Berita

Opini

Postingan Terbaru [ BERKHITMAT UNTUK RAKYAT ]

Komisi IV

Berita PKS

Selasa, 03 Oktober 2017

Fraksi PKS adakan Donor Darah

0 komentar

Selasa, 12 September 2017

Ternyata Ini Sebab Suu Kyi Cuma Bisa Diam Soal Rohingya

0 komentar
JAKARTA — Banyak kalangan di Tanah Air yang mempertanyakan sikap diam pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi, dalam mengatasi krisis Rohingya.
Saking kesalnya atas sikapnya tersebut muncul desakan agar Nobel Perdamaian yang diberikan ke Suu Kyi dicabut.
Mantan Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq, menguak penyebab sikap diam Aung San Suu Kyi. Menurut dia, meski Suu Kyi menang mutlak di Myanmar, tapi di Rakhine State partainya keok.
“Di wilayah itu partai De Arakan National Party menang. De Arakan National Party ini adalah partai yang beraliran etnosentris yang mengedepankan betul supremasi Burnis asli. Dan original of burnist menurut ideologi De Arakan National Party adalah yang pertama, orang yang lahir dari orang tua Burma. Yang kedua beragama Buddhist,” kata Mahfudz Siddiq Dalam diskusi bertema “Rohingya Update”Kaukus HAM DPR, di Media Center DPR, Senin (11/9/2017).
Pembicara lainnya adalah anggota Komisi XI Fraksi PDIP yang juga anggota ASEAN Parliamentarians for Human Right (APHR), Eva Sundari dan Henky Kurniadi juga Fraksi PDIP serta Ketua Tim Pencari Fakta (TPF) PBB untuk menangani kasus Rohingya.
Namun Marzuki hadir hanya sebentar saja dia buru-buru berangkat ke Rohingya. Politisi PKS itu melanjutkan, kalau partai tersebut berkolaborasi sangat intens dengan militer dan berkolaborasi intens dengan sejumlah kelompok pendeta Buddhist yang radikal.
“Di Rakhine State, paham etnosentrisnya sangat kuat, dan tidak ingin adanya penyelesaian tuntas terkait krisis Rohingya, termasuk tidak setuju kalau etnis Rohingya, diakui sebagai nasional etnik grupnya danmendapatkan kewaranegaraan.”
“Kalau kita lihat pada skala domestik politiknya di Rakhine State atau pemerintah pusatnya termasuk Suu Kyi sendiri dia tidak memiliki kontrol penuh terhadap wilayah ini,” sambungnya.
Menurut Mahfudz, secara politik muncul pertanyaan seberapa besar posisi politik Suu Kyi untuk mengimplementasikan rekomendasi dari adversory komisinya yang dipimpin Kofi Anan.
Dengan terjadinya kasus yang kemarin dan berlarut sampai hari ini, maka itu menunjukan satu fakta tambahan bahwa Suu Kyi tidak mampu mengontrol kekuatan militer dan politik domestik di Arakan State. Dia juga mulai terbawa dengan permainan politik dari kekuatan militer dan kekuatan politik lokal.
“Saya pikir dalam konteks ini kita punya konsen yang sama, bagaimana semua pihak termasuk berbagai negara dan lembaga multiteral sekarang ini harus bekerja bahu membahu mendorong dan support Suu Kyi untuk mengimplementasikannya,” jelas Mahfudz.
Terlepas dari kritik dan kelemahan Suu Kyi, tambah dia, Indonesia punya obligasi membantu dan mendorong Suu Kyi untuk bisa menjalankan transisi dan juga menjalankan rekomendasi tersebut.(sam/rmol/fajar)

Suu Kyi Dinilai Terbawa Permainan Politik Lokal

0 komentar
JAKARTA -- Anggota Komisi IV DPR RI, Mahfudz Siddiq mengatakan krisis kemanusiaan yang berlarut-larut di Rohingya sampai hari ini menunjukkan bahwa Aung San Suu Kyimulai terbawa dengan permainan politik dari kekuatan militer dan kekuatan politik lokal. Suu Kyi tidak mampu mengontrol kekuatan militer dan politik domestik di Arakan State.

