Berita

Opini

Postingan Terbaru [ Cinta :: Kerja :: Harmoni ]

Komisi I

Berita PKS

Selasa, 22 Juli 2014

PKS: KPU Harus Turuti Saran Bawaslu Gelar Pemilihan Ulang

0 komentar

JAKARTA -- Timses Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, menegaskan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah diabaikan. Rekomendasi yang dikeluarkan berupa pemungutan suara ulang (PSU) tidak digubris sepenuhnya oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Ada modus yang merata di seluruh Indonesia berupa rokomendasi dari Bawaslu tidak dilaksanakan oleh KPU," kata anggota Timses Prabowo-Hatta, Taufik Ridho di Jakarta, Senin (21/7).

Pihaknya meminta KPU sebaiknya menunda pelaksanaan penghitungan suara nasional di 33 Provinsi. "Sebelum KPU putuskan baiknya selesaikan dulu permasalahan yang ada," imbuh Taufik.

Permasalahan tersebut dinilainya menjadi ancaman bagi proses demokrasi di Indonesia. Sebabnya, hal itu berkaitan dengan dugaan kecurangan dan manipulasi suara yang menguntungkan pihak tertentu. Hal itu tentunya merugikan yang lain.

Dalam proses penyelenggaraan pemilu presiden yang berlangsung pada 9 Juli kemarin pihaknya dengan ketat menjaga setiap tempat pemungutan suara (TPS) di 33 provinsi. "Saksi kami itu hampir 95 persen seluruh Indonesia. (Di situ) sebagian ada dari tim Koalisi Merah Putih," ujarnya.

Sebagian dari mereka melaporkan adanya dugaan kecurangan. Hal ini tentu ditindaklanjutinya dengan melaporkan ke Bawaslu. Sayangnya, tidak semua rekomendasi Bawaslu dilaksanakan. Menurut Taufik, hal itulah yang menjadi rujukan Koalisi Merah Putih meminta KPU menunda sidang pleno rekapitulasi perhitungan suara tingkat nasional yang tengah berlangsung.

Sekjen PKS tersebut mengaku, siap mengadu formulir C1 KPU dengan yang ada dipihaknya. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini meyakini formulir yang dimilikinya lebih valid ketimbang yang dimiliki KPU. Sebab, dalam proses perhitungan suara pihaknya menemukan banyak kejanggalan. "Kami siap adu data C1 dangan yang dimiliki oleh KPU," kata Taufik. (Republika)

PKS Ajak Semua Bersabar Tunggu Hasil KPU

0 komentar

PALEMBANG - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Sumatera Selatan mengajak semua pihak untuk bersabar menunggu hasil resmi dari Komisi Pemilihan Umum, terkait dengan Pemilu Presiden 9 Juli lalu.

"Kami mengajak semua pihak untuk bersabar menunggu hasil resmi dari Komisi Pemilihan Umum, karena KPU adalah lembaga negara yang bekerja atas nama konstitusi," kata Juru Bicara Fraksi PKS DPRD Sumatera Selatan HM Tukul di Palembang, Senin (22/7).

Menurut dia, jika ada ketidakpuasan terhadap keputusan tersebut maka ditempuh melalui jalur sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada. "Kita bersama harus melawan semua bentuk provokasi yang mengganggu rasa aman masyarakat, apalagi ini dalam suasana bulan Ramadhan," katanya.

Ia menyatakan, fraksi itu juga memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah, kepolisian, TNI dan pihak-pihak terkait yang sudah mengawal pesta demokrasi di Sumsel berjalan cukup kondusif. "Hal ini, harus kita pertahankan, ke depan bahkan setelah keputusan KPU pada Selasa (22/7) tentang hasil pemilihan Presiden RI tahun 2014," ujarnya.

Sebagaimana diketahui KPU Sumsel sudah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon presiden-calon wakil presiden pada Jumat (18/7).

Berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Sumatra Selatan pasangan calon presiden-calon wakil presiden, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa unggul dengan meraih sebanyak 2.132.163 suara pada Pilpres 9 Juli lalu. Sementara pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Jusuf Kalla perolehan sebanyak 2.027.049 suara dari 15 kabupaten dan kota di Sumsel.

Tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu Presiden 9 Juli lalu di Sumsel mencapai 71 persen atau mengalami penurunan bila dibandingkan partisipasi pemilih pada Pemilu Legislatif 9 April lalu, kata Ketua KPU Sumsel, Aspahani. (Republika)

Komisi I Godok Penggabungan RRI dan TVRI

0 komentar


JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR, Tantowi Yahya mengatakan Televisi Republik Indonesia (TVRI) dan Radio Republik Indonesia (RRI) merupakan dua Lembaga Penyiaran Publik (LPP) yang dimiliki oleh bangsa dan negara ini.

Posisi RRI dan TVRI menurut Tantowi, sangat strategis sebagai benteng, pengawal dan penjaga pilar-pilar negara serta nasionalisme bangsa Indonesia di tengah menguatnya penyiaran swasta dan penyiaran dunia global.

"Untuk menjaga kepentingan bangsa dan negara yang ada di RRI dan TVRI, Komisi I DPR RI sedang menginisiasi RUU tentang Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia (RTRI) sebagai langkah penggabungan kembali antara RRI dan TVRI," kata Tantowi Yahya, dalam diskusi 'RUU RTRI di gedung DPR, Senayan Jakarta, Selasa (15/7).

Diketahui, Komisi I DPR RI memiliki ruang lingkup soal pertahanan, intelijen, luar negeri, serta komunikasi dan informatika.

Menurut politisi Partai Golkar itu, penggabungan RRI dan TVRI melalui RUU RTRI ini sangat penting mengingat dampak dari penyiaran dewasa ini, sangat berbahaya kalau tidak diatur dengan baik.

"Apalagi LPP TVRI dan RRI bekerja berdasarkan asas komersial, bisnis, dan kepentingan politik, bisa-bisa kedua lembaga penyiaran milik negara itu tercabut dari sejarah lembaganya sendiri," tegas Tantowi Yahya.

DPR lanjut Tantowi, berharap RUU RTRI ini nanti menjadi penyeimbang bagi penyiaran publik lainnya yang berlomba-lomba mengejar rating dan keuntungan finansial lainnya.

"RTRI harus menjadi penyeimbang dan menyiarkan capaian-capaian program pemerintah yang positif, tanpa terkooptasi untuk terus menumbuhkan nasionalisme dan mengawal NKRI sampai akhir hayat. Jadi, lembaga penyiaran publik ini suatu keniscayaan," imbuhnya. (jpnn)

Komisi I Godok Penggabungan RRI dan TVRI

0 komentar


JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR, Tantowi Yahya mengatakan Televisi Republik Indonesia (TVRI) dan Radio Republik Indonesia (RRI) merupakan dua Lembaga Penyiaran Publik (LPP) yang dimiliki oleh bangsa dan negara ini.

Posisi RRI dan TVRI menurut Tantowi, sangat strategis sebagai benteng, pengawal dan penjaga pilar-pilar negara serta nasionalisme bangsa Indonesia di tengah menguatnya penyiaran swasta dan penyiaran dunia global.

"Untuk menjaga kepentingan bangsa dan negara yang ada di RRI dan TVRI, Komisi I DPR RI sedang menginisiasi RUU tentang Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia (RTRI) sebagai langkah penggabungan kembali antara RRI dan TVRI," kata Tantowi Yahya, dalam diskusi 'RUU RTRI di gedung DPR, Senayan Jakarta, Selasa (15/7).

Diketahui, Komisi I DPR RI memiliki ruang lingkup soal pertahanan, intelijen, luar negeri, serta komunikasi dan informatika.

Menurut politisi Partai Golkar itu, penggabungan RRI dan TVRI melalui RUU RTRI ini sangat penting mengingat dampak dari penyiaran dewasa ini, sangat berbahaya kalau tidak diatur dengan baik.

"Apalagi LPP TVRI dan RRI bekerja berdasarkan asas komersial, bisnis, dan kepentingan politik, bisa-bisa kedua lembaga penyiaran milik negara itu tercabut dari sejarah lembaganya sendiri," tegas Tantowi Yahya.

DPR lanjut Tantowi, berharap RUU RTRI ini nanti menjadi penyeimbang bagi penyiaran publik lainnya yang berlomba-lomba mengejar rating dan keuntungan finansial lainnya.

