Berita

Opini

Postingan Terbaru [ Cinta :: Kerja :: Harmoni ]

Komisi I

Berita PKS

Senin, 18 Mei 2015

Komisi I DPR: Iklan Rokok di Radio dan TV Akan Dilarang Penuh

1 komentar

Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq, menyatakan bahwa UU Penyiaran yang baru akan melarang total iklan rokok di TV dan radio. Menurutnya, proses penyusunan UU Penyiaran sedang diselesaikan oleh Komisi I DPR.

“Ditargetkan pada Agustus mendatang, draft RUU tersebut akan mulai dibahas bersama pemerintah. Salah satu ide yang berkembang kuat adalah pengaturan untuk melarang penuh iklan rokok di media penyiaran,” katanya.

Sejak pembahasan RUU Penyiaran periode lalu, lanjutnya, banyak masukan dari berbagai lembaga, ormas, dan warga masyarakat yang meminta agar iklan rokok dilarang total. “Saat ini UU Penyiaran hanya membatasi waktu dan cara penayangan iklan rokok di televisi dan radio. Namun, hal ini tidak mengurangi tingkat konsumsi rokok secara nasional.”

Mahfudz menyatakan, di sisi lain ide ini juga menghadapi kendala. Salah satunya, belum adanya ketegasan rokok dikategorikan sebagai zat adiktif sehingga punya dasar hukum lain untuk dilarang.

“Jika arus aspirasi masyarakat kuat, tak mustahil ide pelarangan penuh iklan rokok ini bisa dimasukkan ke dalam UU yang baru,” katanya.

Selain memberikan penjelasan tentang UU Penyiaran, dia juga menyampaikan tanggapan mengenai pernyataan Presiden Jokowi yang akan membuka akses pers asing ke Papua bertentangan dengan UU Penyiaran. Sebab, dalam UU Penyiaran diatur, lembaga penyiaran asing yang akan melakukan peliputan di Indonesia harus mendapat izin.

“Ini diatur pada Pasal 30 ayat 2 dan 3 UU Penyiaran No 32/2002. Aturan perizinan lebih rinci dituangkan dalam Permenkominfo,” katanya, di Jakarta, Selasa (12/5).

Mahfudz berpendapat, meskipun apa yang disampaikan Presiden Jokowi penting dan perlu, ide itu bertentangan dengan UU yang ada.

Pemerintah Diminta Peduli Pengungsi Bangladesh dan Rohingya

0 komentar

Jakarta : Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pembukaan masa persidangan ke IV tahun sidang 2014-2015, salah satunya menyoroti sikap pemerintahan Jokowi dalam menangani ribuan pengungsi asal Bangladesh dan Rohingya.

Anggota Fraksi PKS asal Aceh Nasir Djamil mengusulkan DPR perlu memanggil pemerintah untuk menyampaikan langkah dan strategi kemanusiaan dalam merespon jumlah pengungsi yang secara masif akan singgah ke Indonesia.

"Hal ini mengingat adanya tindakan kontraproduktif yang dilakukan TNI Angkatan laut yang telah mencoba menolak kedatangan pengungsi Rohingnya dan Bangladesh tersebut," kata Nasir saat interupsi dalam rapat paripurna di gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin (18/5/2015).

Menurut Nasir, pemerintah perlu melakukan kajian secara mendalam mengenai manfaat dan kendala yang akan dihadapi Indonesia apabila meratifikasi konfensi internasional 1151 dan protokol 1967 tentang status pengungsi.

Sebab, lanjutnya, lemahnya posisi tawar atas intervensi pihak luar soal penanganan pengungsi membuat Indonesia tidak efektif memberikan kepastian hukum.

"Kita harus memberikan apresiasi pada pemerintahan Aceh yang telah melakukan tindakan kemanusiaan menyediakan tempat persinggahan sementara, dan memberikan respon cepat terhadap penanganan medis dan pemenuhan kebutuhan para pengungsi di wilayahnya," kata Nasir.

Hal senada disampaikan Anggota Fraksi Demokrat DPR Ruhut Sitompul dengan mendesak agar Presiden Joko Widodo mengerahkan TNI membantu para pengungsi yang diprediksi masih banyak terlantar di lautan.

