Berita

Opini

Postingan Terbaru [ Cinta :: Kerja :: Harmoni ]

Komisi I

Berita PKS

Kamis, 30 Oktober 2014

Fahri Hamzah: Move On Dong KIH, Jangan Rusak Negara!

0 komentar
Kalau prabowo-hatta kalah. .. Tidak boleh Mosi tak percaya. .. #MoveOnKIH

Kalau kami kalah.. Kami telah terima kekalahan.. #MoveOnKIH

Tapi kami dituduh tidak terima kekalahan.. Kami tempuh jalur hukum... #MoveOnKIH

Kami dituduh boikot pemenangan... Kami atur silaturrahim dan penerimaan.. #MoveOnKIH

Ketua presidium @aburizalbakrie menerima @jokowi_do2 ... #MoveOnKIH

Cawapres kami @hattarajasa bertemu @jokowi_do2 ..#MoveOnKIH

Lalu @Prabowo08 menerima dan berjanji dukung @jokowi_do2 #MoveOnKIH

Kami dipilih secara aklamasi di DPR. .. Kami juga di-voting di MPR.. Kami menang... #MoveOnKIH

Kami selenggarakan pesta penyambutan presiden dan wapres terpilih. .. #MoveOnKIH

Kami rancang rekonsiliasi nasional dalam pelantikan Jokowi-JK. #MoveOnKIH

ALhamdulillah. . SEBUAH SEJARAH KAMI BUAT... peristiwa yg belum pernah ada... #MoveOnKIH

Sepanjang sejarah... Belum pernah ada perdamaian seperti ini. ..transfer kekuasaan yg damai.. #MoveOnKIH

Sebuah rekonsiliasi kami canangkan dari gedung majelis (MPR)....ibu pertiwi tersenyum. . #MoveOnKIH

Kami dituduh akan boikot pelantikan. . Tapi kami hadiahkan pesta penyambutan ..#MoveOnKIH

Pagi itu, @Prabowo08 dan seluruh presidium KMP datang lengkap...mengucap selamat dan memberi hormat...#MoveOnKIH

Tapi.. Tetap saja rupanya ada yg tidak terima kekalahan (di pemilihan DPR/MPR)...#MoveOnKIH

Bahkan ada yg tidak terima kalau akan kalah (di pemilihan Pimpinan Komisi)...#MoveOnKIH

Mereka bilang harus musyawarah - mufakat. ...ayuk mari....#MoveOnKIH

Empat kali (4x) sidang paripurna kami selenggarakan...janji tak ditepati...#MoveOnKIH

Berbagai alasan dicari. .. Mulai dari tunggu menteri.. Sampai memecah sebuah Fraksi kami.. #MoveOnKIH

Enough is enough. . Negara tidak bisa menunggu... Rakyat tidak bisa menunggu.. #MoveOnKIH

Mari kita dewasa.... Tidak memimpin legislatif. . Kan sudah di eksekutif... Masak mau semuanya? #MoveOnKIH

Kalian di eksekutif. .karena menang... Silahkan fokus bantu rakyat... Tunaikan janji.. #MoveOnKIH

Biarkan kami Menyelenggarakan legislatif yang baik dan sudah terbukti...#MoveOnKIH

Apresiasi lah apa yang telah kami perbuat untuk Jokowi-JK. .kami telah buat sejarah...#MoveOnKIH

Terimalah kekalahan dan jangan bergerak di luar hukum..bisa fatal akibatnya...#MoveOnKIH

Jangan rusak tatanan.. Jangan rusak negara... Kita punya konstitusi dan UUD. #MoveOnKIH

Kembalilah ke jalan yang benar.. Kembalilah ke jalan konstitusi.. #MoveOnKIH

Mari bersaudara dalam cinta negeri. .. Jangan ciptakan anarki.. #MoveOnKIH

Kita semua cinta negeri bukan? Mari ikuti presiden Jokowi-JK Kerja..kerja..kerja.... #MoveOnKIH
Sekian.... *dari twit @Fahrihamzah

Ahli Tata Negara: DPR Tandingan Memalukan!

0 komentar

JAKARTA-Tindakan Koalisi Indonesia Hebat atau KIH (PDIP, PKB, Hanura, Nasdem dan PPP versi Romahurmuziy) di DPR RI membentuk "DPR tandingan" adalah tindakan yang tidak sesuai konstitusi. DPR tandingan tidak sah dan memalukan. Demikian kata ahli tata negara Dr. Margarito Kamis.

