Selasa, 31 Januari 2012

Siap-siap! Harga BBM Bisa Segera Naik

Selasa, 31/01/2012 13:11 WIB,
Jakarta - Pembatasan konsumsi BBM subsidi hampir dipastikan batal untuk kedua kalinya karena pemerintah tidak siap. Skenario 'pancingan' kenaikan harga BBM Rp 500-1.500 per liter dari pemerintah pun siap disambut DPR.

Anggota Komisi XI DPR Satya W. Yudha mengatakan, kemarin ada 3 hal yang dibahas Menteri ESDM Jero Wacik dengan Komisi VII DPR. Konversi BBM ke BBG, lalu pembatasan konsumsi BBM subsidi, dan terakhir adalah kenaikan harga BBM bersubsidi Rp 500-1.500 per liter.

"Perpindahan BBM ke BBG kompleksitasnya tinggi, sementara mengganti premium ke pertamax (pembatasan BBM subsidi) itu bakal menggugat keadilan. Pemerintah sadar tingkat kesulitannya tinggi. Jadi muncullah wacana ketiga yaitu mengurangi beban harga premium atau artinya menaikkan harga premium," tutur Satya kepada detikFinance, Selasa (31/1/2012).

Jadi hasil rapat kemarin, dua kebijakan pertama yaitu konversi BBM ke BBG dan pembatasan konsumsi BBM subsidi sulit dilakukan pada 1 April 2012. Apalagi kesiapan infrastruktur pemerintah masih jauh dari siap. "Kita ragu pemerintah bisa 1 April," jelas Satya.

Apabila benar BBM subsidi naik, Komisi VII DPR kemarin meminta anggaran penghematan subsidi yang didapat dialokasikan untuk infrastruktur energi dan transportasi. Sehingga ini bisa terus mendukung penghematan anggaran subsidi BBM ke depan terus menerus.

Satya berpendapat secara pribadi, kenaikan harga BBM subsidi yang masuk akal saat ini adalah Rp 1.000 per liter, sehingga harga premium naik menjadi Rp 5.500 per liter. Kenaikan Rp 1.000/liter ini bisa menghemat subsidi BBM hingga Rp 37,5 triliun.

"Jadi kalau kita lihat, pemerintah memang mengajukan kenaikan (harga BBM). Sepertinya Menteri Keuangan akan segera kirim surat ke DPR untuk mendiskusikan APBN-P (APBN perubahan)," kata Satya.

Pemerintah memang tidak bisa mengajukan kenaikan harga BBM bersubsidi karena dilarang dalam UU APBN 2012. Kenaikan harga BBM subsidi bisa dilakukan dengan mengubah UU APBN 2012 atau APBN Perubahan. Jadi pemerintah kemungkinan besar segera mengirim surat ke DPR agar Badan Anggaran DPR segera membahas soal kenaikan harga BBM ini dan mengesahkan APBN Perubahan 2012.

"Pemerintah (Menteri ESDM) telah menyampaikan (kenaikan harga BBM) ke Komisi VII. Kenaikan yang dilontarkan Rp 500-1.500 per liter. Tapi buat saya yang reasonable Rp 1.000 per liter," jelas Satya.

Menurut Satya, pemerintah memang harus segera memilih jalan untuk menekan anggaran subsidi BBM ini karena subsidi tiap tahun terus membengkak. Di tahun ini bahkan berpotensi membengkak tinggi. Sebab perhitungan harga minyak dalam APBN 2012 adalah US$ 90 per barel, sedangkan realitasnya saat ini harga minyak internasional berada di atas US$ 100 per barel akibat krisis politik di Iran. OPEC mengingatkan harga minyak naik tinggi jika sanksi Iran benar-benar diterapkan

"Jika harga minyak naik US$ 1 per barel dari asumsi yang US$ 90 per barel, maka dana subsidi bakal membengkak Rp 800 miliar atau hampir Rp 1triliun. Jadi tindakan menurunkan subsidi itu sudah menjadi keharusan pemerintah. Jika mengajukan APBN-P kita siap mengusahakan dengan cepat," tukas Satya.

Kemarin dalam rapat dengan Komisi VII DPR, Menteri ESDM Jero Wacik mengakui betapa rumitnya mengatur kebijakan pembatasan BBM subsidi ini.

"Kalau Bapak-Ibu anggota DPR Komisi VII sepakat hapuskan 1 April, urat tegang saya bisa sedikit kendor, karena rumit sekali mengatur pembatasan BBM," ujar Jero.

Pemerintah 'memancing' DPR mengambil opsi kenaikan BBM subsidi Rp 500 hingga Rp 1.500 per liter. Karena pemerintah dalam UU APBN 2012 tidak berkuasa menaikkan harga BBM subsidi.

Jero mengaku saat ini pemerintah dalam posisi serba salah karena dalam UU nomor 22 Tahun 2011 mengamatkan pembatasan BBM pada 1 April 2012. Di sisi lain kesiapan untuk melaksanakan program itu masih jauh dari harapan, ia juga merasa tegang terhadap kondisi tersebut.

Seperti diketahui, rencananya di 1 April 2012 pemerintah berencana membatasi konsumsi BBM subsidi dengan melarang mobil pribadi di Jawa-Bali menggunakan bensin premium. Untuk mobil pribadi diberikan opsi untuk menggunakan BBG yang harganya lebih murah dari pertamax dan pertamax plus.

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto juga mengatakan kebijakan pembatasan konsumsi BBM subsidi sudah pasti tidak mungkin diterapkan pada 1 April 2012 mendatang. Alasannya, pemerintah belum siap dari segi infrastrukturnya. Tapi pemerintah gengsi mengakuinya karena sudah terlanjur pede.

Menurut Pri, pemerintah sebenarnya tahu bahwa opsi yang paling realistis untuk menekan angka subsidi BBM adalah dengan menaikkan harga BBM subsidi.(detiknews)
Bagikan berita/artikel ini kepada teman melalui :

0 komentar :

Posting Komentar