Artikel lainnya ...

.

.

Mahfudz Siddiq

Uang Hambalang Rp2 Miliar Juga ke KPK



Jakarta
- Aliran dana proyek Hambalang tidak hanya ke politikus dan pejabat negara. Bahkan ada uang yang mengalir ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Diretur Devisi Marketing PT Adhi Karya Arief Taufiqurrahman memaparkan uang Rp2 miliar diberikan ke KPK.

Uang itu mengalir ke mantan Deputi Penindakan KPK Ade Rahardja. Pemberian ini untuk pengamanan kasus Hambalang di komisi anti rasuah itu.

Hal tersebut terungkap saat penasihat hukum Teuku Bagus, Heru Putranto yang menanyakan isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) soal kebenaran hal tersebut kepada Arief, saat bersaksi dalam kasus dugaan korupsi Hambalang.

Heru bertanya mengenai isi BAP yang mengungkap pada April 2011, tepatnya setelah penangkapan Wafid Muharram, ada pertemuan antara terdakwa, Arifin, saksi dan Machfud Soroso.

Mereka lantas membicarakan jaringan di dalam KPK, yang merujuk ke satu nama yakni Ade Rahardja, untuk mengamankan kasus Hambalang.

Bahkan terungkap angka pengamanan tersebut, senilai Rp2 miliar.

"Waktu itu, Pak Arifin di ruangan Pak Teuku Bagus. (Uang) diserahkan ke Pak Mahfud Suroso (Direktur PT Dutasari Citralaras)," Jawab Arief ketika bersaksi untuk terdakwa Teuku Bagus, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (15/4/2014).

Namun, Teuku Bagus ditemui usai sidang mengatakan, bahwa yang mengetahui perihal pengamanan dan permintaan uang tersebut adalah Arifin dan Mahfud Suroso.

Dalam sidang perkara yang sama dengan terdakwa Deddy Kusdinar, memang pernah terungkap kasus Hambalang sudah diamankan di KPK.

Mantan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora) Wafid Muharam juga pernah mengatakan bahwa KPK sudah diamankan dengan sumpalan sejumlah uang ke pejabat eselon dua KPK. Sehingga, tidak akan mengutak-atik proyek Hambalang.

Hal itu, menurut Wafid diketahuinya dari Muhammad Arifin (Komisaris PT Metaphora Solusi Global), yang mendatanginya di rutan.

"Arifin menjenguk saya di rutan dan mengatakan, 'pak tenang saja, Hambalang tidak akan niak ke penyelidikan atau penyidikan karena sudah belanja banyak di KPK," ungkap Wafid.

Pengakuan Wafid tersebut senada dengan pernyataan yang selama ini dilontarkan mantan Bendahara Umum (Bendum) Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin.
Dalam berbagai kesempatan, Nazar kerap mengatakan bahwa kasus Hambalang telah diamankan di KPK.

Bahkan, terpidana kasus suap Wisma Atlet ini juga mengatakan eks Deputi Penindakan, Ade Rahardja menerima uang pengamanan kasus tersebut.

Selain itu, Nazar juga sempat menyinggung nama eks Wakil Ketua KPK, Chandra M Hamzah terlibat dalam pengamanan tersebut.

Meski begitu, baik Chandra maupun Ade dalam berbagai kesempatan sudah membantah adanya uang pengamanan tersebut. [inilah.com]

08.53 | Posted in | Read More »

Saatnya Parpol Islam Mengarahkan Konstelasi Politik


JAKARTA– Anggota Majelis Syuro PKS Almuzzammil Yusuf menyatakan banyak merekam respon positif tokoh parpol, ulama, dan ormas Islam dalam menyambut wacana koalisi partai Islam guna mengusung capres dan cawapres pada Pilpres 2014. Walaupun ada juga pihak yang bernada pesimis.

"Yang harus dipahami dari ide koalisi partai Islam ini adalah merubah peran partai-partai Islam dari sekedar penumpang yang diperebutkan oleh kendaraan/partai nasionalis menjadi sebaliknya. Yaitu, partai-partai Islam berubah menjadi kendaraan besar yang mengarahkan konstelasi politik nasional,” jelas Wakil Ketua Komisi III DPR ini di Jakarta, Kamis (17/4) malam.