"Kalau Anda bicara pembentukan organisasi DPR, maka harus bicara Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3. Itu yang harus dijadikan dasar, itulah perintah konstitusi. DPR tandingan tidak sah. Ini baru pertama kali dalam sejarah dan memalukan," kata ahli tata negara, Dr. Margarito Kamis, kepada RMOL, Rabu malam (29/10).

Menurut Margarito, tindakan KIH itu menunjukkan mereka berpikir untuk kepentingan kelompok sendiri, bukan kepentingan negara. Mereka terlibat dalam pembentukan UU, tetapi UU itu mereka langgar sendiri.

"Tidak ada alasan membentuk itu. Kalau mereka (KIH) selalu kalah di parlemen, itulah konsekuensi politik," ujar doktor hukum dari Universitas Indonesia itu.

Margarito ingatkan, pembentukan alat kelengkapan Dewan semestinya harus segera dilakukan, tidak lagi ditunda-tunda. Karena, pemerintahan sudah terbentuk dan juga mesti segera bekerja melakukan fungsinya melayani rakyat.

"Tidak ada alasan pemerintah menunda-nunda pekerjaan mereka. Harus bekerja, pelayanan harus dilakukan. Harus bertemu DPR yang sesuai undang-undang. Ada banyak hal harus dibicarakan dengan DPR," tegas pria asal Ternate ini.

Pemerintah tidak ada alasan mengalami kebingungan dengan siapa mereka harus bicara. Mereka harus bertindak berdasarkan hukum.

"Yang pasti, DPR tandingan tidak punya dasar hukum, dan karena mereka tidak ada dasar hukumnya maka itu di luar undang-undang dan melanggar undang-undang MD3," tegas dia lagi. [ald]
*sumber: RMOL

Rabu, 29 Oktober 2014

Mahfudz Siddiq Dipercaya Pimpin Komisi 1 Lagi

0 komentar
JAKARTA - Setelah kemarin (28/10) paripurna DPR RI menetapkan unsur pimpinan komisi-komisi yang ada di DPR RI. Maka hari ini Selasa (29/10)dilakukan pelantikan di komisi yang ada, begitu juga di komisi 1.

Pelantikan Pimpinan Komisi 1 dipimpin oleh wakil ketua DPR RI, H. Fadli Zon. SS, MSc. Yang dahului oleh pembacaan surat dari Fraksi-fraksi minus Fraksi PPP,PDIP,Hanura,dan Nasdem.

Pelantikan yang berlangsung itu menetapkan Ketua Komisi 1 dipimpin oleh Drs. H. Mahfudz Siddiq. M.Si, wakil ketua terdiri dari Tantowi Yahya (Golkar), Asril Hamzah Tanjung, SIP.(Gerindra) dan H.A. Hanafi Rais. SIP., MPP (PAN).
Setelah Pelantikan selesai, Mahfudz langsung memimpin sidang perdananya. (AH/MS-MediaCentre)

Buruh Tusuk Sate Dibui Bukti Jokowi Kerja Cepat

0 komentar

JAKARTA - Mabes Polri menangkap seorang buruh tusuk sate, MA lantaran mem-bully Presiden Joko Widodo di Facebook. Bagi politikus Partai Demokrat, Ramadhan Pohan, penangkapan itu salah satu bukti Jokowi bekerja cepat.

"Buruh tusuk sate dibui, pemerinah kerja cepat. Era paranoid, antikritik di mulai," kata dia kepada Okezone, Rabu (29/10/2014).

Namun, dia berharap Presiden Joko Widodo mampu menjelaskan masalah itu ke publik. Dia menuding Jokowi mulai menunjukan kediktatorannya, dengan merasa jumawa tidak membolehkan Presiden dikritik.

Politikus asal Sumatera Utara itu mengingatkan, jika buruh tusuk sate tersebut tidak dibebaskan, tentu akan menjadi preseden buruk bagi pemerintahan Jokowi.

"Saya harus ingatkan Presiden. Ini masalah serius. Luar negeri dan publik bisa merasa demokrasi terancam," tukasnya.

