Berita

Opini

Postingan Terbaru [ BERKHITMAT UNTUK RAKYAT ]

Komisi IV

Berita PKS

Kamis, 16 Maret 2017

Warga Palestina Melawan Keputusan RUU Larangan Adzan oleh Israel

0 komentar
GAZA-Rakyat Palestina menyambut disetujuinya RUU larangan adzan oleh Parlemen Israel (Knesset) meski masjid-masjid dihancurkan penjajah.
Wakil Ketua Biro Politik Hamas, Ismail Haniyah mengatakan dalam sambutannya meresmikan Masjid Al-Akluk di utara Jalur Gaza dengan menegaskan, bangsa Arab dan bangsa Palestina akan mengumandangkan adzan setinggi-tingginya apapun keputusan dan kebijakan Israel.
Haniyah menyampaikan apresiasi dan penghormatan kepada warga Palestina yang bertahan menjaga Masjid Al-Aqsha yang telah berhasil menggagalkan upaya Israel membagi masjid tersebut menjadi dua; tempat atau waktunya.
Ia juga mengatakan kepada warga Palestina di wilayah 1948 yang tidak akan pernah membiarkan UUD larangan adzan bisa melenggang.
“Masjid-masjid yang dihancurkan Israel di Jalur Gaza akan mengumandangkan adzan meski diluluh-lantakkan dengan suara lebih indah,” tegas Haniyah dikutip PIC.
Haniyah mengingatkan kenangan Syeikh Abdul Aziz Rantisi yang pernah diancam komandan Israel di penjara Negev akan dilarang adzan, namun Rantisi tetap adzan meski dilarang.
“Ini agama dan ini akidah, adzan akan dikumandangkan,” tambah Rantisi lantang kala itu.
Haniyah menandaskan, melecehkan akidah dan hal-hal suci dalam Islam akan meledakkan amarah dan energi umat membalas kejahatan Israel.
“Pengesahan larangan adzan di parlemen Knesset akan menjadi fase awal habisnya Israel,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Majelis Tinggi Islam di Kota Al-Quds,Syeikh Ikrimah Shabri mengatakan, adzan adalah salah satu aspek paling penting dari agama Islam, karenya, penjajah Israel tak bisa seenaknya melarang, kata Sabri.
“Israel tidak memiliki hak untuk mencampuri urusan agama kami,” katanya kepada Anadolu Agency. “Kami akan berdiri tegas terhadap setiap upaya Israel untuk melarang adzan di masjid-masjid Yerusalem.”
Sabri melanjutkan jika Israel beralasan suara adzan mengganggu kebisingan,  maka sumber utama “kebisingan tak tertahankan” adalah gencarnya suara pesawat tempur Israel “di atas Palestina”.
Jika Israel ingin berbicara tentang ‘kebisingan tak tertahankan’, maka ia juga harus menghentikan pesawat tempur Israel dari berdengung di atas kawasan; tank-tank di pendudukan  dan buldoser yang meratakan rumah penduduk palestina, serta pasukan tentara penjajah yang menembak orang-orang Palestina.
Anggota Arab parlemen Israel (Knesset)  menyatakan disetujuinya RUU larangan adzan adalah “deklarasi perang terhadap identitas, eksistensi dan negara kita.”
“Kalangan Arab tidak akan menghormati hukum rasis dan fasis,” ujar siaran pers dikutip laman middleeastmonitor.com.
Siaran pers partai Joint List juga menyatakan bahwa RUU tersebut merupakan “pelanggaran keji terhadap eksistensi rakyat Palestina dan upaya kasar untuk merusak identitas negara dan mengubah identitas budaya, keagamaan dan tempat suci warga Palestina.”
“RUU rasis dan fasis merupakan pelanggaran keji kebebasan keyakinan dan agama. Adzan merupakan warisan budaya, tradisi dan sejarah rakyat Palestina Arab. Selain itu, adzan merupakan ritual agama Islam.”
Sementara itu, dalam siaran pers tersebut ditekankan bahwa suara adzan akan tetap ada untuk “membungkam pendapat rasis dan fasis di dalam pemerintahan Netanyahu.”
Sebagaimana diketahui, sidang pendahuluan yang membahas RUU larangan adzan di Knesset Rabu (08/03/2017) lalu berlangsung ricuh.
Sejumlah anggota Knesset Palestina dikeluarkan dari sidang pleno. RUU larangan adzan lolos tahap pertama dengan 55 suara mendukung dan 48 menentang RUU.
Jerusalem Post memberitakan bahwa sidang pleno diwarnai kekisruhan. Anggota Knesset Palestina Zuheir Bahloul, menyebut RUU tersebut “sebuah deklarasi perang…antara kewarasan dan rasisme,” melawan minoritas warga Palestina di parlemen ‘Israel’.
Sementara itu, anggota Knesset Robert Ilatov dari partai sayap kanan Yisrael Beiteinu meneriaki anggota Joint List Usama Saadi, “Kembali ke Saudi Arabia sana!”
Keduanya terlibat adu mulut, kemudian Saadi dikeluarkan dari ruang sidang pleno. Ahmad Tibi, dari Joint List, juga dikeluarkan dari ruang sidang saat tengah berbicara ketika debat berlangsung.
Warga Arab yang berada di Israel, yang juga dikenal sebagai Arab Israel, merupakan keturunan dari 160.000 warga Palestina yang tetap tinggal setelah pemerintahan Israel dibentuk pada tahun 1948.
Jumlahnya mencapai 20% dari penduduk Israel Sekitar 80% kaum Israel Arab adalah Muslim, sisanya terbagi antara Kristen dan Druze.
Sementara itu, pencetus RUU, anggota Knesset Moti Yogev dari partai sayap kanan Jewish Home, membela RUU tersebut dengan menyatakan bahwa RUU itu tidak dimaksudkan untuk melanggar kebebasan beragama, tapi “untuk kebaikan para pelajar dan sopir, serta siklus tidur warga,” yang dikatakan dalam RUU “menderita setiap hari akibat kebisingan yang diakibatkan oleh seruan muadzin dari masjid-masjid.”*
Rep: Panji Islam
Hidayatullah.com

