Berita

Opini

Postingan Terbaru [ Cinta :: Kerja :: Harmoni ]

Komisi I

Berita PKS

Kamis, 27 Agustus 2015

Pengungsi Insiden Tolikara Mulai Telantar

0 komentar
kamis, 27 September 2015.
TOLIKARA -- Pengungsi insiden Idul Fitri di Tolikara mulai kesulitan mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Tolikara selama empat pekan terakhir. Tim Pemulihan Bencana Sosial Kabupaten Tolikara beralasan dana yang diterima sudah mulai habis.

"Kondisi di pengungsian sudah empat pekan tidak ada bantuan dari posko pemuliham sehingga kebutuhan bahan makanan hanya cukup untuk 2 hari," kata Andi Mangewai Latif selaku program Officer di RZ Jayapura saat dihubungi, Rabu (26/8)

Ketika di tanya mengapa kondisi di pengungsian sudah empat pekan tidak ada bantuan dari posko pemulihan, ia menjelaskan, pada awalnya setiap hari ahad Tim pemulihan memberikan (bahan makanan) kepada pengungsi sesuai janji. Namun empat pekan terakhir sudah tidak ada lagi bantuan yang diterima.

"Pemerintah mengungkap alasan politis yakni uang Pemda habis. bahkan bantuan dana diserahkan ke tim pemulihan yang untuk pengungsi, sebagian dialih fungsikan," ujarnya.

Andi juga mengungkapkan adanya desas-desus yang beredar, bahwa bantuan tidak diberikan agar para pengungsi tidak betah lagi di posko pengungsian. Informasi itu menyebar di seluruh telinga pengungsi.

"Rencana kami kemarin mau langsung ketemu ketua tim pemulihan tapi orangnya tidak pernah ada ditempat," jelasnya.

Sementara Ketua Tim Pemulihan Pasca Bencana Sosial Tolikara, Edie Rante Tasak hingga saat ini belum bisa dikonfirmasi terkait kondisi para pengungsi.

Sebelumnya, saat dihubungi 3 Agustus lalu, Edie sempat mengatakan jika pihaknya belum menerima bantuan tambahan. Padahal langkah rekonstruksi sejumlah fasilitas masih terus dikebut dan direalisasikan.

"Kami mengalami kendala dalam membeli material bangunan seperti kayu, pasir, batu, semen. Dana yang kami terima sangat minim," katanya.

Edie mengatakan, saat ini seluruh dana bantuan masyarakat yang diterima tim pemulihan sebesar Rp 470 juta serta Rp 500 dari dana Pemda Tolikara.

Sedangkan, bantuan Presiden Joko Widodo sebesar Rp 1 miliar dalam bentuk material bangunan langsung ditangani oleh TNI. Adapun, bantuan lain dari partai PPP tidak melalui tim pemulihan melainkan langsung bertindak di lapangan.

"Kami sudah berkordinasi agar dapat menyalurkan dana kepada kami. Itu untuk mencegah berlebihnya material bangunan yang sama," katanya.

Menurutnya, saat ini angka yang diterima masih sangat jauh dari dana yang dibutuhkan dalam program rekonstruksi. Sebab, tim pemulihan berencana akan membangun sekitar 80-90 unit Ruki. 68 Ruki diperuntukan bagi seluruh korban. Sedangkan, sisannya diberikan bagi korban penembakan, dan putra daerah yang memiliki tanah ulayat di lahan ruko yang baru tersebut.

"Seluruhnya kita akomodir agar tidak menjadi persoalan dikemudian hari," kata Edie.

Pemerintah Tolikara, kata Edie, berharap pemimpin negara tidak hanya bicara dan niat ingin membangun wilayah Tolikara. Sebab, kenyatannya mereka sendiri di daerah kesulitan.