Meski Suu Kyi menang mutlak di Myanmar, Mahfudz menjelaskan, di Rakhine State partai mayoritasnya bukan partai Suu Kyi. Pemegang suara mayoritas di Arakan adalah De Arakan National Party.
"De Arakan National Party ini adalah partai yang beraliran etnosentris yang mengedepankan betul supermasi Burnis asli, the original of burnist," kata Mahfudz dalam diskusi 'Rohingya Update' Kaukus HAM Asean di Gedung DPR RI, Senin (11/9).
Mantan Ketua Komisi I DPR RI ini menjelaskan, Burnis asli menurut ideologi De Arakan National Party mengharuskan dua syarat. Yang pertama, orang yang lahir dari orang tua Burma. Yang kedua, beragama Buddha. Partai ini adalah partai mayoritas di Arakan State.
Menurut Mahfudz, partai ini lah yang berkolaborasi sangat intens dengan militer dan sejumlah kelompok pendeta Buddha yang radikal. Partai ini mempunyai paham etnosentris sangat kuat, dan tidak ingin adanya penyelesaian tuntas dengan isu Rohingya. Mereka juga tidak setuju etnis Rohingya diakui sebagai nasional etnik dan mendapatkan kewarganegaraan.
Mahfudz lantas mempertanyakan posisi politik Suu Kyi untuk mengimplementasikan rekomendasi dari komisi penasehat yang dipimpin Kofi Annan. "Kalau kita lihat pada skala domestik politiknya di Rakhine State ternyata union statenya, atau pemerintah pusatnya termasuk Suu Kyi sendiri dia tidak memiliki kontrol penuh terhadap wilayah ini," kata politkus PKS ini.
Terlepas dari kritik kepada Suu Kyi, Mahfudz menilai semua pihak harus punya konsen yang sama, termasuk berbagai negara dan lembaga multilateral, untuk mendorong Suu Kyi mengimplementasikan rekomendasi dari Advisory Commission on Rakhine State.
"Transisi yang macet ini kuncinya ada di Suu Kyi. Jadi terlepas dari berbagai kelemahan dan kekurangannya kita punya obligasi membantu dan mendorong Suu Kyi bagaimana bisa menjalankan transisi dan juga menjalankan rekomendasi itu," kata dia.

sumber :REPUBLIKA.CO.ID, 

Selasa, 11 Juli 2017

Petani Tebu Kena PPN 10%, PKS: Mimpi Swasembada Gula 2019 Makin Jauh dari Kenyataan

