Berita

Opini

Postingan Terbaru [ Cinta :: Kerja :: Harmoni ]

Komisi I

Berita PKS

Senin, 15 September 2014

HNW: Kepala Daerah dari PKS Tolak RUU Pilkada Sifatnya Pribadi

0 komentar

JAKARTA— Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai pernyataan tolak Pilkada dari sejumlah kepala daerah yang mereka usung dalam pemerintahan sebagai pendapat pribadi. PKS mengatakan, pernyataan Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail dan Walikota Bandung Ridwan Kamil (Emil) bukan representasi sikap partai.
 
“Mereka juga sudah bilang kan kalau itu pandangan pribadi saja,” ujar Anggota Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid di Komplek Parlemen, Jakarta Jumat (12/9).
 
Ketua Fraksi PKS di DPR ini mengatakan kepala daerah dari PKS harus mengikuti langkah politik partai. Menurut Hidayat, sikap menyerahkan langkah kepada partai ini dipandang sebagai pengertian politik. “Iya artinya mereka mengerti, kalau nanti RUU Pilkada disahkan, ya tetap mereka harus ikuti, ini kan kita bicara Undang-undang, yang namanya konstitusi tentu harus dipatuhi,” kata dia. 
 
Hidayat menegaskan, pada dasarnya tidak ada masalah dengan cara pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Di mata PKS, kata dia, pilihan para dewan yang duduk di DPRD pun sudah mencerminkan suara rakyat. “DPRD kan perwakilan rakyat, jadi ya suara DPRD suara rakyat yang diwakilinya tidak ada bedanya, yang penting prosesnya benar,” ujar Hidayat.
 
Sebelumnya, tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Ridwan Kamil menyatakan dia menolak Pilkada tak langsung. Demikian pula dengan Nurmahmudi, dia berujar, Pilkada tak langsung merupakan sebuah kemunduran. (Republika)

Kamis, 11 September 2014

Habibie: Indonesia Negara Kepulauan Butuh Pesawat

0 komentar


BANDUNG -- Bacharuddin Jusuf Habibie perancang pesawat Regional 80 atau R80 mengatakan Indonesia merupakan negara kepulauan yang membutuhan pesawat untuk kemudahan transportasi antarpulau.

"Pesawat sangat dibutuhkan di Indonesia," kata Habibie usai pertemuan tertutup dengan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Rabu (10/9).

Ia menuturkan, pesawat terbang yang dibutuhkan harus mampu menghubungkan satu pulau ke pulau lain di Nusantara. Alasan Indonesia membutuhkan pesawat sebagai alat transportasi andalan, kata dia, karena Indonesia dilahirkan secara maritim yang tidak dapat mengandalkan transportasi darat.

"Negara kita ini dilahirkan secara maritim, sehingga Indonesia nggak bisa hanya mengandalkan KA atau wahana lain," kata presiden Republika Indonesia ke-3 itu.

Upaya memenuhi kebutuhan pesawat di Indonesia, Habibie telah merancang pesawat Regional 80 atau R80 dengan kapasitas penumpang 80 orang. Pesawatnya itu akan diproduksi oleh PT Dirgantara Indonesia di Bandung dengan ahli yang sudah terpecaya dan alat yang sudah memadai.

Ditargetkan pesawat Habibie itu selesai tahun 2017 atau 2018 yang rencananya akan dilakukan penerbangan pertama di Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Kabupaten Majalengka, Jabar. (Republika)

Rabu, 10 September 2014

Soal RUU Pilkada, PKS Ubah Sikap

0 komentar


JAKARTA -- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR tiba-tiba berubah sikap terkait pilkada langsung atau lewat DPRD. Atas kajian DPP dan arahan pimpinan partai, PKS yang mulanya memilih pilkada langsung berubah sikap menjadi mendukung pemilihan lewat DPRD.

"Putusan terakhir dipilih DPRD, kami sudah pleno di DPP, Rabu lalu. Pimpinan partai arahkan PKS pilihannya di pilkada ini dipilih DPRD," kata Sekretaris Fraksi PKS, Abdul Hakim, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (8/9).

Dengan begitu, katanya, pendukung pilkada tidak langsung bertambah. Sebelumnya, lima fraksi mendukung pilkada lewat DPRD. Yakni Fraksi Partai Golkar, Partai Demokrat, PAN, Partai Gerindra, dan PPP. 

Sementara PDIP, PKB, dan Partai Hanura mendukung pilkada langsung. Kemendagri mendukung pemilihan gubernur langsung. Namun untuk pemilihan bupati/wali kota tidak langsung.

