Berita

Opini

Postingan Terbaru [ BERKHITMAT UNTUK RAKYAT ]

Komisi IV

Berita PKS

Kamis, 26 Januari 2017

Daerah Penghasil Beras Terbesar Ini Justru Dapat Raskin Terbanyak

0 komentar
Jakarta - Terdapat kondisi yang tidak normal atau anomali pada pertanian di Indramayu, Jawa Barat. Daerah tersebut merupakan penghasil beras terbesar di Indonesia, namun juga penerima beras miskin (raskin) terbesar di Indonesia. 

Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar menjelaskan, produksi beras Indramayu mencapai 1,7 juta ton per tahun. Dengan jumlah tersebut, Indramayu menjadi daerah yang memproduksi beras terbesar di Indonesia. Namun sayangnya, Indramayu juga tercatat sebagai daerah yang menerima raskin terbesar.
Hal tersebut mengindikasikan jika sektor pertanian belum menguntungkan. ‎"Orang Jawa Barat tidak perlu disuruh bertani, Orang Jawa Barat bisa diumpamakan lahir di tengah sawah, tidak perlu ke dokter. jadi tidak perlu disuruh pasti akan menjadi petani. Tapi sayangnya profesi tersebut belum menguntungkan," kata dia.

Deddy melanjutkan, persoalan lahan akan menjadi tantangan sektor pertanian Jawa Barat ke depannya. Menyempitnya lahan pertanian disebabkan oleh lonjakan jumlah penduduk yang sejalan dengan perkembangan industri. Dia mengatakan, Jawa Barat sendiri memegang 60 persen industri manufaktur nasional.Secara umum, Jawa Barat merupakan penghasil beras tertinggi di Indonesia. Tahun lalu, jika Indramayu mampu memproduksi beras 1,7 juta ton maka Jawa Barat berhasil memproduksi beras 11,3 juta ton.
"‎Tidak kaget lahan berkurang selama 4 tahun. Dari 1 juta hektare menjadi 925 ribu hektare," ujar dia.
Masalah pencemaran limbah industri juga menjadi ancaman pertanian di Jawa Barat. "Kalau bicara industri limbah juga musuh pertanian. Contoh Rancaekek 751 hektare beras terbaik di Jawa Barat, bukan Cianjur. Saat ini 450 hektare rusak oleh limbah pabrik. Dan saat ini, selama ini negara tidak pernah ada gugatan lingkungan itu bisa dimenangkan. Pasti kalah‎," sesal dia.

sumber: Liputan6

Kamis, 22 Desember 2016

Dinilai Imigrasi Kebobolan, Aturan Bebas Visa Menjadi Penyebab Kasus Tanaman Cabai

0 komentar
Jakarta: Anggota Komisi IV DPR Mahfudz Siddiq menilai, aturan bebas visa menjadi penyebab kasus tanaman cabai, daun bawang, dan sawi hijau berbakteri yang dibawa WNA dari Cina. Pihak Imigrasi tidak lagi kecolongan, namun sudah kebobolan atas masuknya WNA asal Cina.

Hal tersebut, kata Mahfudz,  sudah melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentan Keimigrasian, diantaranya terkait penyalahgunaan izin tinggal.

"Saya yakin kasus ini hanya satu dari sekian banyak kasus serupa yang belum terungkap. Ada arus kedatangan warga asing dengan memanfaatkan aturan bebas visa untuk masuk ke Indonesia," kata Mahfudz saat dikutip dari TeropongSenayan, di Jakarta, Jumat (9/12/2016).

Politisi PKS ini menegaskan, pihak Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati juga telah kebobolan karena tidak sigap melakukan antisipasi dengan pemerintah daerah setempat.

"Saya sejak awal sudah meminta pemerintah meninjau ulang kebijakan bebas visa yang kebablasan ini. Dan sekarang terbukti pihak karantina tidak mampu mengontrol masuknya hewan dan tumbuhan berbahaya ke Indonesia," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan WNA asal Cina membawa dan menanam benih dan tanaman cabai, bawang daun, dan sawi hijau yang terindikasi berbakteri. Tim P2 (Pengawasan dan penindakan) Badan Karantina Pertanian menemukan benih Illegal ini atas kerja sama Kantor Imigrasi Kelas I Bogor yang menangkap empat Warga Negara Asing (WNA) asal Cina pada 8 November lalu. WNA asal Cina tengah melakukan aktifitas bercocok tanam cabai. Aktivitas ini melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, di antaranya terkait penyalahgunaan izin tinggal.



