjadi krisis konstitusi. MPR mengagendakan perubahan UUD sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku. Selanjutnya, jika terjadi krisis kepemimpinan nasional maka MPR berhak dan berwenang memberhentikan presiden dan wakil presiden.
Paket pimpinan MPR yang diusung Koalisi Merah Putih berhasil meraih suara terbanyak dengan komposisi Zulkifli Hasan (ketua) dan wakil, EE Mangindaan, Hidayat Nur Wahid (PKS), Mahyudin, Oesman Sapta Odang.(okezone)

Permasalahan Besar TNI yang Belum Terselesaikan

0 komentar

JAKARTA - Tentara Nasional Indonesia (TNI) masih memiliki permasalahan yang besar, meski baru saja merayakan Hari Ulang Tahun ke-69.

Ketua Komisi I DPR dari Fraksi PKS Mahfudz Siddiq, mengatakan, capaian modernisasi alutsista TNI memang sudah berjalan dengan baik sesuai rencana dan strategi. Meski masih ada kekurangan akibat terbatasnya dukungan anggaran.

Namun, pada periode pemerintahan dan DPR baru harus dipastikan kesinambungan dengan penguatan politik anggarannya.

"Dari sisi profesionalisme dan kemampuan prajurit TNI sudah baik dan diakui banyak negara. Namun, masih ada pekerjaan rumah (PR) besar dari aspek kesejahteraan. Mencakup sarana perumahan, rumah sakit dan gaji/tunjangan," tegas Mahfudz kepada Okezone, Rabu (8/10/2014).

Dia pun menyarankan, agar pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) mendatang harus membuat kebijakan yang dapat mensejahterakan TNI.

"Program pemerintahan Jokowi melanjutkan rencana dan strategi Minimum Essential Force (MEF) dan menggagas penyusunan rencana dan strategi TNI untuk kesejahteraan," tuntasnya.(fid/ahm)

Selasa, 07 Oktober 2014

40 Anggota Fraksi PKS DPR RI

0 komentar
Jakarta - Dari total 560 kursi Anggota DPR RI Periode 2014-2019, Partai Keadilan Sejahtera (red-PKS) memperoleh 40 kursi yang diraih di 17 provinsi. Berikut perolehan suara PKS sebanyak 8.480.204 suara.

Jumlah kursi PKS saat ini berkurang 17 kursi dibanding periode sebelumnya sebanyak 57 kursi. PKS merupakan salah satu partai yang suaranya anjlok dalam Pemilu 2014.

Berikut nama anggota DPR dari PKS sesuai daerah pemilihan yang dilantik:
1. Aceh I: Muhammad Nasir Djamil 62.400 suara.

2. Sumatera Utara I: Tifatul Sembiring 74.510 suara, Sumatera Utara II: Iskan Qolba Lubis 40.763 suara, Sumatera Utara III: Ansory Siregar 33.291 suara.

3. Sumatera Barat I: Hermanto 25.756 suara, Sumatera Barat II: Refrizal 25.568 suara.

4. Riau I: Chairul Anwar 51.700 suara.

5. Sumatera Selatan I: Mustafa Kamal 35.857 suara, Sumatera Selatan II: Iqbal Romzi 38.652 suara.

6. Lampung I: Almuzzamil Yusuf 43.974 suara, Lampung II: Abdul Hakim 72.238 suara.

7. Jakarta I: Ahmad Zainuddin 50.474 suara, Jakarta II: Hidayat Nur Wahid 119.267 suara, Jakarta III: Adang Daradjatun 27.164 suara.

8. Jawa Barat I: Ledia Hanifa Amaliah 30.179 suara, Jawa Barat II: Ma'mur Hasanuddin 31.854 suara, Jawa Barat III: Ecky Awal Mucharam 52.823 suara, Jawa Barat IV: Yudi Widiana Adia 30.119 suara, Jawa Barat V: TB Soenmandjaja 17.196 suara, Jawa Barat VI: Mahfudz Abdurrahman 61.832 suara, Jawa Barat VII: H Sa'duddin 50.935 suara, Jawa Barat VIII: Mahfudz Siddiq 47.338 suara, Jawa Barat IX: Nur Hasan Zaidi 36.517 suara, Jawa Barat X: Surahman Hidayat 68.380 suara, Jawa Barat XI: Mohamad Sohibul Iman 42.553 suara.

9. Jawa Tengah III: Gamari 20.785 suara, Jawa Tengah IV: Hamid Noor Yasin 47.257 suara, Jawa Tengah V: Abdul Kharis Almaayahari 34.320 suara, Jawa Tengah IX: Abdul Fikri 34.173 suara.

10. Yogyakarta: Sukamta 49.771 suara.

11. Jawa Timur I: Sigit Sosiantomo 34.930 suara, Jawa Timur VII: Rofi Munawar 46.669 suara.

12. Banten II: Zulkieflimansyah 38.966 suara, Banten III: Jazuli Juwani 81.291 suara. 13. NTB: Fahri Hamzah 125.083 suara.

14. Kalimantan Selatan I: Habib Aboe Bakar Alhabsyi 66.864 suara.

15. Kalimantan Timur: Hadi Mulyadi 53.143 suara.

16. Sulawesi Selatan I: Tamsil Linrung 63.577 suara, Sulawesi Selatan II: Andi Akmal Pasludin 33.896 suara.
17. Papua: Muhammad Yudi Kotouky 102.536 suara.
(hafiz-MS Centre)

Rabu, 01 Oktober 2014

Hari Ini, 560 Anggota DPR 2014-2019 Dilantik

0 komentar


JAKARTA -- Sebanyak 560 anggota DPR periode 2014-2019 akan dilantik dan diambil sumpah jabatannya di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (1/10).

Dari jumlah tersebut, sebanyak 318 anggota dewan merupakan wakil rakyat baru yang belum pernah menjabat pada periode sebelumnya. Sementara sisanya yakni 242 orang merupakan wajah lama. 

Partai yang berhasil memiliki wakil di parlemen yakni PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat, PKB, PPP, Hanura, PKS, PAN, dan Nasdem. 

Prosesi pengucapan janji anggota DPR baru akan dimulai pukul 11.00 WIB. Namun sebelumnya akan diumumkan pimpinan sementara DPR.

Saat ini, seluruh anggota DPR terpilih tengah mengikuti upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila bersama dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Monumen Lubang Buaya, Pondok Gede, Jakarta Timur. Setelah itu, baru mereka akan menuju Kompleks Parlemen Senayan untuk mengikuti upacara pelantikan.

Berdasarkan pantauan Republika di lokasi, pengamanan gedung DPR mulai diperketat. Ratusan anggota kepolisian terlihat berjaga mulai dari pintu gerbang gedung DPR. 

Sementara itu, gedung parlemen ini juga mulai dipenuhi oleh kerabat anggota dewan yang akan dilantik. (Republika)

Entri Populer

narrowsidebarads