"Sementara kami menerima tamu kewalahan. Sebenarnya kami ini melayani tamu atau korban," kata Edie.
REPUBLIKA.CO.ID,

Ryamizard Bangga Kekuatan Pertahanan Indonesia Nomor 12 Dunia

0 komentar

JAKARTA -- Kekuatan pertahanan Indonesia meningkat pesat. Merujuk pada peringkat yang dirilis Global Fire Power, kekuatan militer Indonesia naik di urutan ke-12 dunia.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyatakan, peringkat yang naik drastis tersebut merupakan kabar menggembirakan bagi Indonesia. Sebab, penilaian tersebut juga memperhatikan pada sumber daya manusia (SDM) yang siap membela negara kalau Indonesia terancam.

"Tujuh bulan terakhir, banyak mengalami kemajuan di bidang pembangunan pertahanan naik jadi 12. Sebelumnya urutan 19 dunia dan nomor sembilan di Asia Pasifik. Mungkin dalam satu tahun ke depan masuk 10 besar," kata Ryamizard dalam kuliah umum di Universitas Pembangunan Yogyakarta (UPN) veteran, Selasa (26/8).

Menurut dia, lembaga nonpemerintah tersebut menempatkan Indonesia, tidak semata didasarkan atas kekuatan militer semata. Penilaian juga didasari jumlah sekitar 129 juta dari 250 juta penduduk, yang dapat dilibatkan saat membela negara.

"Jadi, ini bukan masalah senjata dan alutsista, tapi bagaimana cara menaikkan semangat bela negara masyarakat. Semangat bela negara ini lah yang dinilai," kata mantan kepala staf Angkatan Darat (KSAD) tersebut.

Untuk itu, pihaknya akan terus berinovasi guna meningkatkan daya tahan bangsa ini dalam menghadapi ancaman terhadap keutuhan NKRI. Caranya dalam 10 tahun ke depan, Kementerian Pertahanan secara bertahap menargetkan terbentuk 100 juta kader bela negara melalui program Pembinaan Kesadaran Bela Negara di seluruh Indonesia. "Program ini akan digelar di 47 kabupaten/kota seluruh Indonesia yang berada di 11 Kodam," kata Ryamizard.

Dia melanjutkan, komponen bela negara juga harus melibatkan mahasiswa UPN veteran, dengan berperan aktif melalui kapasitas masing-masing. Dengan begitu, mahasiswa dapat mengantar Indonesia menuju bangsa besar dan kuat di tengah derasnya tantangan arus globalisasi dewasa ini.
REPUBLIKA.CO.ID,

Pertahanan Komisi I: Pemerintah Tak Perlu Buru-buru Bentuk Badan Siber Nasional

0 komentar
Kamis, 27 agustus 2015.
JAKARTA - Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq menilai pemerintah tak perlu terburu-buru membentuk Badan Siber Nasional (BSN). Pembentukan badan tersebut masih diperlukan kajian secara mendalam.

"Kalau menurut saya, fungsi-fungsi yang sudah ini dikoordinasikan disinkronisasi," kata Mahfudz di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (27/8/2015).

Politikus PKS itu menjelaskan siber merupakan tren teknologi yang dilakukan dan dikembangkan oleh banyak sektor di pemerintah serta non pemerintah. Pemerintah telah mengembangkan cyber defence di Kementerian Pertahanan dua tahun lalu. "Anggarannya cukup besar. Kemenhan bersama TNI," tutur Mahfudz.

Badan Intelijen Negara (BIN), kata Mahfudz, sejak dua tahun lalu juga mengembangkan cyber intelligence. Bahkan, Kementerian Komunikasi dan Informatika sejak lima tahun lalu mengembangkan cyber media.

"Lemsaneg sejak tiga tahun lalu sudah mengembangkan sistem persandian nasional untuk mengamankan komunikasi cyber nasional kita khususnya di pemerintahan," kata Mahfudz.

Menurut Mahfudz, perkembangan siber telah berjalan lintas sektoral. Sehingga bila saat ini muncul perhatian khusus dalam dunia siber maka diperlukan kebijakan.