Kuasa hukum MA, Irfan Fahmi mengatakan, MA ditangkap di kediamannya pada Kamis 23 Oktober 2014 oleh empat penyidik Mabes Polri, dan langsung dilakukan penahanan di Bareskrim Mabes Polri dalam waktu 1x24 jam.
MA dikatakan Irfan, ditetapakan tersangka dengan Pasal berlapis yaitu Pasal 310 dan 311 KUHP, Pasal 156 dan 157 KUHP, Pasal 27, 45, 32, 35, 36, 52 UU ITE. (trk/okezone)

Mahfudz Siddiq : Menteri ESDM Bukan Kader PKS

0 komentar
JAKARTA - Terkait isu adanya Kader PKS yang masuk dalam kabinet Jokowi mendapat bantahan dari Wakil Sekjen PKS Mahfudz Siddiq mengatakan Menteri ESDM, Sudirman Said bukan kader PKS. Isu yang mencuat menteri dalam kabinet Presiden Joko Widodo itu masuk dalam dewan pakar PKS. "Secara struktur nggak ada," kata Mahfudz Siddiq di Gedung DPR, Jakarta, Senin (27/10/2014)

Mahfudz mengakui jika Sudirman sering diundang dalam diskusi PKS. Secara personal, Sudirman memang dekat dengan pengurus PKS. Tetapi, Sudirman bukan kader PKS.

"Sudirman Said tidak pernah tercatat sebagai anggota atau kader PKS. Tapi memang beberapa kali hadir dalam diskusi-diskusi internal kita," kata Mahfudz.
Mahfudz sendiri mengatakan sudah lama tidak berhubungan dengan Sudirman. Sebab, kegiatan Sudirman cukup padat. "Nyaris tidak ada komunikasi,tapi hubungan itu lebih sebagai personal," katanya.[AH/MS-MediaCenter]

Pesawat Singapura Masuk Tanpa Izin

0 komentar

Jakarta - TNI berhasil memaksa turun pesawat asing yang melintasi udara Indonesia secara tanpa izin di atas Kepulauan Natuna, Kepulauan riau.

Pesawat tersebut merupakan pesawat latih Singapura Beechraft 9L dengan nomor registrasi VH-PKF, ungkap Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Fuad Basya

"Pesawat itu lebih dulu masuk wilayah Malaysia sebelum diturunkan di Indonesia. Kemudian pesawat asing itu dicegat di atas Kepulauan Natuna, Kepulauan Riau," ujar Basya melalui rilisnya, Kamis (29/10/2013).

Berdasarkan kronologi, Basya menjelaskan awalnya pada Selasa (28/10/2014), pukul 10.15 WIB, radar TNI Angkatan Udara menangkap sinyal adanya satu pesawat asing di wilayah lintas Indonesia dari arah Selatan Singapura menuju Sibu Kinabalu, Malaysia.

Melihat kondisi itu, TNI AU pun mengejar pesawat asing asal Singapura itu dengan menerbangkan dua Flankers, call sign Klewang Flight, terdiri dari TS 3008, dengan pilot Letnan Kolonel Penerbang Tamboto dan Kapten Penerbang Fauzi. Selanjutnya TS 2704 pun ikut terbangdengan penerbang Kapten Penerbang Gusti.

"Namun saat dikejar pesawat terbang asing sipil tersebut telah memasuki wilayah udara Malaysia," tukas Basya.

Dan ketika pukul 13.00 WIB, pesawat asing itu kembali terbang dari malaysia dengan menggunakan rute yang sama. Penerbangan pesawat asing itu ditangkap kembali oleh radar Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional I pada posisi di utara Pontianak.

Tanpa buang-buang waktu, pesawat TNI AU kembali terbang dari Batam menuju sasaran, hingga akhirnya berhasil mendaratkan paksa pesawat asing tersebut di Lapangan Udara Supadio, Pontianak.

"Untuk sementara TNI mencurigai pesawat itu terbang di atas wilayah Indonesia tanpa izin pemerintah Indonesia. Pesawat Singapura tersebut terbang pada ketinggian sekitar 20 ribu kaki dari permukaan laut dengan kecepatan 250-350 knot per jam. Pesawat tersebut selanjutnya dicegat alias diintersep dua Sukhoi Su-27/30MKI Flankers di atas perairan Laut China Selatan, Natuna, Kepulauan Riau," tambahnya. (inilah)

Selasa, 21 Oktober 2014

Yudy Kotouky, Caleg PKS Putra Asli Papua yang Menorehkan Sejarah ke Senayan

0 komentar
JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera berhasil mendapatkan satu kursi DPR RI dari Papua. PKS memperoleh 159.000 suara dan berhak atas satu dari 10 kursi di Dapil Papua.

