Berita

Opini

Postingan Terbaru [ Cinta :: Kerja :: Harmoni ]

Komisi I

Berita PKS

Senin, 02 Maret 2015

Mahfudz : Eksekusi Mati Jangan Terlalu Demonstratif

0 komentar

JAKARTA-Komisi I DPR minta aparat kepolisian dan kejaksaan yang akan melaksanakan eksekusi mati terhadap sejumlah terpidana kasus narkoba agar lebih hati-hati. "Saya melihat apa yang dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan di pemberintaan terutama televisi seperti demonstratif sekali. Ini tidak baik dan punya implikasi luas,” kata Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq Mahfudz kepada TeropongSenayan di Jakarta, Minggu (1/3).

Menurut Mahfudz, aparat seharusnya memperlakukan eksekusi mati ini sebagai bentuk penegakan hukum, jadi tidak perlu dibesar-besarkan. "Ini proses penegakan hukum yang memang harus dijalankan. Jangan digembar-gemborkan seolah ini hal yang harus menarik menjadi tontonan publik,” terangnya.

Mahfudz memahami dampak dari tontonan ini bisa menggangu Indonesia dengan dunia internasional. Apalagi negara-negara asing yang warga negaranya akan dihukum mati, tentunya melihat tidak elok cara-cara seperti ini. Makanya bagaimanapun harus bisa menjaga hal ini demi hubungan baik.

"Saya khawatir kalau hal ini dibiarkan maka bukan tidak mungkin nanti proses eksekusi matinya disiarkan juga secara live oleh televisi," ungkapnya. Oleh karena itu, kata Mahfudz, penegakan hukum mesti dengan cara yang santun. "Menegakkan hukum harus, tapi tidak dengan cara yang bisa menyakiti pihak lain,” imbuhnya.

Sebelumnya di sejumlah media terutama televisi ramai diberitakan mengenai rencana, persiapan dan proses eksekusi terpidana mati kasus narkoba. Persiapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian mulai dari pemindahan tahanan dijaga ketat dan terlihat demonstratif.
(TEROPONGSENAYAN)

Aleg PKS Nasir Djamil Nikahkan Anaknya Yang Hafidzhoh dengan Seorang Hafidz

0 komentar

Banda Aceh - Anggota DPR RI F-PKS dari Dapil Aceh, Nasir Djamil, menikahkah anaknya Hilwa Salsabilla dengan Hajarul Akbar, Minggu 1 Maret 2015 kemarin.

Dua insan penghafal Al-Qur'an, Hafidz dan Hafidzoh bertemu di pelaminan menyatukan hatinya. Hilwa Salsabilla, hafidzoh sekaligus mahasiswi Fakultas Kedokteran Univeristas Syiah Kuala Angkatan 2013 ini menikah dengan Al-Hafidh Hajarul Akbar.

Pernikahan yang dilangsungkan di Asrama Haji Kota Banda Aceh ini di hadiri sekitar 5000-an undangan serta pejabat-pejabat daerah maupun nasional, Seperti Anggota Komisi III DPR RI, Sekda Aceh, Kapoda Aceh dan lain sebagainya. Bahkan Ruhut Sitompul juga hadir dalam pernikahan dua orang Hafidz Qur'an ini.

Dalam sambutan atau sekapur-sirih yang disampaikan oleh Habib Abu Bakar Al Habsyi Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, menyatakan bahwa kita harus iri terhadap pernikahan dua hafidz ini.

"Ini merupakan pernikahan dua orang penghafal Al-Qur'an, kita yang hadir disini harus iri pada pasangan ini. Ini pernikahan dua orang hamba Allah yang shaleh". ujarnya di tengah-tengah tamu yang hadir.

Selain dikenal sebagai mahasiswi Fakultas Kedokteren Universitas Syiah Kuala ini, Hilwa Salsabilla juga merupakan anak dari Nasir Djamil, salah satu Anggota DPR RI Fraksi PKS mewakili Aceh.
(Sumber: LDK Al-Ihsan)

Jumat, 27 Februari 2015

Hadapi Brasil-Australia, DPR Minta Pemerintah Tak Berlebihan

0 komentar

"Jalankan saja eksekusi mati secara konsisten"


>
JAKARTA - Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan, pemerintah tak perlu berlebihan merespon sikap Presiden Brasil Dilma Rousseff dan ancaman Perdana Menteri Australia Tony Abbott. Menurut dia, pemerintah hanya perlu konsisten dengan keputusan eksekusi mati para terpidana narkoba.

"Saya mengusulkan agar pemerintah tidak over reaktif menyikapi keputusan Presiden Brasil. Yang penting konsisten. Jalankan apa yang jadi keputusan pemerintah soal eksekusi mati pelaku narkoba," kata Mahfudz di Gedung DPR, Jakarta, Rabu, 25 Februari 2015.

