Berita

Opini

Postingan Terbaru [ BERKHITMAT UNTUK RAKYAT ]

Komisi IV

Berita PKS

Senin, 26 September 2016

Anies Baswedan Bukan Kader Gerindra dan PKS, Ini Kata Prabowo

0 komentar
JAKARTA, — Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan dipilih sebagai calon gubernur DKI Jakarta disandingkan dengan Sandiaga Uno sebagai calon wakil gubernur.

Keduanya diusung oleh Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan, meski bukan kader Gerindra dan PKS, Anies dipandang sebagai yang terbaik untuk rakyat Jakarta.
"Beliau bukan kader Partai Gerinda, bukan pula kader PKS. Tapi Gerindra dan PKS memandang tak harus dari partai," kata Prabowo, di rumahnya, di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (23/9/2016).
"Kami cari yang kami pandang terbaik yang bisa kami persembahkan ke rakyat Ibu Kota," ucapnya.
Prabowo mengatakan, kedua partai menangkap bahwa ada keinginan dari warga, khususnya di Jakarta, untuk pergantian kepemimpinan.
Kedua partai sepakat mengusung Anies-Sandiaga untuk maju pada Pilkada DKI 2017.
"Karena itulah Gerindra dan PKS berusaha mencari pribadi-pribadi yang terbaik yang bersedia berbakti," ujar Prabowo.
Hadir dalam pengumuman ini, Presiden PKS Sohibul Iman, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri, Ketua DPD DKI PartaiGerindra M Taufik, Ketua DPP PKS Al Muzzammil Yusuf, dan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera.

Gerindra-PKS Resmi Usung Anies-Sandi di Pilgub DKI

0 komentar
JAKARTA – Jakarta. Setelah melakukan pembahasan yang cukup panjang antara PKS dengan Gerindra, yang digelar di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, sejak Kamis-Jumat (22-23/9/2016) dini hari, akhirnya kedua partai tersebut menemukan kesepakatan. PKS dan Gerindra sepakat usung Anies Baswedan-Sandiaga Shalahuddin Uno pada Pilkada DKI Jakarta 2017 mendatang.

Seperti yang dilansir dari tajuk.co, Jumat (23/9/2016), kesepakatan ini dicapai setelah upaya menyatukan calon antara koalisi Kertanegara dan Koalisi Cikeas menemukan kegagalan. Koalisi Cikeas tetap bersikukuh meminta Agus Yudhoyono berada di nomor satu.

Menurut sumber dakwatuna.com, pasangan Anies-Sandi direncanakan akan diumumkan langsung oleh Ketua Tim Pemenangan Mardani Ali Sera, di kediaman Prabowo Subianto, Jumat siang ini.

Usai pengumuman, Anies-Sandi akan menuju KPUD untuk melakukan pendaftaran sebagai cagub dan cawagub.“Iya, Mardani sebagai Ketua Tim Pemenangan yang akan mengumumkan,” kata sumber tersebut.

Sebelumnya, koalisi Cikeas telah mengumumkan pasangan yang diusung oleh Demokrat, PAN, PPP dan PKB, yaitu Agus Yudhoyono-Sylviana Murni. Selain itu, PDIP bersama Golkar, Nasdem dan Hanura juga telah melakukan pendaftaran cagub-cawagub Ahok-Djarot pada Kamis (22/9/2016). 

dakwatuna.com

Luhut Harus Hormati Hukum

0 komentar
Jakarta (20/9) – Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto menilai dampak dari adanya megaproyek reklamasi adalah negara akan terbebani untuk mengeluarkan anggaran secara periodik agar dapat membiayai dampak yang timbul berupa bencana lingkungan, khususnya di Pulau G.

Hal ini, tambah Hermanto, tak ayal akan menjadi beban pemerintah mendatang.

"Anggaran itu setidaknya dikeluarkan untuk banjir yang lebih besar di Jakarta, merestorasi ekosistem laut yang rusak, dan memfasilitasi nelayan yang dirugikan karena berkurangnya akses dan lahan tangkap,” papar Hermanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/9).

Kalau negara mengeluarkan anggaran, lanjut Hermanto, itu berarti yang dipakai uang rakyat.

"Jika rakyat tidak rela uangnya dipakai untuk membiayai bencana akibat ulah korporat maka rakyat harus
menentang kebijakan reklamasi,” tegas Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat I ini.

