Berita

Opini

Postingan Terbaru [ BERKHITMAT UNTUK RAKYAT ]

Komisi IV

Berita PKS

Rabu, 16 November 2016

Mahfudz Sidik: Jangan Sampai NKRI Bubar

0 komentar
Foto : Ist SOSIALISASI. Anggota DPR RI, Drs H Mahfudz Sidik MSi saat menyampaikan sosialisasi 4 pilar kebangsaan di Cirebon, Sabtu (18/6).
CIREBON- Dalam rangka menjalankan kegiatan Sosialisasi 4 pilar kebangsaan yang meliputi NKRI,Pancasila,UUD 1945,dan Bhinneka Tunggal Ika di daerah pemilihan Cirebon-Indramayu. Anggota DPR RI, Drs H Mahfudz Sidik MSi menjelaskan dalam pertemuan tersebut, bahwa pentingnya menjaga keutuhan NKRI oleh semua lapisan.Acara tersebut di gelar di Cirebon, Sabtu

Dalam penjelasannya, Mahfudz memaparkan bagaimana kondisi Indonesia terkini yang sangat memprihatinkan saat ini. Dua tahun di rezim pemerintahan saat ini, kata dia, justru membawa bangsa Indonesia semakin terpuruk dan bukan mustahil akan membawa pada kehancuran NKRI.

Dimana Gerakan Revolusi Mental yang didengungkan, kata Mahfudz, bukannya membawa dan menjadikan bangsa Indonesia menjadi lebih baik, tapi justru semakin mencemaskan kondisinya.

“Unstabilitas terjadi di berbagai sektor. Lihat saja di bidang ekonomi yang pernah dijanjikan akan meroket medio September tahun lalu justru sebaliknya. Kenaikan harga-harga kebutuhan pokok masyarakat naik tidak terkendali hingga jelang hari lebaran nanti,” paparnya.

Sementara di bidang politik pun, kata politisi PKS ini, sama gonjang ganjing dan konflik di  dunia politik yang menimpa banyak parpol. Disinyalir tak luput dari campurtangan kekuasan, serta tarik menarik kepentingan antara eksekutif dan legislatif. Ditambah lagi, di bidang penegakan hukum pun terlihat jelas ketidakstabilannya. Banyak kasus-kasus hukum yang tidak terselesaikan bahkan tidak sedikit yang lenyap proses hukumnya. Penegakan hukum dirasakan seperti mata pisau tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Dimana, lanjut Mahfudz, aparat penegak hukum dirasakan sudah tidak lagi berpihak kepada kebenaran namun kepada kepentingan.

“Bahkan yang lebih mengkhawatir lagi adalah degradasi moral yang melanda generasi muda bangsa Indonesia. Hingga maraknya kemunculan simbol-simbol idiologi paham komunisme yang banyak di terlihat saat ini,” ujarnya.

Maka tidak berlebihan, kata mantan Ketua Komisi I DPR RI ini, jika banyak tokoh-tokoh bangsa saat ini yang mensinyalir NKRI sudah dalam kondisi “Lampu Kuning” dari keterpurukan dan kehancuran. Apalagi hutang luar negri negara saat ini sudah lebih dari Rp4000 Triliun, serbuan barang-barang impor yang masuk dengan derasnya termasuk serbuan pekerja-pekerja asing (Cina, red) yang seperti tak terbendung lagi. Hal ini menjadikan kedaulatan NKRI semakin berada di ujung tanduk. Jika melihat kondisi keseluruhan dari bangsa Indonesia ini ada semacam grand design besar untuk tujuan besar, yakni bubarnya dan terpecahnya NKRI menjadi negara-negara bagian yang lebih kecil. Karena itu,sebagai anak bangsa yang terlahir dari hasil perjuangan dan pengorbanan para pejuang pendahulu. Maka ada kewajiban besar untuk mempertahankan kedaulatan dan kesatuan NKRI yang tercinta ini.

“Siapapun kita, dimanapun kita, dan apapun profesi kita maka menjaga dan mempertahankan kedaulatan NKRI dari ancaman bubar dan pecahnya NKRI adalah menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi bangsa Indonesia ini dari kehancurannya dan menjadikan bangsa ini kembali menjadi bangsa yang besar, kuat, berdaulat dan menjadi negri yang di rahmati,” pungkasnya. (CP-11)

Senin, 17 Oktober 2016

MENELADANI BUYA HAMKA

0 komentar


Buya Hamka, nama ini bukan hanya dikenal sebagai ulama besar Nusantara, melainkan juga sebagai sastrawan, budayawan, politisi, cendikiawan, dan tokoh masyarakat. Ketokohan serta keagungan karyanya membuat banyak orang tertarik untuk membaca dan meneladani kisah hidupnya yang penuh inspirasi.

Haji Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA) lahir di Desa Kampung Molek, Maninjau, Sumatera Barat, pada 17 Februari 1908 M /13 Muharram 1362 H.

Hamka juga biasa dipanggil Buya, yaitu panggilan orang Minangkabau yang berasal dari kata abi-abuya dalam bahasa Arab, yang berarti Ayahku, atau seseorang yang dihormati.

Ayahnya bernama Syaikh Abdul Karim bin Amrullah, yang di kenal sebagai Haji Rasul, yang merupakan pelopor gerakan Islam di Minangkabau, sekembalinya dari Makkah pada tahun 1906.