"Jangan kemudian ditafsirkan atau dioperasionalkan perlu membentuk institusi baru. Menurut saya ini keliru," imbuhnya.

Ia mengatakan dunia siber perlu pengkajian secara mendalam terutama wacana pembentukan badan nasional. Pasalnya, badan khusus siber dibutuhkan payung hukum kecuali diterabas melalui peraturan presiden.
"Lalu sistem desain dan pengadaan. Ketiga, kita perlu koordinasi sinkronisasi dan integrasi. Nah, bagaimana mengoordinasikan sampai mengintegrasikan fungsi-fungsi yang sudah dijalankan oleh Kemenkominfo, Kemenhan, Mabes Polri kan sudah punya cyber crime desk-nya, lalu BIN, kemudian TNI, Lemsaneg," ujarnya.TRIBUNNEWS.COM,

Banyak Diplomat Non Karir Jadi Dubes Dinilai Merusak Sistem Meritokrasi

0 komentar

JAKARTA - Calon duta besar yang tidak berlatarbelakang diplomat non karir dapat mengganggu sistem meritokrasi yang dibina Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengakui banyaknya diplomat non karir yang dikirimkan Presiden Joko Widodo sebagai calon duta besar di 33 negara.

Mahfudz Siddiq menuturkan sejak era Hasan Wirayuda, kementerian luar negeri sudah menerapkan sistem meritokrasi. Dimana sistem tersebut didesain bukan saja untuk memenuhi pos struktural dan fungsional tetapi juga kebutuhan diplomat pada kantor perwakilan Indonesia diluar negeri.

"Ketika ada porsi calon dubes dari non karir, maka sebenarnya bisa ganggu sistem meritokrasi karena akan logikanya ada 33 calon dikirim. Anggap 1/3 non karir tapi yang pulang kan diplomat karir. In dan out prosesnya harus berimbang," kata Mahfudz di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (26/8/2015).

Bila terjadi ketidakseimbangan dalam meritokrasi maka banyak diplomat karir yang selesai bertugas diluar negeri maka tidak memiliki pos jabatan sesuai dengan level kepangkatan.

"DPR kan beri pertimbanngan calon dubes dan saya bisa pastikan hampir 100 persen calon dubes yang dikirim ke Indonesia adalah diplomat karir. Itu kan sistem baku diberbagai negara," katanya.

Tetapi, kata Mahfudz, UU tidak mewajibkan diplomat karir menjadi dubes. Bila ingin terjadi peningkatan kualitas, maka pos dubes dapat diberikan kepada diplomat karir.

"Jangan sampai mengisi calon dubes oleh orang yang tidak pernah berkarir di dunia diplomatik. Karena diplomatik punya skill dan ilmu,etika dan protokolernya sendiri. Meskipun saya tidak menafikkan bahwa ada saja sejumlah orang yang berkompetensi baik," tuturnya.
TRIBUNNEWS.COM

Selasa, 25 Agustus 2015

Komisi I: Tidak Perlu Badan Baru Kelola Siber

0 komentar

JAKARTA - Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq menilai, pemerintah tidak perlu membentuk badan baru untuk mengelola urusan siber di Indonesia karena sifatnya lintas sektoral. Hal itu dikatakan Mahfudz menanggapi rencana pemerintah membentuk Badan Cyber Nasional. (Baca: Perkuat Pertahanan, Pemerintah Akan Bentuk Badan Cyber Nasional)

"Cukup dilakukan koordinasi dan integrasi sistem pengelolaannya," kata Mahfudz, di Jakarta, Senin (24/8/2015).

Menurut dia, jika perlu institusi khusus, cukup semacam gugus tugas lintas sektoral sehingga tidak diperlukan regulasi dan anggaran baru. (Baca: Luhut Bantah Pemerintah Gandeng CIA untuk Awasi Komunikasi Online)

Dia mengatakan, karena sifat "keamanannya", masalah siber tidak bisa dijalankan oleh sumber daya manusia (SDM) yang tidak jelas kemampuan dan integritasnya.