0 komentar
Jakarta,– Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan wacana pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen bagi petani tebu dinilai semakin membebani kalangan petani dan dicemaskan dapat menghambat swasembada gula.
“Mimpi swasembada gula 2019 akan semakin jauh karena petani semakin enggan menanam tebu karena terus merugi, apalagi dikenakan pajak 10 persen,” kata Wakil Ketua Bidang Pekerja, Petani dan Nelayan DPP PKS Riyono, Senin (10/7).
Menurut dia, pada saat ini keadaan industri gula nasional semakin berat antara lain karena dituntut harus memenuhi kebutuhan nasional hingga sebesar tiga juta ton per tahun dengan impor 50 persen.
Ia mengingatkan bahwa permasalahan pertebuan nasional pada saat ini sudah parah seperti stagnannya kinerja pusat pembibitan tebu nasional hingga sudah tidak kompetitifnya sejumlah pabrik gula.
“Belum selesai pemerintah melakukan revitalisasi pabrik gula dan pembenahan sisi on farm sampai off farm tiba – tiba dikenai beban pajak bagi petani, ini justru menghambat produksi gula nasional,” papar Riyono.
Dia mengingatkan bahwa rata-rata pendapatan petani tebu dengan luasan 900 meter persegi dalam satu kali panen hanya mendapatkan hasil kotor sekitar Rp2 juta.
Bila kebijakan terkait PPN itu tidak dibatalkan, lanjutnya, maka dicemaskan produksi gula akan anjlok karena petani enggan menanam tebu dan impor akan semakin menggila.
Sebelumnya, petani tebu di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menolak wacana diberlakukannya kebijakan pengenaan PPN sebesar 10 persen untuk gula tebu karena dinilai merugikan petani.
“Soal pupuk bersubsidi saja, yang diterima petani tebu belum ideal karena aturannya cukup ketat,” kata Ketua Koperasi Petani Tebu Rakyat (KPTR) Saribuana Sadjam Budi Santoso ketika dimintai tanggapannya soal PPN 10 untuk gula tani di Kudus, Sabtu (8/7).
Menurut dia, batasan penerima pupuk bersubsidi hanya 2 hektare perlu ditinjau kembali, karena untuk ukuran kesejahteraan petani masih kurang.
Idealnya, kata dia, lahan yang bakal mendapatkan pupuk bersubsidi antara 10-12 hektare, mengingat petani tebu hanya sekali panen dalam setahun.
Sedangkan Ketua Umum Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Arum Sabil mengatakan PPN yang dipungut dari gula tebu petani dapat mengancam terwujudnya swasembada gula di Indonesia.
“Kalau gula petani dikenai PPN 10 persen, maka banyak petani yang akan merugi dan hal itu akan berdampak pada produktivitas gula secara nasional yang dapat mengancam swasembada gula,” katanya di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Jumat (7/7).
Saat ini, lanjut dia, petani tebu sedang jatuh bangun berjuang untuk bisa meningkatkan produktivitas tanaman tebu dengan keterbatasan modal kerja dan sarana produksi pertanian, sedangkan di sisi lain pemerintah menuntut tercapainya swasembada gula.
(Arbie Marwan/ Aktual.com )

Petani Tebu Tolak Pengenaan PPN 10 Persen

0 komentar
KUDUS -- Petani tebu di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menolak wacana kebijakan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10 persen untuk gula tebu karena dinilai merugikan petani. "Soal pupuk bersubsidi saja, yang diterima petani tebu belum ideal karena aturannya cukup ketat," kata Ketua Koperasi Petani Tebu Rakyat (KPTR) Saribuana Sadjam Budi Santoso ketika dimintai tanggapannya soal PPN 10 untuk gula tani di Kudus, Sabtu (8/7). 

Menurut dia, batasan penerima pupuk bersubsidi hanya 2 hektare perlu ditinjau kembali, karena untuk ukuran kesejahteraan petani masih kurang. Idealnya, kata dia, lahan yang bakal mendapatkan pupuk bersubsidi antara 10-12 hektare, mengingat petani tebu hanya sekali panen dalam setahun.

"Tentunya berbeda dengan petani yang menanam komoditas lainnya, karena bisa panen antara dua hingga dua kali musim panen," ujarnya.

Karena ada aturan ketat soal pupuk bersubsidi, lanjut dia, petani terpaksa membeli pupuk nonsubsidi, namun tidak dipenuhi sesuai kebutuhan pupuk ideal untuk tanaman tebunya. Dampaknya, lanjut Sadjam, pada pertumbuhan tanaman tebunya, sehingga berdampak pada tingkat rendemennya.

Permasalahan lainnya, kata dia, soal tingkat efisiensi pabrik gula dalam berproduksi, karena ada yang bisa mencapai tingkat rendemen tinggi, namun ada pula yang masih rendah sehingga merugikan petani.

"Sebaiknya, aturan soal PPN tersebut ditinjau kembali karena masih banyak yang harus ditata, baik di tingkat usaha budi daya maupun pabriknya," ujarnya.

