Berita

Opini

Postingan Terbaru [ Cinta :: Kerja :: Harmoni ]

Komisi I

Berita PKS

Jumat, 23 Januari 2015

DPR Minta Langkah Konkret Tangani Palestina

0 komentar

Istanbul (22/1) - DPR mendesak Parliamentary Union of OIC Member States (PUIC) agar menghasilkan langkah konkret untuk mendukung kemerdekaan Palestina dengan Al-Quds sebagai ibu kotanya. Desakan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, saat mengikuti sidang ke lima Komisi Palestina PUIC, yang digelar di Istambul, Turki, Sabtu (17/1).

Komisi Palestina adalah komisi khusus yang dibentuk oleh PUIC untuk membahas isu-isu spesifik terkait Palestina dengan hanya 17 anggota. Kali ini, Komisi Palestina bersidang beberapa hari sebelum PUIC secara resmi memulai agenda konferensi ke-10-nya, Rabu (21/1).

“Sebagian besar peserta rapat bicara tentang aksi nyata, aksi konkret, dan tindak lanjut resolusi, tetapi tidak ada kejelasan apa saja aksi yang nyata itu,” ungkap Fahri, mengomentari argumen Indonesia mendorong aksi konkret mendukung Palestina. Salah satu hal yang menurut Fahri cukup konkret dan dapat dilakukan oleh seluruh anggota PUIC adalah dengan mendirikan perwakilan diplomatik Palestina di negara masing-masing.

Dengan memiliki hubungan diplomatik dengan Palestina, negara-negara berpenduduk muslim di dunia kian menegaskan dukungannya terhadap kemerdekaan Palestina, sekaligus menyuarakan penolakannya terhadap agresi Israel yang berkepanjangan. “Indonesia telah sejak dulu mendirikan bahkan membiayai secara penuh perwakilan diplomatik Palestina di Indonesia,” ungkap Fahri.

Dalam persidangan tersebut, Uni Emirat Arab muncul dengan usulan yang cukup realistis yakni dengan membentuk komite ad-hoc yang bertugas menindaklanjuti realisasi resolusi-resolusi terkait Palestina. Komisi Palestina juga mempertegas perlunya agenda memperluas sikap parlemen terkait dukungan terhadap kemerdekaan dan kedaulatan Palestina.

Penegasan tersebut dipicu langkah progresif yang dilakukan sebagian parlemen negara-negara Eropa yang memberikan mosi mendukung Palestina, seperti yang terjadi di Inggris, Perancis, maupun Swedia. “Indonesia dengan senang hati ingin menjadi bagian dari komite ad-hoc tersebut untuk memastikan semua usulan menjadi sesuatu yang konkret bagi saudara-saudara kita di Palestina,” Fahri menawarkan.

Komisi Palestina juga mencatat beberapa perkembangan situasi di Palestina seperti adanya rencana partisi Parlemen Israel untuk membagi Al-Quds menjadi dua wilayah ibadah, yakni untuk Yahudi dan muslim.

Catatan lain, adanya serangkaian aksi Israel membatasi warga Palestina beribadah di Al-Quds hingga langkah-langkah Palestina untuk bergabung ke dalam 16 instrumen legal internasional, termasuk mengaksesi Statuta Roma untuk Pengadilan Kriminal Internasional (International Criminal Court). Dengan bergabung ke ICC, Palestina bertekad membawa kejahatan internasional yang dilakukan Israel ke hukum internasional. (BKSAP/mh)

Fraksi PKS Dorong Tambahan Anggaran untuk PPA

0 komentar

JAKARTA (21/1) - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid menekankan pentingnya perlindungan terhadap perempuan dan anak (PPA).

Hal ini disampaikannya dalam acara media gathering Komisi VIII Fraksi PKS di Senayan, Jakarta, Rabu (21/1).

"Yang akan kita perjuangkan adalah komitmen atas perlindungan wanita dan anak, pada periode lalu kami sudah meminta agar anggarannya naik. Bayangkan dengan jumlah wanita yang lebih banyak dari pria, anggaran kementerian ini hanya sekitar Rp200 miliar," kata Hidayat.

Selain perlindungan wanita dan anak, FPKS juga mendorong pembinaan calon haji tidak sebatas pembinaan sebelum dan saat pelaksanaan tapi setelahnya.