Menurut Abdul, perubahan sikap tersebut diambil PKS atas pertimbangan efisiensi. Tidak hanya efisienasi anggaran, tetapi juga waktu.

Pilkada tidak langsung, lanjut dia, memakan pembiayaan yang sangat besar. Waktu yang lama juga membuat masyarakat cenderung jenuh dengan pola pelaksanaan pilkada langsung. 

"Kepala daerah yang diharapkan punya integritas dengan pemilihan langsung ternyata tidak jauh lebih baik," jelasnya.

Meski selama ini kader PKS cukup berhasil melalui pilkada langsung, menurut Abdul, partai telah mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan matang. Menurutnya pilkada tidak langsung jauh lebih bermanfaat bagi rakyat ketimbang hanya memikirkan kepentingan partai.

"Kami sudah hitung, sudah sedemikian rupa. Kami ingin berikan yang terbaik, itu pilihan yang kami ambil," ujar anggota Komisi VIII DPR itu.

Pembahasan RUU Pilkada akan dilanjutkan besok dengan pertemuan tim perumus dan Panja RUU Pilkada. Posisi terakhir, kesepakatan tentang pelaksanaan pilkada langsung atau tidak langsung belum dicapai. Ditargetkan, 12 September akan diambil kesepatan melalui rapat paripurna DPR. (Republika)

Komisi I DPR Desak Pemerintah Harus Segera Selesaikan Kasus Munir

0 komentar
JAKARTA,10/9/2014 – Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan, penyelesaian kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia (HAM) Munir, menjadi pekerjaan rumah pemerintah ke depan yang harus segera diselesaikan.

"Itu PR (pekerjaan rumah) serius untuk diselesaikan secara hukum. Kan fakta yang (sudah) terang benderang dalam kasus Munir, dan aktifis demokrasi dan HAM," kata Mahfudz di Kompleks Parlemen, Senin (8/9/2014).
Hal itu diungkapkan Mahfudz menanggapi pernyataan tertulis yang dikeluarkan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry, yang mendesak pemerintah Indonesia untuk menegakkan keadilan dan menghukum pelaku pembunuhan Munir tersebut. Pernyataan itu dikeluarkan sekaligus memperingati 10 tahun tewasnya Munir.

Mahfudz menambahkan, pernyataan yang dikeluarkan Kerry bukan menjadi faktor penentu pemerintah harus menyelesaikan kasus tersebut. Menurut dia, pembunuhan Munir merupakan persoalan HAM yang memang harus diselesaikan.

"(Pernyataan itu) bukan faktor terlalu menentukan, tetapi itikad politiknya,” tandasnya.

Munir meninggal di dalam pesawat Garuda Indonesia menuju Amsterdam pada 7 September 2004 dalam perjalanan untuk menempuh pendidikan S2 di Utrecht, Belanda. Dalam penyelidikan diketahui ia meninggal tak wajar.

Otopsi yang dilakukan pemerintah Belanda atas jenazah almarhum mendapati racun arsenik dalam kadar mematikan di dalam tubuhnya. Munir memang dikenal tidak pernah takut memperjuangkan HAM dan sering membuat pihak yang dikritiknya gerah.

Ia pernah melawan Kodam V Brawijaya ketika memperjuangkan kasus kematian Marsinah, aktivis buruh di Sidoarjo, Jawa Timur, yang diculik dan disiksa dengan brutal hingga tewas. Munir juga tak gentar menyelidiki kasus hilangnya 24 aktivis dan mahasiswa di Jakarta pada masa reformasi 1997-1998, termasuk kasus penembakan mahasiswa di Trisakti (1998), Semanggi (1998 dan 1999) hingga pelanggaran HAM semasa referendum Timor Timur (1999). Presiden Yudhoyono pada 23 Desember 2004 membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) Kasus Munir yang diketuai petinggi Kepolisian saat itu, Brigjen (Pol) Marsudi Hanafi, dan melibatkan sejumlah masyarakat sipil.

Setahun kemudian polisi resmi menetapkan pilot Garuda Pollycarpus Budihari Priyanto sebagai tersangka pembunuh Munir. Dalam sidang pengadilan, hakim Cicut Sutiarso menyatakan Pollycarpus, yang sedang cuti dan sempat bertukar tempat duduk dengan Munir dalam penerbangan dari Jakarta-Singapura, menaruh arsenik dalam makanan Munir karena ingin membungkam aktivis itu.