Menurut Muzzammil, jika partai Islam terpecah-pecah tak ubah seperti penumpang yang diperebutkan oleh pengemudi dan kondektur.

“Sebaliknya jika kita bersatu maka kita sebagai pengemudi kendaraan besar dapat menawarkan program keumatan dan kebangsaan secara seimbang dan utuh beserta pelaku utamanya, baik sebagai capres atau cawapres kepada partai nasionalis.” Paparnya.

Dalam pandangan politisi senior PKS asal Lampung ini, fenomena kenaikan perolehan suara partai-partai Islam menunjukan dukungan masyarakat tidak sepi kepada partai-partai Islam.

“Angka di atas 30 persen suara Pileg 2014 dari kelima partai Islam bukanlah jumlah yang kecil. Saatnya momentum ini diambil oleh pimpinan partai Islam dan didukung oleh ormas-ormas Islam dengan jaringannya menyebar di seluruh Indonesia.” Tuturnya.

Di luar hitungan politis di atas, kata Muzzammil, pimpinan partai Islam perlu melihat koalisi ini dari keberkahan konsep berjamaah.

“Bukankah kita diajarkan sholat berjamaah yang nilainya 27 kali lipat daripada sholat sendiri. Demikian pula halnya dengan strategi koalisi partai Islam secara berjamaah.” Katanya.

Untuk itu, Muzzammil meminta kepada pimpinan partai Islam agar tidak memandang sebelah mata terhadap kekuatan umat dan jangan apriori terhadap wacana ini.

“Bismillah, jalan kan saja dulu. Kita sudah menyaksikan beberapa fenomena Pilkada yang dimenangkan calon tertentu tanpa diduga sebelumnya. Itulah bukti, tidak ada yang mustahil dalam politik. Fenomena itu juga bisa berlaku dalam Pilpres 2014,” ujarnya. (tajuk)

08.48 | Posted in | Read More »

PKS Dukung Penuh Koalisi Partai Islam


Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera mendukung adanya koalisi partai-partai Islam. PKS bahkan akan memperjuangkan terwujudnya koalisi tersebut. Hal itu dikemukakan anggota Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid, dalam pertemuan partai-partai Islam di Cikini, Jakarta, Kamis malam 17 April 2014.

“PKS mendukung aspirasi umat Islam yang menghendaki koalisi partai Islam. Kami dengarkan aspirasi itu dengan baik dan kami perjuangkan,” kata Hidayat. Menurut dia, butuh dukungan banyak pihak agar koalisi partai-partai Islam menjadi kenyataan.

Hidayat mengatakan, umat Islam yang merupakan bagian penduduk Indonesia adalah bagian dari demokrasi. “Jadi, mestinya umat Islam tidak dihambat untuk menggagas koalisi. Kami akan bicarakan bagaimana bentuk koalisinya,” ujar mantan ketua MPR itu.

Menurut Hidayat, partai-partai Islam punya sejumlah tokoh potensial untuk menjadi calon presiden mereka, misalnya Presiden PKS Anis Matta, politisi PKB yang mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, dan Ketua Umum PAN, Hatta Rajasa.

“Kita lihat saja nanti. Secara prinsip, ini adalah permusyawarahan yang perlu kami lakukan sebaik-baiknya,” kata Hidayat. Ia optimistis koalisi partai-partai Islam bisa mempersatukan umat Islam di Indonesia. (vivanews)

08.40 | Posted in | Read More »

Anis Matta Satu-Satunya Ketum Parpol Islam di Pertemuan Cikini




JAKARTA - Pertemuan tertutup antara tokoh-tokoh Islam dengan para politisi dari partai berbasis Islam di Cikini, Jakarta Pusat hingga saat ini masih berlangsung. Sejumlah elit partai juga terus berdatangan.

Namun, hanya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang terlihat paling semangat menghadiri forum itu. Delegasi dari PKS dipimpin langsung oleh sang presiden partai, Anis Matta. Dalam rombongan Anis ada Wakil Sekjen PKS Fahri Hamzah dan Ketua Fraksi PKS DPR, Hidayat Nur Wahid.