Indonesia Tegaskan Dukungan pada Perjuangan Palestina

0 komentar
Hidayatullah.com–Pimpinan dan anggota DPR dan DPD telah menyuarakan dukungan Indonesia atas perjuangan Palestina pada pertemuan The 6th International Conference in Support of the Palestinian Intifada di Tehran, Iran, 21-22 Februari 2017.
Dalam pernyataannya, dimuat laman Kemenlu, Senin, (27/02/2017) Wakil Ketua DPR RI, Dr. Agus Hermanto menegaskan dukungan Indonesia pada perjuangan rakyat Palestina tercermin dalam peran Indonesia sebagai tuan rumah KTT Luar Biasa ke-5 OKI mengenai Palestina dan Al-Quds Al-Sharif.
Wakil Ketua DPR RI yang juga didampingi anggota DPR Drs. Mahfudz Siddiq M.Si dan H. Hasnuryadi Sulaiman juga menegaskan perlunya dihentikan pendudukan ilegal Israel atas wilayah Palestina. Upaya menentang pendudukan ilegal tersebut tercermin dalam Resolusi DK PBB No. 2334 pada bulan Desember 2016.
Delegasi DPD RI yang dipimpin oleh Ketua DPD, Mohammad Saleh, menegaskan bahwa dukungan Indonesia terhadap perjuangan Palestina merupakan pelaksanaan amanat UUD 1945 yang menyatakan bahwa penjajahan harus dihapuskan.
Wakil Ketua DPD RI yang didampingi 3 anggota DPD, Akhmad Muqowam, Ahmad Jajuli dan Abdul Rahmi mengharapkan konferensi ini menghasilkan langkah konkret untuk terciptanya suasana kondusif untuk menyelesaikan masalah Palestina secara menyeluruh.
Ketua DPD RI juga menyampaikan upaya-upaya yang telah dilakukan Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina, termasuk pelaksanaan capacity bulding dan penggalangan dukungan internasional untuk menghentikan pendudukan.
Di samping berpartisipasi dalam pembahasan isu Palestina, pada tanggal 22 Februari 2017, Delegasi RI juga melakukan pertemuan bilateral dengan Ketua Parlemen Iran, Ali Larijani. Dalam pertemuan disepakati pentingnya kerja sama antar parlemen untuk membantu pemberantasan terorisme, mendukung Islam moderat dan mendorong kerja sama parlemen di berbagai forum. Selain itu juga telah disepakati untuk segera menindaklanjuti hasil kunjungan Presiden Joko Widodo ke Iran pada bulan Desember 2016, melalui peningkatan kerja sama di berbagai bidang, khususnya kerja sama ekonomi dan perdagangan.
Konferensi dihadiri oleh 700 anggota parlemen dari 80 negara, akademisi, LSM, media dan pemuka agama yang mendukung perjuangan Palestina.*
Rep: Ahmad