Sebagi seorang Ulama besar, Buya Hamka banyak mempelajari dan mendalami berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti filsafat, sastra, sejarah, sosiologi dan politik, baik ilmu tentang ke-Islaman maupun pemikiran Barat. Hamka  juga aktif dalam perpolitikan di Indonesia.

Masa Kecil

Abdul Malik adalah nama kecil dari Buya Hamka. Hamka adalah anak sulung dari empat bersaudara dalam keluarga Syaikh Abdul Karim Amrullah.

Masa kecil Hamka dipenuhi gejolak batin, karena saat itu terjadi pertentangan yang keras antara kaum adat dan kaum muda tentang pelaksanaan ajaran Islam. Banyak hal-hal yang tidak dibenarkan dalam Islam, tapi dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Hamka muda yang ketika itu berusia empat tahun bersama orangtuanya pindah ke Padang. Ia melewati masa kecil di rumah neneknya.

Bersama teman-teman sebaya, Hamka kecil menghabiskan waktu bermain di Danau Maninjau. Kebiasaan Hamka kecil adalah belajar mengaji di surau yang berada di sekitar tempat ia tinggal.

Dia  belajar mengaji pada ayahnya sendiri. Dia  sempat mendapatkan pengetahuan umum seperti berhitung dan membaca saat masuk ke Sekolah Desar pada tahun 1915.

Perjalanan Haji

Buya Hamka naik haji ke Makkah Al-Mu­karramah pada tahun 1927. Buya berjalan kaki dari Bayua Maninjau me­nuju Bukittinggi lewat Kelok 44.  Kemudian me­neruskan per­jalanan de­ngan kendaraan ke Pa­dang. Dari Teluk Bayur naik kapal ke Sibolga dan selanjutnya naik kendaraan pula menuju pelabuhan Belawan Medan lewat Pematang Siantar.

Di pelabuhan inilah Buya naik kapal Karimata milik Stoomavart Maatschappij Nedherland selama 16 hari perjalanan menuju Jeddah Saudi Arabia, dengan bekal uang 500 Gulden.

Demikian panjang dan beratnya perjalanan Buya Hamka untuk menunaikan ibadah haji pada awal-awal abad ke-20 ini.

Bila kita baca buku "Di Bawah Lindungan Ka’bah" karya Buya Hamka atau menonton filmnya, maka terlihat jelas bagaimana sulitnya dulu untuk mencapai Tanah Suci itu. Angkutan hanya dengan kapal yang memakan waktu sekitar tiga bulan.

Karena kapalnya belum secanggih sekarang maka banyak pula di antaranya yang rusak dan tenggelam dalam perjalanan. Banyak di antara mereka yang sakit di atas kapal atau sakit dan meninggal di Tanah Suci sehingga tidak bisa pulang lagi.

Begitu juga di zaman kolo­nialisme Belanda, di mana jamaah haji itu diawasi dengan sangat ketat. Konon mereka yang telah pulang dari haji akan diuji dulu oleh Belanda dan yang lulus akan diberi sertifikat. Barulah mereka berhak memakai atribut haji seperti sorban, songkok haji, kafieh dan memakai gelar H. alias Haji.

Hamka, selama di Mekkah, menjadi koresponden Harian Pelita Andalas sekaligus bekerja di sebuah perusahaan percetakan milik Tuan Hamid, putra Majid Kurdi, yang merupakan mertua dari Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Di tempat ia bekerja itu, ia dapat membaca kitab-kitab klasik, buku-buku, dan buletin Islam dalam bahasa Arab.

Perjuangan Buya

Pada Juli 1924, Hamka memulai perjalanannya ke Pulau Jawa. Ia mengungkapkan keinginannya dan meminta restu kepada ayahnya untuk merantau, berjanji akan belajar agama kepada Ahmad Rasyid Sutan Mansur.

Dalam perhentian pertama di Yogyakarta, Hamka bertemu dengan pamannya Jafar Amrullah. Ia pun diperkenalkan dengan Sarekat ISlam (SI) dan bergabung menjadi anggota. Ia mengambil waktu belajar kepada Bagoes Hadikoesoemo, HOS Tjokroaminoto, Fakhruddin dan Suryopranoto, serta melalui berbagai pergerakan umat Islam.

Sekembali dari tanah Jawa, Hamka aktif dalam kepengurusan Muhammadiyah cabang Minangkabau, yang cikal bakalnya bermula dari perkumpulan Sendi Aman yang didirikan oleh ayahnya pada tahun 1925 di Sungai Batang.

Selain itu, ia sempat menjadi pimpinan Tabligh School, sebuah sekolah agama yang didirikan Muhammadiyah pada 1 Januari 1930.

Sejak menghadiri Muktamar Muhammadiyah di Solo pada tahun 1928, Hamka tidak pernah absen menghadiri kongres-kongres Muhammadiyah berikutnya. Sekembalinya dari Solo, ia mulai memangku beberapa jabatan, sampai akhirnya ia diangkat sebagai Ketua Muhammadiyah cabang Padang Panjang.

Seusai Muktamar Muhammadiyah ke-19 di Bukittinggi pada tahun 1930, disusul dengan kongres berikutnya di Yogyakarta, ia memenuhi undangan untuk mendirikan cabang Muhammadiyah di Bengkalis.