Pollycarpus dijatuhi vonis 14 tahun penjara. Tiga tahun kemudian, pada 19 Juni 2008, Mayjen (Purn) Muchdi PR, mantan petinggi Badan Intelijen Negara (BIN), juga ditangkap karena diduga menjadi otak pembunuhan Munir. Sejumlah bukti kuat dan kesaksian mengarah padanya, tetapi pada akhir 2008 Muchdi divonis bebas.
Vonis yang kontroversial ini kemudian ditinjau ulang dan tiga hakim yang memvonisnya kini diperiksa pihak berwenang. Sejak pembunuhan Munir, para aktivis HAM di Indonesia memperingati tanggal 7 September sebagai Hari Pembela HAM Indonesia. (KOMPAS.com)

Senin, 08 September 2014

Jangan Sebut Pilkada Tak Langsung Kemunduran Demokrasi

0 komentar


JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi berharap masyarakat tidak terlalu cepat menilai pendapat pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD, kemunduran demokrasi di Indonesia.

“Wacana (pemilihan kepala daerah lewat DPRD) ini harus kita dilihat secara komprehensif. Jadi tidak sepenggal-sepenggal menyatakan ini kemunduran. Demokrasi Pancasila juga bukan sekadar itu,” katanya di Gedung Kemendagri, Jakarta, Senin (8/9).

Menurut Gamawan, pemerintah awalnya merumuskan wacana pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD, didasari berbagai pertimbangan. Bahkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah dibahas bersama-sama dengan DPR terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada.

“Kita beri argumentasi dalam berbagai aspek. Antara lain ada 75 orang yang meninggal karena pemilihan bupati dan pemilihan wali kota. Kemudian rumah, kendaraan dan kantor dibakar. Selain itu juga berpengaruh pula ke hubungan sosial. Jadi kami menyerap aspirasi masyarakat tersebut. Banyak mengatakan kalau cenderung begitu (bermasalah) berarti kehidupan sosial kita juga merugi,” katanya.

Atas pertimbangan-pertimbangan tersebut kata Gamawan, pemerintah akhirnya menawarkan pilkada tidak langsung. Namun saat itu DPR berpendapat pentingnya pilihan langsung dan serentak.

“Oke kalau itu (pilkada langsung dan serentak) dilakukan, harus ada penghematan. Dipilih langsung tapi dengan mengajukan berbagai syarat. Antara lain pemilihan serentak, efisiensi kampanye, dan sebagainya,” kata Gamawan.

Setelah pemerintah kemudian merumuskan usulan DPR, tiba-tiba mayoritas parlemen kata Gamawan, meminta agar pilkada dilakukan tidak langsung. Artinya pemilihan dilakukan lewat DPRD. Atas pendapat yang ada, Selasa (9/9) besok kata Gamawan, Direktur Jendral Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri, Djohermansyah Djohan akan melakukan pendalaman.

“Sebenarnya ada dua kelompok besar. Di satu sisi demokrasi kita demokrasi Pancasila, demokrasi Pancasila itu tidak direct, demokrasi perwakilan di sila ke empat Pancasila. Tapi yang satu mengatakan mundur demokrasi kita, dari langsung menjadi tidak langsung. Dua-duanya kita pertimbangkan matang-matang karena ada juga faktor-faktor lain. Sekarang 321 kepala daerah dipilih langsung sedang menghadapi proses hukum,” katanya. (gir/jpnn)

Kamis, 04 September 2014

'Hari Ini Pesawat Presiden Dijual, Besok Jangan-Jangan Istana'

0 komentar

JAKARTA -- Sekretaris Jenderal (Sekjend) organisasi masyarakat Persatuan Indonesia (Perindo), Ahmad Rofiq, mengatakan usulan menjual pesawat kepresidenan sebagai hal yang terlalu mengada-ada dan tidak masuk akal. 

"Hari ini pesawat dijual, besok istana jangan-jangan akan dijual," tutur mantan Sekjen DPP Partai Nasdem, kepada ROL, Rabu (3/9).

Ia menuturkan, pemerintahan sebelumnya membeli pesawat tentu berdasarkan analogi. Jika merugikan, pemerintah SBY tidak akan membelinya. Seringkali menurutnya, beberapa orang salah persepsi dengan mengatakan pesawat presiden itu untuk bermewah-mewah. 

Kecuali jika 50% rakyat Indonesia mengalami kelaparan, barangkali tidak hanya pesawat, yang lain pun harus djual, ujar dia. Karenanya menurut Ahmad, menjadi pemimpin tidak mudah dan jangan hanya menjual aset negara. Tetapi harus mempertimbangkan berbagai aspek lain. 