Kamis, 02 Maret 2017

Mahfudz Siddiq Harapkan Aksi Nyata Indonesia untuk Palestina

0 komentar
TEHERAN, - Anggota DPR RI Mahfudz Siddiq berharap Indonesia dapat menunjukkan sikap dan aksi nyata dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina meraih kemerdekaan dari penjajahan Israel.
"Saat ini situasi dunia Islam sangat sulit. Negara-negara di Timur Tengah disibukkan oleh peperangan, sementara Muslim di Eropa dan Amerika sedang menghadapi tantangan baru politik diskriminasi," kata Mahfudz di Teheran, Iran, saat menghadiri Konferensi Internasional ke-6 Untuk Mendukung Intifada Palestina yang diselenggarakan oleh Parlemen Republik Islam Iran di Teheran pada 21-22 Februari 2017.
Dia menambahkan, sikap dan gerakan anti-muslim sedang merebak di mana-mana.
"Saya menaruh harapan kepada Indonesia untuk bersikap dan beraksi nyata. Semangat anti-penjajahan harus terus ditunjukkan secara nyata oleh Indonesia, baik oleh pemerintah, DPR, masyarakat dan juga kalangan organisasi masyarakat," kata Mahfudz.
Menurut dia, Indonesia secara konsisten mendukung upaya kemerdekaan Palestina, termasuk mengecam keras segala upaya pendudukan yang dilakukan oleh penjajah Israel.
Pada Maret 2016, Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) tentang Palestina.
Pada kesempatan itu, pihak Indonesia melalui Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi mencanangkan komitmen bantuan keuangan Indonesia untuk rakyat Palestina.
Terkait perampasan tanah dan pembangunan permukiman baru, komunitas internasional menegaskan bahwa hal itu melanggar Konvensi Jenewa ke-4 tentang Perlindungan Warga Sipil Pada Saat Perang.
Pada 2004, Pengadilan Internasional menegaskan bahwa permukiman baru tersebut adalah ilegal.
Ban Ki-Moon semasa menjabat Sekjen PBB pada April 2012 juga menyatakan bahwa permukiman baru tersebut ilegal dan menabrak Peta-Jalan Perdamain Israel-Palestina.
Pada Desember 2016, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 2334 yang menyatakan bahwa semua penyewaan tanah, bangunan dan kegiatan perdagangan di wilayah permukiman baru tersebut adalah ilegal.
"Kita bisa saksikan bagaimana Israel tutup mata dan telinga terhadap semua sikap dunia dan lembaga PBB. Bagi mereka penjajahan atas Palestina adalah kepentingan politik dan juga ideologi," tukas Mahfudz yang pada 2013 pernah berkeliling melihat langsung pemukiman baru Israel di Tepi Barat.
Dia menambahkan bahwa Israel tak akan berhenti hingga terwujudnya "Imperium Israel Raya" yang meliputi sebagian besar wilayah Timur Tengah.
"Itu impian dan doktrin mereka sejak 1917. Apalagi pemerintah Amerika Serikat di bawah Trump makin menegaskan dukungannya atas kepentingan Israel," kata Mahfudz.
Menurut laporan investigasi Uri Blau (2015), proyek pembangunan permukiman baru di Palestina oleh pemerintah Israel mendapatkan bantuan pendanaan dari pihak swasta AS, baik perusahaan dan perorangan sebesar 220 juta dolar selama kurun 2009-2013 yang disalurkan melalui organisasi non pemerintah.
Mahfudz mengapresiasi upaya Iran mengangkat isu pembangunan permukiman ilegal di Palestina oleh pihak Israel pada konferensi di Teheran.
"Meskipun masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan konferensi, setidaknya konferensi ini menjadi sarana bagi semua negara peserta untuk menyamakan dan menyatukan sikap terhadap kolonialisasi yang berlanjut di tanah Palestina. Selanjutnya dibutuhkan aksi nyata semua pihak untuk menghentikan agresi zionis ini," tegas Mahfudz, seperti dikutip dari Antara.*** (PR/Gita Pratiwi)