Sedangkan dari PKB hanya mengutus bendahara umumnya, Bahruddin Nashori. Untuk PAN yang mewakili adalah Amien Rais selaku Ketua Majelis Pertimbangan Partai dan sekretarisnya, Azwar Abubakar. Sedangkan PPP diwakili salah satu fungsionarisnya, Muchdi PR.

Karenanya PKS bila dibilang paling semangat membahas ide koalisi politik Islam. "Saya diundang hadir, tamu di dalam pertemuan ini, jadi isinya seperti apa. Jadi tujuan saya untuk mendengarkan langsung apa idenya, kalau PKS sendiri sampai sekarang masih fokus membereskan perhitungan suara dulu, supaya posisi kita jelas di dalam koalisi," kata Presiden PKS Anis Matta sebelum pertemuan di rumah milik Ratna Hasyim Ning di Cikini.

Sementara Hidayat Nur Wahid yang juga kandidat capres PKS mengatakan, secara prinsip dia menyebut partainya mendukung aspirasi umat Islam yang menghendaki ada koalisi partai Islam. Karenanya ia berharap tidak ada hambatan untuk mengusung koalisi politik Islam.

"PKS mendukung aspirasi itu. Kita dengarkan dengan baik kita perjuangkan. PKS akan berharap untuk itu. Ya bagaimana rekan-rekan yang lainnya bisa boleh untuk berkoalisi mestinya bisa tidak ada hambatan dan tidak perlu dihambat umat Islam," jelasnya. (jpnn)

08.33 | Posted in | Read More »

PKS Tidak Mau Ikutan Koalisi "Grasak-grusuk"



JAKARTA - Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengatakan, partainya tidak mau terburu-buru melakukan koalisi dengan partai lain dalam menghadapi pemilu presiden mendatang. Ia menyadari bahwa elite parpol lain tengah berlomba untuk mendapatkan rekan koalisi.

Seperti yang dilakukan bakal calon presiden PDI Perjuangan Joko Widodo alias Jokowi yang langsung mendatangi pimpinan tiga partai sekaligus, yakni Partai Nasdem, Partai Golkar, dan Partai Kebangkitan Bangsa. Namun, menurut Hidayat, PKS mempunyai cara sendiri dalam melakukan koalisi dan tak akan mengikuti cara itu.

"Karena memang prioritas kami saat ini bukan di koalisi. Kami tidak mau ikutan koalisi grasak-grusuk seperti itu," kata Hidayat saat dihubungi Kompas.com, Senin (14/04/2014).

Menurut Hidayat, saat ini PKS masih fokus dalam mengawal penghitungan suara di lapangan. Ia menilai, penghitungan suara harus terus dikawal dengan baik sehingga tidak menimbulkan kecurangan.

"Di lapangan, semuanya masih belum selesai. Masih ada yang pencoblosan ulang karena bermasalah. Masih ada suara di luar negeri," kata Hidayat.

Bakal capres Pemilihan Rakyat PKS itu meyakini, jika proses penghitungan suara manual dilakukan dengan benar, maka suara partainya bisa melampaui hasil hitung cepat sekitar 7 persen. Ia mengatakan, partainya tidak terlalu percaya dengan proses hitung cepat yang dilakukan oleh berbagai lembaga.

"Karena dalam hitungan laporan TPS di Jakarta saja kita sudah masuk minimal tiga besar. Kami meyakini perhitungan suara harus dikritisi diawasi. Hitungan real count yang jadi acuan," ujarnya.

Mantan Presiden PKS itu juga mengaku tidak khawatir jika PKS tidak mendapatkan rekan koalisi. Menurut dia, PKS punya sejarah dan pengalaman yang panjang dalam melakukan koalisi dalam berbagai pemerintahan.

"Kita pernah bergabung di poros tengah, kita juga pernah mendukung partai Islam dengan mengusung Pak Amien Rais dari PAN. Kita juga bahkan pernah sendirian di pemerintahan," pungkasnya. [kompas]

11.15 | Posted in | Read More »

Kawin Politik Media Massa dan Partai Politik | @MahfudzSiddiq



Media massa skrg lebih militan dari parpol dan calegnya. Tanpa kenal waktu mereka terus kampanye dgn bungkus berita, editorial, iklan, dll.

