Selasa, 17 Januari 2012

PKS: Publik Cenderung Tolak RUU Keamanan


Sejumlah institusi dan lembaga swadaya masyarakat cenderung menolak RUU ini.
Selasa, 17 Januari 2012, 11:15 WIB


JAKARTA - Politikus Partai Keadilan Sejahtera yang menjadi Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat, Mahfudz Siddiq, menyatakan Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional mendapat tanggapan keras dari publik. Mahfudz sendiri menilai, RUU ini terlalu konvensional sehingga perlu dikaji kembali.

Draf RUU Kamnas ini, kata Mahfudz, masih dalam tahap konsultasi publik. Komisi I sudah mengundang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Kontras, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Dewan Pers, dan beberapa pakar dari sejumlah universitas.

"Ternyata, umumnya masukan dari berbagai pihak itu memang memberikan catatan serius terhadap substansi RUU Kamnas, bahkan ada kecenderungan mereka menolak RUU tersebut," ujar Mahfudz dalam perbincangan dengan VIVAnews.com, Rabu 11 Januari 2012.

Namun, Mahfud melanjutkan, secara prinsip Komisi I DPR memandang bahwa RUU Kamnas diperlukan sebagai payung hukum dalam manajemen keamanan nasional. "Tapi, yang menjadi pokok-pokok pemikiran Komisi I bahwa sistem manajemen keamanan nasional ini tetap harus memperhatikan prinsip demokrasi, HAM, kebebasan pers, dan hak sipil. Sehingga atas nama keamanan nasional itu kemudian tidak ada tindakan-tindakan yang abuse of power," kata Mahfudz.

Mahfudz menambahkan, RUU Kamnas masih memakai paradigma hakikat kepentingan nasional dan ancaman terhadap keamanan yang terlalu sempit. "Lebih cenderung ke arah pengertian keamanan yang konvensional," kata Mahfudz.

Padahal, lanjut politisi PKS itu, yang disebut sebagai ancaman di era sekarang bukan hanya dalam konteks isu keamanan yang tradisional. "Kan juga ada persoalan ancaman di bidang energi, pangan, dan lain-lain terutama di dunia cyber," kata Mahfudz.

Oleh karena itu, menurut Mahfudz, hakikat pengertian dari ancaman dan kepentingan nasional yang masih terlalu sempit tersebut perlu dikaji kembali. "Implikasinya itu terhadap aktor keamanan. Kalau keamanan dalam arti sempit selama ini kan ujung tombaknya adalah polisi kan. Tapi kalau bicara ancaman yang lebih luas sekarang, aktor-aktor keamanan itu menjadi lebih luas," kata Mahfudz.

Aktor keamanan itu, menurut Mahfudz, tidak hanya polisi semata, tapi bisa juga melibatkan TNI, intelijen, termasuk masyarakat serta lembaga-lembaga terkait. "Misalnya dalam bidang cyber crime, Kementerian Komunikasi dan Informatika bisa terkait. Dalam trans-national crime, Kementerian Luar Negeri juga bisa terkait, sehingga aktor keamanan itu menjadi lebih luas, tidak lagi didominasi oleh polisi," kata Mahfudz. (art)
• VIVAnews
Bagikan berita/artikel ini kepada teman melalui :

0 komentar :

Posting Komentar