Hermanto menambahkan kerusakan lingkungan dan bencana banjir yang lebih besar akan menyengsarakan warga Jakarta dalam jangka panjang.  Selain itu, negara akan terus mengeluarkan anggaran untuk menanggulangi dampak dari kerusakan lingkungan dan bencana banjir tersebut.

"Rakyat dan negara rugi sementara korporat untung. Nilai propertinya di pulau reklamasi semakin lama semakin meningkat,” paparnya.

Diketahui, pada 9 September 2016 silam, Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan telah resmi melanjutkan proyek reklamasi yang pernah dimoratorium atas kesepakatan dari mantan Menko Maritim Rizal Ramli bersama DPR.

Lebih lanjut, Hermanto meminta Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan agar menghormati lembaga yudikatif.  Majelis Hakim PTUN 31 Mei 2016 lalu mengabulkan gugatan nelayan dan mencabut keputusan Gubernur Daerah Provinsi Ibu kota DKI Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 tentang pemberian izin pelaksanaan reklamasi Pulau G. 

"Kalau ijin pelaksanaan reklamasi sudah dicabut, namun jalan terus, maka reklamasi itu ilegal,” tegas Hermanto.

Keputusan Menko Maritim Lanjutkan Reklamasi Tanpa Kajian Ilmiah dan Uji Publik

0 komentar
Jakarta – Anggota Komisi Lingkungan DPR RI, Rofi Munawar menilai keputusan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan untuk meneruskan Reklamasi Teluk Jakarta, merupakan langkah yang dilakukan tanpa didasari kajian ilmiah dan uji publik yang memadai.
"Keputusan Menko Maritim untuk melanjutkan reklamasi pantai utara terlampau tergesa-gesa, mengingat belum ada perubahan status hukum dan kajian ilmiah yang komprehensif atas proyek tersebut," ucap Rofi Munawar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/9).
Legislator PKS asal Jawa Timur ini juga menjelaskan, reklamasi teluk jakarta secara faktual mengancam lingkungan hidup, obyek vital strategis, pelabuhan, dan lalu lintas laut. 
Sehingga, hal tersebut, menjadi hal yang aneh jika Menko Maritim bersikeras melanjutkan proyek tersebut tanpa ada uji publik dan kajian yang memadai.
"Sebaiknya kajian terkait Reklamasi ini diserahkan kepada lembaga independen  dan institusi akademik untuk menilai secara utuh kelayakan proyek ini. Diharapkan dari itu ada solusi yang lebih komprehensif dan kebijakan yang lebih berpihak kepada pelestarian lingkungan hidup dan kepentingan masyarakat," tegas Rofi.
Rofi memandang kebijakan Pemerintah terkait Reklamasi dapat disebut dengan infrastructure minded, yaitu kebijakan yang berparadigma semua persoalan dapat diselesaikan dengan pembangunan yang bersifat megaproyek.
Seharusnya pendekatan pembangunan pesisir pantai utara Jakarta, Banten, dan Jawa Barat juga dilihat dari sisi ekologis maupun sosiologis.
"Keputusan melanjutkan reklamasi selalu dikompensasi dengan alasan dana besar yang akan didapat dan mega proyek, padahal disisi lain telah menyebabkan kerusakan yang lebih besar," pungkas Rofi.
Sebagai informasi, Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan (KLHK) pada  medio April 2016 kemarin telah mengeluarkan surat keputusan terkait pemberian sanksi administrasi berupa penghentian sementara seluruh kegiatan pembangunan Pulau C dan D serta G karena dinilai telah melanggar aturan. 
Ironisnya, seluruh rekomendasi tersebut tidak menjadi dasar dalam kelanjutan dalam megaproyek reklamasi ini.