"RTRI harus menjadi penyeimbang dan menyiarkan capaian-capaian program pemerintah yang positif, tanpa terkooptasi untuk terus menumbuhkan nasionalisme dan mengawal NKRI sampai akhir hayat. Jadi, lembaga penyiaran publik ini suatu keniscayaan," imbuhnya. (jpnn)

Komisi I Minta SBY Jelaskan Alasan Mengganti KSAD

0 komentar

JAKARTA - Anggota Komisi I DPR, Helmy Fauzi, meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjelaskan alasannya mengganti KSAD Jenderal Budiman. Sebab, kebijakan SBY yang mendadak tersebut bisa menimbulkan beragam anggapan. 

"Penjelasan dari Presiden SBY menjadi penting untuk menghindari terciptanya polemik dan spekulasi," kata anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan itu, di Jakarta, Selasa (22/7/2014). 

Dia tak memungkiri, mencopot jabatan KSAD memang hak prerogatif seorang presiden. Tetapi, langkah ini terasa mendadak. Apalagi, kabar ini muncul jelang KPU mengumumkan pemenang pilpres. 

Menurut Helmy, sistem politik Indonesia memang tidak mengenal masa demisioner kepresidenan. Walau demikian, dia berharap Presiden SBY tidak mengeluarkan kebijakan strategis saat KPU akan menetapkan capres dan cawapres terpilih. 

"Setelah KPU menetapkan presiden dan wakil presiden terpilih, sebaiknya tidak ada lagi kebijakan strategis yang dikeluarkan pemerintah," imbau Helmy. 

Mantan aktivis mahasiswa ini menambahkan Komisi I sebelumnya sempat meminta penjelasan pemerintah saat Budiman melakukan rangkap jabatan sebagai KSAD dan Sekjen Kementerian Pertahanan. Akan tetapi, permintaan itu tidak mendapat respons yang memadai. 

Dia mengapresiasi capaian yang dilakukan Budiman selama menjadi KSAD. Sosok Budiman dianggap telah sukses menjalankan tugas sebagai pimpinan Angkatan Darat. 

"Budiman telah menunjukkan sikap sebagai prajurit yang netral profesional dan tegas selama menjalankan tugas mengawal pesta demokrasi," jelas Helmy. 

Dia berharap regenerasi di tubuh Angkatan Darat berjalan baik. "Semoga pergantian posisi KSAD ini membawa penyegaran dalam proses alih generasi di tubuh TNI AD," ucapnya.

Budiman mengaku sudah dikabari soal rencana pemberhentiannya  melalui sambungan telefon Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Budiman memegang posisi KSAD sejak September 2013. Dia akan memasuki masa pensiun pada 25 September 2014. (okezone
)

Senin, 21 Juli 2014

Komisi I Dukung KPI Larang Tayangan Quick Count Pilpres

0 komentar


Jakarta - Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq menyatakan dukungan penuh pada surat edaran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang isinya meminta semua lembaga penyiaran menghentikan penayangan hasil quick count dan real count yang bersumber dari lembaga survey atau lembaga politik lain. 

 

Komisi I menilai pelarangan tersebut diperlukan untuk menjaga situasi dan kondisi politik yang sehat di masyarakat.

 

"Jika TV-TV terus menayangkan dengan versinya masing-masing, ini bisa memprovokasi masyarakat ke arah konflik. Apalagi ada pimpinan lembaga survey yang sudah menyatakan bahwa hasil quick count-nya yang paling akurat. Jika nanti hasil rekap KPU berbeda maka yang keliru adalah KPU," ujarnya melalui pesan singkat, Minggu (13/7).

 

Kemudian, Komisi I juga mendesak KPI agar menggunakan kewenangan menjatuhkan sanksi kepada lembaga penyiaran yang masih nakal. Untuk memperkuat keputusan KPI, Komisi 1 meminta agar KPU-Bawaslu-KPI-KIP dan Dewan Pers duduk bersama Pemerintah untuk memperkuat keputusan dan surat edaran KPI tersebut. 

 

"Jangan sampai terjadi penyesatan opini oleh lembaga penyiaran melalui lembaga survey bahwa seolah hasil pilpres harus merujuk kepada Quick-Count yang mereka buat sendiri," imbuhnya.

 

Khusus mengenai pernyataan Direktur Indikator Politik Burhanudin Muchtadi yang mengklaim hasil quick count yang dibuatnya adalah yang paling benar sehingga kalau hasil KPU berbeda, maka KPU yang salah, Mahfudz menilai pernyataan itu provokatif dan jelas-jelas menantang UU Pilpres dan UU Penyelenggaran Pemilu. 