Selanjutnya pada tahun 1932, ia diutus oleh Muhammadiyah ke Makassar dalam rangka mempersiapkan dan menggerakkan semangat rakyat untuk menyambut Muktamar Muhammadiyah ke-21 di Makassar.

Selama di Makassar, ia sempat menerbitkan Al-Mahdi, majalah pengetahuan Islam yang terbit sekali sebulan. Pada tahun 1934, setahun setelah menghadiri Kongres Muhammadiyah di Semarang, ia diangkat menjadi anggota tetap Majelis Konsul Muhammadiyah untuk wilayah Sumatera Tengah.

Kariernya di Muhammadiyah kian menanjak sewaktu ia pindah ke Medan. Pada tahun 1942, bersamaan dengan jatuhnya Hindia Belanda ke dalam tampuk kekuasaan penjajah Jepang, Hamka terpilih menjadi pimpinan Muhammadiyah untuk wilayah Sumatera Timur menggantikan H. Mohammad Said.

Selama di Medan, ia juga bekerja sebagai editor sekaligus menjadi Pemimpin Redaksi sebuah majalah pengetahuan Islam yang didirikannya bersama M.Yunan Nasution, yaitu Majalah Pedoman Masyarakat.

Namun pada Desember 1945, ia memutuskan kembali ke Minangkabau dan melepaskan jabatan tersebut. Pada tahun berikutnya, ia terpilih menjadi Ketua Majelis Pimpinan Muhammadiyah Sumatera Barat menggantikan S.Y. Sutan Mangkuto. Jabatan ini ia pegang hingga tahun 1949.

Pada tahun 1953, ia terpilih sebagai pimpinan pusat Muhammadyiah dalam Muktamar Muhammadiyah ke-32 di Purwokerto. Sejak saat itu, ia selalu terpilih dalam Muktamar Muhammadiyah selanjutnya, sampai pada tahun 1971 ia memohon agar tidak dipilih kembali karena merasa uzur. Akan tetapi, ia tetap diangkat sebagai penasihat pimpinan pusat Muhammadiyah sampai akhir hayatnya.

Selama revolusi fisik, Hamka bergerilya dalam Barisan Pengawal Nagari dan Kota (BPNK) menyusuri hutan pegunungan di Sumatera Barat untuk menggalang persatuan menentang kembalinya Belanda.

Pada 1950, Hamka membawa keluarga kecilnya ke Jakarta. Meski mendapat pekerjaan di Departemen Agama, Hamka mengundurkan diri karena terjun di jalur politik.

Dalam Pemilihan Umum 1955, Hamka dicalonkan Masyumi sebagai wakil Muhammadiyah dan terpilih duduk di Konstituante. Ia terlibat dalam perumusan kembali dasar negara. Sikap politik Masyumi menentang komunisme dan gagasan Demokrasi Terpimpin memengaruhi hubungannya dengan Soekarno.

Keteguhannya memegang prinsip yang diyakini membuat semua orang menyeganinya. Pada zaman pemerintah Soekarno, Buya Hamka berani mengeluarkan fatwa haram menikah lagi bagi Presiden Soekarno. Otomatis fatwa itu membuat sang Presiden berang ’kebakaran jenggot’. Tidak hanya berhenti di situ saja, Buya Hamka juga terus-terusan mengkritik kedekatan pemerintah dengan PKI waktu itu. Maka, wajar saja kalau akhirnya dia dijebloskan ke penjara oleh Soekarno. Bahkan majalah yang dibentuknya ”Panji Masyarat” pernah dibredel Soekarno karena menerbitkan tulisan Bung Hatta yang berjudul ”Demokrasi Kita” yang terkenal itu.

Seiring meluasnya pengaruh komunis, Hamka dan karya-karyanya diserang oleh organisasi kebudayaan Lekra. Tuduhan melakukan gerakan subversif membuat Hamka diciduk dari rumahnya ke tahanan Sukabumi. Dalam keadaan sakit sebagai tahanan, ia justru merampungkan karya buku monumentalnya, Tafsir Al-Azhar.

Seiring dengan peralihan kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto, Hamka dibebaskan pada Januari 1966. Ia pun mendapat ruang pemerintah, mengisi jadwal tetap ceramah di RRI dan TVRI. Ia mencurahkan waktunya membangun kegiatan dakwah di Masjid Al-Azhar Jakarta.

Ketika pemerintah menjajaki pembentukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 1975, peserta musyawarah memilih Buya Hamka sebagai Ketua Umum MUI. Namun, Hamka memilih meletakkan jabatannya pada 19 Mei 1981, menanggapi tekanan Menteri Agama untuk menarik fatwa haram MUI atas perayaan Natal bersama bagi umat Muslim.

Saat itu Hamka mengaku sangat gundah sejak peredaran fatwa dicabut. “Gemetar tangan saya waktu harus mencabutnya. Orang-orang tentu akan memandang saya ini syaithan. Para ulama di luar negeri tentu semua heran. Alangkah bobroknya saya ini, bukan?” kata Hamka.

Keteguhannya memegang prinsip, itulah yang diyakini membuat semua orang menyeganinya.

Karya Tulis     

Sepanjang hidupnya Buya Hamka tidak hentinya menulis dan berpidato, menghasilkan sekitar 100 buah buku, ratusan makalah, essay dan artikel yang tersebar dalam media massa seperti Pedoman Masyarakat, Aliran Islam, Suara Partai Masyumi, Hikmah, Mimbar Agama, Panji Masyarakat dan banyak lagi.