Ia tidak menghendaki kebijakan tersebut justru membuat petani tebu tidak lagi tertarik menanam tanaman tebu, karena rendemen yang rendah telah membuat sejumlah petani beralih ke komoditas lain.

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Andalan Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) M. Nur Khabsyin menegaskan, bahwa petani menolak kebijakan tersebut karena memberatkan dan akan menambah beban kerugian petani. Apalagi, lanjut dia, saat ini petani mengalami kerugian akibat rendemen rendah, kenaikan biaya produksi, dan turunnya produksi tebu di kebun. 

"Tingkat rendemen saat ini rata-rata 6,5 persen dan produksi tebu di kebun turun 30 persen dari tahun lalu, sedangkan biaya produksi justru naik 15 persen," ujarnya.

Ia menganggap komoditas gula termasuk barang strategis dan bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat, sehingga tidak tepat jika dikenakan PPN, mengingat beras, jagung, dan kedelai tidak dikenakan PPN. Jika kebijakan tersebut diberlakukan, dia memastikan, para pedagang akan ketakutan membeli gula petani karena harus menanggung PPN, sehingga gula petani banyak yang tidak diminati.

REPUBLIKA.CO.ID, 

Petani Tebu Kena PPN 10 %, Dirjen Pajak Saran Urus Restitusi

0 komentar
Penetapan PPN 10 persen atas gula tebu berlatar belakang gugatan Kadin ke Mahkamah Agung atas Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 2007 tentang pembebasan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Kelompok petani tebu meminta pemerintah mencabut keputusan PPN 10 persen. Petani tebu berasal dari Pabrik Gula Kebon Agung, Malang, mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Mereka meminta pemerintah mencabut pajak penambahan nilai (PPN) sebesar 10 persen terhadap komoditas gula. Sebab, pajak tersebut dibebankan kepada petani, bukan kepada para pedagang gula.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, penerapan PPN 10 persen atas gula tebu berlatar belakang gugatan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) ke Mahkamah Agung (MA) atas Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 2007 tentang impor dan atau penyerahan barang kena pajak yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Atas gugatan Kadin itu, pada 25 Februari 2014 MA menerbitkan putusan Nomor 70P/HUM/2013 yang memerintahkan pemerintah merevisi PP No. 31 tahun 2007 dengan memperluas barang kena pajak untuk produk pertanian termasuk perkebunan tebu.  (Baca: Kemendag: Bea Masuk Impor Bahan Pangan untuk Lindungi Produk Lokal)

 Sehingga, kata Darmin, berlandaskan keputusan MA tersebut, pemerintah menetapkan PPN 10 persen untuk gula tebu. 

"Tadinya pemerintah tidak ambil inisiatif apa-apa, tapi ada yang maju ke MA. Lalu ditetapkan oleh MA ini sehingga (tebu) kena," kata Darmin.

Sementara itu, menurut Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo, mengacu pada Undang-Undang PPN, gula adalah Barang Kena Pajak sejak 1 Juli 1984. Pajak akan dipungut bila omzetnya mencapai Rp 4,8 miliar dan masuk kategori Pengusaha Kena Pajak (PKP).

"Meski yang menyerahkan Pabrik Gula atau PT, sepanjang omzetnya tidak melebihi Rp 4,8 miliar setahun dan belum PKP,  tak perlu pungut PPN," kata dia.

Minggu, 18 Juni 2017

Mahfuz Cek Bantuan Langsung ke Petani

0 komentar
Dalam kunjungan kerjanya yang dilakukan dibulan Ramadhan ini. 18/6/17. Mahfuz Sidik meyempatkan diri mengecek kondisi alat-alat bantuan pertanian dari kementam yang diadvokasi langsung oleh mahfuz dan akan diserah terimakan ke petani penerima dari Kab
 Cirebon
a

Rabu, 24 Mei 2017

Mahfuz: Panglima TNI definisikan Secara Tepat Ancaman NKRI Lewat Puisi

0 komentar
JAKARTA --  Anggota DPR RI, Mahfuz Sidik mengapresiasi penjelasan Panglima TNI terkait ancaman bangsa Indonesia dan NKRI saat Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar, Senin (22/5) lalu. Menurutnya penjelasan Panglima TNI soal ancaman NKRI ini sudah sangat tepat dengan kondisi saat ini.