Makin sulit memilah pilar demokrasi antara parpol dgn media massa. Politik memang sangat menggoda.

Ini zamannya pacaran dan kawin politik antara media massa dan partai politik.Textbook ttg mass media mulai usang.

Orang media massa itu super kreatif. Jadi punya sejuta cara tuk lolos dari pagar dan jerat regulasi.

Namun begitu, tetap saja media massa dibutuhkan dan dirindukan. Meski sbg lawan politiknya, tetap saja pasang iklan di media tsb.

Tapi saya masih yakin spirit independensi dan obyektivitas masih melekat dalam tubuh insan media massa.

Mungkin kegemasan mereka - khususnya sang pemilik media - thd sikon bangsa dan negara menggiring mereka tuk terjun ke dunia politik praktis.

Mudah2an saja ketika orang2 media sdh duduk di lembaga legislatif dan eksekutif, mereka tetap jadi corong suara rakyat Indonesia.

Juga berani dan tak ragu meneriaki para politisinya ketika bertindak tak sesuai dgn suara rakyat dan pandangan media itu.

Anyway selamat buat media massa Indonesia yg sdh memperluas perannya melampaui teori2 yg ada di textbook. Mari bersama benahi Indonesia.

Kita tdk perlu marah dgn realitas musim pacaran dan kawin antara parpol dan media massa. Ini bagian dari proses belajar berdemokrasi.

Setelah lewati proses pengalaman empirik, masing2 bandul akan kembali ke titik asalnya. Parpol dan media punya bandul dan orbit masing2.

Ternyata memang dalam banyak hal, kita seperti bangsa yg suka "try n error". Mudah2an Presiden Indonesia yad juga bukan hasil "try n error".

11.09 | Posted in | Read More »

PKS Tak Ikut Koalisi Tanpa Konsep yang Jelas



JAKARTA--Wakil Sekjen DPP-PKS, Fahri Hamzah mengatakan, pihaknya tidak akan ikut-ikutan seperti partai lain mencari pasangan koalisi untuk membentuk pemerintahan mendatang tanpa konsep yang jelas.

PKS, menurut dia kepada pers di Jakarta, Sabtu, telah belajar dari pengalaman masa transisi sejak 1998 yang menggambarkan koalisi selalu gagal dalam praktiknya.

"PKS sedang menyiapkan konsep koalisi yang baik dan benar serta sesuai dengan sistem pemerintahan yang ada. Sebab selama ini pemerintahan transisi semua koalisinya kurang berhasil.

"Karena itu kami tidak mau ikut-ikutan mencari partner koalisi sebelum jelas konsep koalisinya," ujar Fahri.

Atas dasar itu, menurut Fahri, partainya belum menggalang pertemuan dengan partai mana pun karena PKS tidak akan menemui mereka kalau partai yang mengundang PKS untuk berkoalisi belum menjabarkan konsep koalisi mereka."Saat ini kami masih fokus untuk perhitungan suara saja dan menjaga suara kami tetap utuh," katanya.

Menurut Fahri, karena tanpa konsep maka rencana membangun pemerintahan menjadi tidak jelas. Koalisi harus bisa menyiasati masalah yang secara teoritis akan selalu menghantui pembentukan pemerintahan, yaitu anomali sistem presidensial dan multipartai.

"Sistem di Indonesia itu anomali karena kalau kita memilih sistem presidensil harusnya hanya ada dua partai atau maksimal tiga. Sistem multipartai seharusnya hanya ada dalam sistem parlementer," katanya.

Dengan sistem dan kondisi saat ini, tanpa disiasati maka siapapun presiden yang berkuasa akan menghadapi instabilitas."Sayangnya tidak ada satu pun partai yang berbicara mengenai bagaimana cara menyiasati ini," katanya.

PKS saat ini memikirkan dengan tegas dua opsi, yaitu memimpin koalisi atau menjadi oposisi sekalian. Ini karena PKS tidak mau menjadi korban lagi.

"Kami selalu dituduh menjadi biang kerok dalam koalisi, padahal kami ini korban dari sistem koalisi yang tidak dipimpin secara baik," katanya.