Rabu, 21 September 2016

Reklamasi Dilanjutkan, Kerusakan Lingkungan Teluk Jakarta Akan Makin Parah

0 komentar
Jakarta (17/9) – Anggota Komisi IV DPR RI Akmal Pasluddin menilai kebijakan pemerintah, khususnya Menko Maritim dan Gubernur DKI, untuk melanjutkan kembali megaproyek reklamasi Teluk Jakarta dapat berakibat pada kerusakan lingkungan yang semakin parah.
Hal ini semakin diperkuat dengan minimnya transparansi dari pemerintah untuk membuka dokumen hasil kajian sebagai basis akademik agar masyarakat dapat menilai layak atau tidaknya kebijakan yang pernah dibatalkan oleh Mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli tersebut.
“Kami meminta kepada pemerintah, khususnya Menko Kemaritiman dan Gubernur DKI, coba umumkan semua hasil kajian dari berbagai lembaga terkait kelayakan pelaksanaan reklamasi Teluk Jakarta. Pemerintah jangan konsumsi sendiri hasil kajian itu sehingga masyarakat dapat menilai kelayakan kajian reklamasi itu,” tegas Akmal di Jakarta, Sabtu (17/9).
Akmal menambahkan moratorium reklamasi Teluk Jakarta yang telah diputuskan oleh DPR dan pemerintah, saat ini statusnya belum dicabut. Selain itu, hasil banding atas Putusan PTUN yang mengabulkan gugatan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) atas Pergub Tahun 2004 tentang izin pelaksanaan reklamasi di Pulau G, hingga kini masih proses hukumnya masih belum selesai.
“Itu semuanya dilabrak dan menunjukan arogansi kekuasaan yang melecehkan hukum dan aturan kenegaraan,” jelas Alumnus Institut Pertanian Bogor (IPB) ini.
Akmal menambahkan, dengan adanya dua ketentuan hukum di atas mengakibatkan segala aturan mengenai reklamasi menjadi tidak dapat dijadikan dasar bagi Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama “Ahok” untuk melanjutkan reklamasi. Menko Maritim juga jangan terlalu tergesa-gesa memberikan jaminan proyek reklamasi ini tetap dilanjutkan.
Aturan-aturan tersebut adalah Undang-Undang No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan, PP No. 78 tahun 2010 tentang Reklamasi Pasca Tambang, Permen-KP No. 17 tahun 2003 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, bahkan keppres No. 52 tahun 1995 tentang Pantura Jakarta.
Oleh karena itu, Akmal menilai publik harus mencurigai adanya upaya untuk menutup hasil kajian yang menjadi dasar bagi tetap berjalannya reklamasi, yang diduga ada kepentingan pengusaha besar di negara ini.
“Pada senin, 18 April lalu, saya sebagai Anggota Komisi IV sudah menyampaikan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan ketika Menko Maritim pada saat itu Rizal Ramli untuk mengumumkan penghentian sementara reklamasi. Saya meminta  itu harus terarah pada moratorium permanen. Karena ke depannya akan ada upaya untuk melanjutkan reklamasi ini dengan berbagai upaya baik tekanan politik maupun tekanan ekonomi,” jelas Ketua Kelompok Komisi IV (Kapoksi IV) Fraksi PKS ini.
Akmal menegaskan, pada dasarnya setiap undang-undang yang mengatur persoalan reklamasi di Indonesia selalu bertujuan untuk mempertahankan keseimbangan lingkungan, yakni mengendalikan arus air laut yang mengakibatkan abrasi atau erosi pantai atau pembentukan pulau untuk konservasi perlindungan satwa dan tanaman.
“Ini menunjukkan bahwa reklamasi dapat dilakukan apabila dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase,” jelas Akmal.
Namun, kata Akmal, yang direncanakan Gubernur Jakarta Ahok berserta kelompok pengusaha besarnya yang didukung menko Maritim, telah memperlihatkan bahwa tujuan reklamasi ini untuk tujuan properti yang telah dipasarkan hingga ke negeri Tiongkok.
“Sudah hentikan saja reklamasi ini. Menko Maritim dan Gubernur DKI jangan membuka diri untuk mendatangkan bencana besar di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Alam tidak akan tinggal diam jika pemimpin dan masyarakat di negeri ini terus melawan hukum dan semena-mena menyengsarakan rakyatnya”, pungkas Andi Akmal Pasluddin.

PKS: Keputusan Luhut Lanjutkan Reklamasi Terburu-buru

0 komentar
JAKARTA -- Anggota Komisi VII DPR, Rofi Munawar menilai keputusan Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan melanjutkan proyek reklamasi di Teluk Jakarta, terlalu tergesa-gesa. "Keputusan Menko Maritim untuk melanjutkan reklamasi pantai utara terlampau tergesa-gesa, mengingat belum ada perubahan status hukum dan kajian ilmiah yang komprehensif atas proyek tersebut," katanya di Jakarta, Selasa (20/9).

