Rabu, 04 Januari 2012

Bentrok Berdarah di Bima-Polisi Tak Patuhi Protap, Korban Tewas Tiga Orang

Rabu, 04 January 2012 ,
JAKARTA – Satu minggu setelah menerjunkan tim investigasi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyimpulkan terdapat enam pelanggaran HAM dalam peristiwa bentrokan berdarah antara warga dan aparat kepolisian di Pelabuhan Sape,Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB). Tim telah mengantongi buktibukti awal yang cukup mengenai pelanggaran tersebut.

Ketua tim investigasi kasus kekerasan di Bima dari Komnas HAM Ridha Saleh menuturkan, dari hasil pemantauan dan penyelidikan disimpulkan bahwa pelaksanaan penertiban dan penindakan hukum yang dilakukan aparat kepolisian tidak dilakukan sesuai dengan prosedur tetap (protap). ”Terjadi tindakan berlebihan dan tidak profesional yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa meninggal dunia maupun luka-luka,”katanya di Jakarta kemarin.

Dalam peristiwa penindakan secara represif, kata dia, para peserta aksi yang jumlahnya sekitar 100 orang bersedia menuruti perintah polisi untuk mundur, duduk, dan meletakkan senjata.Mereka tidak melakukan penyerangan ataupun melawan aparat kepolisian. Sebaliknya, polisi melakukan penyerangan dan penembakan terhadap warga.

”Bahkan warga yang sudah menyerah kemudian diperlakukan secara tidak manusiawi dengan cara ditembak dari jarak dekat, dipukul, diseret, dan ditendang,” tutur Wakil Ketua Komnas HAM itu. Tim menyimpulkan salah satu pemicu kerusuhan adalah keberadaan SK Bupati Bima No188.45/357/004/2010 tanggal 28 April 2010.

Akibat peristiwa ini, tiga orang tewas. Mereka adalah Arif Rahman, 18, yang terkena tembakan di dada kiri; Syaiful,17,terkenatembakandi dada kanan ketika hendak menolong Arif; dan Syarifudin, 46, yang meninggal setelah dibawa ke rumah dalam kondisi tubuh berlumuran darah. Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim menyatakan, dirinya akan menemui Kapolri untuk membahas perihal rekomendasi tim Komnas HAM tersebut. Dia berharap Kapolri segera menindaklanjuti rekomendasi itu.

”Semoga rekomendasi yang kami keluarkan tidak sekadar jadirekomendasisaja,”ujarnya. Di antara rekomendasi yang menjadi kewenangan Kapolri adalah melakukan penyelidikan secara independen guna pemeriksaan terhadap seluruh jajaran aparat kepolisian yang diduga telah melakukan berbagai bentuk pelanggaran HAM. Dia berharap, aparat yang terbukti melanggar HAM diberikan sanksi hukum yang tegas.”

Pemberian sanksi hendaknya tidak sebatas pada sanksi administratif, tetapi sampai dengan sanksi pidana bagi yang terbukti melakukan tindakan melawan hukum,”paparnya. Juru Bicara Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar mengungkapkan, pemerintah harus mendukung hasil temuan investigasi Komnas HAM.

Dia menegaskan, Komnas HAM merupakan lembaga resmi negara yang diberi tugas untuk melindungi, memajukan,menegakkan, dan memenuhi HAM sesuaiPasal28Iayat( 4) UUD1945. Pengamat militer dan pertahanan LIPI Jaleswari Pramodhawardani menyatakan hal senada. Menurut dia, pemerintah harus menindak lanjuti pertemuan tersebut.”Sekarang ini kita dihadapkan pada paradoks- paradoks sosial, politik, hukum. Makin banyak paradoks itu,makin tinggi distrustdi tengah masyarakat,”tuturnya. (fefy dwi haryanto/ mn latief)

http://www.seputar-indonesia.com
Bagikan berita/artikel ini kepada teman melalui :

0 komentar :

Posting Komentar