Berita

Opini

Postingan Terbaru [ Cinta :: Kerja :: Harmoni ]

Komisi I

Berita PKS

Jumat, 29 Agustus 2014

Koalisi Merah Putih Disiapkan untuk Pemilu 2019

0 komentar

JAKARTA - Wasekjen PKS Mahfudz Siddiq menyatakan partainya tetap akan solid di tubuh Koalisi Merah Putih. Bahkan, dia menegaskan Koalisi Merah Putih sengaja disiapkan untuk menyongsong Pemilu 2019.

"Dari semua ketua umum partai, Koalisi Merah Putih ini bukan hanya forum kerjasama di parlemen, bahkan semangatnya menjalar ke daerah. Tapi, ini cikal bakal kekuatan politik Indonesia menyongsong Pemilu 2019," katanya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (26/8/2014), seperti diberitakan okezone.

Menurut Mahfudz, suasana yang terbangun di Koalisi Merah Putih bukan hanya sekadar ikatan politik, tetapi iklim kekeluargaan. Untuk itu, ia kembali menegaskan kalau PKS dan sejumlah partai yang ada di koalisi tidak akan menyeberang ke kubu Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).

"Jadi, tidak ada niat menyeberang, apalagi lompat pagar," tegasnya.

Namun, ia tak memungkiri bahwa koalisi partai pendukung Jokowi-JK sedang melakukan upaya untuk menggandeng partai yang ada di Koalisi Merah Putih, seperti perkiraan kalau Demokrat dan PPP akan menyeberang. Mahfudz mengatakan, hal itu dilakukan karena Jokowi menyadari akan kehilangan dukungan di DPR jika Koalisi Merah Putih tetap solid.

"Kalau Koalisi Merah Putih ini tetap solid, Jokowi akan kehilangan dukungan di DPR. Nah, sampai saat ini tidak ada pikiran partai Koalisi Merah Putih untuk hijrah," terangnya.

Namun untuk Demokrat, ia memahami kalau pilihan menjadi partai penyeimbang harus tetap dihormati. Tetapi, tidak boleh dilupakan kalau semasa pilpres partai ini memberi dukungan ke Prabowo-Hatta bersama Koalisi Merah Putih.

Anis Matta Shalati Jenazah Suhardi

0 komentar
ini judul beritanya yaJakarta: PRESIDEN Partai Keadilan Sejahtera, Anis Matta, menyambangi rumah duka Suhardi di DPP Gerindra Ragunan. Anis menyempatkan diri untuk melakukan shalat jenazah.

Anis yang datang dengan mengenakan baju muslim berwarna putih, celana panjang dan peci hitam datang sekitar pukul 01.45. Ia mendatangi jenazah Suhardi, dan langsung mengambil posisi sebagai imam shalat jenazah

Usai shalat bersama beberapa orang yang baru datang, Anis berdoa di samping jenazah. Walau tidak lama, Anis tampak berbincang dengan keluarga almarhum.

Tidak sampai 30 menit, Anis meninggalkan rumah duka yang belokasi di Jalan Harsono RM 54, Ragunan, Jakarta Selatan.

Ketua Umum Partai Gerindra Suhardi meninggal pada pukul 21.40, Kamis (28/8/2014). Pria yang meninggal setelah dirawat akibat penyakit kanker paru-paru yang dideritanya itu, akan diterbangkan besok untuk dimakamkan di Yogyakarta.
(SUR)

Anis: Suhardi Pribadi yang Sederhana dan Tulus

0 komentar
ini judul beritanya yaJakarta: Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta menyempatkan diri shalati jenazah almarhum Ketua Umum Partai Gerindra, Suhardi di Kantor DPP Gerindra. Usai sholat, Anis memuji sosok Suhardi.

"Saya mendapat kesan yang sangat dalam sekali dengan keikhlasan beliau, beliau sangat sederhana dan tulus," ujar Anis usai melayat, di Jalan Harsono RM, Ragunan, Jakarta Selatan, Jumat (29/8/2014) dini hari.