Sumber:teropongsenayan.com

Lagi, Anggota DPR RI Dukung DOB Kab Jampang

0 komentar
Jakarta,-Anggota DPR RI dari Komisi IV Mahfudz Siddiq mendukung penuh keinginan masyarakat Pajampangan untuk menjadi daerah otonomi baru (DOB) “Kab Jampang” mekar dari kabupaten induk Sukabumi. Apalagi jika alasan utamanya demi peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat dan itu sudah menjadi aspirasi masyarakat.
“Saya kira selama memenuhi persyaratan, sah-sah saja dan tidak ada yang melarang jika suatu daerah ingin menjadi DOB, termasuk tentunya masyarakat Pajampangan. Namun tentunya untuk mewujudkan keinginan tersebut mesti dilakukan sesuai aturan dan mekanisme yang ada,” kata Mahfudz belum lama ini.
Ia menyebutkan, selain kelengkapan administrasi dan syarat lainnya yang bersifat mutlak, dukungan politik menjadi sangat penting dalam upaya mewujudkan DOB Kab Jampang tersebut. Karenanya, komunikasi politik mesti segera dibangun baik secara kelembagaan maupun perorangan.
“Coba hubungi Pak Yudiana, anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Sukabumi Selatan. Saya kira siapa pun, baik anggota dewan di daerah, di propinsi maupun di pusat yang berasal dari dapil pajampangan (Sukabumi Selatan) mereka mesti mendukungnya jika itu sudah menjadi aspirasi masyarakat,” tandasnya. (G-02)

SUMBER:  GRAGEPOLITAN

Cegah Banyaknya Korban Sipil di Aleppo, Mahfudz Desak Indonesia Gunakan Kekuatan Diplomasi

0 komentar
Jakarta, – Mantan Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq mendesak agar pemerintah Jokowi-JK berperan aktif untuk menggalang sikap negara muslim dunia untuk memperpanjang masa genjatan senjata di Suriah dalam rangka menyelamatkan warga sipil khususnya di Aleppo Timur.
Hal itu menanggapi gempuran bom yang dilakukan pemerintah Suriah beserta sekutunya di wilayah Aleppo yang mengakibatkan korban wanita dan perempuan berjatuhan, bahkan mengarah pada tindakan genosida.
“Pemerintah Indonesia harus bersama-sama negara muslim dan negara lain untuk mendesak para pihak memperpanjang gencatan senjata di suriah demi misi penyelamatan warga sipil di Aleppo,” kata Mahfudz saat dihubungi aktual.com, di Jakarta, Minggu (18/12).
“Perang berkepanjangan di kawasan ini telah mengorbankan begitu banyak nyawa warga sipil dan kebutuhan hidup mereka,” tambahnya.
Masih dikatakan politikus PKS itu, militer rezim Presiden Bashar al-Assad yang makin terkonsolidasi dengan dukungan Iran dan Rusia akan sangat membahayakan warga sipil di Aleppo.
Karenanya, pendekatan militer dari semua pihak yang berkonflik hanya akan memperburuk keadaan.
“Perang di Suriah tidak akan berhenti begitu saja dan bahkan cenderung akan meluas. Oleh karena itu, PBB harus didorong aktif menekan semua pihak untuk duduk mencari solusi damai,” sebut anggota komisi IV DPR RI itu.
“Untuk itu, Indonesia bisa memainkan peran diplomasinya,” pungkasnya.