"Kami menilai haji ini agen moral di masyarakat yang punya perubahan yang sangat dahsyat," kata Anggota Komisi VIII DPR, Muhammad Iqbal yang juga tampak hadir.

Sedangkan anggota FPKS lainnya, Fikri Faqih cenderung fokus pada pembangunan sosial pasca bencana yang dinilainya masih lemah, terutama di daerah.

"Anggaran untuk pemulihan bencana itu kecil, jadi jangan berharap bahwa daerah-daerah yang kena bencana bisa pulih seperti sebelum bencana, kecuali Aceh ya, yang seluruh pandangan dunia kesitu, kalau di daerah lain sulit," bebernya.

Harga Beras Masih Tinggi, Aher Segera Operasi Pasar

0 komentar

BANDUNG (22/1) - Walau sudah mengalami penurunan, dampak kenaikan harga BBM masih mempengaruhi beberapa bahan pokok. Untuk mengatasi hal tersebut, terutama bahan pokok utama seperti beras, Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) melakukan operasi pasar. Hal ini diungkapkan oleh Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan (Aher) usai sidak di Pasar Kosambi, Kamis (22/01).

Menurut Aher, berdasarkan informasi yang dihimpun dari pedagang, lonjakan harga terjadi sejak isu kenaikan harga BBM. Harga bahan pokok naik kembali ketika kenaikan harga BBM diumumkan secara resmi. Akan tetapi, saat harga BBM turun, pedagang tidak serta merta menurunkan harga, terutama barang dari produsen besar.

"Ada situasi ketika BBM naik, baru isu saja, barang- barang sudah naik. Saat BBM naik, kembali naik. Tetapi ketika BBM turun secara umum (harga), pada bertahan, terutama produsen besar. Kalau yang kecil- kecil sangat terpengaruh supply dan demand seperti cabai," ujar Aher.

Berdasarkan pantauan Aher bersama jajaran Pemprov Jabar, terdapat salah satu bahan pokok yang belum mengalami penurunan, yaitu beras. Harga beras ditingkat eceran berada di kisaran Rp8.000-11.000 per kilogram. Oleh karena itu, pada minggu ketiga Bulan Januari 2015 Aher menjanjikan operasi pasar di berbagai tempat guna menekan harga beras.

"Beras masih tinggi atau ada kenaikan. Insya Allah masih bisa kita tekan. Insya Allah untuk beras ada operasi pasar. Karena beras ini tidak elastis sebab semua orang butuh beras. Beda dengan komoditas lain. Bahwa cabai itu naik turun tapi kan tidak menentukan kehidupan. Karena tidak ada kelaparan kalau cabai mahal. Insya Allah kita akan kondisikan dengan Bulog segera ada operasi pasar di beberapa pasar," tambah Aher.
Rencana operasi pasar diputuskan setelah Aher mendengarkan info langsung dari pedagang. Para pedagang mengatakan jika operasi pasar (OP) bisa menurunkan harga.
"Tadi ada keterusterangan luar biasa. Katanya, ‘ngagejlig harga upami aya operasi pasar’. Harga akan turun ngajleng," ujar Aher mengutip perkataan seorang pedagang beras.

Sedangkan untuk komoditas cabai, lanjut Aher, walau mengalami penurunan tetapi akan tetap dikontrol agar tidak turun drastis hingga merugikan petani cabai. Aher mengatakan bahwa harga cabai di kisaran Rp30.000 per kilogram saat ini sudah pas.

“Cabai kelihatannya sudah turun. Bahkan turunnya kita rem jangan sampai kebablasan karena kasihan petani kalau harga terlalu rendah. Sekarang di tingkat eceran harga cabai di kisaran 30 ribu per kg. Saya kira ini sudah cukup, pas. Untuk petani juga sudah ada untungnya, kemudian proses dari petani sampai kesini (pasar) ada margin-margin keuntungan dari tiap- tiap prosesnya,” tutur Aher.