Anis merasa Suhardi meninggalkan kesan yang mendalam. Salah satunya adalah sifat rela berkorban sang guru besar demi partai yang dipimpinnya.

"Saya terkesan dengan keikhlasan, ramah tamah, sikap sederhana, tulus dan kesediaan berkorban yang luar biasa. Beliau rendah hati meski posisi tinggi, teladan bagi para pejuang politik," tandasnya.

Anis mengaku mendapat kabar duka wafatnya Suhardi sekitar pukul 22.00 WIB. Anis  langsung bergerak menuju DPP Gerindra setelah berkumpul di DPP PKS terlebih dahulu.
(SUR)

Kamis, 28 Agustus 2014

PKS Tolak Kenaikan Harga BBM

0 komentar

PKS Tolak Kenaikan BBM

0 komentar


JAKARTA -- Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan PKS konsisten dengan keputusannya untuk menolak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) karena akan menyengsarakan rakyat.

“Secara prinsip kami di PKS tetap konsisten dengan apa yang kami sikapi. Dan selama ini sikap kami sama dengan PDIP menolak kenaikan harga BBM,” kata Hidayat di Jakarta, Kamis (28/8).

Hidayat mengatakan sepakat dengan pandangan bahwa selama ini subsidi BBM hanya menguntungkan pihak tertentu terutama kalangan atas. Namun, ia juga mengingatkan bahwa orang-orang ini juga merupakan pembayar pajak paling banyak.

“Mereka dapat subsidi tapi juga mereka pembayar pajak yang paling banyak,” kata dia. Menurut Hidayat, memberikan subsidi BBM memang suatu langkah yang tidak mendidik.

Karena itu, Hidayat mengatakan pemerintah RI mendatang harus cerdas dalam mengambil sikap. Dengan begitu, rakyat kecil tidak disusahkan dengan kenaikan BBM namun juga tidak dimanjakan dengan subsidi. 

“Nah ini nanti apakah bentuknya dengan membuka lapangan kerja, apakah nanti dengan membangun sarana prasarana, sehingga dengan cara itu bisa memudahkan rakyat. Jadi, nanti mereka pada gilirannya akan mampu membeli minyak tanpa subsidi,” kata Hidayat. (Republika)

Soal BBM, Fahri Hamzah: Jangan Main 'Naikin Aja'

0 komentar


JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang digulirkan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi). PKS menilai, menaikkan harga BBM hanya menyengsarakan masyarakat di tingkat bawah.

Wasekjen PKS, Fahri Hamzah mengatakan, untuk menaikkan harga BBM harus berpikir mengenai neraca keluarga Indonesia. Jika pendapatan keluarga tidak meningkat, maka keputusan untuk menaikkan harga BBM hanya membuat masyarakat semakin sengsara.

Sebab, kata dia, di sisi lain pengeluaran rumah tangga seperti kebutuhan pokok, transportasi dan yang lain otomatis akan membengkak. "Jangan main naik-naikin aja. Inflasi (akibat kenaikan BBM) itu serem, loh bagi masyarakat miskin," katanya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (27/8).

Menurutnya, kebijakan menaikkan harga BBM tidak cukup hanya ditinjau dari aspek ekonomi makro. Sebab, akibat yang timbul dari naiknya harga BBM pasti berimbas pada semua kebutuhan masyarakat. 

Apalagi masyarakat miskin tidak punya pilihan terhadap hal itu. "Janganngomong fiskal atau makro ekonomi, omong kosong," katanya.

Fahri juga menyindir konsistensi PDIP terkait sikapnya yang selalu menolak kenaikan harga BBM ketika pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dia heran kenapa PDIP sekarang ngotot untuk menaikkan harga BBM.

"Pokoknya pikiran (PDIP) yang dulu (menolak kenaikan harga BBM) itu kita ikut, kan cerdas tuh dulu," ujar anggota Komisi III DPR itu. (Republika)

Kamis, 21 Agustus 2014

Jumlah Desa Sadar Hukum Jabar Terbanyak di Indonesia

0 komentar
Jabar - Peresmian desa sadar hukum di wilayah Jabar pada 2014 dinobatkan sebagai yang terbanyak di Indonesia. Jumlahnya mencapai 675 desa dan kelurahan yang dinilai telah memenuhi kriteria desa sadar hukum.
Berdasarkan catatan Kemenkumham, peristiwa itu dianggap monumental. Capaian tersebut memecahkan rekor yang sebelumnya dipegang Provinsi Jawa Tengah sebanyak 132 desa dan kelurahan pada tahun 2012.