Koalisi yang terbangun, menurut Fahri, seharusnya adalah koalisi yang sejak awal sudah menyepakati bersama-sama apapun yang terkait pemerintahan yang dijalankan bersama.

PKS tidak mau lagi ikut-ikutan membangun sesuatu yang akan hancur dalam waktu singkat. Jangan hanya karena popularitas tinggi, koalisi mendukung capres tertentu.

"Konsep yang ada sekarang cuma 'bagi-bagi kue' yang tidak ada untungnya buat rakyat. Harus jelas bagaimana misalnya pemberantasan korupsi akan dilakukan, bagaimana membangun infrastruktur pemerintahan yang benar dan sebagainya," katanya.(republika)

11.04 | Posted in | Read More »

KPK Dinilai Ceroboh Tangani Kasus Suap Impor Daging Sapi



JAKARTA -- Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, Prof Romli Atmasasmita melihat ada kerancuan dalam surat dakwaan mantan presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq.

Dalam surat dakwaan yang dibuat KPK, ada kerancuan tentang posisi Luthfi karena disebut sebagai Presiden PKS yang berupaya memengaruhi Menteri Pertanian, Suswono untuk mengubah kuota impor daging sapi. Menurutnya, tidak ada ketentuan dalam UU Pemberantasan Korupsi tentang memperdagangkan pengaruh. Selain itu, unsur memperdagangkan pengaruh yang ditudukan kepada Luthfi sebenarnya belum diatur dalam pasal-pasar di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Karenanya, kasus suap dalam pengurusan kuota impor daging sapi yang bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK dinilai lemah dari sisi korupsi.

"Jadi kalau kasus Luthfi itu trading influences, di mana nyambungnya? Kalau Luthfi dapat uang dari Fathanah, itu pun paling jauh kena gratifikasi," ulas Romli dalam sebuah diskusi bertema 'Mengkritisi Kasus Suap Impor Sapi' yang digelar di JW Luwansa Hotel Jakarta, Sabtu (5/10).

Romli mengatakan, kasus suap dalam UU Tipikor selalu menyangkut penyelenggara negara. Namun, Luthfi dalam surat dakwaan justru disebut sebagai Presiden PKS. Padahal, pihak yang bisa membuat kebijakan tentang kuota impor daging sapi adalah Mentan. Namun, Suswono sudah menyatakan tidak ada perubahan kuota impor termasuk untuk PT Indoguna Utama. 

"Pertanyaannya sampai atau tidak (uang suap) ke Mentan? Trading influences belum diatur. Kecuali memang ada bukti bahwa uang itu untuk mempengaruhi kebijakan," lanjutnya.

Mantan Dirjen Administrasi Hukum Umum di Kementerian Hukum dan HAM itu juga menilai, sebenarnya jerat korupsi untuk Ahmad Fathanah juga lemah. Sebab, Fathanah hanya sebagai perantara. Romli menegaskan, perantara tidak diatur dalam Konvensi PBB Tentang Antikorupsi (United Nations Convention against Corruption/UNCAC). Meski Indonesia sudah meratifikasi UNCAC, namun pasal jual beli pengaruh maupun peran perantara juga tidak ada diatur dalam UU Tipikor.

"Kasus Luthfi nggak masuk soal trading influences. Ini perluasan pasal 55 ayat (1) ke KUHP (perbuatan turut serta, red)," tegas Romli.

Ketika ditanya terkait dakwaan tentang pencucian uang, Romli berkata harus ada pembuktian kejahatan korupsinya terlebih dulu, baru digunakan pasal pencucian uangnya. "Saya sependapat dengan Andi Hamzah (pakar hukum pidana). Bagaimana mau cuci baju kalau bajunya saja belum ada?" kata Romli membuat perumpamaan.

Karenanya ia mengaku heran dengan langkah KPK yang cekatan menjerat Luthfi setelah menangkap Fathanah. "Memang ada kecerobohan KPK yang biasanya hati-hati, kenapa terburu-buru?" katanya mengakhiri.(republika)

11.01 | Posted in | Read More »

Caleg Curiga Kisruh Pileg di Indramayu Disengaja


Indramayu - Kasus kertas suara tertukar di Indramayu, Jawa Barat tidak cuma mencederai nilai-nilai pemilu legislatif (Pileg), tapi juga dinilai penuh unsur kesengajaan.

