Selasa, 23 Agustus 2011

Implementasi Smart Power dalam Sistem Keamanan Nasional


Sekilas tentang Smart Power:
Berawal dari Keterbatasan Hard Power dan kemunculan Soft Power
Keterbatasan hard power yang terlalu dominan terlihat jelas dengan kebencian masyarakat sipil terhadap berbagai agresivitas negara menggunakan tekanan senjata untuk meraih kepentingan nasionalnya yang kerap justru berbalik menghancurkan citra dan pengaruh negara terhadap rakyatnya dan dunia internasional.
Policy Paper ini memunculkan sebuah rekomendasi yang terinspirasi dari makalah yang berjudul A Smarter, More Secure America dari lembaga think tank terkemuka AS, CSIS (Center for Strategic and International Studies). Inti dari laporan tersebut adalah rekomendasi bahwa negara harus menggeser pendekatan keamanannya dari mengandalkan hard power (kekuatan militer dan kedigdayaan ekonomi) menuju smart power, 'kekuatan yang cerdas'.
Artinya negara akan menggunakan “pendekatan yang lebih menggunakan otak daripada kekuatan represif”. Konsep smart power sendiri berkembang dari konsep soft power yang diperkenalkan oleh cendekiawan terpandang Joseph S Nye Jr: menggunakan kombinasi dari hard power dan soft power dalam takaran yang pas.




Tabel1
Ragam Pendekatan Kekuatan Negara
Smart Power adalah Kombinasi Ketiganya

Behaviors Primary Currencies Government Policies
Military Power Coercion
Deterrence
Protection Threats
Force Coercive Diplomacy
War
Alliance
Economic Power Inducement
Coercion Payments
Sanctions Aid
Bribes
Sanctions
Soft Power Attraction
Agenda Setting Values
Culture
Policies
Institutions Public Diplomacy
Bilateral and
Multilateral
Diplomacy

Rekomendasi kebijakan regulasi UU Kamnas dalam tulisan ini terbagi dua, yaitu: (i) Integrasi konsep dan implementasi, yang mencakup: integrasi konsep pertahanan-keamanan, rekonstruksi aktor keamanan, peningkatan kemampuan intelijen untuk peringatan dini, mekanisme pelibatan aktor non-militer. Rekomendasi berikutnya (ii) Integrasi Operasional (ii), meliputi: integrasi legal dan institusional, harmonisasi dengan regulasi lainnya, mekanisme koordinasi, aturan main dalam keadaan darurat, serta format Dewan Keamanan Nasional.

I. Integrasi Konsep dan Implementasi
I.1. Diskusi Konseptual: Pertahanan dan Keamanan
Masalah utama yang dihadapi Indonesia untuk memulai reformasi di sektor keamanan berawal dari proses pemisahan konsep pertahanan dan keamanan. Walaupun kebijakan untuk memisahkan dua konsep ini adalah kebijakan yang tepat, namun masalah muncul karena berkembangnya suatu interpretasi dominan yang mengatakan bahwa POLRI (aktor keamanan) tidak lagi menjadi bagian dari TNI (aktor pertahanan) dan harus bertransformasi menjadi aktor keamanan yang mandiri. POLRI juga diberi wewenang penuh untuk mengendalikan kondisi keamanan dalam negeri, sementara TNI hanya berkonsentrasi pada penanggulangan ancaman eksternal. Pemisahan ini menandakan bahwa pemerintah menganggap konsep pertahanan memiliki kedudukan yang sejajar dengan konsep keamanan.
Jika interpretasi ini berusaha dikaji secara akademis maka akan timbul kesulitan metodologis yang rumit. Kesulitan ini timbul karena kajian-kajian ilmiah cenderung menempatkan keamanan (security) sebagai konsep induk dan meletakkan pertahanan (defense) sebagai salah satu dimensi dari konsep keamanan. Barry Buzan, misalnya, menyatakan bahwa keamanan berkaitan dengan lima sektor utama: militer, politik, sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. Untuk dimensi militer, Buzan menyatakan bahwa dimensi militer dari keamanan berurusan dengan kapabilitas pertahanan suatu negara.
Jika telaah akademis Buzan (yang menjadi tonggak utama kajian strategi keamanan pasca Perang Dingin) digunakan untuk mengkaji pemisahan TNI dan POLRI maka kemungkinan interpretasi yang muncul adalah :
Pertama, POLRI diletakkan sebagai aktor keamanan utama dan dengan demikian dapat dikatakan secara vulgar bahwa POLRI telah berhasil “mengeluarkan” TNI dari ruang lingkup aktor keamanan dan meletakkannya “hanya” sebagai aktor pertahanan. Interpretasi ini bukan merupakan interpretasi yang lazim diterima di kalangan akademisi.
Interpretasi kedua yang lebih dapat diterima bahwa TNI dan POLRI sama-sama merupakan bagian dari aktor keamanan. Namun, TNI diarahkan untuk mengurusi dimensi militer (pertahanan) sementara POLRI lebih diarahkan untuk menangani dimensi ketertiban masyarakat dan penegakan hukum.
Teka-teki yang muncul dari interpretasi (kedua) ini adalah jika TNI dan POLRI berada dalam dimensi-dimensi spesifik dari konsep keamanan maka “Siapa yang akan berperan sebagai aktor keamanan utama?”