Seluruh ceramah, pidato, khotbah dan karya tulisnya dilandasi oleh substansi semangat ke-Islaman yang demikian prima.

Salah satu karya tulis terbesarnya adalah Kitab Tafsir Al-Azhar, Tafsir Al-Quran 30 juz itu salah satu dari 118 lebih karya yang dihasilkan Buya Hamka semasa hidupnya. Tafsir tersebut ditulisnya pada 1960.

Selain kitab tafsir, Hamka juga meninggalkan berbagai macam karya tulis, di antaranya tentang politik (Pidato Pembelaan Peristiwa Tiga Maret, Urat Tunggang Pancasila), sejarah (Sejarah Ummat Islam, Sejarah Islam di Sumatera), budaya (Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi), akhlak (Kesepaduan Iman & Amal Salih ), dan ilmu-ilmu ke-Islaman (Tashawwuf Modern).

Hamka juga banyak menghasilkan karya lain seperti novel dan cerpen. Pada tahun 1928, Hamka menulis buku romannya yang pertama dalam bahasa Minang dengan judul Si Sabariah, kemudian, ia juga menulis buku-buku lain, baik yang berbentuk Roman, Sejarah, Biografi dan Otobiografi, Sosial Kemasyarakatan, Pemikiran dan Pendidikan, Teologi, Tasawuf, Tafsir, dan Fiqih.

Di antara novel-novelnya yang terkenal hingga sekarang antara lain Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck, Di Bawah Lindungan Ka’bah. dan Merantau ke Deli  juga menjadi perhatian umum dan menjadi buku teks sastra di Malaysia dan Singapura. Beberapa penghargaan dan anugerah juga ia terima, baik tingkat nasional maupun internasional.

Mengenai kemampuan dan kedalaman ilmunya dalam agama Islam serta kehalusan bahasa sastranya, Buya Hamka dengan kemampuan bahasa Arab yang dipelajarinya, lebih banyak mempelajarinya secara otodidak, alias belajar sendiri.

Pada tahun 1959, Hamka mendapat anugerah gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, atas jasa-jasanya dalam penyiaran agama Islam dengan menggunakan baha Melayu.  Kemudian pada 6 Juni 1974, kembali ia memperoleh gelar kehormatan Doktor dari Universitas Nasional Malaysia pada bidang kesusasteraan, serta gelar guru besar Profesor dari Universitas Prof. Dr. Moestopo Jakarta.

Akhir Hayat

Setelah mengundurkan diri dari jabatan Ketua MUI pada 19 Mei 1981, kesehatannya menurun. Atas anjuran dokter Karnen Bratawijaya, dokter keluarga, ia diopname di Rumah Sakit Pertamina pada 18 Juli 1981, yang bertepatan dengan awal Ramadan.

Pada hari keenam dirawat, ia sempat menunaikan shalat Dhuha dengan bantuan puterinya, Azizah, untuk bertayammum. Siangnya, beberapa dokter datang memeriksa kondisinya, dan kemudian menyatakan bahwa ia berada dalam keadaan koma. Kondisi tersebut tetap berlangsung sampai malam harinya.

Tim dokter menyatakan bahwa ginjal, paru-paru dan saraf sentralnya sudah tidak berfungsi lagi, dan kondisinya hanya bisa dipertahankan dengan alat pacu jantung. Pada pukul 10 pagi keesokan harinya, anak-anaknya sepakat untuk mencabut alat pacu jantung, dan Hamka menghembuskan napas terakhirnya tidak lama setelah itu.

Pada hari mulia Jum’at, bulan mulia 21 Ramadhan, bertepatan dengan 24 Juli 1981 pukul 10 lewat 37 menit dalam usia 73 tahun, Bya Hamka wafat, dipanggil ke haribaan-Nya. Jenazahnya disemayamkan di rumahnya di Jalan Raden Fatah III Jakarta.

Pelayat yang hadir untuk memberi penghormatan terakhir dinantaranya Presiden Soeharto dan Wakil Presiden Adam Malik, Menteri Negara Lingkungan Hidup Emil Salim, serta Menteri Perhubungan Azwar Anas yang menjadi imam shalat jenazahnya.

Jenazahnya dibawa ke Masjid Agung Al-Azhar dan dishalatkan lagi, dan kemudian akhirnya dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan, dipimpin Menteri Agama Alamsjah Ratoe Perwiranegara.

“Kita kehilangan seorang ulama besar. Kita kehilangan seorang pemikir besar. Kita kehilangan seorang sastrawan besar, ” komentar Menteri Agama Alamsyah, ketika melepas jenazah almarhum di pekuburan.