Selain Gubernur Aher, sidak Pemprov Jabar juga dihadiri oleh Kadis Perindustrian dan Perdagangan Ferry Sofwan Arif, Kadis Peternakan Dody Firman Nugraha, dan Kakanwil BI Jabar Rosmaya Hadi. Berdasarkan sidak tersebut, berikut beberapa harga yang terpantau di tingkat pengecer.
Cabai Merah 30.000/Kg Cabai Keriting 40.000/Kg Cabai Tanjung 60.000/Kg Telur 23.000-25.000/Kg Bawang Merah 18.000/Kg Bawang Putih 22.000/Kg Daging Sapi 100.000-120.000/Kg Daging Kambing 120.000/Kg Daging Ayam 32.000/Kg Ikan Mas 28.000-30.000/Kg Sumber: Humas Pemprov Jawa Barat

Ini Tanggapan Jokowi Atas Penangkapan Bambang Widjojanto

0 komentar
Jumat, 23/01/2015 15:50 WIB
Jakarta - Presiden Jokowi menyampaikan sikap terkait penangkapan Bambang Widjojanto. Jokowi hanya berkomentar normatif agar baik KPK maupun Polri harus menjalankan hukum sesuai aturan.

"Baru saja tadi saya telah melakukan pertemuan dengan Wapres, Menkopolhukam, Jaksa Agung, dan beberapa menteri serta dengan Ketua KPK dan Kapolri, Wakapolri," tutur Jokowi di Istana Bogor, Jumat (23/1/2015).

Dalam jumpa pers, Jokowi didampingi Ketua KPK Abraham Samad, Wapres JK, Menko Polhukam Tedjo Edhy, Kepala Staf Kepresidenan Luhut Panjaitan.

Berikut keterangan lengkap Jokowi:

Dan tadi saya sampaikan terutama pada Ketua KPK dan Wakapolri, sebagai kepala negara saya meminta pada institusi Polri dan KPK, memastikan bahwa proses hukum yang ada harus obyektif dan sesuai dengan aturan UU yang ada.

Tadi saya juga meminta, sebagai Kepala Negara, agar institusi Polri dan KPK tidak terjadi gesekan dalam menjalankan tugas masing-masing.

2 hal itu tadi yang saya sampaikan dan kita berharap semuanya juga, media, terutama, menyampaikan hal-hal yang obyektif. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan

Rentetan Kejadian Penangkapan Bambang Widjojanto

0 komentar
Jakarta, 23 januari 2015

Senin, 19 Januari 2015

Panglima TNI: Angkatan Laut tentukan poros maritim

0 komentar

" Saya yakin TNI AL akan mampu mewujudkan alutsista yang kuat dan hebat, karena industri dalam negeri juga sangat mendukung"

Surabaya - Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko menilai TNI Angkatan Laut sangat menentukan pengembangan Poros Maritim Dunia, karena itu KSAL yang baru Laksamana Madya TNI Ade Supandi diharapkan membangun kekuatan TNI AL yang hebat.

"Saya bangga ada kemajuan TNI AL dengan pemikiran Laksamana TNI Marsetio (KSAL sebelumnya) yang membawa TNI AL sebagai World Class Navy," katanya kepada pers setelah memimpin upacara parade dan defile serah terima jabatan KSAL di Dermaga Madura, Koarmatim, Ujung, Surabaya, Selasa.

Oleh karena itu, ia mengharapkan KSAL yang baru Laksamana Madya Ade Supandi untuk membangun kekuatan TNI AL yang hebat untuk mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, apalagi industri dalam negeri sangat mendukung hal itu. (Simak di sini, kemampuan galangan kapal dalam negeri)

"Saya yakin TNI AL akan mampu mewujudkan alutsista yang kuat dan hebat, karena industri dalam negeri juga sangat mendukung, seperti PT PAL. Buktinya, beberapa alutsista kita itu sudah merupakan produk dalam negeri," katanya.

Dalam sambutan serah terima jabatan KSAL dari Laksamana TNI Marsetio kepada Laksamana Madya Ade Supandi itu, Panglima TNI meminta KSAL yang baru untuk melakukan percepatan dan pengembangan kemampuan (alutsista) TNI.

"Tahun 2015 merupakan awal yang penting, karena lima tahun ke depan pada periode 2015--2019 merupakan tahapan percepatan dan pengembangan sarana dan prasarana. Kalau tahapan itu tidak tercapai akan terjadi potensi disparitas antara sarana dan tantangan dalam persenjataan ke depan," katanya. (Baca juga: KSAL kapal perang Indonesia minim suku cadang)

Sebaliknya, keberhasilan tahapan itu akan mencetak TNI yang kredibel, mampu melakukan penangkalan berbagai tantangan, dan mampu mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

"Tentu, penguatan alutsista itu perlu dibarengi dengan penguatan organisasi, perawatan alutsista secara berkala, peningkatan kesejahteraan prajurit, dan peningkatan kerja sama militer antarnegara, khususnya di Asia Tenggara," katanya.