sumber : Aktual.com

Rabu, 14 Desember 2016

Mahfuz : Imigrasi Kecolongan Masuknya WNA

0 komentar
JAKARTA, — Terkait dengan tanaman berbakteri yang dibawa WNA asal China yang sempat heboh diberbagai media membuat Anggota Komisi IV DPR RI Mahfuz Siddiq menilai, aturan bebas visa menjadi penyebab kasus tanaman cabai, daun bawang, dan sawi hijau berbakteri yang dibawa WNA dari China.
Pihak Imigrasi tidak lagi kecolongan, namun sudah kebobolan atas masuknya WNA asal China. Hal tersebut, kata Mahfudz,  sudah melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, diantaranya terkait penyalahgunaan izin tinggal.
Saya yakin kasus ini hanya satu dari sekian banyak kasus serupa yang belum terungkap. Ada arus kedatangan warga asing dengan memanfaatkan aturan bebas visa untuk masuk ke Indonesia,” kata Mahfudz di Gedung DPR RI.
Politisi PKS ini menegaskan, pihak Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati juga telah kebobolan karena tidak sigap melakukan antisipasi dengan pemerintah daerah setempat.
“Saya sejak awal sudah meminta pemerintah meninjau ulang kebijakan bebas visa yang kebablasan ini. Dan sekarang terbukti pihak karantina tidak mampu mengontrol masuknya hewan dan tumbuhan berbahaya ke Indonesia,” katanya.
Seperti diketahui, sebelumnya ramai diberitakan berbagai media. WNA asal China membawa dan menanam benih dan tanaman cabai, bawang daun, dan sawi hijau yang terindikasi berbakteri. Tim P2 (Pengawasan dan penindakan) Badan Karantina Pertanian menemukan benih ilegal ini atas kerja sama Kantor Imigrasi Kelas I Bogor yang menangkap empat Warga Negara Asing (WNA) asal China pada 8 November lalu. WNA asal China tengah melakukan aktifitas bercocok tanam cabai. Aktivitas ini melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, di antaranya terkait penyalahgunaan izin tinggal.


 (Webtorial)

Polri Diminta Jangan Serampangan Jerat Netizen dengan UU ITE

0 komentar
JAKARTA  - Aksi bela Islam super damai 212 pada 2 Desember dan Aksi 412 Parade Kita Indonesia 4 Desember 2016 lalu, masih menyisakan masalah yang perlu mendapatkan perhatian serius.
 
Pasalnya tindakan "perang" opini dan informasi antara pihak yang pro dan kontra terhadap Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mulai didekati dengan penegakan hukum melalui undang-undang No. 11 Tahun tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. 
 
Mantan Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan, penerapan secara serampangan UU ITE tidak akan menuntaskan masalah, justru menimbulkan masalah baru.
 
"Kalau UU ITE terkait dengan pelanggaran dan sanksi pidana mau diterapkan dengan gebyah-uyah, maka akan ada ribuan netizen yang akan masuk penjara. Baik dari kalangan yang pro maupun kontra. Lalu ribuan orang lain akan saling melaporkan satu sama lain." jelas Mahfudz di Jakarta, Kamis (8/12/2016).
 
Menurut Mahfuz, aparat penegak hukum harus melihat dan mempertimbangkan konteks persoalan yang terjadi.  "Kalau gak ada kasus Ahok, gak akan ada perang opini dan informasi di media sosial. Jangankan netizen, media massa yang terikat dengan UU Pers saja juga banyak melakukan pelanggaran prinsip-prinsip jurnalistik." kata politisi PKS ini.
 
Pelanggaran terhadap hukum, aturan, dan etika lanjutnya, memang tak bisa dihindari dalam konteks kasus Ahok. Jika semua bentuk pelanggaran mau diproses hukum, bisa dipastikan negeri ini akan ramai kembali. 
 
Nanti kata Mahfudz, akan ada pihak yang laporkan Kapolri karena melakukan kebohongan publik, yakni pernyataan bahwa pihak kepolisian membolehkan massa aksi, tapi ternyata banyak oknum aparat yang masih menghalangi massa aksi 212 berangkat. 
 
Juga akan ada pihak yang laporkan panitia 412 karena melanggar penggunaan car free day (CFD) untuk kegiatan dengan atribut parpol.  Ada pula yang akan mengadukan-adukan sesama netizen karena pelecehan dan pencemaran nama baik. 
 