"Itu ide dapat wangsit dari mana, menurut saya itu aneh," tambahnya.  

Jika dibandingkan tuturnya, berapa kontribusi penjualan pesawat untuk menyumbangkan defisit anggaran negara. Ide penjualan pesawat ini mestinya, memahami benar angka yang bisa dikontribusikan untuk negara. Termasuk tuturnya, berapa biaya yang nanti akan dikeluarkan untuk agenda blusukan Jokowi ke berbagai wilayah atau negara. 

Karenanya, pemerintah harus berpikir keras untuk menggali potensi yang selama ini belum dimaksimalkan. Ia mencontohkan pada sektor pajak. Menurutnya, pendapatan dari pajak sangat besar untuk menopang anggaran. Selain itu tuturnya, mafia pajak harus diberantas. Selanjutnya, pemerintah ke depan tuturnya harus memperbaiki kebocoran anggaran migas. 

Sekarang tuturnya, tinggal bagaimana presiden dan wakil presiden terpilih mancari solusi untuk merealisasikan janji politiknya untuk mengatasi masalah negara. Bukan saatnya membangun sebuah opini yang tidak penting, pungkasnya. 

Sebelumnya pada Senin (1/9), Ketua DPP PDI Perjuangan, Maruarar Sirait menyarankan agar pesawat kepresidenan dijual. Meski pun, Boeing Business Jet 2 itu baru beberapa bulan dibeli dengan harga 91,2 juta dolar AS atau sekitar Rp 820 miliar. (Republika)

Selasa, 02 September 2014

Murabahah, Konsep Syariah Populer

0 komentar
MURABAHAH, salah satu konsep perekonomian syari’ah yang amat popular dari masa ke masa dalam lintasan sejarah Islam. Di Indonesia sendiri konsep ini sudah mulai dipopulerkan di dalam perbankan syari’ah. Murabahah sesungguhnya tidak lain adalah transaksi jual-beli antara bank dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati penjual dan pembeli kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.

Pembayaran atas akad jual beli dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Hal yang membedakan murabahah dengan jual beli lainnya adalah penjual harus memberitahukan kepada pembeli harga barang pokok yang dijualnya serta jumlah keuntungan yang diperoleh. Penjualan dapat dilakukan secara tunai atau kredit, tergantung persepakatan. Jika secara kredit harus dipisahkan antara keuntungan dan harga perolehan. Keuntungan tidak boleh berubah sepanjang akad tidak berubah. Jika terjadi persoalan dalam pembayaran maka dapat dilakukan restrukturisasi dan kalau kesulitan bayar karena lalai dapat dikenakan denda.

Murabahah harus dilakukan secara cermat karena bisa menyerempet wilayah syubhat dan atau haram. Untuk itu ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan, antara lain, pihak bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba, barang yang diperjualbelikan bukanlah barang yang terlarang secara syar’i, bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya, bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba, bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang, bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli ditambah keuntungannya.

Dalam kaitan ini pihak bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan, pihak nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepaki, dan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan akad maka pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah. Jika pihak bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.

Dasar hukum murabahah antara lain, firman Allah Swt: "Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka rela diantaramu” (Q.S. Ali ‘Imran/4:29), juga firman-Nya yang lain: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (Q.S. al-Baqarah/2:275). Sedangkan hadis Nabi antara lain: Riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa Rasullulah Saw bersabda: "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka".(HR.al-Baihaqi, dan Ibnu Majah). [Nasarudin Umar*]

Gubernur Jabar Lepas Jalan Sehat Inilah koran

0 komentar
Bandung - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan melepas belasan ribu peserta jalan sehat Inilah Koran di Gedung Sate, Kota Bandung, Minggu (31/8/2014). Acara jalan sehat tersebut merupakan kerjasama antara Inilah Koran bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam rangka hari jadi Provinsi Jabar ke-69.

Sejak sekitar pukul 07.00 WIB, belasan ribu peserta sudah memadati halaman depan Gedung Sate, Bandung. Mereka menunggu kedatangan Ahmad Heryawan. Tak lama kemudian, Heryawan beserta istrinya Netty Prasetyani didampingi Sekda Jabar, Wawan Ridwan serta Pimpinan Umum Inilah Koran Alfian datang ke podium yang disediakan.

Kedatangan orang nomor satu di Jabar itu, disambut dengan sorak-sorai para peserta jalan sehat. Heryawan dalam sambutannya menuturkan 2016 mendatang, Jabar akan menjadi penyelenggara Pekan Olah Raga (PON) XIX 2016.