Menurutnya reklamasi di kawasan Teluk Jakarta secara faktual mengancam lingkungan hidup, obyek vital strategis, pelabuhan, dan lalu lintas laut. Dengan demikian, lanjutnya, hal itu dinilai menjadi aneh bila keputusan untuk melanjutkan proyek reklamasi tanpa ada uji publik dan kajian mendalam.

"Sebaiknya kajian terkait reklamasi ini diserahkan kepada lembaga independen dan institusi akademik untuk menilai secara utuh kelayakan proyek ini," ujarnya. Dengan melakukan berbagai langkah tersebut diharapkan muncul solusi yang lebih komprehensif dan kebijakan yang lebih berpihak kepada pelestarian lingkungan hidup dan kepentingan masyarakat.
Politikus PKS itu memandang kebijakan Pemerintah terkait reklamasi dapat disebut dengan infrastructure minded, yaitu kebijakan yang berparadigma semua persoalan dapat diselesaikan dengan pembangunan yang bersifat megaproyek. Seharusnya pendekatan pembangunan pesisir pantai utara Jakarta, Banten, dan Jawa Barat juga dilihat dari sisi ekologis maupun sosiologis.
Sumber : Antara

Selasa, 06 September 2016

Mahfuz Siddik: Polisi Harus Usut Tuntas Kasus Kasep

0 komentar
INDRAMAYU – Maraknya pemalsuan Kartu Sehat dan Pintar atau yang disingkat Kasep di Indramayu, ternyata mendapat perhatian serius dari anggota DPR RI asal daerah pemilihan Indramayu-Cirebon, Drs H Mahfudz Siddik MSi, dirinya mengaku sangat prihatin dengan banyaknya korban penipuan dari Kartu Kasep yang menimpa masyarakat Indramayu,terlebih lagi yang menjadi korban masyarakat miskin. Atas hal tersebut, Mahfudz mendesak aparat kepolisian segera mengusut tuntas kasus penipuan kartu Kasep di Indramayu agar tidak merugikan rakyat.

Program Kartu Sehat dan Pintar ini, kata Mahfudz, sungguh program yang mulia dari Pemkab Indramayu untuk masyarakatnya. Akan tetapi, dengan  permasalahan yang ada diharapkan pihak pemkab dan kepolisian Indramayu bergerak cepat mengusut kasus penipuan yang telah banyak makan korban masyarakat kecil.

“Pemkab dan Kepolisian Indramayu harus bergerak cepat mengusut sampai tuntas kasus penipuan ini. Kasihan masyarakat kecil yang mungkin tidak tahu bagaimana mengurus Kasep menjadi korban,” tegasnya.

Sebelumnya, ada sekitar 370 warga Kabupaten Indramayu menjadi korban pemalsuan Kartu Sehat dan Pintar (Kasep). Kasep palsu terungkap dari banyaknya laporan pasien pemegang Kasep yang mengaku tidak tervalidasi saat hendak ke rumah sakit. Atas hal tersebut, Mahfudz Siddik berharap Pemkab Indramayu yang dipimpin sosok seorang ibu, Anna Shopanah agar bisa lebih sigap lagi ke masyarakatnya. Khususnya ke masyarakat miskin yang ada.

“Saya percaya Indramayu dibawah Ibu Anna mampu memberikan perhatian lebih ke masyarakatnya. Dan melakukan pendataan serta pelayanan lebih baik lagi agar tidak terjadi lagi penipuan mengatas namakan program pemkab,” harap Mahfudz.

Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Indramayu, Yadi Hidayat menjelaskan, Kasep merupakan program Pemkab Indramayu bagi warga miskin di Indramayu yang tidak masuk dalam layanan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dari pemerintah pusat. Di Kabupaten Indramayu, terdapat 861.256 warga miskin. Dari jumlah tersebut, yang masuk dalam layanan KIS mencapai 828.221 orang.

“Sisanya, sebanyak 33.035 jiwa menjadi tanggungan Pemkab Indramayu dan sudah mendapatkan Kasep,” ujarnya.