"Mengingat Indonesia adalah negara mayoritas muslim. Tolong sampaikan ke Presiden harus mengambil sikap terhadap ribuan masyarakat pengungsi di laut,” kata Ruhut dihadapan ratusan anggota dan Pimpinan DPR dalam gelaran rapat paripurna.

Dikatakan, TNI tidak dapat tinggal diam harus menyelamatkan para pengungsi tersebut. Sebab berkaitan dengan masalah Hak Asasi Manusia (HAM).

"Tolong TNI istimewa angkatan laut, ini masalah HAM. Kalau sudah diselamatkan baru kita pikirkan masalah selanjutnya," pungkas Ruhut.
Mendengar itu, Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto selaku pemimpin rapat berjanji akan menyampaikan pada Presiden Jokowi. Diketahui pada siang ini dimulai pukul 14.00 WIB akan berlangsung rapat konsultasi antara pimpinan DPR dan Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta. (RZ/DS/KBRN)

Rabu, 13 Mei 2015

Mahfudz: Keliru KPK Meminta Penyidik dari TNI

0 komentar

JAKARTA - Mahfudz Siddiq menilai keliru jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta TNI memberikan penyidik terbaiknya untuk membantu pemberantasan korupsi.

Menurut Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz, personel TNI tidak dapat menjadi penyidik KPK karena tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Mahfudz menjelaskan, keberadaan TNI diatur oleh Undang-Undang bukan sebagai penegak hukum. TNI berperan sebagai alat pertahanan negara yang menangkal setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan serta keutuhan wilayah NKRI.

"TNI bukan penegak hukum, jadi keliru besar jika KPK meminta penyidik dari TNI. Sama kelirunya jika TNI menawarkan penyidik pada KPK," ucap Mahfudz, saat dihubungi, Kamis (7/5/2015).

Politisi PKS itu menuturkan, keberadaan penyidik TNI di KPK dikhawatirkan akan berbenturan dengan keberadaan penyidik dari Polri. Ia mengaku akan meminta penjelasan saat Komisi I menggelar rapat kerja bersama TNI.
"Hati-hati, keduanya (TNI-Polri) bisa diadu dan saling tikam," ujarnya. TRIBUNNEWS.COM,

KPK Confirms TNI Recruitment Option

0 komentar
Jakarta/Jayapura. The Corruption Eradication Commission has confirmed that it is considering recruiting military officers to join its ranks, but denies that they will be assigned as investigators. Taufiequrachman Ruki, the interim chairman of the commission known as the KPK, said he and other antigraft leaders recently met with Indonesian Military (TNI) commanders and suggested that several vacant posts at the KPK could be filled by TNI officers. “I don’t think there’s anything wrong with TNI officers joining the KPK. Of course they would have to go through the same selection process and once they pass they would have to give up [their military role] and become civilians,” Ruki said. The KPK chairman said the agency needed to recruit some 286 people, including for 72 strategic posts that are currently vacant. Ruki said these vacancies were for the KPK’s chief of graft prevention, director of preliminary investigations, legal bureau head and chief spokesman. Interim KPK deputy chairman Johan Budi said serving military officers could also stand in as head of the KPK’s security division. “Not as investigators, but in supporting roles,” Johan said, adding that the KPK was still studying the regulations to see if such recruiting was even possible. TNI officers are currently only permitted to assume certain civilian posts, such as with the Defense Ministry, the National Search and Rescue Agency (Basarnas) and the State Intelligence Agency (BIN). TNI spokesman Maj. Gen. Fuad Basya revealed the plan on Tuesday, saying the TNI was ready to send out “its finest investigators” to work with the KPK. TNI chief Gen. Moeldoko said on Friday that the KPK had promised certain posts to the military. “It is agreed that the role of a KPK secretary general will be filled by a two-star general and the KPK’s internal supervision chief will be filled by a one-star general,” he said in Jayapura, Papua province. Mahfudz Siddiq, the chairman of the House of Representatives’ Commission I, which oversees defense, intelligence and foreign affairs, described the plan as a “blunder” and promised to veto it. Mahfudz said the government must underline the military’s role as a defender against outside threats, not as a law-enforcement institution. He said House Commission I would not allow the initiative to move forward. “We will also ask for the TNI’s clarification on the matter,” he said. Activists have stopped short of welcoming the plan, saying that while the move could strengthen the KPK, it could also hinder the body’s independence — particularly as the TNI has failed to reform itself and remains financially murky. Ray Rangkuti, director of the Indonesian Civil Society Circle (Lima), said the KPK may want to forge stronger ties with the military to stand up against the National Police, widely perceived as the most corrupt institution in Indonesia. After the January naming of police general Budi Gunawan as a suspect in a graft case, the police have opened criminal investigations against dozens of KPK leaders and investigators, in apparent retaliation. Ray said the TNI’s presence at the KPK would at least make police think twice about continuing their witch hunt. “This threat [of police retaliation] is very real and has seriously weakened the KPK,” he said. “The TNI’s willingness to join the KPK should be seen as a positive move to keep the fight against corruption alive.” Further coverage: Editorial