Mahfuz menjelaskan ada yg menarik dari perhelatan Rapimnas Partai Golkar. Yaitu saat kemarin, Panglima TNI hadir sebagai pembicara. Di tengah paparan tentang menjaga dan membangun NKRI, Jenderal Gatot Nurmantyo membacakan sebuah puisi karya Deny JA berjudul 'Tapi Bukan Kami Punya'.

"Panglima TNI sedang menunjukkan inti masalah yang sedang berkecamuk di banyak pikiran dan perasaan masyarakat Indonesia. Masalah yang jika tidak dicarikan solusi sistemik dan struktural, akan menjadi ancaman nyata bagi NKRI," kata Mahfuz kepada Republika.co.id, Selasa (23/5).

Mahfuz melanjutkan, selama ini ada upaya menggiring opini bahwa ancaman NKRI adalah kelompok-kelompok muslim yang aktif bergerak membela hak-hak agamanya. Mereka kemudian diberi stempel anti keberagaman, anti pancasila dan anti NKRI.

Sebaliknya pihak yang menjadi sumber awal kegaduhan justru ditampilkan sebagai simbol keberagaman, pancasila dan NKRI. Dari penggiringan opini ini, menurut anggota DPR RI dari Fraksi PKS ini, muncul dua masalah baru.

Pertama, terjadi gejala polarisasi ideologis antara masyarakat muslim dan non-muslim. Kedua, ada gejala konflik horizontal antar unsur masyarakat muslim, yaitu antara yang mengklaim pihak moderat dan yang dituding pihak radikal.

"Saya setuju penuh dengan pernyataan Wapres JK (Jusuf Kalla) saat maraknya aksi bela Islam di Jakarta. Beliau katakan bahwa di balik aksi ini ada endapan rasa ketidakadilan akibat kesenjangan ekonomi yang sangat besar," ujar Mahfuz

Menurutnya, apa yang sedang terjadi adalah masalah sosial-ekonomi yang dipicu menjadi masalah politik-ideologis oleh seseorang atau sekelompok orang. Padahal dipersepsikan masyarakat muslim akar permasalahan ini adalah kesenjangan.

"Nah dengan puisi itu, Panglima TNI sebenarnya mengingatkan kita semua bahwa inti masalah adalah kesenjangan sosial-ekonomi dan penguasaan aset kekayaan nasional di tangan segelintir orang. Dalam sejarah konflik ummat manusia di manapun, ini adalah sebab pokok dari berbagai konflik, perpecahan dan kehancuran banyak bangsa," jelasnya.

Maka, ia menyarankan sudah sepatutnya semua pihak terutama para pemimpin lembaga negara, partai politik dan tokoh-tokoh masyarakat menyadari betul hal ini. Mereka harus keluar dari perangkap polarisasi ideologis dalam melihat dan menyikapi masalah bangsa.  Namun mereka harus berani dan mau untuk masuk ke jantung masalah yang sebenarnya.

"Ingatlah akan pepatah, memahami masalah adalah setengah dari jawaban. Jika salah memahami masalah, maka kita tak akan pernah sampai kepada jawaban. Yang terjadi justru kita menambah masalah baru," ungkapnya.

Mahfuz pun mendukung agar TNI terus menjelaskan kepada semua unsur masyarkat akan hal ini. Ini tugas kenegaraan dan kebangsaan TNI yang diatur dan dijamin UU. Jangan tunggu bangsa ini larut dalam konflik, lalu TNI baru ambil peran sebagai pemadam kebakaran.