Buya Hamka, walaupun jasadnya telah tiada, namun semangat juangnya, ceramah-ceramahnya yang menyentuh serta karya-karya bukunya yang menginspirasi, masih terasa hingga kini. Dari berbagai sumber. **

Kamis, 13 Oktober 2016

Ini Catatan PKS Soal Perppu Kebiri

0 komentar
JAKARTA -- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berharap agar Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak (Perppu Kebiri) memiliki muatan pasal yang lebih baik untuk disahkan menjadi undang-undang.
Demi menghadirkan muatan pasal yang lebih baik itu, walau awalnya sempat menolak, fraksi PKS DPR RI kini menerima pengesahan Perppu tersebut. Namun ada beberapa catatan kritis sebagai upaya untuk memperbaiki kekurangan yang ada dalam Perppu Kebiri tersebut.
"Kami menganggap perppu ini ibarat handphone dengan casingbagus, tapi isinya keropos. Karena masih ada beberapa kekurangan, walaupun secara wacana menginginkan pemberatan hukuman bagi pelaku," kata anggota Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Iskan Qolba Lubis di Jakarta, Kamis (13/10).
Beberapa catatan kritis Fraksi PKS tersebut adalah pertama, mengenai langkah alternatif pemerintah dalam menanggulangi kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak, dibandingkan mengeluarkan perppu, dengan mengacu pada persebaran data kekerasan seksual yang ada di Indonesia.
Menurut dia, kesan yang ada dari dikeluarkannya perppu ini adalah pemerintah terburu-buru karena desakan opini publik. "Padahal penyebab orang melakukan kejahatan seksual bukan semata karena hasrat libido yang tinggi, tapi juga menyangkut mental orang tersebut," ujar legislator PKS dari daerah pemilihan Sumatera Utara II ini.
Kedua, dengan adanya perppu ini, harus menjadi jalan untuk merevisi UU Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 menjadi komprehensif agar dalam rangka perlindungan anak, tidak sekadar memberikan pemberatan hukuman kepada pelaku kekerasan di bawah umur.
Pada prinsipnya, kata dia, PKS sangat konsen melindungi perempuan dan anak, namun harus diatur dengan regulasi yang komprehensif. Ketiga, dengan adanya penyusunan UU Perlindungan Anak yang lebih komprehensif tersebut, maka pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak juga harus memerhatikan masa depan anak, bukan dengan semata-mata menaikkan ancaman pidana.
Begitu pun bagi korban, bagaimana merehabilitasi anak akibat trauma, bagaimana peran pemerintah daerah untuk lebih ditingkatkan melindungi anak dan perempuan, meningkatkan sensitivitas penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual, dan yang terpenting faktor pemicu minuman beralkohol dan pornografi, harus dihapuskan.(REPUBLIKA.CO.ID‎)

Senin, 10 Oktober 2016

Kembali, 2 WNA Tiongkok Diamankan Kantor Imigrasi Cirebon

0 komentar
CIREBON – Dua Warga Negara Asing (WNA) asal Tiongkok bakal dideportasi. Kedua WNA yang berpotensi dideportasi itu yakni Zheng Haohui 25, dan Zheng Weishu, 57, yang ditangkap petugas Imigrasi Cirebon di Desa Panjalin, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka pada Minggu (2/10) lalu. Diduga kedua WNA asal Tiongkok tersebut melakukan praktik jual-beli rambut bekas. Keduanya sempat mencoba melarikan diri saat ditangkap dan mencoba melawan ketika dikarantina di Kantor Imigrasi Cirebon. Sejak awal 2016 hingga Oktober ini, setidaknya ada 14 WNA dideportasi oleh Kantor Imigrasi Klas II Cirebon karena melanggar penyalahgunaan keimigrasian.

Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Klas II Cirebon, Raja Ulul Azmi Syahwali kepada Cirebonpos, Jum’at (7/10) mengungkapkan, penangkapan kedua WNA itu didasarkan atas laporanmasyarakat. Sebelum ditangkap, mereka ditemukan tengah membeli rambut untuk pembuatan wig (rambutpalsu) di rumah warga di Desa Panjalin. Mereka ke Indonesia menggunakan Bebas Visa Kunjungan Wisata(BVKW). Namun, ketika pihaknya menanyakan dokumen terkait izin tinggal, mereka menolak menunjukkan identitas diri dan paspor. Mereka bahkan mencoba untuk melarikan diri ketika hendak pihaknya periksa. Pihaknya pun sempat mengejar Weishu dan Haohui dengan hubungan mereka sebagai paman dan keponakan. Dan pada akhirnya mereka berhasil diamankan. Perlawanan dan upaya melarikan diri masih dilakukan kedua WNA itu saat dibawa ke kantor imigrasi, bahkan saat dikarantina.

“Mereka telah melakukan penyalahgunaan izin tinggal, termasuk Haohui yang telah menyuruh sang paman, Weishu, melanggar izin tinggal. Atas pelanggaran itu, keduanya terancam dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp500 juta. Dan kemungkinan mereka dideportasi, tergantung keputusan kepala kantor imigrasi,” paparnya.

Masih kata dia, diduga mereka mempunyai misi tertentu yakni praktik jual-beli rambut bekas ke Tiongkok. Namun, pihaknya akan mendalami kemungkinan tersebut melalui petunjuk-petunjuk yang ada.

Kepala Sub Seksi Pengawasan Kantor Imigrasi Klas II Cirebon, Teuku Adelian Muda juga menambahkan, Haohui telah masuk Cirebon sejak 8 September 2016 dan Weishu masuk sejak 21 September 2016. Mereka ke Indonesia melalui jalur udara dan selama itu tinggal di sebuah hotel di kawasan Tuparev, Kabupaten Cirebon. Haohui sudah pernah datang ke Indonesia pada tahun 2015, tapi tidak tahu tujuannya kemana. Dari tangan mereka, petugas imigrasi mengamankan sekitar 70 kilogram rambut bekas yang akan dijual ke Tiongkok, selain paspor, sebagai barang bukti. Rambut palsu itu sendiri dibeli Weishu dan Haohui Rp700 ribu setiap kilogramnya dari warga sekitar. Pihaknya telah mendata sejak awal 2016 hingga Oktober ini sudah 14 WNA yang dideportasi. Mereka rata-rata berasal dari Malaysia dan Tiongkok, dengan pelanggaran penyalahgunaan keimigrasian.