Selasa, 28 April 2015

KSAU Calon Kuat Jabat Panglima TNI

0 komentar
http://bugisposonline.com/wp-content/uploads/2015/03/TNI.jpg
JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Agus Supriatna berpeluang kuat menduduki jabatan Panglima TNI menggantikan Jenderal Moeldoko yang akan memasuki masa pensiun pada Juli mendatang.

Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq mengatakan, ketiga Kepala Staf Angkatan baik KSAU, KSAL dan KSAD mempunyai peluang yang sama kuat sebagai calon pengganti Panglima TNI.

Pasalnya, semua kandidat sama-sama cakap dan mempunyai pengalaman karir yang panjang, punya kapasitas intelektual yang bagus.

"Menurut saya tiga kepala staf itu merupakan calon kuat ke depan, tapi dengan mempertimbangkan pergiliran, saya pikir sekarang memang mestinya siklusnya Angkatan Udara (AU) meskipun, Presiden punya hak prerogatif untuk menetapkan siapa calon Panglima," kata Mahfudz, di Jakarta, Jumat 24 April 2015.

Politisi dari Fraksi PKS ini menilai, pemilihan calon Panglima TNI ke depan harus tetap mempertimbangkan rotasi antar angkatan. Walaupun tidak diatur dalam undang-undang, kata Mahfudz, tapi hal itu sudah menjadi konsensus politik yang cukup baik dan ini tetap harus diperhatikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Saya pikir dari ketiga angkatan memang memiliki sumber daya manusia yang cakap dan baik, tapi faktor rotasi atau giliran ini tetap harus dipertimbangkan," ucapnya.

Sebelumnya, Panglima TNI berasal dari Angkatan Laut (AL) dijabat oleh Laksamana Agus Suhartono, kemudian digantikan oleh Jenderal TNI Moeldoko yang berasal dari Angkatan Darat (AD).

"Kalau kita disiplin dan konsisten dengan rotasi tentu ke depan mestinya berasal dari Angkatan Udara. Juli beliau (Moeldoko) pensiun, satu bulan sebelumnya nama itu sudah harus masuk ke DPR untuk mengikuti fit and proper test. Ya kurang lebih Juni," ucap Mahfudz.

Menurut Mahfudz, ke depan Indonesia membutuhkan sosok Panglima TNI yang lebih mampu merespons kepentingan Indonesia dalam kacah global, mengingat tantangan TNI ke depan sangat kompleks.

"Kita berharap sosok Panglima TNI ke depan bukan hanya mampu mendorong peningkatan kinerja pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat seperti yang dilakukan Panglima TNI saat ini. Tapi juga mampu menampilkan peran-peran diplomasi internasional, untuk mengangkat posisi Indonesia dikancah regional dan global," jelasnya.

Mahfudz menambahkan, secara internal tugas menuntaskan rencana strategi (renstra), kemudian menuntaskan reformasi TNI, menyelesaikan renstra modernisasi alutsista. Termasuk menjalankan renstra kesejahteraan prajurit TNI.

Terakhir adalah peningkatan peran diplomasi TNI dalam kancah bilateral, regional dan global. "Kalau peran internasional sudah diambil dengan mengirimkan pasukan perdamaian dunia tapi Indonesia dengan kapasitas TNI nya mampu memainkan peran yang lebih besar," ucapnya.

Mahfud Siddiq : Marsekal Agus Supriatna Calon Kuat Panglima TNI

0 komentar
Jakarta. Panglima TNI Jenderal Moeldoko yang akan memasuki masa pensiun pada Juli mendatang dipastikan yang berpeluang menggantikannya berasal dari TNI Angkatan Udara.