"Coba buka lagi sosmed (sosial media), semua pihak kena sasaran perang opini dan informasi. Mulai dari Presiden, Kapolri, Ahok dan juga Habib Riziq (Ketua Umum FPI), Bachtiar Nashir (Ketua GNPF MUI) dan lain. Apa semua pihak akan saling melapor ke penegak hukum?," cetusnya Mahfudz. 
 
Mahfudz berharap pemerintah harus melihat dan menyikapi "perang opini dan informasi" di media sosial sebagai potret realitas sosial masyarakat Indonesia. Presiden sendiri sangat mendorong percepatan pembangunan infrastruktur TIK, khususnya internet di Indonesia. Pengguna internet pun melonjak hingga 80 jutaan. 
 
"Bahkan Jokowi lah yang memelopori kampanye via sosmed pada saat pilgub DKI dan Pilpres. Perang opini dan informasi saat itu sangat dahsyat." tegas Mahfudz.

sumber : RIAUMANDIRI.co
 

Gara-gara Ahok Masyarakat Perang Opini

0 komentar



Gara-gara Ahok Masyarakat Perang Opini
Ahok/Net
Jakarta. Aksi damai umat Islam pada 4 November (411) dan 2 Desember (212) lalu masih menyisakan masalah. Pasalnya, perang opini antara pihak yang pro dan kontra mulai didekati dengan penegakan hukum melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq mempertanyakan apakah hal itu akan menuntaskan masalah atau malah menimbulkan masalah baru.

"Kalau UU ITE terkait dengan pelanggaran dan sanksi pidana mau diterapkan dengan gebyah uyah maka akan ada ribuan netizen yang masuk penjara. Baik dari kalangan yang pro maupun kontra. Lalu ribuan orang lain akan saling melaporkan satu sama lain," jelasnya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (8/12).

Menurut Mahfudz, aparat penegak hukum harus melihat dan mempertimbangkan konteks persoalan yang terjadi sebenarnya.

"Kalau tidak ada kasus Ahok, tidak akan ada perang opini dan informasi di media sosial. Jangankan netizen, media massa yang terikat dengan Undang-Undang Pers saja juga banyak melakukan pelanggaran prinsip-prinsip jurnalistik," bebernya.

Pelanggaran terhadap hukum, aturan, dan etika memang tidak bisa dihindari dalam konteks kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan gubernru non aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Kalau semua bentuk pelanggaran mau diproses hukum bisa dipastikan Indonesia akan ramai kembali.

Mahfudz Siddiq menambahkan, nantinya akan ada pihak yang dilaporkan oleh Polri sendiri karena melakukan pembohongan publik terkait pernyataan bahwa pihak kepolisian membolehkan massa aksi. Tapi ternyata banyak oknum aparat yang masih menghalangi massa aksi berangkat.

Akan ada pihak melaporkan panitia aksi 412 karena melanggar aturan car free day (CFD) untuk kegiatan yang memakai atribut partai politik. Juga akan ada pihak yang diadukan sesama netizen karena dugaan pelecehan dan pencemaran nama baik.

"Coba buka lagi sosmed, semua pihak kena sasaran perang opini dan informasi. Mulai dari presiden, kapolri, Ahok dan juga Habib Rizieq, Bachtiar Nashir, dan lain-lain. Apa semua pihak akan saling melapor ke penegak hukum," ujar Mahfudz.

Untuk itu, lanjutnya, pemerintah harus melihat dan menyikapi terjadinya perang opini di media sosial sebagai potret realitas masyarakat. Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri sangat mendorong percepatan pembangunan infrastruktur teknologi komunikasi dan informatika (TIK), khususnya internet di Indonesia. Pengguna internet pun melonjak hingga 80 juta orang.