I.2. Rekonstruksi Aktor Keamanan: Kombinasi Hard Power and Soft Power
Teka-teki tersebut dapat dijawab dengan terlebih dahulu melakukan rekonstruksi aktor keamanan. Secara tradisional, kajian keamanan menempatkan negara sebagai aktor utamanya. Penempatan negara sebagai aktor utama didasari pada argumentasi kaum Hobbesian (Realis) yang mengasumsikan bahwa masyarakat membutuhkan negara yang akan berperan seperti monster (leviathan) untuk mengurangi kemungkinan terjadinya pertikaian antar manusia yang mengarah kepada pembentukan sistem yang anarki. Machiavelli kemudian menunjukkan bahwa pertikaian antar manusia ini cenderung untuk menggunakan power, karena itu negara harus diberi hak untuk memonopoli akumulasi power (militer). Bagi Clausewitz, hak monopoli tersebut diberikan secara politis oleh negara kepada aktor militer sehingga ia secara legal tumbuh menjadi suatu kekuatan profesional yang dapat membuat komponen-komponen masyarakat tunduk kepada aturan-aturan ketertiban yang dibuat oleh negara.
Ada dua hal utama yang dapat ditarik dari kajian tradisional diatas.
Pertama, negara memberikan hak kepada aktor militer untuk tumbuh menjadi satu-satunya aktor legal yang melakukan akumulasi kekuatan bersenjata. Konsekuensi logis dari akumulasi ini adalah hanya aktor militer yang dapat menangkal aksi-aksi kekerasan bersenjata yang mengancam suatu negara.
Kedua, saat aktor militer mengaktifkan fungsi keamanannya, ia memang diarahkan untuk menjelma menjadi leviathan yang profesional. Saat leviathan beraksi maka tidak bisa diharapkan bahwa sang aktor akan mengindahkan kaidah-kaidah moral yang berlaku. Namun, aksi penyelamatan negara ini menjadi suatu keharusan dan karena itu aktor militer dilatih untuk dapat menggunakan segala cara yang dipandang perlu.
Namun, kajian tradisional tersebut tidak menjawab masalah yang berkaitan dengan jenis aktor keamanan yang harus berperan jika ancaman terhadap negara sama sekali tidak melibatkan aksi kekerasan bersenjata. Masalah ini bisa dipecahkan dengan dua cara.
Cara pertama, dilakukan oleh rezim Orde Baru dengan meletakkan aktor militer (ABRI saat itu juga termasuk POLRI) sebagai satu-satunya aktor keamanan yang harus dapat menerapkan beragam strategi untuk menangkal semua bentuk ancaman. Namun, karena ABRI memang pakar dalam melakukan aksi kekerasan bersenjata maka entitas ini cenderung untuk menggunakan strategi represif.
Cara kedua, dilakukan dengan menugaskan aktor keamanan utama (negara) untuk mengembangkan derivasi aktor keamanan untuk mengatasi karakter multi-dimensional konsep keamanan (baik tradisional maupun non-tradisional).
Perluasan konsep dan aktor keamanan ini sebenarnya merupakan gagasan dari kaum constructivist. Kaum ini mengembangkan critical security studies yang memandang konsep keamanan sebagai suatu konsep fleksibel yang tergantung dari proses securitization yang dilakukan aktor keamanan terhadap obyek keamanan. Simon Dalby, misalnya, melihat adanya proses politisasi wacana keamanan yang menyebabkan timbulnya kecenderungan dominasi aktor politik dan militer dalam kerangka kerja keamanan negara. Keith Krause juga berusaha mengembangkan tinjauan kritis dengan melakukan proses humanisasi konsep keamanan. Proses ini dilakukan dengan menempatkan pertimbangan individu, warga negara dan kemanusiaan sebagai acuan utama bagi perkembangan strategi keamanan negara.
Kontribusi penting kaum constrtuctivist diberikan oleh Barry Buzan, Ole Waever dan Jaap de Wilde Ketiga pakar strategi ini memperingatkan para pembuat kebijakan untuk tidak terburu-buru mengekskalasi suatu isu menjadi isu keamanan. Suatu isu hanya dapat dikategorikan sebagai isu keamanan jika isu tersebut menghadirkan ancaman nyata (existential threats) terhadap kedaulatan dan keutuhan teritorial negara. Isu keamanan juga hanya akan ditangani oleh aktor militer (hard power) jika ancaman yang muncul disertai dengan aksi kekerasan bersenjata dan telah ada kepastian bahwa negara telah mengeksplorasi semua kemungkinan penerapan strategi non-kekerasan (soft power).

Bagikan berita/artikel ini kepada teman melalui :

0 komentar :

Posting Komentar