 

“Jika KPU dan Bawaslu berkehendak, hal itu bisa diajukan sebagai pelanggaran pidana,” katanya.

 

Terkait masalah keamanan, poitisi PKS ini meminta Polri dan TNI harus bersama tangani keamanan pasca-pilpres. Jangan sampai ada pembiaran terhadap manuver-manuver politik yang bisa memicu konflik horizontal. (JurnalParlemen)

Agresi Israel ke Palestina, Parlemen Harus Lakukan Aksi Nyata

0 komentar


Senayan - Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq berharap semua pihak dalam negeri tidak larut dalam urusan Pilres saja, tetapi juga meluangkan waktu sejenak untuk berempati pada penderitaan warga Palestina yang kini mendapat serangan brutal dari zionis Israel. 

 

Pasalnya, Indonesia telah mendukung kemerdekaan Palestina dan penghapusan penjajahan di muka bumi, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

 

"Kita sebaiknya tidak larut pada urusan domistik dalam negeri terkait pilres saja. Kita juga perlu membangun solidaritas untuk saudara kita di Palestina, Gaza yang kini tengah menghadapi agresi militer Israel secara butal," ujarnya di sela-sela hadiri sidang Paripurna DPR, Kamis (10/7).

 

Wasekjen PKS ini menambahkan, lewat koalisi merah putih yang sudah terbentuk bersama enam partai lainnya, pihaknya akan terus mendorong solidaritas nyata untuk warga palestina tersebut. Baik dalam bentuk bantuan kemanusian, peran diplomatik maupun dukungan moril lainnya. 

 

"Hal ini perlu dilakukan, sehingga pembentukan koalisi merah putih ini, tidak semata terkait politik domestik, tapi juga memiliki misi jauh ke depan untuk hal-hal nyata dalam bidang kemanusian. Koalisi merah putih mesti nyata, dan terdepan, untuk solidaritas pada Palestina," tegasnya.

 

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Tantowi Yahya mengutuk keras serangan militer terbaru tentara Israel ke Gaza, Palestina, hingga mengakibatkan puluhan korban jiwa yang kebanyakan warga sipil, anak-anak dan wanita. (Jurnal Parlemen)

Tujuh Asas Penting UU Perjanjian Ekstradisi Indonesia-India

0 komentar


Senayan - Rapat Paripurna DPR RI akhirnya mengesahkan RUU Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dengan Republik India, setelah pembahasan tingkat pertama dilakukan oleh Komisi I DPR RI.


Prinsip dasar disahkannya UU tersebut adalah untuk meminimalisir peluang bagi pelaku kejahatan meloloskan diri dari penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan pidana dari negara tempat kejahatan dilakukan.


"Menyadari adanya peluang bagi pelaku kejahatan meloloskan diri dari penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan pidana dari tempat kejahatan dilakukan, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India sepakat mengadakan kerjasama ekstradisi," ucap Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq, dalam rapat paripurna, Selasa (24/6), di Gedung DPR, Jakarta.


Dalam perjanjian ekstradisi yang telah ditandatangani 25 Januari 2011 di New Delhi tersebut, terkandung tujuh asas penting yang sifatnya menguntungkan bagi kedua negara.


Asas pertama, ekstradisi dilaksanakan terhadap setiap orang yang ditemukan berada di wilayah negara diminta dan dicari oleh negara peminta untuk penuntutan, penjatuhan atau pelaksanaan hukuman, meskipun tindak pidana tersebut dilakukan sebelum atau sesudah berlakunya perjanjian ini.


Kedua, tindak pidana yang dapat diekstradisikan adalah tindak pidana yang dapat dipidana menurut hukum kedua negara dengan ancaman pidana paling singkat satu tahun.


"Namun, dalam asas ketiga, jika suatu kejahatan tertentu oleh negara diminta dianggap sebagai kejahatan politik, maka permintaan ekstradisi ditolak," papar legislator dari Fraksi PKS itu.


Pada asas keempat, seseorang tidak diserahkan karena hak untuk menuntut atau hak melaksanakan putusan pidana telah kedaluwarsa.