Raihan tersebut semakin berarti karena pada Selasa (19/8) merupakan jatuhnya hari jadi Pemprov Jabar ke-69. Penyerahan penghargaan itu menjadi salah satu rangkain kegiatan hari jadi.

Menurut Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan seperti dilansir suaramerdeka.com, pada tahun ini kriteria desa dan kelurahan sadar hukum di wilayahnya meningkat 15,05 persen. Totalnya sebanyak 897 dari 5.962 desa dan kelurahan di Jabar.

"Desa dan kelurahan sadar hukum di Jabar berjumlah 898. Hampir seribu, kurang 102 lagi. Kalau sudah mencapai seribu, mungkin Jabar akan menjadi Provinsi dengan desa dan kelurahan sadar hukum terbanyak di Indonesia", jelas Heryawan.

Sebuah desa dan kelurahan baru dapat dikatakan menjadi label tersebut setelah sebelumnya menjalani pembinaan.
Kriteria yang harus dipenuhi di antaranya melunasi pembayaran PBB minimal 90 persen, angka kriminalitas rendah, tidak ada perkawinan di bawah umur, kasus narkoba rendah, mampu enjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, serta angka putus sekolah rendah bahkan tidak ada. [hs]

Putusan MK Belum Ada, Jokowi-JK Merencanakan Kenaikan BBM

0 komentar
Jakarta- Putusan Mahkamah Konstitusi terkait gugatan terhadap kecurangan pemilu baru digelar esok Kamis, 21 Agustus 2014. Namun pasangan capres-cawapres terpilih versi KPU Jokowi-JK sudah membahas subsidi BBM yang tahun depan diperkirakan mencapai Rp 291,1 triliun harus dipangkas. Karena itu Tim Transisi Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) mengkaji kenaikan harga BBM subsidi.
Seperti diberitakan Detik.com, anggota Tim Transisi Andi Widjajanto mengatakan, kenaikan harga BBM subsidi yang tengah dikaji saat ini adalah antar Rp 1.000 - Rp 3.000 per liter. Andi mengatakan, pihaknya mempertimbangkan waktu tepat menaikkan harga BBM subsidi dari sisi moneter.

"Sedang dicoba waktu moneter tuh ada dua, waktu moneter pertama adalah di akhir Oktober. Kedua itu Maret atau April, itu secara waktu moneter. Besaran moneternya simulasi kenaikan sampai Rp 3.000, jadi antara Rp 1.000 sampai Rp 3.000. Masih disimulasi," ujar Andi di rumah Tim Transisi, Menteng, Jakarta, Rabu (20/8/2014).

Andi mengatakan, dampak sosial akan menjadi pertimbangan utama bagi Tim Transisi untuk menaikkan harga BBM subsidi. Tim Transisi ingin adanya alokasi dana untuk menopang kesejahteraan masyarakat miskin bila harga BBM subsidi naik.

"Misalnya solar akan pengaruh pada kinerja nelayan, bagaimana caranya misalnya kenaikan dilakukan pada Maret, dari Januari sudah ada alokasi-alokasi khusus untuk bantu nelayan," jelasnya.

Kemudian, kenaikan harga BBM subsidi ini juga butuh dukungan parlemen atau DPR untuk kenaikan tersebut.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Chatib Basri menuturkan, dengan kenaikan harga BBM subsidi Rp 2.000 per liter akan menimbulkan penghematan anggaran negara Rp 96 triliun. Itu dengan syarat kenaikan harga diberlakukan sejak 1 Januari 2015. [hs/pasberita.com]

Hidayat : jokowi tidak perlu mengajak partai-partai yang tergabung dalam koalisi Merah Putih bergabung mendukung

0 komentar


JAKARTA-- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengingatkan calon presiden terpilih, Joko Widodo (Jokowi) konsisten dengan janji membangun koalisi ramping. Menurut PKS, Jokowi tidak perlu mengajak partai-partai yang tergabung dalam koalisi Merah Putih bergabung mendukungnya.