"Kalau kita disiplin dan konsisten dengan rotasi tentu ke depan mestinya berasal dari Angkatan Udara," ujar Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq di Jakarta, kemarin.

Meski tidak menampik hak prerogratif Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menetapkan siapa calon Panglima, menurutnya, dengan mempertimbangkan pergiliran semestinya sekarang sebagai calon kuat adalah Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal Agus Supriatna.

"Hal itu sudah menjadi konsensus politik yang cukup baik dan ini tetap harus diperhatikan oleh Presiden," kata politisi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Sebelumnya, jelas Mahfudz, Panglima TNI berasal dari Angkatan Laut (AL) dijabat oleh Laksamana Agus Suhartono, kemudian digantikan oleh Jenderal TNI Moeldoko yang berasal dari Angkatan Darat (AD).

Terkait sosok Panglima TNI ke depan, katanya, dibutuhkan sosok Panglima TNI bukan hanya mampu mendorong peningkatan kinerja pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat seperti yang dilakukan Panglima TNI saat ini.

"Tapi juga mampu menampilkan peran-peran diplomasi internasional, untuk mengangkat posisi Indonesia dikancah regional dan global," jelasnya.

Secara internal, tambahnya, tugas Panglima TNI menuntaskan rencana strategi (renstra). Kemudian menuntaskan reformasi TNI, menyelesaikan renstra modernisasi alutsista. Termasuk menjalankan renstra kesejahteraan prajurit TNI.

"Terakhir adalah peningkatan peran diplomasi TNI dalam kancah bilateral, regional dan global," katanya.
Menurutnya, kalau peran internasional sudah diambil dengan mengirimkan pasukan perdamaian dunia tapi Indonesia dengan kapasitas TNI nya mampu memainkan peran yang lebih besar. (mhs/MNC)

Rabu, 15 April 2015

DPR apresiasi langkah evakuasi WNI dari Yaman

0 komentar

"Upaya Menlu Retno LP Marsudi patut diapresiasi. Di dalam negeri, ini menjadi `showcase` koordinasi lintas kementerian yang sangat baik dan terencana, yang melibatkan TNI, Polri dan BIN,"

Jakarta (ANTARA News) - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengapresiasi berbagai langkah yang telah dilakukan oleh Pemerintah untuk mengevakuasi warga negara Indonesia (WNI) keluar dari Yaman, negara yang sedang mengalami konflik dan gangguan keamanan.

"Upaya Menlu Retno LP Marsudi patut diapresiasi. Di dalam negeri, ini menjadi showcase koordinasi lintas kementerian yang sangat baik dan terencana, yang melibatkan TNI, Polri dan BIN," kata Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, beberapa hal yang dinilai sebagai sisi cemerlang dari langkah evakuasi WNI oleh Pemerintah, antara lain kecepatan reaksi Pemerintah, koordinasi lintas kementerian yang baik, serta kemampuan evakuasi yang sangat baik di lapangan.

Hanya dua hari setelah terjadinya serangan udara ke Yaman, Pemerintah Indonesia sudah mengirimkan Tim Percepatan Evakuasi WNI yang dikoordinasikan oleh Kementerian Luar Negeri.

Tim evakuasi tersebut terdiri dari unsur TNI, Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN), yang berupaya melakukan evakuasi melalui jalur laut, darat dan udara.

Dalam waktu kurang dari dua minggu melakukan operasi kemanusiaan, Pemerintah Indonesia sudah berhasil mengevakuasi sekitar 2.000 WNI keluar dari wilayah Yaman, termasuk wilayah yang medannya paling sulit di kota Aden.

Jumlah yang berhasil dievakuasi Pemerintah Indonesia dari Yaman bahkan sebanding dengan jumlah yang berhasil dievakuasi oleh negara-negara yang memiliki armada militer besar di kawasan tersebut, seperti India, Pakistan dan Tiongkok.

"Di dunia internasional hal ini menjadi showcase kepemimpinan Indonesia. Karena meskipun dengan tim dan perlengkapan yang relatif tidak terlalu besar, Pemerintah bukan saja mampu secara efektif mengevakuasi ribuan WNI, akan tetapi juga ratusan warga negara asing," ujar Mahfudz.