Kamis, 26 Januari 2017

Daerah Penghasil Beras Terbesar Ini Justru Dapat Raskin Terbanyak

0 komentar
Jakarta - Terdapat kondisi yang tidak normal atau anomali pada pertanian di Indramayu, Jawa Barat. Daerah tersebut merupakan penghasil beras terbesar di Indonesia, namun juga penerima beras miskin (raskin) terbesar di Indonesia. 

Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar menjelaskan, produksi beras Indramayu mencapai 1,7 juta ton per tahun. Dengan jumlah tersebut, Indramayu menjadi daerah yang memproduksi beras terbesar di Indonesia. Namun sayangnya, Indramayu juga tercatat sebagai daerah yang menerima raskin terbesar.
Hal tersebut mengindikasikan jika sektor pertanian belum menguntungkan. ‎"Orang Jawa Barat tidak perlu disuruh bertani, Orang Jawa Barat bisa diumpamakan lahir di tengah sawah, tidak perlu ke dokter. jadi tidak perlu disuruh pasti akan menjadi petani. Tapi sayangnya profesi tersebut belum menguntungkan," kata dia.

Deddy melanjutkan, persoalan lahan akan menjadi tantangan sektor pertanian Jawa Barat ke depannya. Menyempitnya lahan pertanian disebabkan oleh lonjakan jumlah penduduk yang sejalan dengan perkembangan industri. Dia mengatakan, Jawa Barat sendiri memegang 60 persen industri manufaktur nasional.Secara umum, Jawa Barat merupakan penghasil beras tertinggi di Indonesia. Tahun lalu, jika Indramayu mampu memproduksi beras 1,7 juta ton maka Jawa Barat berhasil memproduksi beras 11,3 juta ton.
"‎Tidak kaget lahan berkurang selama 4 tahun. Dari 1 juta hektare menjadi 925 ribu hektare," ujar dia.
Masalah pencemaran limbah industri juga menjadi ancaman pertanian di Jawa Barat. "Kalau bicara industri limbah juga musuh pertanian. Contoh Rancaekek 751 hektare beras terbaik di Jawa Barat, bukan Cianjur. Saat ini 450 hektare rusak oleh limbah pabrik. Dan saat ini, selama ini negara tidak pernah ada gugatan lingkungan itu bisa dimenangkan. Pasti kalah‎," sesal dia.

sumber: Liputan6

Kamis, 22 Desember 2016

Dinilai Imigrasi Kebobolan, Aturan Bebas Visa Menjadi Penyebab Kasus Tanaman Cabai

0 komentar
Jakarta: Anggota Komisi IV DPR Mahfudz Siddiq menilai, aturan bebas visa menjadi penyebab kasus tanaman cabai, daun bawang, dan sawi hijau berbakteri yang dibawa WNA dari Cina. Pihak Imigrasi tidak lagi kecolongan, namun sudah kebobolan atas masuknya WNA asal Cina.

Hal tersebut, kata Mahfudz,  sudah melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentan Keimigrasian, diantaranya terkait penyalahgunaan izin tinggal.

"Saya yakin kasus ini hanya satu dari sekian banyak kasus serupa yang belum terungkap. Ada arus kedatangan warga asing dengan memanfaatkan aturan bebas visa untuk masuk ke Indonesia," kata Mahfudz saat dikutip dari TeropongSenayan, di Jakarta, Jumat (9/12/2016).

Politisi PKS ini menegaskan, pihak Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati juga telah kebobolan karena tidak sigap melakukan antisipasi dengan pemerintah daerah setempat.