“Sedikitnya sudah 14 orang yang dideportasi atas penyalahgunaan keimigrasian hingga Oktober ini,” ungkapnya. (CP-06)

Momentum HUT Indramayu, Mahfudz Sidik Serahkan Hand Traktor Pada Kelompok Tani

0 komentar
INDRAMAYU – Hari Jumat memang hari yang istimewa, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Indramayu. Karena Jumat, (7/10) bertepatan dirayakannya HUT Kabupaten Indramayu ke-489. Perayaan HUT Kabupaten Indramayu sendiri dirayakan dengan meriah, bahkan di hadiri pula oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan dan Dedi Mizwar di Pendopo Bupati Indramayu.

Sementara itu, di tempat terpisah, Mahfudz Sidik, Anggota Legislatif DPR RI dari daerah pemilihan Indramayu-Cirebon merayakan HUT Indramayu bersama tim dan para kelompok tani binaan di daerah Cikedung. Pada perayaan HUT tersebut, Mahfudz Sidik membagikan bantuan alsintan berupa Hand Traktor kepada para kelompok tani binaan. Hadir pula pada acara tersebut, Kadistan Indramayu yang di wakili oleh Betty dan staffnya serta Ketua DPD PKS Indramayu, Tauhid beserta pengurusnya juga. Dalam kesempatan penyerahan Hand Traktor tersebut, Kang Mahfudz sapaan akrab Mahfudz Sidik menyampaikan pesannya melalui staff beliau, diharapkan dengan adanya bantuan hand traktor ini dapat memberikan manfaat besar bagi para petani. Dan dapat meningkatkan produktifitas pertaniannya menjadi lebih baik lagi. Terlebih, kata dia, tahun 2016 ini Indramayu mempunyai target produksi padi sebesar 1,6 juta ton dalam rangka memenuhi ketahanan pangan nasional. Sedangkan kebutuhan padi untuk Indramayu sendiri sekitar 200.000 ton per tahunnya. Jika target 1,6 juta ton ini dapat terpenuhi, kata dia, artinya Indramayu akan menjadi daerah surplus beras dan menjadi salah satu daerah lumbung padi nasional.

“Semoga keberadaan bantuan alsintan hand traktor ini dapat memberikan manfaat besar dalam membantu mewujudkan program pemerintah baik pusat maupun daerah untuk ketahanan pangan nasional,” paparnya.

Dalam pesannya, Kang Mahfudz juga menyampaikan permohonan maafnya karena beliau belum lama ditugaskan di komisi IV yang membidangi pertanian dan kelautan sehingga masih belum dapat maksimal dalam membantu dan mengawal program-program aspirasi dari konstituen dan masyarakat baik di Indramayu mapun di Cirebon. Dalam kesempatan tersebut, tampak sekali keceriaan dan kegembiraan di wajah para kelompok tani. Pasalnya, mereka sudah sangat lama mengharapkan adanya bantuan hand traktor ini. Dan hari ini, bersamaan dengan hari ulang tahun Indramayu para kelompok tani binaan mendapatkan bantuan hand traktor melalui Mahfudz Sidik.

“Ucapan terima kasih yang tulus dari kami kepada Pak Mahfudz Sidik dan doa kami semoga bapak selalu dalam keadaan sehat wal afiat, dan terus dapat membantu masyarakat, petani kecil di Indramayu ini,” Toat dan Suwanto mewakili para petani. (CP-10)

Senin, 26 September 2016

Anies Baswedan Bukan Kader Gerindra dan PKS, Ini Kata Prabowo

0 komentar
JAKARTA, — Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan dipilih sebagai calon gubernur DKI Jakarta disandingkan dengan Sandiaga Uno sebagai calon wakil gubernur.

Keduanya diusung oleh Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan, meski bukan kader Gerindra dan PKS, Anies dipandang sebagai yang terbaik untuk rakyat Jakarta.
"Beliau bukan kader Partai Gerinda, bukan pula kader PKS. Tapi Gerindra dan PKS memandang tak harus dari partai," kata Prabowo, di rumahnya, di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (23/9/2016).
"Kami cari yang kami pandang terbaik yang bisa kami persembahkan ke rakyat Ibu Kota," ucapnya.
Prabowo mengatakan, kedua partai menangkap bahwa ada keinginan dari warga, khususnya di Jakarta, untuk pergantian kepemimpinan.
Kedua partai sepakat mengusung Anies-Sandiaga untuk maju pada Pilkada DKI 2017.
"Karena itulah Gerindra dan PKS berusaha mencari pribadi-pribadi yang terbaik yang bersedia berbakti," ujar Prabowo.
Hadir dalam pengumuman ini, Presiden PKS Sohibul Iman, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri, Ketua DPD DKI PartaiGerindra M Taufik, Ketua DPP PKS Al Muzzammil Yusuf, dan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera.