Dalam kesempatan itu, Panglima TNI juga memuji kemampuan TNI dalam tugas sosial atau non-tempur yang telah diakui dunia, termasuk peran TNI AL dalam tugas-tugas sosial itu.

"Misalnya, ketika kita membantu masyarakat Filipina yang mengalami bencana, maka kita yang pertama membantu mereka, meski tradisi saling membantu itu sudah menjadi tradisi maritim dunia, karena itulah sekarang kita dibantu militer dari Jepang, Australia, Rusia, Korea, dan Tiongkok (dalam evakuasi pesawat AirAsia yang jatuh di Selat Karimata)," katanya.

Upacara dilaksanakan secara sederhana, selain parade juga dilaksanakan defile pasukan dan material tempur, fly pass pesawat udara serta sailing pass Kapal Perang Republik Indonesia (KRI), kemudian kegiatan dilanjutkan dengan ramah tamah di gedung Indoor Sport Koarmatim.

Laksamana Madya Ade Supandi merupakan KSAL ke-25 yang kelahiran Batujajar, Bandung, 1960. Sebelumnya, perwira lulusan AAL 1983 itu menjabat Kasum TNI, Asrena KSAL, dan Pangarmatim. Perwira yang dikenal ramah, agamis, dan tegas itu memiliki dua anak dari pernikahannya dengan Ny Endah Esti Hartaningsih, sedang anaknya menjadi dokter gigi dan perwira AL.

Dalam Upacara Serah Terima Jabatan dengan Komandan Upacara Kolonel Marinir Y. Rudy Sulistyanto yang sehari-hari menjabat sebagai Komandan Brigif-1 Marinir Gedangan, Sidoarjo, itu, sedikitnya 600 prajurit Korps Marinir terlibat.

Selain melibatkan 600 prajuritnya, beberapa material tempur milik Korps Baret Ungu itu juga dilibatkan dalam parade/defile, diantaranya tujuh unit Tank PT 76, tujuh unit BMP 3F, 15 unit BTR, dua unit AMX 10P, enam unit KAPA K.61, tiga unit BVP-2, lima pucuk Howitzer 105 mm, tiga unit LVT-7A dan enam unit Roket Multi Laras RM 70 Grad.
(ANTARA News)

DPR: Belanda dan Brazil Harus Hormati Hukum di Indonesia

0 komentar

JAKARTA - Belanda dan Brazil menyatakan akan menarik duta besarnya terkait eksekusi mati warganya yang terlibat dalam pengedaran narkoba di Indoneisa. Terkait hal tersebut, Komisi I DPR RI yang membawahi permasalahan luar negeri mengimbau agar Belanda dan Brasil menghormati proses penegakkan hukum di Indonesia.

"Pihak pemerintah Belanda dan Brazil tentu saja juga harus bisa menghormati proses hukum di indonesia," ujar Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq pada Republika Online, Ahad (18/1).

Mahfudz menjelaskan bahwa proses hukum serta penolakan grasi yang diajukan oleh Belanda dan Brazil kepada pemerintahan Indonesia telah melalui pertimbangan-pertimbangan hukum dan juga politik.

Ia juga menyatakan bahwa penegakkan hukum harus dijalankan secara konsisten di Indonesia, karena itu ia mendukung keputusan eksekusi para gembong narkoba tersebut. Indonesia, lanjut Mahfudz, juga akan menghormati proses penegakkan hukum di negara lain.

Mahfudz melanjutkan, pemerintah Indonesia sudah melakukan komunikasi kepada pemerintah Belanda dan Brazil terkait eksekusi mati tersebut. Menurutnya, persoalan terkait eksekusi mati gembong narkoba ini pun sudah sangat jelas.

Karena itu, Mahfudz menyatakan pemerintah Belanda dan Brazil harus bisa menghormati proses hukum ini dan tidak mengembangkannya sampai kepada aspek-aspek politik. "Jangan sampai kasus eksekusi ini justru mengganggu hubungan bilateral yang lebih luas antara Indonesia dan Belanda, serta Brazil," tegasnya.