"Saya sejak awal sudah meminta pemerintah meninjau ulang kebijakan bebas visa yang kebablasan ini. Dan sekarang terbukti pihak karantina tidak mampu mengontrol masuknya hewan dan tumbuhan berbahaya ke Indonesia," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan WNA asal Cina membawa dan menanam benih dan tanaman cabai, bawang daun, dan sawi hijau yang terindikasi berbakteri. Tim P2 (Pengawasan dan penindakan) Badan Karantina Pertanian menemukan benih Illegal ini atas kerja sama Kantor Imigrasi Kelas I Bogor yang menangkap empat Warga Negara Asing (WNA) asal Cina pada 8 November lalu. WNA asal Cina tengah melakukan aktifitas bercocok tanam cabai. Aktivitas ini melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, di antaranya terkait penyalahgunaan izin tinggal.



Sumber:teropongsenayan.com

Lagi, Anggota DPR RI Dukung DOB Kab Jampang

0 komentar
Jakarta,-Anggota DPR RI dari Komisi IV Mahfudz Siddiq mendukung penuh keinginan masyarakat Pajampangan untuk menjadi daerah otonomi baru (DOB) “Kab Jampang” mekar dari kabupaten induk Sukabumi. Apalagi jika alasan utamanya demi peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat dan itu sudah menjadi aspirasi masyarakat.
“Saya kira selama memenuhi persyaratan, sah-sah saja dan tidak ada yang melarang jika suatu daerah ingin menjadi DOB, termasuk tentunya masyarakat Pajampangan. Namun tentunya untuk mewujudkan keinginan tersebut mesti dilakukan sesuai aturan dan mekanisme yang ada,” kata Mahfudz belum lama ini.
Ia menyebutkan, selain kelengkapan administrasi dan syarat lainnya yang bersifat mutlak, dukungan politik menjadi sangat penting dalam upaya mewujudkan DOB Kab Jampang tersebut. Karenanya, komunikasi politik mesti segera dibangun baik secara kelembagaan maupun perorangan.
“Coba hubungi Pak Yudiana, anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Sukabumi Selatan. Saya kira siapa pun, baik anggota dewan di daerah, di propinsi maupun di pusat yang berasal dari dapil pajampangan (Sukabumi Selatan) mereka mesti mendukungnya jika itu sudah menjadi aspirasi masyarakat,” tandasnya. (G-02)

SUMBER:  GRAGEPOLITAN

Cegah Banyaknya Korban Sipil di Aleppo, Mahfudz Desak Indonesia Gunakan Kekuatan Diplomasi

0 komentar
Jakarta, – Mantan Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq mendesak agar pemerintah Jokowi-JK berperan aktif untuk menggalang sikap negara muslim dunia untuk memperpanjang masa genjatan senjata di Suriah dalam rangka menyelamatkan warga sipil khususnya di Aleppo Timur.
Hal itu menanggapi gempuran bom yang dilakukan pemerintah Suriah beserta sekutunya di wilayah Aleppo yang mengakibatkan korban wanita dan perempuan berjatuhan, bahkan mengarah pada tindakan genosida.
“Pemerintah Indonesia harus bersama-sama negara muslim dan negara lain untuk mendesak para pihak memperpanjang gencatan senjata di suriah demi misi penyelamatan warga sipil di Aleppo,” kata Mahfudz saat dihubungi aktual.com, di Jakarta, Minggu (18/12).
“Perang berkepanjangan di kawasan ini telah mengorbankan begitu banyak nyawa warga sipil dan kebutuhan hidup mereka,” tambahnya.
Masih dikatakan politikus PKS itu, militer rezim Presiden Bashar al-Assad yang makin terkonsolidasi dengan dukungan Iran dan Rusia akan sangat membahayakan warga sipil di Aleppo.
Karenanya, pendekatan militer dari semua pihak yang berkonflik hanya akan memperburuk keadaan.
“Perang di Suriah tidak akan berhenti begitu saja dan bahkan cenderung akan meluas. Oleh karena itu, PBB harus didorong aktif menekan semua pihak untuk duduk mencari solusi damai,” sebut anggota komisi IV DPR RI itu.
“Untuk itu, Indonesia bisa memainkan peran diplomasinya,” pungkasnya.