Berdasarkan keterangan dari Kemlu, tercatat hingga saat ini setidaknya 10 negara sahabat telah secara resmi meminta bantuan Indonesia untuk mengevakuasi warganya yang ada di berbagai wilayah di Yaman.

Menurut Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI) Kemlu Lalu Muhammad Iqbal, Pemerintah Indonesia telah memberikan bantuan evakuasi kepada 200 warga negara asing untuk keluar dari wilayah Yaman.

Para warga negara asing itu antara lain berasal dari, India, Pakistan, Yaman, Burkina Faso, Inggris, Amerika Serikat, Malaysia, Thailand dan Afrika Selatan.

Setidaknya enam Perwakilan RI dilibatkan dalam upaya evakuasi WNI di Yaman, yaitu KBRI Sanaa, KJRI Jeddah, KBRI Riyadh, KBRI Muscat, KBRI Addis Ababa dan Konsul Kehormatan Indonesia di Djibouti.

Ketua Komisi I DPR hargai upaya keras KBRI

0 komentar

Jakarta - Komisi I DPR RI menghargai upaya keras KBRI dan KJRI di Arab Saudi yang bertahun-tahun mengadvokasi kasus pembunuhan dengan terdakwa seorang TKI, Siti Zaenab, yang akhirnya dieksekusi mati pada Selasa (14/4).

"Terkait eksekusi mati WNI Siti Zainab atas vonis tindak pidana pembunuhan, Komisi 1 menyatakan sikap keprihatinan mendalam," kata Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq dalam pernyataan pers di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, ditolaknya permaafan karena pihak keluarga korban sampai akhir tidak memberikan permaafan akibat sadisnya kasus pembunuhan tersebut dan akibat berantai yang terjadi.

Komisi I DPR RI dalam kunjungan ke KBRI dan KJRI Arab Saudi sudah mendapat penjelasan sebulan lalu mengenai kasus ini dan perkembangan advokasi hukumnya. "Kasus ini memang berat dan pihak keluarga korban sudah bertekad tidak memaafkan karena sadisnya pembunuhan tersebut," katanya.

Pihak Kerajaan Arab Saudi dan KBRI tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak adanya permaafan keluarga meski sudah diajukan tawaran diyat yang sangat besar.

Terkait masih ada sejumlah WNI yang terancam vonis mati, Komisi I minta Kemlu membentuk tim bersama dengan Kemenaker, BNP2TKI dan Kemenkumham dalam penanganannya. "Karena kasus hukum WNI di luar negeri bukan hanya urusan Kemlu. Faktor hulu yang mengirim TKI ke luar negeri juga harus dilibatkan tanggungjawabnya," katanya.(ANTARA News)

Jumat, 10 April 2015

DPR: Semangat Pemberantasan Terorisme Jangan Sampai Timbulkan Ekses Negatif

0 komentar

Jakarta. Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Almuzzammil Yusuf memberikan apresiasi kepada BNPT. Namun, menurut Muzzammil, jangan sampai semangat BNPT dalam memberantas terorisme menimbulkan ekses negatif.

“Ekses negatif itu di era demokratisasi bisa mungkin muncul dan bisa lebih besar dari semangat positif ketika persepsi yang terbentuk di publik adalah apa yang terjadi akhir-akhir ini, yakni hanyalah mewakili perspektif barat dan agenda barat dalam memandang Islam. Sehingga perdebatan akhir-akhir ini tentang BNPT, Menkominfo, dan situs Islam itu saya kira memunculkan satu perspektif publik akan munculnya kembali phobia pada Islam,” kata Muzzammil dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III dengan BNPT, di ruang rapat Komisi III, Gedung DPR RI, Rabu (8/4/15).

BNPT, lanjut Muzzammil, juga harus mempertimbangkan reaksi balik yang ada pada akhir-akhir ini yang justru kontraproduktif. Bahkan, reaksi balik itu muncul dari kelompok yang seharusnya menjadi mitra BNPT dalam memberantas terorisme.

“Tidak mungkin BNPT menyampaikan persoalan ini tanpa bantuan tokoh-tokoh umat itu sendiri. Tema deradikalisasi itu kan penyadaran, dan penyadaran itu harus jadi gerakan massal partai-partai, ormas, tokoh, dan masyarakat Indonesia, karena menjadi bagian yang integral bersama BNPT, dan ini bukan kerja sederhana dan bukan kerja singkat,” ujar Muzzammil.

