Senin, 09 Januari 2012

Tindakan TNI Sesuai Prosedur, RI Tak Perlu Terpancing Reaksi Keras PNG

9 Januari 2012 ,
Jakarta - Tindakan TNI yang mengirim dua pesawat Sukhoi untuk membayangi pesawat Deputi PM Papua Nugini (PNG) kala melintasi langit Indonesia dinilai sudah sesuai prosedur. Pemerintah Indonesia diminta tidak perlu berlebihan menanggapi reaksi keras dari pemerintah Papua Nugini.

"Prosedurnya memang seperti itu. Memang untuk mengecek indentitas pesawat yang melintas di langit kita, kita perlu membayanginya," tutur pengamat militer dari Universitas Pertahanan Indonesia, Bantarto Bandoro dalam perbincangan dengan detikcom, Minggu (8/1/2011) siang.

Pemerintah Indonesia melalui Kemenlu telah menyampaikan penjelasan kepada pihak Papua Nugini mengenai insiden tersebut. Kemenlu mengatakan, tindakan yang diambil oleh Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) adalah melakukan identifikasi elektronik dengan radar dan identifikasi visual dengan cara intersepsi sesuai prosedur standar.

Nah, saat ini Indonesia dalam posisi menunggu respon balik dari pemerintah Papua Nugini yang sempat mengancam akan menarik duta besarnya dari Jakarta, dan sebaliknya. Menanggapi hal ini, Bantarto menilai Indonesia tidak perlu terpancing untuk menanggapi reaksi keras dari Papua Nugini secara berlebihan.

"Yang mengancam itu kan PNG. Pemerintah kita tidak perlu terlalu menanggapi secara berlebihan. Yang jelas hubungan diplomatik terlalu berharga untuk dikorbankan karena masalah salah koordinasi seperti ini," papar Bantarto.

Sebelumnya, Komisi I DPR mendukung upaya pasukan TNI AU membuntuti pesawat Deputi PM Papua Nugini yang melintasi Indonesia. Tindakan itu adalah upaya TNI menjaga kedaulatan NKRI.

"Sikap perdana menteri Papua Nugini untuk mengusir Dubes RI dianggap berlebihan dan over acting. Sudah menjadi tugas patroli penerbang TNI AU mendeteksi dan mengecek pesawat-pesawat yang melintas di wilayah dirgantara NKRI," tegas Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin, kepada detikcom, Sabtu (7/1/2012).

Pesawat tersebut, menurut Hasanuddin, juga tidak mudah dikenali. "Apalagi pesawat itu dikategorikan sebagai tidak dikenal atau ragu-ragu dikenal. Tak ada yang salah dari patroli TNI AU, itu merupakan prosedur yang layak dimanapun semua negara berdaulat," jelasnya.
(detik)
Bagikan berita/artikel ini kepada teman melalui :

0 komentar :

Posting Komentar