Hal ini untuk pertama kalinya sepanjang Pemilu di era reformasi PKS memperoleh satu kursi dari Papua. Dan satu kursi dari Dapil Papua tersebut diperoleh atas nama Yudi Kotouky.

Dengan demikian anggota DPR RI dari PKS akan merata dari Aceh di Barat sampai Papua di ujung timur Indonesia.

"Alhamdulillah, wakil PKS yang merata dari berbagai provinsi. Ini akan memudahkan PKS menyerap aspirasi dan keinginan rakyat. PKS akan semakin dekat dengan rakyat di seluruh Indonesia," kata Ketua Fraksi PKS DPR Hidayat Nur Wahid di Jakarta.

Selain memperoleh satu kursi DPR PKS juga menempakan tiga wakilnya di DPRD Papua dan 64 wakil di DPRD tingkat kabupaten/kota di provinsi paling timur Indonesia tersebut.

“Kinerja PKS di Papua sangat memuaskan dalam mewujudkan kursi DPR dari Papua yang diinginkan sejak lama. Soliditas di internal PKS membuat seluruh kader dapat bekerja dengan lancar dan enjoy. Papua adalah etalase di Indonesia timur, kami bersyukur dapat pecah telur di sini," ungkap Ketua Wilayah Dakwah Indonesia Timur Aidil Hereyana mengomentari perolehan kursi pertama PKS untuk DPR RI dari Papua.

Profil Singkat

Nama Lengkap: Muhammad Yudy Kotouky

Suku: Mee (Pegunungan Barat Papua)

Tempat Tanggal Lahir:Papua, 12 Juli 1974

Dapil Pemilihan:

Asmat, Biak Numfor, Boven Digul, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, Jayapura, Jayawijaya, Keerom, Kepulauan Yapen, Kota Jayapura, Lanny Jaya, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Mappi, Merauke, Mimika, Nabire, Nduga, Paniai, Pegunungan Bintang, Puncak, Puncak Jaya, Sarmi, Supiori, Tolikara, Waropen, Yahukimo, Yalimo.

Pengalaman Organisasi:
1. Dewan Pembina Masyarakat Muallaf, Kab. Dogiyai

2. Dewan Pendiri Pondok Pesantren Assaptia, Kab. Nabire

3. YPI Muslim Papua
Prestasi: Keberhasilan Organisasi Pembinaan Anak Yatim Piatu Asal Papua Dari Dirjen Bansos Kementerian Sosial

Sikap Prabowo Ini Adalah Sikap Langka

0 komentar
JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Edhy Prabowo mengatakan, datangya Prabowo Subianto pada saat pelantikan Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla (Jokowi-JK) adalah suatu sikap negarawan.

Menurutnya, isu-isu yang selama ini mucul seperti penjegalan, kudeta dan Prabowo tidak ingin bertemu Jokowi akhirnya terjawab. Karena sifat kenegarawanan dari Prabowo sudah terlihat dari kehadirannya di Gedung MPR/DPR.

"Ini sikap kesatria, sikap negarawan. Dengan pelantikan Pak Prabowo adalah suatu sikap yang langka. Ini harus menjadi contoh bagi yang muda juga yang tua. Kalau bangsa punya sikap seperti Pak Prabowo, mungkin kenegaraan kita akan kuat. Itu adalah sikap sebenarnya dari Pak Prabowo yang selama ini rakyat tidak tahu," ujar Edhy seperti dilansir Okezone, Selasa (21/10/2014).

Ketua Fraksi Partai Gerindra di MPR ini menambahkan, selama ini memang ada oknum yang ingin mantan Danjen Kopassus tersebut sebagai sosok kurawa, sosok yang jahat dalam sebuah pewayangan Mahabarata.

"Nah saya pikir memang ada oknum yang tidak ingin Pak Prabowo muncul di Republik Indonesia," jelasnya.

Oknum yang selalu bermain dengan memparadikmakan Prabowo sebagai sosok yang jahat, juga selalu dicari oleh tim dari Partai Gerindra, namun dicarinya bukan untuk diadili atau dibawa ke ranah hukum.