"Oleh karena itu jadikan Jabar menjadi penyelenggara terbaik dan juga juara umum pada PON 2016 mendatang," kata pria yang akrab disapa Aher itu.

Seperti diketahui, tema HUT Jabar ke 69 ini mengusung "Jabar Kahiji Jabar Bestari” dengan jargon Jawa Barat Menuju Sukses PON XIX Tahun 2016 dan Gerakan Citarum Bersih, Sehat, dan Lestari". Aher juga berharap selama lima tahun ke depan pihaknya bisa membersihkan sungai Citarum yang selama ini dinilai kotor.

"Pokoknya sabisa-bisa pasti bisa kudu bisa," jelas Aher seraya disambut para peserta jalan sehat.

Jalan sehat sendiri dimulai di depan Gedung Sate atau jalan Diponegoro. Dari situ, para peserta menuju jalan Ir Djuanda, jalan Riau serta finish di halaman parkir belakang gedung sate. Hingga berita ini diturunkan para peserta masih berkumpul di gedung sate. Mereka menunggu hadiah yang akan diberikan panitia. [bay/INILAHCOM,]

Jumat, 29 Agustus 2014

Koalisi Merah Putih Disiapkan untuk Pemilu 2019

0 komentar

JAKARTA - Wasekjen PKS Mahfudz Siddiq menyatakan partainya tetap akan solid di tubuh Koalisi Merah Putih. Bahkan, dia menegaskan Koalisi Merah Putih sengaja disiapkan untuk menyongsong Pemilu 2019.

"Dari semua ketua umum partai, Koalisi Merah Putih ini bukan hanya forum kerjasama di parlemen, bahkan semangatnya menjalar ke daerah. Tapi, ini cikal bakal kekuatan politik Indonesia menyongsong Pemilu 2019," katanya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (26/8/2014), seperti diberitakan okezone.

Menurut Mahfudz, suasana yang terbangun di Koalisi Merah Putih bukan hanya sekadar ikatan politik, tetapi iklim kekeluargaan. Untuk itu, ia kembali menegaskan kalau PKS dan sejumlah partai yang ada di koalisi tidak akan menyeberang ke kubu Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).

"Jadi, tidak ada niat menyeberang, apalagi lompat pagar," tegasnya.

Namun, ia tak memungkiri bahwa koalisi partai pendukung Jokowi-JK sedang melakukan upaya untuk menggandeng partai yang ada di Koalisi Merah Putih, seperti perkiraan kalau Demokrat dan PPP akan menyeberang. Mahfudz mengatakan, hal itu dilakukan karena Jokowi menyadari akan kehilangan dukungan di DPR jika Koalisi Merah Putih tetap solid.

"Kalau Koalisi Merah Putih ini tetap solid, Jokowi akan kehilangan dukungan di DPR. Nah, sampai saat ini tidak ada pikiran partai Koalisi Merah Putih untuk hijrah," terangnya.

Namun untuk Demokrat, ia memahami kalau pilihan menjadi partai penyeimbang harus tetap dihormati. Tetapi, tidak boleh dilupakan kalau semasa pilpres partai ini memberi dukungan ke Prabowo-Hatta bersama Koalisi Merah Putih.

Anis Matta Shalati Jenazah Suhardi

0 komentar
ini judul beritanya yaJakarta: PRESIDEN Partai Keadilan Sejahtera, Anis Matta, menyambangi rumah duka Suhardi di DPP Gerindra Ragunan. Anis menyempatkan diri untuk melakukan shalat jenazah.

Anis yang datang dengan mengenakan baju muslim berwarna putih, celana panjang dan peci hitam datang sekitar pukul 01.45. Ia mendatangi jenazah Suhardi, dan langsung mengambil posisi sebagai imam shalat jenazah

Usai shalat bersama beberapa orang yang baru datang, Anis berdoa di samping jenazah. Walau tidak lama, Anis tampak berbincang dengan keluarga almarhum.

Tidak sampai 30 menit, Anis meninggalkan rumah duka yang belokasi di Jalan Harsono RM 54, Ragunan, Jakarta Selatan.

Ketua Umum Partai Gerindra Suhardi meninggal pada pukul 21.40, Kamis (28/8/2014). Pria yang meninggal setelah dirawat akibat penyakit kanker paru-paru yang dideritanya itu, akan diterbangkan besok untuk dimakamkan di Yogyakarta.
(SUR)

Entri Populer

narrowsidebarads