"Bahkan Jokowi lah yang memelopori kampanye via sosmed pada saat pilgub DKI dan pilpres. Perang opini dan informasi saat itu sangat dahsyat," tegas Mahfudz yang juga mantan ketua Komisi I DPR RI. [wah/RMOL] 

PKS Ajak Seluruh Elemen Masyarakat Bantu Korban Gempa Aceh

0 komentar
Jakarta - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Jazuli Juwaini menyampaikan belasungkawa terkait bencana gempa bumi di Aceh pagi tadi, Rabu 7 Desember 2016.
Sampai siang ini, sedikitnya 20 orang dilaporkan meninggal dunia setelah diguncang gempa berkekuatan 6,5 SR yang melanda wilayah Pidie Jaya itu.
"Meminta kepada BNPB segera bekerja sama dengan Pemda setempat untuk mengevakuasi korban dan mencarikan tempat yang memadai untuk warga yang selamat," kata Jazuli kepada VIVA.co.id.
Anggota Komisi I DPR RI ini juga mengimbau seluruh elemen masyarakat di seluruh Indonesia untuk membantu warga yang menjadi korban gempa di Aceh. Bantuan sesuai kemampuan masing-masing.
"Kita meminta kepada masyarakat umum untuk ikut membantu saudara-saudara kita yang menjadi korban dengan sebagian rizki dan doanya" ujar Jazuli.
Untuk internal PKS sendiri, menurut Jazuli, sedang dilakukan koordinasi antara DPP dan DPW Aceh. Hal ini terkait bantuan yang akan diberikan untuk menolong warga Aceh.
"Untuk PKS  langsung DPW membentuk Posko bantuan dan terjun langsung ikut berperan aktif membantu korban gempa di lapangan. PKS selalu peduli terhadap saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan.”
Sumber: viva.co.id

Kamis, 08 Desember 2016

Ini Potensi Kecurangan Pilkada DKI Jakarta

1 komentar

Partai politik (parpol) peserta Pilkada DKI Jakarta 2017 diminta untuk tetap waspada terhadap potensi kecurangan yang kemungkinan besar terjadi.

Pasangan Cagub dan Cawagub DKI Jakarta
Jakarta - Partai politik (parpol) peserta Pilkada DKI Jakarta 2017 diminta untuk tetap waspada terhadap potensi kecurangan yang kemungkinan besar terjadi.

Politikus PKS Mahfudz Siddiq mengatakan, potensi kecurangan Pilkada DKI bisa terjadi ditengah-tengah persaingan para kandidat yang begitu sengit.

"Kita jangan berpikir semua proses akan normal. Dalam suasana persaingan yang sengit, potensi kecurangan akan besar. Ini bisa dilakukan oleh siapa saja," kata Mahfudz, Jakarta, Kamis (17/11).

Menurut Mahfudz, potensi kecurangan tersebut ada di empat tempat. Pertama, di daftar pemilih tetap (DPT) yang dikeluarkan oleh KPUD DKI. Dimana, DPT basisnya adalah data penduduk yang didukung oleh E-KTP.

"Sementara proses E-KTP belum tuntas. Jadi ada potensi kerawanan yg bisa dimanfaatkan oleh mereka yg punya akses ke data penduduk dan data pemilih untuk melakukan manipulasi data," jelasnya.

Kedua, kecurangan pada saat pencoblosan. Praktek yang sering kali terjadi di banyak pilkada adalah politik uang untuk mencoblos pasangan tertentu, intimidasi dan juga penggunaan surat suara yang tidak terpakai.

"Ini praktek yang sering ditemui saat pilkada di banyak tempat. Harus dicermati jangan sampai ada pemilih yang tidak jelas identitasnya," katanya.

Ketiga, kata Mahfudz, kecurangan pada saat rekapitulasi suara mulai dari TPS, PPS dan PPK. Hal ini terjadi umumnya ketika para saksi tidak bisa mengawal dengan tuntas.

"Masalah yang kerap terjadi saksi sudah pulang sebelum rekap selesai dan mereka banyak yang tidak punya salinan hasil rekap," jelas Mahfudz.

Tempat kecurangan terakhir bisa terjadi pada saat rekap akhir melalui komputerisasi di KPUD. Meski penghitungan akhir dilakukan secara manual, tetapi perubahan data di proses komputerisasi akan sangat berpengaruh pada hasil akhir.

"Saksi tiap partai harus mengawal sampai tuntas di KPUD dan harus memiliki salinan rekap lengkap dari TPS, PPS dan PPK. Kalau tidak bisa repot," terangnya.

sumber : http://www.jurnas.com/artikel/9950/Ini-Potensi-Kecurangan-Pilkada-DKI-Jakarta/
.