"Pertanyaannya kenapa ini bisa salah kirim, siapa yang berwenang mendistribusikannya. Maka dari situ kita akan tahu bahwa di sana sumber permasalahan terjadi," kata salah satu caleg Partai Keadilan Sejahtera (PKS) asal Indramayu, Akhiyani, dalam keterangan pers, Sabtu (12/4).

Dia juga menegaskan bahwa kasus salah kirim kertas suara di Indramayu terjadi di 65 titik. Ia mencurigai itu bukan kelalaian karena ada pemadaman listrik secara bergilir di Indramayu saat penghitungan suara.

"Saya belum bisa bilang ini sistematis, tapi kami sedang analisa di lapangan dan kami minta pertanggungjawaban KPUD dan PLN," ujarnya.

Di tempat terpisah pengamat politik, Ray Rangkuti, berharap para peserta pemilu bisa mengambil langkah hukum atas kasus-kasus pelanggaran pemilu.

"Saya harap asumsi ada kelalaian atau dilakukan secara sistematis harus ditindaklanjuti, sebab kasus serupa dapat terjadi lagi dalam pelaksanaan pemilihan presiden yang akan dilaksanakan dalam beberapa bulan lagi," katanya.

Ray juga menilai pelaksanaan pemilu dari tahun ke tahun memiliki "penyakit" yang sama. 

"Seperti surat suara tertukar, surat suara yang sudah dicoblos, ini kan aneh. Maka saya tegaskan siapapun yang bermain dalam kecurangan ini patut diproses secara hukum," tandasnya. [rmol]

17.56 | Posted in | Read More »

Buat Kesalahan Fatal Ketua KPUD dan Kepala PLN Kab Indramayu Bersiap Masuk Penjara


Propinsi Jawa Barat dengan jumlah DPT terbesar diantara propinsi-propinsi yg lain menjadikan Jawa Barat dipandang strategis sebagai lumbung suara oleh semua parpol yang bertarung dalam pemilu. Selaras dengan hal tersebut praktik kecurangan dan tindak pidana pemilu pun massif terjadi di Jawa Barat. Adanya sejumlah kasus tertukarnya surat suara di beberapa dapil menjadi wacana yang serius bagi caleg-caleg yang merasa dirugikan. KPUD Propinsi Jawa Barat pun telah mengumumkan akan menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 300an TPS yg tersebar di 112 desa, 65 kecamatan dan 21 kabupaten/kota di Jawa Barat.
Kabupaten Indramayu Paling Kacau
Dari 300an TPS yang melakukan PSU di Jawa Barat, 60 diantaranya berada di Kabupaten Indramayu. Ini menunjukkan kinerja buruk KPUD Kabupaten Indramayu. Paling tidak ada beberapa fakta yang menunjukkan adanya subjektifitas dan pelanggaran tindak pidana pemilu. Belum lagi indikasi adanya permainan curang yang telah dikordinir pihak-pihak tertentu. Mulai dari pedaman listrik tanpa sebab dan alasan yang jelas saat penghitungan suara hingga tertukarnya surat suara antar dapil.
Ketua KPUD Kabupaten Indramayu dan juga Kepala PLN Kabupaten harus bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahan dalam hal penyelenggaraan pemilu legislatif kemarin. Kelalaian dan ketidaksigapan keduanya telah merugikan caleg yang bersangkutan beserta masyarakat Indramayu. Kasus di Indramayu ini seakan menjadi catatan merah bagi pelaksanaan demokrasi di Indonesia dimana penyelenggara (KPU) dan PLN bermain mata demi memenangkan partai tertentu. Tangkap dan adili M. Ramdhan Hadi, S.Ag Ketua KPUD Kabupaten Indramayu dan Kepala PLN Kabupaten Indramayu yang telah terlibat dan bersekongkol melakukan tindak pidana pemilu. (Kompasiana)

17.53 | Posted in | Read More »

Recently Commented

Recently Added