Namun Yadi mengakui, masih banyak masyarakat miskin yang belum terdata. Per periode Januari-Juli 2016 saja, jumlah warga miskin yang mengajukan kasep ada sekitar 8.000 orang. (Ist/CP)

Kamis, 01 September 2016

Jangan Sampai Penurunan Tarif ada yang Merasa Dirugikan dan Diuntungkan

0 komentar

Kamis,1 September 2016 , JAKARTA-Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq mengungkapkan, penentuan tarif interkoneksi antar operator seluler harus ditempatkan dalam dua konteks pertimbangan.
Hal pertama yang perlu dilakukan adalah peningkatan kualitas pelayanan kepada konsumen termasuk tarif yang harus semakin murah. Yang kedua, konteks percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi untuk kepentingan pembangunan nasional.
"Dalam hal peningkatan kualitas layanan teramsuk tarif yang semakin murah, pemerintah bersama semua operator telkom, duduk bersama menghitung, menetapkan standar acuan (batas atas dan bawah) tarif ritel penggunaan komunikasi seluler," sarannya, Kamis (1/9/2016).
"Interkoneksi hanya salah satu komponen biaya. Harus dibedah keseluruhan komponen. Dari sini akan dilihat tingkat efesiensi yang mungkin dan harus dilakukan setiap operator," tambahnya.
Ia menegaskan, perang tarif yang masif namun kurang dipahami konsumen mengenai struktur biaya yang sebenarnya, juga harus dikontrol oleh pemerintah. Kemudian, terkait percepatan pembangunan infrastruktur, penurunn tarif (bukan saja interkoneksi) juga harus mempertimbangkan dampak pada kemanpuan operator mempercepat pembangunan infrastrukturnya di seluruh wilayah indonesia.
"Meski saat ini terbantu oleh pembangunan palapa ring yang dilakukan pemerintah. Telkomsel yang mendapatkan kewajiban membangun infrastruktur di seluruh wilayah termasuk remote area, juga harus menjadi pertimbangan penting bagi pemerintah," mantan Ketua Komisi I DPR ini menegaskan kembali.
Ia mengingatkan, jangan sampai ada situasi, saat penurunan tarif dilakukan, di antara operator ada pihak yang diuntungkan tapi juga ada pihak yang dirugikan.
Prinsipnya harus win-win solution. Bagi konsumen, bagi operator dan bagi pemerintah. "Terkait kisruh dan pro-kontra saat ini, saran saya pemerintah bisa duduk kembali dengan semua operator telekomunikasi. Melibatkan konsultan independen yang disepakati bersama, mengkaji rencana kebijakan penurunan tarif, dan juga draft PP yang ikut diperdebatkan," saran Mahfudz Siddiq.
Sebelumnya diberitakan, Forum Indonesia untuk Transparansi (Fitra) melaporkan Surat Edaran Kebijakan Penurunan Tarif Interkoneksi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Manager Advokasi dan Investigasi Fitra, Apung Widadi, mengatakan SE tersebut berpotensi merugikan keuangan negara senilai Rp 53,9 triliun. "Kalau interkoneksi itu diturunkan harganya maka pendapatan Telkom itu turun. Ini kan sumber daya udara frekuensi, dengan pendapatan Telkomsel turun maka PNBP yang akhirnya tidak dibayarkan ke negara sebesar itu selama lima tahun itu," kata Apung di KPK, Jakarta, Rabu (31/8/2016). TRIBUNNEWS.COM,

Selasa, 30 Agustus 2016

Pemerintah Diminta Tidak Ganggu Tunjangan Guru

0 komentar
Kemenkeu dan Kemendikbud Diminta untuk Duduk Bersama
Rabu, 31 Agustus 2016. CILEDUG - Rencana pemerintah melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menahan tunjangan profesi guru sebesar Rp20,3 triliun mendapat reaksi dari sejumlah kalangan.

Anggota DPR RI Dapil Cirebon-Indramayu, Drs H Mahfudz Siddiq MSi membenarkan, pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani saat ini mulai mengoreksi dana tunjangan profesi guru.

Diungkapkan Mahfudz, di hadapan Komisi XI DPR RI, Menkeu menyatakan, akan menahan Rp23,3 triliun dana tunjangan profesi guru atau 33,4 persen dari total tunjangan profesional guru yang mencapai Rp 69,7 triliun dalam APBN-P 2016.