"Sejak awal Jokowi ingin koalisi ramping dan tanpa transaksi. Beliau komitmen saja, saya kira akan tetap positif," kata Ketua Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (20/8).

Hidayat mengaku terkejut dengan pernyataan Jokowi bahwa PAN dan Demokrat akan bergabung mendukung Jokowi. Sebab sejauh pengetahuannya, PAN dan Demokrat masih konsisten di Koalisi Merah Putih. Apalagi, imbuh Hidayat, Wakil Ketua Umum Demokrat, Max Sopacua buru-buru membantah pernyataan Jokowi dengan mengatakan tidak mungkin partainya mendukung Jokowi.

PKS juga mengingatkan Jokowi untuk konsisten membangun koalisi tanpa syarat. Hidayat khawatir tawaran Jokowi agar sejumlah partai Koalisi Merah Putih merapatkan dukungan didasarkan pada iming-iming jabatan tertentu.

Hidayat menyatakan PKS akan konsisten berada di luar pemerintahan Jokowi-JK. PKS tidak akan tergiru dengan iming-iming jabatan apapun yang mungkin ditawarkan Jokowi untuk mendukungnya. "Kami tidak tergiur dengan koalisi Jokowi," ujarnya.

Rabu, 20 Agustus 2014

Dari Melihat Bukti Dan Saksi, Tim Prabowo-Hatta Optimis Menang di MK

0 komentar

Tim Hukum Prabowo-Hatta, Elza Syarief, mengatakan pihaknya optimis 100 persen permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) presiden dan wakil presiden 2014 mereka dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK).

Elza pun mengakui tinggal berdoa agar majelis hakim konstitusi memutuskan sengketa Pemilu presiden tersebut dengan berani dan tanpa intervensi.

Ditemui usai persidangan terakhir di Mahkamah Konsitusi hari ini, Elza mengaku semakin optimis pihaknya akan memenangkan perkara tersebut.

"Melihat bukti-bukti, saksi-saksi baik dari kami maupun pihak termohon (KPU RI) dan terkait (Jokowi-JK) saya sangat yakin 100 persen bahwa pembuktian kita terhadap kecurangan yang dahsyat ini sangat baik dan tidak terbantahkan. Sehingga kita tinggal berdoa dan memberikan spirit kepada hakim konstitusi ada suatu keberanian, jangan sampai ada tekanan supaya bisa memutuskan yang benar," ungkap Elza Syarif, Jakarta, Senin (18/8/2014).

Menurut Elza, perolehan suara pasangan calon akan mengalami perubahan karena itu disebabkan dari pemilih yang terdaftar di daftar pemilih khusus (DPK) dan daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb). Kata Elza, DPK dan DPKTb tersebut adalah ilegal.

"Saya pikir kalau menurut logika hukum saya, dimana perolehan suara yang saat ini banyak berasal dari DPK dan DPKTb yang ilegal. Otomatis penambahan suara-suara yang ilegal ini menjadikan hasil akhir dari perolehan suara menjadi cacat hukum dan batal demi hukum sehingga harus diulang," kata bekas politikus Partai Hanura itu.

Elza kemudian menguraikan bahwa berdasarkan fakta persidangan, ada usaha untuk menghilangkan barang bukti dari kotak suara semisal di Menteng, Jakarta Pusat.

Elza juga membeberkan fakta persidangan adanya penyelenggara Pemilu di Nias Selatan, Papua, Jawa Timur dan daerah lainnya.

"Jelas ini perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang di mana dia tidak mau melaksanakan rekomendasi Bawaslu sehingga semuanya menjadi cacat dan harus dibatalkan dan dilakukan PSU," tukas Elza. (Suaranews)

Entri Populer

narrowsidebarads

Blog Archive