Mahfud menjelaskan, alasan pemerintah harus konsisten. Karena, daftar terpidana mati yang akan dieksekusi tak hanya warga negara Brasil dan Australia melainkan masih ada warga negara lain seperti Perancis, Vietnam dan beberapa negara lainya.

Selain itu, pernyataan Presiden Brasil dan PM Australia juga bernuansa politik di internal negara mereka. Politisi PKS itu melihat adanya kepentingan memanfaatkan isu tersebut untuk kepentingan politik lokal negara mereka.

"Kedua negara akan segera Pemilu. Isu luar negeri ini dikelola oleh mereka untuk kepentingan domestik mereka," katanya menjelaskan.

Mengenai langkah Jokowi yang menarik duta besar Toto Riyanto dari Brasil, Mahfudz menilai sudah tepat. Kebijakan itu sebagai bentuk protes keras terhadap pemerintah Brasil.

"Kita akan respon sesuai reaksi yang muncul dari mereka, respon terukur aja. Kalau tidak senang dengan penolakan itu kan direspons sudah keras. Yang bicara sudah kepala negara, jangan tergoda over reaktif."

Meski Aksi Begal Marak, TNI Belum Perlu Diturunkan

0 komentar

JAKARTA—Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq melihat, saat ini belum perlu aparat TNI diturunkan terkait maraknya aksi pembegalan pengendara sepeda motor.

Menurutnya hal itu menjadi kewajiban polisi untuk menyelesaikannya, meskipun saat ini dirinya menyadari bahwa Polri tidak fokus pada tugas dan tanggungjawabnya, karena permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi lembaga penegak hukum tersebut.

“Saya melihat aksi para begal sepeda motor yang saat ini meresahkan masyarakat adalah aksi kriminalitas biasa. Saya belum melihat perlunya menurunkan aparat TNI untuk mengatasi hal itu, karena masih menjadi tanggungjawab Polri, meski kita juga sadar bahwa Polri saat ini lebih sibuk mengurus permasalahan yang dihadapinya sendiri,” ujar Mahfudz di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (26/2).

Dirinya membantantah, aksi para begal itu seperti isu yang banyak beredar di kalangan masyarakat dikoordinasikan untuk membuat resah masyarakat. Para begal itu menurutnya, sudah ada sejak dulu dan kini menjadi lebih marah, karena mereka memanfaatkan situasi Polri yang tidak menentu sepreti saat ini.

“Saya tidak percaya kalau para pelaku pembegalan ini ada yang mengkoordinasikan. Saya lebih melihat bahwa para pelaku yang sudah melakukan hal ini sejak lama memanfaatkan momentum lengkahnya aparat kepolisian, karena kesibukan mereka mengurus masalah yang sedang dihadapinya sendiri,” tambahnya.

Dia meminta agar pemerintah tidak membiarkan permasalahan ini semakin beralarut-larut, karena keresahan masyarakat saat ini meningkat pesat.

“Masyarakat makin resah atas kondisi keamanan. Hal ini tidak perlu terjadi kalau saja pemerintah tidak membiarkan kondisi ini berlarut-larut dengan membiarkan permasalahan KPK vs Polri terus berlanjut tanpa kejelasan,” tandasnya. (fmc).
fajar.co.id

Komisi I Minta Pemerintah Tidak Bereaksi Berlebihan Terkait Sikap Brasil

0 komentar

JAKARTA - Komisi I DPR mengusulkan agar pemerintah tidak over reaksi menyikapi langkah yang dilakukan Brasil. Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq menilai pemerintah harus konsisten dengan hukuman mati terpidana narkoba yang telah dijadwalkan. "Terpenting konsisten, jalan apa yang jadi keputusan pemerintah soal‎ eksekusi mati pelaku narkoba," kata Mahfudz di Jakarta, Kamis (26/2/2015).

Menurut Mahfudz yang terpenting saat ini adalah konsistensi. Apalagi daftar terpidana narkoba banyak berasal dari negara lain. Kemudian tidak perlu berlebihan menyikapi langkah pemerintah negara lain sebab memiliki dimensi politik lokal.

"Politik domestik negara tersebut, Australia juga pemilu dan banyak kasus-kasus menyangkut isu LN khususnya bilateral dikelola demi kepentingan domestik," imbuhnya.

Politisi PKS itu juga meminta pemerintah tetap tenang bereaksi terhadap sikap-sikap pemerintah luar negeri. Jika Indonesia bersikap over reaksi maka akan memicu negara la‎in memberikan reaksi yang sama.

"Jadi kalau bahasa gaul keep calm and consistent‎. Banyak statement evaluasi kerjasama menurut saya nggak perlu," tuturnya. Mahfudz Siddiq juga menilai Presiden Joko Widodo sudah cukup keras dalam memberikan pernyataan mengenai hukuman mati.‎ "Yang lain nggak perlu lagi bereaksi, sudah cukup, mending kalem tunggu apa respon mereka.," katanya.