Warga negara Brazil yang dijatuhi hukuman mati ialah Marco Archer Cardoso Moreira (53). Sedangkan warga negara Belanda yang juga dijatuhi hukuman mati ialah Ang Kiem Soei.

Moreira, Soei, beserta empat terpidana lainnya ditangkap pada 2003 lalu di bandara karena berusaha menyelundupkan kokain sebanyak 13,4 kg. Keenam penyelundup narkoba ini telah dieksekusi pada Ahad (18/1) di dua tempat terpisah, Nusa Kambangan dan Boyolali.
REPUBLIKA.CO.ID,

Komisi I: Penarikan Dubes Bukan Berarti Pemutusan Hubungan

0 komentar

"Penarikan dubes merupakan hal yang wajar."

JAKARTA Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq, mengatakan bahwa penarikan duta besar Kerajaan Belanda dan Brasil oleh pemerintahnya masing-masing usai pelaksanaan eksekusi mati merupakan hal yang wajar. Politisi Partai Kesejahteraan Rakyat (PKS) itu mengingatkan jika dua dubes ditarik, lalu tidak lantas hubungan diplomatik RI dengan kedua negara tersebut, langsung berakhir begitu saja.

Hal itu disampaikan Mahfudz ketika tampil di program Apa Kabar Indonesia Malam yang tayang di tvOne pada Minggu, 18 Januari 2015.

"Saat ini, prosesnya tengah di tahap pemanggilan duta besar untuk berkonsultasi. Jadi, jangan dianggap seolah-olah hubungan kedua negara secara diplomatik akan putus karena kasus ini," ujar Mahfudz.

Apa yang dilakukan pemerintah asing tersebut, lanjut Mahfudz, merupakan hal wajar. Sebab, itu bagian dari upaya perlindungan yang mereka lakukan terhadap warganya.

"Indonesia justru seharusnya belajar, agar jika mengalami kasus serupa nanti, jika ada WNI yang akan dieksekusi mati di luar negeri, Pemerintah RI tidak bereaksi serupa," kata dia.

Mahfudz justru mendorong pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk terus melanjutkan eksekusi mati terhadap napi kasus narkoba yang telah divonis. Dia menilai Jokowi seharusnya bisa memanfaatkan momentum ini untuk menyampaikan pesan ke seluruh dunia, Indonesia tengah dalam keadaan darurat perang melawan narkoba.

"Sementara, hukuman mati merupakan bagian dari hukum positif yang berlaku di Indonesia dan tidak bertentangan dengan konstitusi negara," ujarnya.

Pesan itu, justru penting untuk disebarluaskan karena publik kemudian menanti, apakah pemerintah akan melanjutkan eksekusi mati terhadap napi lainnya.

Dalam kesempatan itu, dia pun mengakui Pemerintah RI seolah-olah didesak oleh berbagai negara karena memberlakukan eksekusi tersebut. Sementara, hukuman mati, lanjut Mahfudz juga masih berlaku di negara lain.

"Kita lihat nanti langkah pemerintah, apakah akan tetap mengeksekusi warga yang berasal dari negara besar lainnya seperti Australia atau Tiongkok," kata dia.

Eksekusi mati yang dilakukan pada Minggu dini hari, dikecam oleh berbagai pihak, termasuk Pemerintah Brasil dan Kerajaan Belanda. Kedua pemerintah itu menarik dubesnya yang tengah bertugas di Jakarta untuk berkonsultasi.

Namun, Presiden Brasil, Dilma Roussef turut mengisyaratkan eksekusi mati ini bisa memengaruhi hubungan diplomatik kedua negara.
(vivanews)

Kamis, 15 Januari 2015

Anggota DPR Sorot Jilbab Polwan dan Pengendalian Massa

0 komentar
"Menyayangkan belum jelasnya Perkap soal jilbab sampai sekarang."
JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Aboebakar Alhabsy menyorot masalah jilbab polwan dan pengendalian massa pada fit and proper test calon Kapolri di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 14 Januari 2015. Aboebakar kembali menyoal Peraturan Kapolri (Perkap) Jilbab Polwan yang tidak kunjung tuntas.