Senin, 22 Mei 2017

Mahfuz Sidik: Pemerintah Bubarkan HTI, Akan Runyamkan Situasi Nasional

0 komentar

JAKARTA – Mengejutkan, rencana pemerintah untuk membubarkan Ormas HTI melalui jalur hukum– seperti disampaikan Menkopolhukam sore ini – akan menambah runyam situasi nasional yang sudah hiruk-pikuk seperti saat ini. Terlepas dari 5 poin alasan yang disampaikan pemerintah, masyarakat Indonesia khususnya kalangan muslim akan memiliki bacaan dan reaksi yang belum tentu sejalan dengan pemerintah.
Hal ini seperti yang disampaikan Anggota DPR RI, Drs. H. Mahfuz Sidik, M.Si kepada Cirebonpos, bahwa otoritas kekuasaan pemerintah saat ini akan benar-benar diuji, apakah rencana dan langkah pembubaran yang akan diambil akan merupakan keputusan politik yang tepat, didukung oleh kalangan ummat dan sesuai niatnya mampu menentramkan kembali situasi politik nasional yang sedang hiruk-pikuk saat ini.
“Ada tiga hal serius yang harus dipikirkan oleh pemerintah termasuk presiden jika benar-benar akan melakukan upaya pembubaran ini,” ujar Mahfuz.
Pertama, kata dia, di banyak kalangan masyarakat muslim ada pengetahuan bahwa rencana ini merupakan bagian dari instruksi Presiden Jokowi kepada jajaran Polhukam. Artinya, kata dia, mereka akan menafsirkan bahwa ini adalah maunya presiden. Apalagi pernyataan Presiden Jokowi tepat sehari sebelum pernyataan Menkopolhukam soal rencana pembubaran. Kedua, masih kata Anggota DPR RI Dapil Jabar VIII ini, masyarakat luas khususnya di Jakarta paham benar bahwa rencana pembubaran ini terkait juga konteks pilgub DKI yang baru usai. Terlepas dari alasan ideologis yang disampaikan pemerintah, masyarakat tahu persis bahwa aktivis HTI banyak yang mendukung paslon Anis-Sandi. Sehingga persepsi bahwa pembubaran ini sebagai sanksi atas sikap politik HTI di pilgub DKI akan muncul dengan kuat.
“Berangkat dari persepsi ini, maka akan muncul dikalangan ummat Islam pikiran bahwa pada gilirannya ormas Islam lain akan segera dibubarkan juga,” paparnya.
Ketiga, lanjut Mahfudz, sebagaimana ramai diwartakan oleh media massa dan perbincangan di media sosial, ekses pilgub DKI memunculkan polarisasi di masyarakat. Bukan saja di Jakarta tapi menasional. Polarisasi yang berawal dari pembelahan pilihan dukungan terhadap paslon gubernur-wakil gubernur, lalu didesain sedemikian rupa menjadi pembelahan pilihan ideologis. Misalnya, kata dia, antara yang pro Bhineka Tunggal Ika dengan yang kontra. Antara yang pro NKRI dengan yang kontra. Antara yang pro Pancasila dengan yang kontra. Dan ada proses sedemikian rupa yang mengkondisikan opini bahwa kalangan masyarakat muslim yang mendukung paslon Anis-Sandi lebih dekat (atau dianggap mengarah, red) kontra Bhineka Tunggal Ika, NKRI dan Pancasila.
“Jadi, pemerintah harus cermat dan hati-hati. Bahwa rencana pembubaran ormas HTI ini justru akan memicu masalah baru, gejolak baru dan akan menarik jarum sejarah bangsa ini ke masa orde baru di saat negara vis a vis dengan ummat Islam,” ungkapnya.
HTI menurut Mahfuz, adalah ormas keagamaan yang terdaftar resmi di pemerintah. Aktivisnya dari kalangan pemuda terdidik dan tersebar di banyak kota. Jika ada pemikiran dan cita-cita mereka yang tidak sejalan dengan konstitusi, undang-undang dan konteks ke-Indonesiaan, maka tugas negara pula untuk membina secara positif dan konstruktif. Jalur pembubaraan melalui mekanisme hukum hanya dilakukan jika benar-benar terbukti mereka secara organisasi melakukan pembangkangan, pengkhianatan dan makar terhadap negara. Dan itupun harus dibuktikan melalui proses peradilan.
“Saya menilai sejauh ini pemerintah belum melakukan pendekatan edukasi dan persuasi yang cukup. Jadi saya hanya ingin mengingatkan kepada pemerintah bahwa rencana pembubaran HTI yang dilakukan dalam situasi dan dengan cara seperti ini, nampaknya hanya akan menambah kerunyaman situasi nasional dan menambah suram hubungan pemerintah dengan ummat Islam,” pungkasnya. (CP-10)