"Siber telah jadi tren dunia global didorong oleh kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang cepat. Teknologi siber juga berkembang di sektor pertahanan-keamanan dan intelijen," katanya.

Namun, menurut dia, siber juga membawa masalah kejahatan siber sehingga perlu pengelolaan secara serius. Politisi PKS itu menilai, secara infrastruktur urusan siber menjadi tanggung jawab Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sementara, secara fungsi dilakukan oleh lintas sektoral.

"Dalam mengembangkan siber, Indonesia harus mandiri karena menyangkut keamanan sistem dan data," kata Mahfudz.

Menurut dia, terkait infrastruktur keamanan siber, bisa didapatkan dari manapun sepanjang sistem dan perangkat lunaknya bisa di-customize.
KOMPAS.com

Senin, 24 Agustus 2015

BNN: TKI Jangan Mau Dititipi Barang

0 komentar

JAKARTA – Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Anang Iskandar mengingatkan para tenaga kerja Indonesia (TKI) untuk menjauhi narkoba. Dia juga mengimbau agar TKI jangan mau dititipi barang oleh orang yang tidak dikenal apalagi tidak mengetahui isi barang tersebut, untuk menghindari terjerat kasus narkoba.

“Bagi para TKI fokuslah mencari uang demi keluarga di Hong Kong dan tidak terlibat dengan narkoba,” UJAR Anang Iskandar dalam siaran pers BNN, Senin (24/8/2015).

Dia mengemukan hal itu ketika memberikan sosialisasi dan pengarahan kepada para TKI di Hong Kong.

Kepala BNN juga memberikan penjelasan mengenai berbagai modus operandi yang umumnya digunakan para sindikat dalam perekrutan dan tips mengenai apa yang harus mereka lakukan untuk mengantisipasi hal tersebut.

BNN mengarapkan melalui sosialisasi tersebut dapat meningkatkan pemahaman para TKI untuk senantiasa memiliki kesadaran akan bahaya peredaran narkoba dan tidak mudah tergiur terhadap godaan upah besar yang ditawarkan para sindikat.

Dari sejumlah kasus yang telah diungkap BNN, tambah dia, beberapa di antaranya adalah kasus penyelundupan narkoba dengan melibatkan TKI, khususnya TKI wanita.

Di antara negara yang menjadi tujuan TKI, Hong Kong merupakan salah satu negara yang kerap kali dimanfaatkan oleh sindikat narkoba internasional untuk merekrut para TKI sebagai kurir peredaran barang haram tersebut.

Menurut data Kementerian Luar Negeri, sampai dengan saat ini tercatat sebanyak 129 WNI di luar negeri terancam hukuman mati dan 380 WNI ditahan karena tindak pidana narkotika, di mana 107 di antaranya diamankan pada periode 2014.

Sedangkan di Hong Kong sendiri, menurut pihak KJRI, saat ini tercatat sebanyak 28 WNI terlibat dalam kasus hukum karena kasus narkoba, dimana 12 orang di antaranya masih dalam proses hukum. Sedangkan pada 2014 lalu tercatat sebanyak 53 kasus WNI yang terlibat kasus narkoba.

Oleh sebab itu, menurut Anang, penting untuk memberikan informasi kepada para TKI tentang dampak hukum yang dapat ditimbulkan dari peredaran gelap narkoba serta kondisi Indonesia yang saat ini memasuki fase darurat narkoba.
okezone

PKI dalam Kacamata Budayawan Taufik Ismail

0 komentar
JAKARTA – Budayawan senior, Taufiq Ismail memandang Partai Komunis Indonesia (PKI) perlu dikaji dari alur sejarahnya. Dalam sebuah diskusi dan acara deklarasi Majelis Pemuda Islam Indonesia (MPII) di kantor MUI Jakarta Pusat, Taufiq menyebut alur sejarah PKI dapat dilihat sejak tahun 1927, tahun 1948 dan juga 1965.