sumber : Aktual.com

Rabu, 14 Desember 2016

Mahfuz : Imigrasi Kecolongan Masuknya WNA

0 komentar
JAKARTA, — Terkait dengan tanaman berbakteri yang dibawa WNA asal China yang sempat heboh diberbagai media membuat Anggota Komisi IV DPR RI Mahfuz Siddiq menilai, aturan bebas visa menjadi penyebab kasus tanaman cabai, daun bawang, dan sawi hijau berbakteri yang dibawa WNA dari China.
Pihak Imigrasi tidak lagi kecolongan, namun sudah kebobolan atas masuknya WNA asal China. Hal tersebut, kata Mahfudz,  sudah melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, diantaranya terkait penyalahgunaan izin tinggal.
Saya yakin kasus ini hanya satu dari sekian banyak kasus serupa yang belum terungkap. Ada arus kedatangan warga asing dengan memanfaatkan aturan bebas visa untuk masuk ke Indonesia,” kata Mahfudz di Gedung DPR RI.
Politisi PKS ini menegaskan, pihak Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati juga telah kebobolan karena tidak sigap melakukan antisipasi dengan pemerintah daerah setempat.
“Saya sejak awal sudah meminta pemerintah meninjau ulang kebijakan bebas visa yang kebablasan ini. Dan sekarang terbukti pihak karantina tidak mampu mengontrol masuknya hewan dan tumbuhan berbahaya ke Indonesia,” katanya.
Seperti diketahui, sebelumnya ramai diberitakan berbagai media. WNA asal China membawa dan menanam benih dan tanaman cabai, bawang daun, dan sawi hijau yang terindikasi berbakteri. Tim P2 (Pengawasan dan penindakan) Badan Karantina Pertanian menemukan benih ilegal ini atas kerja sama Kantor Imigrasi Kelas I Bogor yang menangkap empat Warga Negara Asing (WNA) asal China pada 8 November lalu. WNA asal China tengah melakukan aktifitas bercocok tanam cabai. Aktivitas ini melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, di antaranya terkait penyalahgunaan izin tinggal.


 (Webtorial)

Polri Diminta Jangan Serampangan Jerat Netizen dengan UU ITE

0 komentar
JAKARTA  - Aksi bela Islam super damai 212 pada 2 Desember dan Aksi 412 Parade Kita Indonesia 4 Desember 2016 lalu, masih menyisakan masalah yang perlu mendapatkan perhatian serius.
 
Pasalnya tindakan "perang" opini dan informasi antara pihak yang pro dan kontra terhadap Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mulai didekati dengan penegakan hukum melalui undang-undang No. 11 Tahun tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. 
 
Mantan Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan, penerapan secara serampangan UU ITE tidak akan menuntaskan masalah, justru menimbulkan masalah baru.
 
"Kalau UU ITE terkait dengan pelanggaran dan sanksi pidana mau diterapkan dengan gebyah-uyah, maka akan ada ribuan netizen yang akan masuk penjara. Baik dari kalangan yang pro maupun kontra. Lalu ribuan orang lain akan saling melaporkan satu sama lain." jelas Mahfudz di Jakarta, Kamis (8/12/2016).
 
Menurut Mahfuz, aparat penegak hukum harus melihat dan mempertimbangkan konteks persoalan yang terjadi.  "Kalau gak ada kasus Ahok, gak akan ada perang opini dan informasi di media sosial. Jangankan netizen, media massa yang terikat dengan UU Pers saja juga banyak melakukan pelanggaran prinsip-prinsip jurnalistik." kata politisi PKS ini.
 
Pelanggaran terhadap hukum, aturan, dan etika lanjutnya, memang tak bisa dihindari dalam konteks kasus Ahok. Jika semua bentuk pelanggaran mau diproses hukum, bisa dipastikan negeri ini akan ramai kembali. 
 
Nanti kata Mahfudz, akan ada pihak yang laporkan Kapolri karena melakukan kebohongan publik, yakni pernyataan bahwa pihak kepolisian membolehkan massa aksi, tapi ternyata banyak oknum aparat yang masih menghalangi massa aksi 212 berangkat. 
 