“Saya berharap pemerintah dalam hal ini Menkeu jangan mengurangi anggaran pendidikan atau dengan menahan tunjangan profesi guru. Sebab menahan tunjangan profesi guru ini akan berdampak luar biasa terhadap kondisi pendidikan Indonesia,” kata Mahfudz melalui rilis yang diterima redaksi Sabtu, (27/8).

Jika tunjangan profesi guru ditahan, lanjut Mahfudz, kondisi ini akan mempengaruhi kinerja guru-guru.

Guru yang bertugas mendidik bangsa, kata Mahfudz, sudah seharusnya diberikan kesejahteraan agar bisa fokus dalam melahirkan dan mendidik calon-calon pemimpin bangsa yang akan datang.

“Saya tidak ingin mendengar ada lagi guru yang menjadi tukang ojek setelah pulang mengajar atau guru yang berutang kesana-kemari untuk menutupi biaya hidup,” harap Mahfudz.

Oleh karena itu, Mahfudz mendesak Menkeu Sri Mulyani yang juga pernah jadi dosen agar berpikir ulang untuk menahan tunjangan profesi guru.

Hal senada dikatakan Guru SMP Negeri 4 Cirebon, Deny Rochman MPd.

Dikatakan Deny, Keputusan Menkeu Sri Mulyani memangkas anggaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) sebesar Rp 23,3 triliun jangan sampai menimpulkan keresahan di kalangan guru-guru penerima dana sertifikasi.

Mestinya, kata Deny, ada komunikasi yang baik dua kementerian, yakni Kemenkeu dan Kemdikbud terkait silang pendapat kelebihan anggaran yang dimaksud.

“Jika pokok persoalannya masih belum ada titik temu dan belum dikonfirmasi, komunikasi dan klarifikasi antar kedua belah pihak, mengapa harus diungkap ke publik? Jangan sampai guru-guru di arus bawah resah sehingga berdampak pada stabilitas pendidikan nasional,” kata Deny Rochman.

Jika pemangkasan tersebut terkait data yang tidak valid terhadap penerima TPG, maka langkah Menkeu tersebut harus diapresiasi. Namun sebaliknya, kata Deny, jika keputusan itu keliru dan tidak cermat maka akan berdampak sistemik terhadap dunia pendidikan nasional.

“Bisa jadi proses pencairan TPG akan semakin tidak lancar,” pungkasnya.
(ril/sud/ RAKYAT CIREBON)

Senin, 06 Juni 2016

Kerajinan Rotan Cirebon Mengalami Peningkatan

0 komentar

CIREBON - Kerajinan rotan yang berada di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, mulai mengalami peningkatan permintaan baik dari pasar dalam negeri maupun luar negeri.

"Ada peningkatan permintaan untuk kerajinan rotan baik dalam negeri maupun luar negeri dan ini membuat kami lebih semangat,Untuk kenaikan dalam negeri sekitar 30 persen," kata Pengurus Himki Cirebon Sumarca, Minggu.

Sedangkan untuk pasar rotan masih mendominasi itu wilayah Jawa dan sekarang masuk juga wilayah Sumatera dan ini membuat para perajin rotan di Cirebon kembali bergairah.

"Kelihatan masyarakat juga sudah mulai mencintai kerajinan rotan dan yang terlihat sangat meningkat itu untuk kerajinan kecil seperti tempat duduk anak di motor metik," tuturnya.

Sementara itu untuk pasar luar negeri sekarang ini tercatat 1.500 kontainer setiap bulannya keluar dari Indonesia berupa kerajinan rotan dari Cirebon.

Meskipun menurutnya, belum seperti masa kejayaan yang bisa mencapai 3.000 kontainer, tapi pihaknya sangat optimis bisa seperti dulu, apalagi sekarang ini sudah dilarang ekspor bahan baku rotan.

"Perlahan industri rotan Cirebon naik lagi dan kami berharap terus, agar pemerintah tidak lagi mengizinkan ekspor bahan baku rotan," ujarnya.

Ia juga berharap pemerintah bisa membumikan rotan seperti halnya batik, dimana setelah pemerintah mewajibkan untuk memakai batik khususnya untuk PNS dan Siswa, maka batik terus berjaya.

Dan begitu juga ia berharap, agar instasi pemerintah bisa menggunakan furniture dari kerajinan rotan, maka dapat dipastikan industri rotan makin maju. (Antara/FC)

Entri Populer

narrowsidebarads

Blog Archive