Gerindra-PKS Resmi Usung Anies-Sandi di Pilgub DKI

0 komentar
JAKARTA – Jakarta. Setelah melakukan pembahasan yang cukup panjang antara PKS dengan Gerindra, yang digelar di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, sejak Kamis-Jumat (22-23/9/2016) dini hari, akhirnya kedua partai tersebut menemukan kesepakatan. PKS dan Gerindra sepakat usung Anies Baswedan-Sandiaga Shalahuddin Uno pada Pilkada DKI Jakarta 2017 mendatang.

Seperti yang dilansir dari tajuk.co, Jumat (23/9/2016), kesepakatan ini dicapai setelah upaya menyatukan calon antara koalisi Kertanegara dan Koalisi Cikeas menemukan kegagalan. Koalisi Cikeas tetap bersikukuh meminta Agus Yudhoyono berada di nomor satu.

Menurut sumber dakwatuna.com, pasangan Anies-Sandi direncanakan akan diumumkan langsung oleh Ketua Tim Pemenangan Mardani Ali Sera, di kediaman Prabowo Subianto, Jumat siang ini.

Usai pengumuman, Anies-Sandi akan menuju KPUD untuk melakukan pendaftaran sebagai cagub dan cawagub.“Iya, Mardani sebagai Ketua Tim Pemenangan yang akan mengumumkan,” kata sumber tersebut.

Sebelumnya, koalisi Cikeas telah mengumumkan pasangan yang diusung oleh Demokrat, PAN, PPP dan PKB, yaitu Agus Yudhoyono-Sylviana Murni. Selain itu, PDIP bersama Golkar, Nasdem dan Hanura juga telah melakukan pendaftaran cagub-cawagub Ahok-Djarot pada Kamis (22/9/2016). 

dakwatuna.com

Luhut Harus Hormati Hukum

0 komentar
Jakarta (20/9) – Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto menilai dampak dari adanya megaproyek reklamasi adalah negara akan terbebani untuk mengeluarkan anggaran secara periodik agar dapat membiayai dampak yang timbul berupa bencana lingkungan, khususnya di Pulau G.

Hal ini, tambah Hermanto, tak ayal akan menjadi beban pemerintah mendatang.

"Anggaran itu setidaknya dikeluarkan untuk banjir yang lebih besar di Jakarta, merestorasi ekosistem laut yang rusak, dan memfasilitasi nelayan yang dirugikan karena berkurangnya akses dan lahan tangkap,” papar Hermanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/9).

Kalau negara mengeluarkan anggaran, lanjut Hermanto, itu berarti yang dipakai uang rakyat.

"Jika rakyat tidak rela uangnya dipakai untuk membiayai bencana akibat ulah korporat maka rakyat harus
menentang kebijakan reklamasi,” tegas Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat I ini.

Hermanto menambahkan kerusakan lingkungan dan bencana banjir yang lebih besar akan menyengsarakan warga Jakarta dalam jangka panjang.  Selain itu, negara akan terus mengeluarkan anggaran untuk menanggulangi dampak dari kerusakan lingkungan dan bencana banjir tersebut.

"Rakyat dan negara rugi sementara korporat untung. Nilai propertinya di pulau reklamasi semakin lama semakin meningkat,” paparnya.

Diketahui, pada 9 September 2016 silam, Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan telah resmi melanjutkan proyek reklamasi yang pernah dimoratorium atas kesepakatan dari mantan Menko Maritim Rizal Ramli bersama DPR.

Lebih lanjut, Hermanto meminta Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan agar menghormati lembaga yudikatif.  Majelis Hakim PTUN 31 Mei 2016 lalu mengabulkan gugatan nelayan dan mencabut keputusan Gubernur Daerah Provinsi Ibu kota DKI Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 tentang pemberian izin pelaksanaan reklamasi Pulau G. 

"Kalau ijin pelaksanaan reklamasi sudah dicabut, namun jalan terus, maka reklamasi itu ilegal,” tegas Hermanto.

Keputusan Menko Maritim Lanjutkan Reklamasi Tanpa Kajian Ilmiah dan Uji Publik

0 komentar
Jakarta – Anggota Komisi Lingkungan DPR RI, Rofi Munawar menilai keputusan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan untuk meneruskan Reklamasi Teluk Jakarta, merupakan langkah yang dilakukan tanpa didasari kajian ilmiah dan uji publik yang memadai.
"Keputusan Menko Maritim untuk melanjutkan reklamasi pantai utara terlampau tergesa-gesa, mengingat belum ada perubahan status hukum dan kajian ilmiah yang komprehensif atas proyek tersebut," ucap Rofi Munawar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/9).
Legislator PKS asal Jawa Timur ini juga menjelaskan, reklamasi teluk jakarta secara faktual mengancam lingkungan hidup, obyek vital strategis, pelabuhan, dan lalu lintas laut. 
Sehingga, hal tersebut, menjadi hal yang aneh jika Menko Maritim bersikeras melanjutkan proyek tersebut tanpa ada uji publik dan kajian yang memadai.
"Sebaiknya kajian terkait Reklamasi ini diserahkan kepada lembaga independen  dan institusi akademik untuk menilai secara utuh kelayakan proyek ini. Diharapkan dari itu ada solusi yang lebih komprehensif dan kebijakan yang lebih berpihak kepada pelestarian lingkungan hidup dan kepentingan masyarakat," tegas Rofi.
Rofi memandang kebijakan Pemerintah terkait Reklamasi dapat disebut dengan infrastructure minded, yaitu kebijakan yang berparadigma semua persoalan dapat diselesaikan dengan pembangunan yang bersifat megaproyek.
Seharusnya pendekatan pembangunan pesisir pantai utara Jakarta, Banten, dan Jawa Barat juga dilihat dari sisi ekologis maupun sosiologis.
"Keputusan melanjutkan reklamasi selalu dikompensasi dengan alasan dana besar yang akan didapat dan mega proyek, padahal disisi lain telah menyebabkan kerusakan yang lebih besar," pungkas Rofi.
Sebagai informasi, Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan (KLHK) pada  medio April 2016 kemarin telah mengeluarkan surat keputusan terkait pemberian sanksi administrasi berupa penghentian sementara seluruh kegiatan pembangunan Pulau C dan D serta G karena dinilai telah melanggar aturan. 
Ironisnya, seluruh rekomendasi tersebut tidak menjadi dasar dalam kelanjutan dalam megaproyek reklamasi ini.