"PKI berontak tiga kali, tahun 1927, 1948 dan 1965. Saat itu pelanggaran HAM luar biasa terjadi sejak tahun 1925. PKI dengan diwakili (Munawar) Muso waktu itu, sudah merencanakan berontak,” jelas Taufiq.

“Mereka lakukan pertemuan rahasia di Candi Prambanan untuk berontak tahun 1927. Ketua atau waktu itu istilahnya Sekjen PKI, Tan Malaka, saat itu lari ke Bangkok (Thailand), dikejar Belanda enggak ketangkep-ketangkep," tambahnya.

Taufiq menjelaskan, hasil pertemuan itu mereka akan hasut petani untuk berontak kepada Belanda. “Kemudian Tan Malaka bilang tidak setuju, karena dirasa belum siap berontak lawan Belanda,” lanjut Taufik.

“Tapi dari satu sumber lain saya baca, mereka minta persetujuan ke (Joseph) Stalin (pemimpin Komunis Uni Soviet). Dia bangga dan setuju, tapi dia tak tahu keadaan lokal. Tan Malaka menolak karena tahu keadaan, lalu PKI tetap memberontak, sambungnya.

"Hasutan PKI kepada petani saat Belanda kasih harga murah atas hasil bumi, lalu mereka mau dihasut dan berontak. Akibatnya ada 3000 petani ditangkap, 400 petani diasingkan ke (Boven) Digul, dan Belanda seluruhnya bisa tumpas mereka (petani)," papar Taufiq lagi.

Kata Taufiq, saat Muso merasa gagal berontak, lalu dia pergi ke Soviet hingga tahun 1948. Setelah itu, Muso kembali ke Indonesia dan menemui sahabatnya yang sudah jadi Presiden, Soekarno. Dalam beberapa keterangan sejarah, ketika muda Muso sempat kos di rumah HOS Tjokroaminoto bersama Soekarno dan (pimpinan Darul Islam Tentara Islam Indonesia atau DI/TII) Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo.

"Muso ketika ketemu Soekarno sombong, tidak hangat, cemburu. Saat ditanya wartawan, dia bilang datang ke sini untuk mengubah keadaan. Dia akan ambil jabatan Soekarno, dia hasut tentara, lalu berontak di Madiun dan berdirilah Republik Soviet di Indonesia. Saat itu juga mereka razia pesantren-pesantren dan menyembelih santri-santri, kiai-kiai dan tokoh-tokoh desa di hampir seluruh Jawa Timur dan Jawa Tengah," imbuhnya.

"Kenapa kok bisa begitu? sebabnya karena adalah Muso 21 tahun di Soviet melihat Stalin membantai penduduknya sendiri. Itu dibawa dia ke Indonesia. Jadi umat Islam dia bantai dengan keji selayaknya Stalin," terang mantan aktivis Pelajar Islam Indonesia itu.

Dalam catatan Taufiq, waktu itu warga muslim di Madiun ditipu habis-habisan oleh PKI di bawah kendali Muso. Mereka dihasut bakal ada Nabi dari Jawa bernama Muso. Warga mengira itu Nabi Musa yang dikenal di Islam. Dan ternyata mereka justru dibantai habis-habisan.