Mahfuz Sidik: Pancasila Sudah Final, Kedaulatan NKRI Harga Mati

0 komentar
CIREBON – Menjadi bagian dari tugas dan tanggungjawab sebagai anggota MPR/DPR RI untuk menjalankan amanat konstitusi yakni menjalankan kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Sosialisasi 4 Pilar kebangsaan yang meliputi Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. Selama rangkaian kegiatan RDP dan Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan itulah, Drs H Mahfudz Sidik MSi berkesempatan menyampaikan amanat konstitusi negara sekaligus bertemu dan bertatap muka serta berdialog dengan masyarakat konstituen di daerah pemilihannya.

Dalam sambutannya, Mahfudz Sidik menyampaikan, bahwa perlunya untuk selalu menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dengan di mulai dari lingkungan unit terkecil kita yakni di masyarakat lingkungan Rt, Rw, hingga Desa. Mahfudz menegaskan, bahwa saat ini bangsa Indonesia tengah menghadapi ancaman dan serangan serius yang dapat melemahkan bangsa ini. Dimana ancaman dan serangan tersebut ada yang bersifat idiologi, politik, social ekonomi,hingga budaya dan akidah.

“Ancaman dan serangan tersebut jika kita tidak antisipasi sedini mungkin maka akan dapat melemahkan bangsa kita secara keseluruhan dan bahkan dapat menghancurkan bangsa ini,” ujarnya.

Mahfudz juga menggambarkan, bagaimana sekarang ini penyebaran paham radikalisme dan terroisme yang meluas ke segenap penjuru dunia dengan ISIS menjadi corong gerakannya. Belum lagi ancaman bahaya Laten komunisme yang kini dirasakan semakin berani dan nyata memunculkan dirinya kembali, termasuk di dalamnya adalah kampanye massif dari para pelaku dan pendukung gerakan LGBT  (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) yang sudah sangat mengkhawatirkan kehidupan kita semua.

“Saya sebagai wakil rakyat yang kebetulan di amahkan sebagai pimpinan di komisi I DPR RI yang membidangi penyiaran telah melarang keras kepada seluruh lembaga penyiaran untuk tidak mendukung gerakan kampanye tentang LGBT tersebut, dan meminta kepada KPI sebagai lembaga pengawas siaran untuk berani dan bersikap tegas menolak dan melarang hal yang sama,” paparnya.

Di akhir sambutannya, Mahfuzd mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya masyarakat dapilCirebon dan Indramayu untuk senantiasa menjalin dan menjaga kebersamaan dan persatuan kesatuan bangsa, dan ikut bersama menjaga kedaulatan bagsa Indonesia yang sama-sama dicintai ini dari segala macam ancaman dan serangan yang akan melemahkan dan menghancurkan NKRI. Ingat, kata dia, bahwa Pancasila sudah final, dan kedaulatan NKRI adalah harga mati. (CP-05)

sumber : http://www.cirebonpos.com/

Postingan Populer

narrowsidebarads

Blog Archive