Rabu, 16 November 2016

Mahfudz Sidik: Jangan Sampai NKRI Bubar

0 komentar
Foto : Ist SOSIALISASI. Anggota DPR RI, Drs H Mahfudz Sidik MSi saat menyampaikan sosialisasi 4 pilar kebangsaan di Cirebon, Sabtu (18/6).
CIREBON- Dalam rangka menjalankan kegiatan Sosialisasi 4 pilar kebangsaan yang meliputi NKRI,Pancasila,UUD 1945,dan Bhinneka Tunggal Ika di daerah pemilihan Cirebon-Indramayu. Anggota DPR RI, Drs H Mahfudz Sidik MSi menjelaskan dalam pertemuan tersebut, bahwa pentingnya menjaga keutuhan NKRI oleh semua lapisan.Acara tersebut di gelar di Cirebon, Sabtu

Dalam penjelasannya, Mahfudz memaparkan bagaimana kondisi Indonesia terkini yang sangat memprihatinkan saat ini. Dua tahun di rezim pemerintahan saat ini, kata dia, justru membawa bangsa Indonesia semakin terpuruk dan bukan mustahil akan membawa pada kehancuran NKRI.

Dimana Gerakan Revolusi Mental yang didengungkan, kata Mahfudz, bukannya membawa dan menjadikan bangsa Indonesia menjadi lebih baik, tapi justru semakin mencemaskan kondisinya.

“Unstabilitas terjadi di berbagai sektor. Lihat saja di bidang ekonomi yang pernah dijanjikan akan meroket medio September tahun lalu justru sebaliknya. Kenaikan harga-harga kebutuhan pokok masyarakat naik tidak terkendali hingga jelang hari lebaran nanti,” paparnya.

Sementara di bidang politik pun, kata politisi PKS ini, sama gonjang ganjing dan konflik di  dunia politik yang menimpa banyak parpol. Disinyalir tak luput dari campurtangan kekuasan, serta tarik menarik kepentingan antara eksekutif dan legislatif. Ditambah lagi, di bidang penegakan hukum pun terlihat jelas ketidakstabilannya. Banyak kasus-kasus hukum yang tidak terselesaikan bahkan tidak sedikit yang lenyap proses hukumnya. Penegakan hukum dirasakan seperti mata pisau tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Dimana, lanjut Mahfudz, aparat penegak hukum dirasakan sudah tidak lagi berpihak kepada kebenaran namun kepada kepentingan.

“Bahkan yang lebih mengkhawatir lagi adalah degradasi moral yang melanda generasi muda bangsa Indonesia. Hingga maraknya kemunculan simbol-simbol idiologi paham komunisme yang banyak di terlihat saat ini,” ujarnya.

Maka tidak berlebihan, kata mantan Ketua Komisi I DPR RI ini, jika banyak tokoh-tokoh bangsa saat ini yang mensinyalir NKRI sudah dalam kondisi “Lampu Kuning” dari keterpurukan dan kehancuran. Apalagi hutang luar negri negara saat ini sudah lebih dari Rp4000 Triliun, serbuan barang-barang impor yang masuk dengan derasnya termasuk serbuan pekerja-pekerja asing (Cina, red) yang seperti tak terbendung lagi. Hal ini menjadikan kedaulatan NKRI semakin berada di ujung tanduk. Jika melihat kondisi keseluruhan dari bangsa Indonesia ini ada semacam grand design besar untuk tujuan besar, yakni bubarnya dan terpecahnya NKRI menjadi negara-negara bagian yang lebih kecil. Karena itu,sebagai anak bangsa yang terlahir dari hasil perjuangan dan pengorbanan para pejuang pendahulu. Maka ada kewajiban besar untuk mempertahankan kedaulatan dan kesatuan NKRI yang tercinta ini.

“Siapapun kita, dimanapun kita, dan apapun profesi kita maka menjaga dan mempertahankan kedaulatan NKRI dari ancaman bubar dan pecahnya NKRI adalah menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi bangsa Indonesia ini dari kehancurannya dan menjadikan bangsa ini kembali menjadi bangsa yang besar, kuat, berdaulat dan menjadi negri yang di rahmati,” pungkasnya. (CP-11)

Entri Populer

narrowsidebarads

Blog Archive