Mendengar hasutan Muso kepada petani berhasil, Belanda senang. Lalu mereka kira akan berhasil menguasai Indonesia lagi. Menurut Taufiq, kehendak Allah SWT saat itu berkata lain.
Ada tiga orang Indonesia, H. Agus Salim, Soekarno, dan Soejadmoko mendatangi PBB minta bantuan. Kemudian Soekarno pidato di PBB dan sangat berkesan, terutama bagi Amerika Serikat (AS), karena Soekarno dalam pidatonya menyebut George Washington. Lalu saat itu PBB mengakui kemerdekaan Indonesia. Menurut Taufiq, pengakuan PBB terhadap kemerdekaan Indonesia itu terdengar juga di telinga Belanda. Namun, lanjut Taufik, jika pun harus berperang, kecanggihan senjata Indonesia jelas kalah dari Belanda yang sudah gunakan senjata modern sisa Perang Dunia II. Indonesia waktu baru menggunakaan senjata hasil rampasan dari Jepang, bambu runcing, parang, tapi dunia melalui PBB mengakui kemerdekaan Indonesia.
"Nah, kembali ke PKI, Indonesia lupa terhadap kebiadabannya atas euforia kemerdekaan itu. Bahkan tahun 1965, PKI bisa ikut Pemilu, seolah-olah PKI diampuni dan dimaafkan oleh Indonesia," tutur Taufiq lagi.

"Pada tahun 1965 usai jadi pemenang politik waktu itu, mereka kembali merebut kekuasaan dengan kekerasan. Iitu jadi pokok ulasan dalam buku Karl Marx yang dia buat pada usia 30 tahun dan hingga kini belum direvisi serta diikuti oleh banyak orang, termasuk PKI," urainya.

Selanjutnya, PKI kembali membunuh jenderal-jenderal TNI AD pada peristiwa 30 September 1965. Menurut Taufik, kudeta sebenarnya terjadi pada 2 Oktober 1965.

Tapi saat itu Muso sudah gagap. Dia lalu kabur menggunakan kapal selam, tapi TNI berhasil menangkapnya dan menembaknya.

"Lalu pada tahun 1966 Indonesia baru menyatakan diri dan membubarkan PKI dari bumi nusantara ini. Yang perlu diingat, PKI boleh sudah dibubarkan, tapi ideloginya saya yakin masih bertahan hingga kini,” papar Taufiq.

“Pengaruh ideologi komunis begitu mengerikan, mereka mampu membunuh eksistensi kita sebagai manusia yang beradab. Nah, itu yang kurang disosialisasikan. Jadi apa yang dilakukan pemerintah untuk minta maaf kepada PKI, harus dan wajib kita gagalkan," tandasnya.
(raw/okezone)

Isu PKI Mencuat karena Ada Sisa Dendam Sejarah

0 komentar

JAKARTA - Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq menganggap, maraknya pemberitaan tentang Partai Komunis Indonesia (PKI) belakangan ini karena masih ada dendam sejarah bagi pihak yang merasa jadi korban pemberantasan PKI pada zamannya.

Mahfudz meyakini, kemunculan isu ini karena situasi ekonomi dan politik Indonesia yang sedang tak stabil.

"Ketika saat ini ada indikasi kemunculannya, itu karena mereka melihat Indonesia sedang mengalami kerentanan politik dan kerawanan ekonomi,” ungkap Mahfudz saat dihubungi wartawan, Rabu (19/8/2015).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengungkapkan, faktor lain yang jadi jalan munculnya kembali isu ini adalah pemerintah yang terlihat sibuk dengan isu perang terhadap terorisme.

"Ruang gerak mereka bisa leluasa karena pemerintah dilihat lebih fokus pada isu perang terhadap terorisme yang sebenarnya sarat dengan kepentingan dan agenda luar,” simpulnya.

Seperti diberitakan, dalam teatrikal di Pamekasan, Madura terlihat adanya bendera dengan simbol palu arit. Begitu juga di Taman Mini Indonesia Indah, ada gambar simbol PKI.
sumber : okezone

Selasa, 23 Juni 2015

Pemerintah Dinilai Abai Bangun Budaya TI dan Sebabkan Kejahatan Siber Marak

0 komentar

JAKARTA, - Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq mengatakan, pemerintah harus mengantisipasi maraknya berbagai penyalahgunaan teknologi informasi untuk kejahatan di dunia siber.