"Saya menyayangkan belum jelasnya Perkap soal jilbab sampai sekarang, padahal anggarannya sudah kami berikan. Bagaimanakah pandangan saudara mengenai jilbab untuk Polwan?" kata Aboebakar, bertanya.

Ia menyayangkan mengapa Polri sepertinya mempersulit muslimah yang hendak menjalankan kewajiban agamanya. "Pada dasarnya berjilbab adalah bagian dari pelaksanaan kehidupan beragama, sedangkan dalam konstitusi Negara Republik Indonesia hal ini termasuk dalam non-derogable rights yang diatur dalam Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, berjilbab adalah bagian dari pelaksanaan ajaran agama yang tidak dapat dikurangi haknya. Tentunya, aturan apapun yang dibuat di repubik ini tidak boleh bertentangan dengan konstitusi," ujar Aboebakar.

Selain itu, dia juga mempertanyakan kemampuan Polisi dalam melakukan pengendalian massa. Selama ini banyak korban jatuh saat Polisi melakukan pengendalian massa. Ia berpendapat jika pengendalian massa dilakukan dengan profesional, jatuhnya korban bisa dihindari.

"Misalnya saja pada insiden pelabuhan Sape pada akhir 2011 yang menyebabkan 2 orang meninggal dunia dan puluhan terkena tembak. Ataupun penanganan demonstrasi di Kecamatan Rupit, Musi Rawas, Sumatera Selatan, pada tahun 2013 kemarin yang berakhir dengan tewasnya empat warga sipil. Demikian pula pengendalian demonstrasi di Kelurahan Gambesi, Kota Ternate Selatan. Pada insiden tersebut sedikitnya 14 orang mahasiswa di Ternate mengalami luka tembak peluru di kaki dan pinggang saat Demo tolak kenaikan BBM. Selain itu, seorang wartawan harian surat kabar lokal juga terkena tembakan polisi di bagian pingang kanan saat melakukan peliputan. Itu semua seharusnya bisa dihindari, apabila penangannya dilakukan secara profesional," pungkas Aboebakar.

Mahfudz: Pemerintah Jangan Kekang Kebebasan Pers

0 komentar

JAKARTA -DPR memperingatkan Presiden Jokowi agar tidak menggunakan cara-cara lama dengan menggunakan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk memata-matai media massa.

"Kalau digunakan untuk analisis media massa wajar saja, tapi jangan sampai untuk mengekang kebebasan pers dan demokrasi media," kata Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq kepada TeropongSenayan di Jakarta, Kamis (8/1/2015).

Diakui Mahfudz, memang ada satu unit kerja yang membidangi persoalan media masa yang melakukan analisis terhadap semua pemberitaan media. "Tapi catatan pentingnya semua analisis dan rekomendasi dari intelejen itu, adalah termasuk dari semua pengambilan keputusan atau kebijakan," tambahnya.

Menurut mantan Ketua Fraksi PKS itu, kerja resmi BIN memang selalu memberikan laporan dan rekomendasi kepada Presiden. "Saya sendiri tidak tahu pesan politik apa yang ingin disampaikan Jokowi dengan pernyataannya itu. Kita lihat saja nanti,” ujar Mahfudz.

Yang jelas, terangnya, saat ini media sudah terpolarisasi, ada yang secara total mendukung seluruh kebijakan pemerintahan dan ada juga media yang terus menerus mengkritik kebijakan pemerintah. "Itu biasa saja,” tegas dia.

Oleh karena itu, sambung Mahfudz, kalau memang pemerintah memerlukan keseimbangan pemberitaan media, maka biarkan saja media-media itu melakukannya sendiri. "Pemerintah jangan ikut campur menyeimbangkan dengan persepsinya sendiri," pungkasnya.

Presiden Jokowi dalam sidang kabinet paripurna, Rabu (7/1/2015) meminta agar berhati-hati terhadap media. "Dalam kurun hampir tiga bulan ini kita menganalisis, (dilakukan) oleh mesin intelijen media manajemen dari 343 media," ucap Presiden.

"Semua tahu kita ini selalu dipotret, selalu diikuti, dan selalu dinilai media. Meskipun perlu saya sampaikan ekspose media belum tentu wakili kinerja pemerintahan," ujar Jokowi.(yn/AH)

Entri Populer

narrowsidebarads

Blog Archive