"Kita selalu cari tahu oknum itu, tapi bagi kita biarkan saja lah, rakyat juga bisa menilai siapa Pak Prabowo yang sebenarnya," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, figur Prabowo kerap dituding akan menjadi dalang penghalang pelantikan Jokowi melalui Koalisi Merah Putih. Namun, hubungan antara Prabowo dan Jokowi justru mencair lebih cepat dari hari pelantikan. Dimana, keduanya bertemu pada 17 Oktober lalu di Jalan Kartanegara 4, Jakarta.
Pertemuan ini selain mendapat banyak sanjungan dan mencairkan ketegangan antarpendukung, juga menggairahkan kembali bursa pasar yang sebelumnya sempat menurun. Bahkan, banyak yang menilai kedua tokoh ini lebih baik ketimbang SBY dan Megawati yang tak kunjung rekonsiliasi sejak 2004 silam. (pm)

Senin, 13 Oktober 2014

Pimpinan DPR Rapat Bahas Jumlah Komisi Hari Ini

0 komentar

Jakarta - Wacana pemekaran jumlah komisi di DPR mengemuka di awal periode 2014-2019. Wacana itu akan dibahas pimpinan DPR hari ini.

"Jadi hari ini akan ada rapat pimpinan DPR untuk membahas jumlah komisi. Ini dilakukan sebelum kami bicara dengan para pimpinan fraksi," kata Wakil Ketua DPR Agus Hermanto di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (13/10/2014).

Agus menyebut di tingkat pimpinan belum ada gambaran sama sekali mengenai pemekaran jumlah komisi. Sementara isu pemekaran komisi seringkali dianggap untuk sekadar bagi-bagi jatah partai politik.

"Itu kan baru wacana saja. Kami belum tahu berapa nanti jumlahnya. Semoga siang ini selesai pembahasan di tingkat pimpinan," imbuh Agus.

Waketum Partai Demokrat ini membantah bila partai-partai Koalisi Merah Putih (KMP) sudah menetapkan pimpinan komisi. Nantinya pimpinan komisi dipilih oleh para anggota menggunakan sistem paket.

"Kami kan barpatok pada tata tertib dan UU MD3 yang ada. Jadi kalau ditetapkan paket ya nanti paket. Setelah rapat pimpinan ini kami akan rapat bersama pimpinan fraksi. Semoga siang ini juga," pungkas Agus.

Wacana pemekaran komisi ini dilempar oleh Koalisi Merah Putih (KMP). Wakil Ketua DPR dari Fraksi PKS Fahri Hamzah mengatakan komisi-komisi di DPR akan menyesuaikan dengan kementerian pemerintahan Jokowi-JK.
Seperti diketahui pimpinan DPR dikuasai oleh Koalisi Merah Putih (KMP). Ketua DPR dijabat Setya Novanto (Golkar), dan empat wakilnya adalah Fahri Hamzah (PKS), Fadli Zon (Gerindra), Agus Hermanto (Partai Demokrat), dan Taufik Kurniawan (PAN).

Sebut Hak Veto, Jokowi Dinilai tak Mengerti Konstitusi Indonesi

0 komentar
JAKARTA -- Politisi Partai Golkar, Indra J Piliang mempertanyakan pernyataan Presiden terpilih Indonesia, Joko Widodo. Sebelumnya Jokowi siap mengeluarkan hak veto jika dijegal Koalisi Merah Putih di Parlemen.

IJP, panggilan akrab Indra, melalui akun @IndraJPiliang, mengatakan soal hak veto ini tidak ada di konstitusi Indonesia. Akan tetapi ia akui memang di negara lain, seperti Amerika Serikat ada.

"Sy baca berita Pak @jokowi_do2 soal hak veto ini. Serius keleus bicaranya. Tp tidak ada dalam konstitusi Indonesiah Pak. Amrikiyah ada," ucap dia.

Ia pun mengatakan untungnya Jokowi belum dilantik, sehingga bisa ditanya lebih lanjut maksud kata-katanya. Karena pernyataan yang dikutip para jurnalis ini terlalu serius kesalahannya.

Ia menjelaskan di Australia ada hak veto Majelis Rendah melawan majelis tinggi. Sementara di Amerika Serikat hak veto dimiliki antara Presiden melawan DPR. Sedangkan di Indonesia tidak ada sama sekali.

Sebagai informasi, Undang-Undang Dasar 1945 sama sekali tak menyebut bahwa Presiden memiliki hak veto. Hanya saja ada Pasal 20 ayat 2. Ayat itu menjelaskan, 'setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama'.

Ayat ini bermakna setiap RUU harus memiliki persetujuan DPR dan presiden. Sebelumnya Presiden SBY 'dipaksa' netizen untuk menggunakan haknya menolak RUU Pilkada berdasarkan ayat tersebut.(REPUBLIKA.CO.ID)

Entri Populer

narrowsidebarads

Blog Archive