"Saat ini kejahatan seperti penipuan, pemalsuan sampai prostitusi sudah menggunakan perangkat teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) yang canggih," kata Mahfudz kepada pers di Jakarta, Kamis (18/6/2015).

Contoh paling mudah, kata dia, adalah kasus prostitusi online, baik yang terkoordinasi atau individual merupakan bentuk dari cyber crime dengan memanfaatkan teknologi, informasi dan komunikasi.

"Pemerintah seperti lupa membangun aspek budaya dan informasi karena hanya fokus membangun infrastruktur TIK-nya saja," ujar Mahfudz.

Hal ini, menurut dia, menjadi pekerjaan rumah yang harus ditangani pemerintah, karena dengan terabaikannya pembangunan budaya TIK, maka memunculkan penyalahgunaan TIK dalam berbagai bentuk kejahatan. "Hal ini masih diperparah dengan aspek penegakan hukumnya lambat," ujarnya.

Mahfudz pun mencontohkan bagaimana lambatnya penangangan kasus prostitusi online yang sudah marak sejak lama.

"Bahkan kalau kita buka Facebook, Twitter dan lain, gampang sekali ditemukan. Kalau masyarakat saja bisa gampang menemukan praktik ini, harusnya penegak hukum tidak sulit untuk membongkarnya," tutur politisi PKS ini.

Dia pun meminta aparat penegak hukum, dalam hal ini jajaran kepolisian untuk tidak "angin-anginan" menangani kasus ini. Kalau ini tidak ditangani secara serius maka bisa saja muncul kejahatan-kejahatan selanjutnya yang akan lebih dahsyat.

"Karena praktiknya abu-abu dan tidak jelas, bisa saja terjadi tindak kriminal lainnya seperti pembunuhan atau lainnya. Penyebarluasan penyakit juga lebih dahsyat," kata Mahfudz. KOMPAS.com

Reshuffle Kabinet akan Sia-Sia Jika Cara Memimpin Jokowi Tidak Berubah

0 komentar

JAKARTA – Jakarta. Isu reshuffle yang baru-baru ini marak diperbincangkan mendapat tanggapan dari Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Mahfudz Siddiq. Dia menyebut reshuffe bukanlah solusi mengatasi masalah bangsa saat ini.

“Kementerian ibarat bayi usia 6 bulan. Penataan organisasinya masih belum tuntas akibat lambannya proses pengambilan keputusan dan kuatnya tarik-menarik kepentingan,” ucap Mahfud seperti yang dilansir dari liputan6.com, Jumat (22/5/2015).

Isu reshuffle kabinet, lanjut Ketua Komisi I ini, sebaiknya digiring pada pembentukan persepsi publik bahwa solusi dari persoalan ekonomi dan politik bukan dengan melakukan perombakan kabinet.

“Presiden lakukan reshuffle itu sama saja presiden akan membunuh bayi (menteri) usia 6 bulan,” imbuh dia.

Selain DPR, tanggapan tehadap isu reshuffle datang dari Ketua Setara Institute Hendardi. Menurutnya, reshuffle tidak akan ada manfaatnya jika cara memimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak berubah.

“Tapi reshuffle juga bukan obat penawar segalanya. Jika kepemimpinan Jokowi tidak berubah, maka reshuffle juga akan sia sia dan tidak akan mampu meningkatkan kinerja,” ujar Hendardi seperti yang dilansir VIVA.co.id, Kamis 21 Mei 2015.

Lebih lanjut Hendardi menambahkan, lemahnya kepemimpinan Jokowi adalah penyebab dari rnedahnya kinerja pemerintahan saat ini.

“Seharusnya juga bisa satu padu dalam bersikap. Karena banyak hal keduanya (Presiden dan Wakilnya) berbeda sikap dan kontraproduktif bagi kinerja pemerintaha,” ujarnya. (abr/dakwatuna)

Entri Populer

narrowsidebarads