Mahfudz Siddiq: Para Begal Manfaatkan Kelengahan Polri yang Sibuk Urus Masalah Sendiri

0 komentar

JAKARTA - Aksi para begal yang marak belakangan ini disebut-sebut sengaja diciptakan untuk membuat masyarakat resah dan takut.

Namun, Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq menepis spekulasi tersebut.

"Saya tidak percaya kalau para pelaku pembegalan ini ada yang mengkoordinasikan," ujar Mahfudz Siddiq kepada wartawan di gedung DPR, Jakarta, Kamis (26/2).

Menurutnya, para pelaku yang sudah melakukan hal ini sejak lama memanfaatkan momentum lengahnya aparat kepolisian.

"Karena kesibukan mereka (Polisi) mengurus masalah yang sedang dihadapinya sendiri,” tambahnya.

Karena itu, dia meminta agar pemerintah tidak membiarkan permasalahan ini semakin beralarut-larut karena keresahan masyarakat saat ini meningkat pesat.

”Masyarakat makin resah atas kondisi keamanan. Hal ini tidak perlu terjadi kalau saja pemerintah tidak justru membiarkan kondisi ini berlarut-larut dengan membiarkan permasalahan KPK vs Polri terus berlanjut tanpa kejelasan,” tandasnya.
RMOL

Jumat, 20 Februari 2015

DPR Sesalkan Sikap Sekjen PBB Soal Hukuman Mati di Indonesia

0 komentar

Jakarta - Pernyataan Sekjen PBB Ban Ki-moon yang meminta pemerintah Indonesia menghentikan hukuman mati bagi terpidana kasus narkoba sangat disayangkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan apa yang dilakukan pemerintah Indonesia jelas untuk memberikan efek jera para pemasok narkoba, sehingga tidak bisa diintervensi oleh pihak lain.

"Ini kasus pertama yang dilakukan PBB terhadap satu negara yang menjalankan vonis hukuman mati untuk kasus pidana atau kriminal. Ini bukan kasus politik, tapi ini adalah jelas kejahatan kriminal yang menjadi perhatian dari semua negara tanpa terkecuali," ujar Mahfudz saat dihubungi, Minggu (15/2/2015).

Politisi PKS itu meminta agar pemerintah tetap menjaga konsistensinya sambil menjelaskan kepada PBB. "Menurut saya tetap harus menjaga konsistensinya sambil menjelaskan kepada semua pihak termasuk Sekjen PBB mengenai vonis hukuman mati untuk kasus narkoba ini," jelas dia.

Sebelumnya, Sekjen PBB Ban Ki-moon lewat juru bicara Stephane Dujarric mengimbau Indonesia tidak mengeksekusi terpidana mati kasus narkoba asal Australia, Brasil, Prancis, Ghana, Indonesia, Nigeria, dan Filipina.
Ban Ki-moon, menurut Dujarric, juga telah berbicara dngan Menlu Indonesia Retno Marsudi dan mengungkapkan keprihatinan pada penerapan hukuman mati di Indonesia. Sekjen PBB mengimbau Indonesia untuk tidak mengeksekusi mati terpidana mati yang tersisa.
Liputan6.com,

TNI Dapat Tambahan Dana Rp 4,7 Triliun

0 komentar

Jakarta – Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan Kementerian Pertahanan dan TNI mendapat tambahan dana Rp 4,725 triliun pada tahun ini. Ini diputuskan dalam rapat Badan Anggaran DPR dengan Kementerian Keuangan yang membahas tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2015.

“Kami cukup senang dengan tambahan anggaran untuk pertahanan tersebut,” kata Mahfudz kepada Tempo, Rabu malam, 11 Februari 2015.

Meskipun tambahan anggaran itu lebih rendah dibanding permintaan Kementerian Pertahanan yang mencapai Rp 5,1 triliun.

Mahfudz mengaku belum tahu penggunaan tambahan anggaran itu. Menurut Mahfudz, Komisi I perlu menggelar rapat dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan, semua asisten perencanaan Panglima TNI, dan ketiga kepala staf matra TNI.

“Nanti akan diputuskan tambahan anggaran itu akan digunakan untuk apa, apakah beli alutsista atau yang lain.”

Dalam APBNP 2014, Kementerian Pertahanan dan TNI mendapatkan dana 83,3 triliun. Sedangkan berdasarkan APBN 2105, Kementerian Pertahanan dan TNI dapat anggaran Rp 96,9 triliun.
Anggaran itu digunakan untuk belanja pegawai dan pembelian sejumlah alat utama sistem persenjataan baru sesuai dengan program modernisasi terhadap TNI. (Tempo)

Selasa, 03 Februari 2015

Mesir Hukum Mati 138 Pendukung Morsi, AS Prihatin

0 komentar

Washington -- AS mengatakan sangat prihatin atas keputusan pengadilan Mesir menghukum mati 183 pendukung mantan presiden Mohammad Morsi.