Asas kelima, suatu kejahatan yang telah dilakukan seluruhnya atau sebagian di wilayah yang termasuk atau tidak dianggap termasuk dalam yurisdiksi negara diminta, maka negara ini dapat menolak ekstradisi.


Di asas keenam, masing-masing pihak memiliki hak untuk menolak ekstradisi terhadap warga negaranya. Kemudian di asas ketujuh, orang yang diekstradisikan tidak boleh diproses hukum ataupun menjalani hukuman pidana di negara peminta untuk suatu tindak pidana yang dilakukan oleh orang tersebut sebelum penyerahannya. (Jurnal Parlemen)

Rabu, 09 Juli 2014

Mahfudz Siddiq: Pertahanan Laut Menjadi Prioritas Utama Penetapan MEF 2015-2019

0 komentar


Jakarta - Negara terus mengalami kerugian per tahunnya akibat kebocoran aset melalui lautnya. Hal itu disampaikan Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq saat ditemui JMOL beberapa waktu lalu di ruang kerjanya.

“Potensi kerugian negara sangat besar akibat arus lalu lintas ilegal, illegal fishingillegal logging, penyelundupan BBM, dan perompakan,” kata Mahfudz.

Mahfudz menjelaskan, kerugian negara menurut hasil kajian dalam suatu studi pada 2007 diperkirakan mencapai Rp 40 triliun per tahun. Dan menurutnya, hal itu dapat ditutupi jika kekuatan TNI AL mumpuni.

“Apabila kita bisa meminimalkan kerugian Rp 40 triliun per tahun itu maka dapat menumbuhkan nilai ekonomi,” tambahnya.

Anggota DPR RI dari Fraksi PKS tersebut menuturkan kendala menetapkan anggaran pertahanan, khususnya pertahanan laut, adalah masalah politik anggaran yang masih melihat cost dalam menetapkan alutsista, bukan pada manfaat.

“Memang secara politik anggaran kita masih melihat belanja alutsistanya berdasarkan cost, belum melihat bahwa belanja alutsista ini punya multiple economy effect,” katanya.

Mahfudz berjanji, pertahanan laut akan menjadi prioritas utama dalam penetapan MEF pada tahap II (2015-2019) nanti.

“Kalau kita pendekatannya adalah Indonesia sebagai Negara Maritim maka memang kontrol wilayah NKRI terbesar itu adalah laut, sehingga dari sisi itu kita memprioritaskan penguatan alutsista AL,” pungkas Mahfudz.

Mahfudz mengharapkan, dalam Renstra II ada terobosan-terobosan, karena tensi ancaman keamanan secara konflik militer di sekitar kawasan sangat tinggi. Jika pertahanan tidak dijaga, akan menggangu kepentingan nasional Indonesia. (Jurnalmaritim)

Mahfudz Siddiq : Penyerangan Kantor PKS berkaitan dengan Pilpres

0 komentar


JAKARTA -- Kantor DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Karawang, Jawa Barat (Jabar), diserang sebuah kelompok pada Jumat (4/7) siang. Wakil Sekjen PKS Mahfudz Siddiq membeberkan kronologis penyerangan.

"Jumat jam 11.30 kantor DPD PKS Kerawang diserang bbrp pemuda, ada yg pakai baju koko dan peci putih. Seolah santri," katanya melalui akunTwitter, @MahfudzSiddiq.

Menurut ketua Komisi I DPR itu, para penyerang bertindak tidak profesional. "Desainernya lupa kalau santri jam 11. 30 sudah duduk di masjid. Gak keliaran pake motor di jalanan."

Mahfudz yakin, oknum penyerang dipastikan bukan santri. Pasalnya, kalau santri pada waktu tersebut pasti sedang menunaikan ibadah shalat Jumat. 

"Desainernya gagal paham kalau santri gak punya perilaku merusak fisik, main pukul dan lempar oli."

Dia menganalisis, kejadian penyerangan itu terkait dengan Pilpres 9 Juli mendatang. "Aksi teror semacam ini tdk berdiri sendiri. Ini bgian dari kepanikan pihak yg terancam peluangnya di pilpres. 

Dia memprediksi, aksi kekerasan bisa meluas kalau melihat beberapa kejadian terakhir. "Setelah aksi teror thd TV One, skrg kantor2 PKS, lalu... Sangat mungkin aksi teror makin menguat dan meluas." (Republika)

Entri Populer

narrowsidebarads

Blog Archive