Rabu, 21 September 2016

Reklamasi Dilanjutkan, Kerusakan Lingkungan Teluk Jakarta Akan Makin Parah

0 komentar
Jakarta (17/9) – Anggota Komisi IV DPR RI Akmal Pasluddin menilai kebijakan pemerintah, khususnya Menko Maritim dan Gubernur DKI, untuk melanjutkan kembali megaproyek reklamasi Teluk Jakarta dapat berakibat pada kerusakan lingkungan yang semakin parah.
Hal ini semakin diperkuat dengan minimnya transparansi dari pemerintah untuk membuka dokumen hasil kajian sebagai basis akademik agar masyarakat dapat menilai layak atau tidaknya kebijakan yang pernah dibatalkan oleh Mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli tersebut.
“Kami meminta kepada pemerintah, khususnya Menko Kemaritiman dan Gubernur DKI, coba umumkan semua hasil kajian dari berbagai lembaga terkait kelayakan pelaksanaan reklamasi Teluk Jakarta. Pemerintah jangan konsumsi sendiri hasil kajian itu sehingga masyarakat dapat menilai kelayakan kajian reklamasi itu,” tegas Akmal di Jakarta, Sabtu (17/9).
Akmal menambahkan moratorium reklamasi Teluk Jakarta yang telah diputuskan oleh DPR dan pemerintah, saat ini statusnya belum dicabut. Selain itu, hasil banding atas Putusan PTUN yang mengabulkan gugatan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) atas Pergub Tahun 2004 tentang izin pelaksanaan reklamasi di Pulau G, hingga kini masih proses hukumnya masih belum selesai.
“Itu semuanya dilabrak dan menunjukan arogansi kekuasaan yang melecehkan hukum dan aturan kenegaraan,” jelas Alumnus Institut Pertanian Bogor (IPB) ini.
Akmal menambahkan, dengan adanya dua ketentuan hukum di atas mengakibatkan segala aturan mengenai reklamasi menjadi tidak dapat dijadikan dasar bagi Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama “Ahok” untuk melanjutkan reklamasi. Menko Maritim juga jangan terlalu tergesa-gesa memberikan jaminan proyek reklamasi ini tetap dilanjutkan.
Aturan-aturan tersebut adalah Undang-Undang No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan, PP No. 78 tahun 2010 tentang Reklamasi Pasca Tambang, Permen-KP No. 17 tahun 2003 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, bahkan keppres No. 52 tahun 1995 tentang Pantura Jakarta.
Oleh karena itu, Akmal menilai publik harus mencurigai adanya upaya untuk menutup hasil kajian yang menjadi dasar bagi tetap berjalannya reklamasi, yang diduga ada kepentingan pengusaha besar di negara ini.
“Pada senin, 18 April lalu, saya sebagai Anggota Komisi IV sudah menyampaikan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan ketika Menko Maritim pada saat itu Rizal Ramli untuk mengumumkan penghentian sementara reklamasi. Saya meminta  itu harus terarah pada moratorium permanen. Karena ke depannya akan ada upaya untuk melanjutkan reklamasi ini dengan berbagai upaya baik tekanan politik maupun tekanan ekonomi,” jelas Ketua Kelompok Komisi IV (Kapoksi IV) Fraksi PKS ini.
Akmal menegaskan, pada dasarnya setiap undang-undang yang mengatur persoalan reklamasi di Indonesia selalu bertujuan untuk mempertahankan keseimbangan lingkungan, yakni mengendalikan arus air laut yang mengakibatkan abrasi atau erosi pantai atau pembentukan pulau untuk konservasi perlindungan satwa dan tanaman.
“Ini menunjukkan bahwa reklamasi dapat dilakukan apabila dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase,” jelas Akmal.
Namun, kata Akmal, yang direncanakan Gubernur Jakarta Ahok berserta kelompok pengusaha besarnya yang didukung menko Maritim, telah memperlihatkan bahwa tujuan reklamasi ini untuk tujuan properti yang telah dipasarkan hingga ke negeri Tiongkok.
“Sudah hentikan saja reklamasi ini. Menko Maritim dan Gubernur DKI jangan membuka diri untuk mendatangkan bencana besar di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Alam tidak akan tinggal diam jika pemimpin dan masyarakat di negeri ini terus melawan hukum dan semena-mena menyengsarakan rakyatnya”, pungkas Andi Akmal Pasluddin.

Entri Populer

narrowsidebarads

Blog Archive