Juga akan ada pihak yang laporkan panitia 412 karena melanggar penggunaan car free day (CFD) untuk kegiatan dengan atribut parpol.  Ada pula yang akan mengadukan-adukan sesama netizen karena pelecehan dan pencemaran nama baik. 
 
"Coba buka lagi sosmed (sosial media), semua pihak kena sasaran perang opini dan informasi. Mulai dari Presiden, Kapolri, Ahok dan juga Habib Riziq (Ketua Umum FPI), Bachtiar Nashir (Ketua GNPF MUI) dan lain. Apa semua pihak akan saling melapor ke penegak hukum?," cetusnya Mahfudz. 
 
Mahfudz berharap pemerintah harus melihat dan menyikapi "perang opini dan informasi" di media sosial sebagai potret realitas sosial masyarakat Indonesia. Presiden sendiri sangat mendorong percepatan pembangunan infrastruktur TIK, khususnya internet di Indonesia. Pengguna internet pun melonjak hingga 80 jutaan. 
 
"Bahkan Jokowi lah yang memelopori kampanye via sosmed pada saat pilgub DKI dan Pilpres. Perang opini dan informasi saat itu sangat dahsyat." tegas Mahfudz.

sumber : RIAUMANDIRI.co
 

Gara-gara Ahok Masyarakat Perang Opini

0 komentar



Gara-gara Ahok Masyarakat Perang Opini
Ahok/Net
Jakarta. Aksi damai umat Islam pada 4 November (411) dan 2 Desember (212) lalu masih menyisakan masalah. Pasalnya, perang opini antara pihak yang pro dan kontra mulai didekati dengan penegakan hukum melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq mempertanyakan apakah hal itu akan menuntaskan masalah atau malah menimbulkan masalah baru.

"Kalau UU ITE terkait dengan pelanggaran dan sanksi pidana mau diterapkan dengan gebyah uyah maka akan ada ribuan netizen yang masuk penjara. Baik dari kalangan yang pro maupun kontra. Lalu ribuan orang lain akan saling melaporkan satu sama lain," jelasnya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (8/12).

Menurut Mahfudz, aparat penegak hukum harus melihat dan mempertimbangkan konteks persoalan yang terjadi sebenarnya.

"Kalau tidak ada kasus Ahok, tidak akan ada perang opini dan informasi di media sosial. Jangankan netizen, media massa yang terikat dengan Undang-Undang Pers saja juga banyak melakukan pelanggaran prinsip-prinsip jurnalistik," bebernya.

Pelanggaran terhadap hukum, aturan, dan etika memang tidak bisa dihindari dalam konteks kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan gubernru non aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Kalau semua bentuk pelanggaran mau diproses hukum bisa dipastikan Indonesia akan ramai kembali.

Mahfudz Siddiq menambahkan, nantinya akan ada pihak yang dilaporkan oleh Polri sendiri karena melakukan pembohongan publik terkait pernyataan bahwa pihak kepolisian membolehkan massa aksi. Tapi ternyata banyak oknum aparat yang masih menghalangi massa aksi berangkat.

Akan ada pihak melaporkan panitia aksi 412 karena melanggar aturan car free day (CFD) untuk kegiatan yang memakai atribut partai politik. Juga akan ada pihak yang diadukan sesama netizen karena dugaan pelecehan dan pencemaran nama baik.

"Coba buka lagi sosmed, semua pihak kena sasaran perang opini dan informasi. Mulai dari presiden, kapolri, Ahok dan juga Habib Rizieq, Bachtiar Nashir, dan lain-lain. Apa semua pihak akan saling melapor ke penegak hukum," ujar Mahfudz.

Untuk itu, lanjutnya, pemerintah harus melihat dan menyikapi terjadinya perang opini di media sosial sebagai potret realitas masyarakat. Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri sangat mendorong percepatan pembangunan infrastruktur teknologi komunikasi dan informatika (TIK), khususnya internet di Indonesia. Pengguna internet pun melonjak hingga 80 juta orang.

"Bahkan Jokowi lah yang memelopori kampanye via sosmed pada saat pilgub DKI dan pilpres. Perang opini dan informasi saat itu sangat dahsyat," tegas Mahfudz yang juga mantan ketua Komisi I DPR RI. [wah/RMOL] 

Entri Populer

narrowsidebarads

Blog Archive