"Sangat tidak mungkin keadilan, berdasarkan bukti dan kesaksian, tercapai melalui persidangan massal," ujar Jen Psaki, juru bicara Kementerian Luar Negeri AS.

Pengadilan Mesir, Senin (2/2), memvonis mati 183 pendukung Mohammed Morsi dengan tuduhan terlihat dalam serangan ke kantor polisi di Kerdasa. Vonis ini lebih bernuansa polisi, yaitu menghabisi sebanyak mungkin pendukung yang digulingkan militer.

AS mendesak Mesir memastikan proses hukum bagi tersangka, dengan tidak melakukan pengadilan massal.

Desember lalu, Mesir mengatakan kebanyakan terdakwa adalah anggota Ikhwanul Muslimin. Pengadilan Mesir saat itu mencari pandangan lain, dengan meminta pendapat grand mufti tentang kemungkinan hukuman mati.

Mufti besar Mesir merestui kemungkinan hukuman mati. Namun, pandangan ulama Mesir itu tidak bersifat mengikat.
Pengadilan Mesir sempat meringankan hukuman salah satu terpidana, dan menghukum lainnya antara 10 tahun sampai seumur hidup. sumber: inilah.com

Jumat, 23 Januari 2015

DPR Minta Langkah Konkret Tangani Palestina

0 komentar

Istanbul (22/1) - DPR mendesak Parliamentary Union of OIC Member States (PUIC) agar menghasilkan langkah konkret untuk mendukung kemerdekaan Palestina dengan Al-Quds sebagai ibu kotanya. Desakan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, saat mengikuti sidang ke lima Komisi Palestina PUIC, yang digelar di Istambul, Turki, Sabtu (17/1).

Komisi Palestina adalah komisi khusus yang dibentuk oleh PUIC untuk membahas isu-isu spesifik terkait Palestina dengan hanya 17 anggota. Kali ini, Komisi Palestina bersidang beberapa hari sebelum PUIC secara resmi memulai agenda konferensi ke-10-nya, Rabu (21/1).

“Sebagian besar peserta rapat bicara tentang aksi nyata, aksi konkret, dan tindak lanjut resolusi, tetapi tidak ada kejelasan apa saja aksi yang nyata itu,” ungkap Fahri, mengomentari argumen Indonesia mendorong aksi konkret mendukung Palestina. Salah satu hal yang menurut Fahri cukup konkret dan dapat dilakukan oleh seluruh anggota PUIC adalah dengan mendirikan perwakilan diplomatik Palestina di negara masing-masing.

Dengan memiliki hubungan diplomatik dengan Palestina, negara-negara berpenduduk muslim di dunia kian menegaskan dukungannya terhadap kemerdekaan Palestina, sekaligus menyuarakan penolakannya terhadap agresi Israel yang berkepanjangan. “Indonesia telah sejak dulu mendirikan bahkan membiayai secara penuh perwakilan diplomatik Palestina di Indonesia,” ungkap Fahri.

Dalam persidangan tersebut, Uni Emirat Arab muncul dengan usulan yang cukup realistis yakni dengan membentuk komite ad-hoc yang bertugas menindaklanjuti realisasi resolusi-resolusi terkait Palestina. Komisi Palestina juga mempertegas perlunya agenda memperluas sikap parlemen terkait dukungan terhadap kemerdekaan dan kedaulatan Palestina.

Penegasan tersebut dipicu langkah progresif yang dilakukan sebagian parlemen negara-negara Eropa yang memberikan mosi mendukung Palestina, seperti yang terjadi di Inggris, Perancis, maupun Swedia. “Indonesia dengan senang hati ingin menjadi bagian dari komite ad-hoc tersebut untuk memastikan semua usulan menjadi sesuatu yang konkret bagi saudara-saudara kita di Palestina,” Fahri menawarkan.

Komisi Palestina juga mencatat beberapa perkembangan situasi di Palestina seperti adanya rencana partisi Parlemen Israel untuk membagi Al-Quds menjadi dua wilayah ibadah, yakni untuk Yahudi dan muslim.

Catatan lain, adanya serangkaian aksi Israel membatasi warga Palestina beribadah di Al-Quds hingga langkah-langkah Palestina untuk bergabung ke dalam 16 instrumen legal internasional, termasuk mengaksesi Statuta Roma untuk Pengadilan Kriminal Internasional (International Criminal Court). Dengan bergabung ke ICC, Palestina bertekad membawa kejahatan internasional yang dilakukan Israel ke hukum internasional. (BKSAP/mh)

Entri Populer

narrowsidebarads