Oleh karena itu, kata Muzzammil, dengan segala semangat yang ada, strategi BNPT yang integral, profesional, efektif dan tidak kontraproduktif itu menjadi sebuah keniscayaan. “Tanpa itu saya katakan tadi justru negatif efeknya justru lebih besar. Strategi yang integral dan profesional dan efektif itu manakala kita bisa menempatkan definisi teroris tidak semata-mata dan seakan-akan tertuduh pada posisi umat Islam yang mayoritas, karena definisi Undang-Undang (UU) kita, yakni BNPT dan kita semua harus menjalankan UU no 15 Tahun 2003,” tegas Muzzammil.

Lebih lanjut Muzzammil menjelaskan, dalam UU tersebut tidak ada nuansa yang menjelaskan bahwa seakan-akan persoalan pada dimensi kelompok Islam semata, sehingga perhatian BNPT pun perlu untuk mengkaji bagaimana situs komunisme dan situs separatisme. “Jika kita profesional, harusnya pada saat yang sama juga BNPT perlu berbicara situs komunis ada, situs separatis ada, yang tidak kalah dahstyat membahayakan negara ini, dengan simbol-simbol benderanya, dengan simbol-simbol perlawanannya, bersenjata, sehingga dipersepsi sebagai suatu sikap yang integral, profesional dan seimbang,” imbuh Muzzammil.

Maka jika tidak ada tindakan dari Pemerintah terhadap situs-situs komunisme dan separatisme, menurut Muzzammil, maka misi pemerintah sekarang ini patut dipertanyakan.

“Pemerintahan sekarang ini menbawa misi apa? itu menjadi tafsiran berikutnya,” tanya Muzzammil. Selain itu, Muzzammil juga mengatakan, perdebatan akhir-akhir ini perlu disikapi dengan bijak oleh semua termasuk BNPT untuk mengoreksi kembali kerja-kerja yang telah dilakukan. “Sehingga rel kerja integral, profesional, efektif kerja BNPT bisa dilakukan ke depan tanpa melakukan konta produktif,” pungkas Muzzammil. (sbb/dakwatuna)
Sumber: http://www.dakwatuna.com//www.dakwatuna.com/2015/04/09/67030/dpr-semangat-pemberantasan-terorisme-jangan-sampai-timbulkan-ekses-negatif/#ixzz3WszbvMMp Follow us: @dakwatuna on Twitter | dakwatunacom on Facebook

12 Situs Islam Kembali Dibuka, MUI: Kominfo Bekerja Asal-asalan

0 komentar

JAKARTA -- Pemerintah membuka kembali 12 situs Islam yang sebelumnya diblokir. Sedangkan tujuh situs masih ditutup sampai saat ini.

Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tengku Zulkarnain mengatakan, hal ini membuktikan bahwa umat Islam sedang diuji oleh tangan-tangan antek asing. Jika tidak ada reaksi maka akan diteruskan dan Islam digilas dan dihancurkan.

"Grand design penghancuran Islam akan berjalan mulus," kata Tengku, Jumat, (10/4).

Kedua, ujar dia, ini membuktikan Menteri Komunikasi dan Informatika bekerja asal-asalan dan tidak profesional. Ia terburu-buru hanya untuk menyenangkan 'induk semangnya' saja. Mestinya, kata Tengku, Presiden Joko Widodo segera mencopot menteri yang bekerja amburadul seperti ini.

Sementara Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, meskipun pemerintah sudah membuka 12 situs Islam yang diblokir, pemerintah masih memblokir sebanyak tujuh situs Islam.

"Seharusnya tim panel yang sudah dibentuk oleh BNPT dan Kemkominfo menjelaskan alasan mengapa tujuh situs masih ditutup. Selain itu jangan membuat tafsir sepihak mengenai definisi ekstrimisme."

Pemerintah, ujar Dahnil, harus berhenti melakukan pemberian label ekstremis terhadap Islam yang berujung pada sikap Islamofobia. Hal itu hanya akan menyudutkan umat Islam sendiri.
REPUBLIKA.CO.ID,

Entri Populer

narrowsidebarads