Senin, 09 Januari 2012

TNI: RUU Kamnas Tak Preteli Wewenang Polri

"Menurut saya bukan dipreteli, tapi disinkronkan dan diproposionalkan," kata Panglima.Senin, 9 Januari 2012, 21:27 WIB
JAKARTA - Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono menilai Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional tidak akan mempreteli kewenangan polisi.

"Menurut saya bukan dipreteli, tapi disinkronkan dan diproposionalkan. Itu lebih pas," kata Panglima TNI, di Jakarta, Senin, 9 Januari 2012.

TNI sendiri saat ini belum mengetahui secara jelas mengenai bentuk dan format penyelenggaraan keamanan nasional yang dimaksud dalam RUU tersebut. Pasalnya, RUU tersebut, baru memasuki tahap sosialisasi.

"RUU Kamnas sedang sosialisasi. Setelah itu akan diajukan ke DPR," ucapnya.

"Di DPR akan dibahas dengan pemerintah mana yang disetujui mana yang tidak. TNI terlibat, karena ini dibahas bersama-sama," lanjut Agus.

Agus juga membantah kewenangan TNI diperkuat dalam RUU ini. "Oh tidak. TNI itu menjaga kedaulatan NKRI."

Menurut Panglima, yang berkaitan dengan kedaulatan itu memang tugas-tugas TNI. Tugas-tugas Polri tetap, dan hanya dilakukan sinkronisasi. "Ditata sedemikian rupa sehingga lebih pas, begitu lah kira-kira," jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa TNI tidak akan cemburu kepada Polri. "Tidak ada. Kami tidak pernah cemburu."

Sebelumnya, Peneliti senior Centre for Strategic and International Studies (CSIS), J Kristiadi mengatakan, dari sisi Polri, RUU Keamanan Nasional terasa mempreteli kewenangan dalam menentukan keamanan nasional. 

Menurut Kristiadi, sebelumnya telah dilakukan ”kesalahan sejarah” karena menempatkan sepenuhnya kewenangan keamanan nasional kepada Polri, sesuai perubahan UUD 1945 dan ketetapan MPR.

Kristiadi mengakui, RUU itu adalah regulasi penting untuk mengamankan kepentingan nasional. Apalagi, masyarakat mendambakan kehidupan tahun 2012 lebih aman setelah dihadapkan pada gangguan rasa aman karena terjadi kekerasan antara aparat dan warga serta kekerasan antarwarga, seperti di Mesuji (Lampung dan Sumatera Selatan), Bima (Nusa Tenggara Barat), Aceh, dan Papua. (Vivanews)
Bagikan berita/artikel ini kepada teman melalui :

0 komentar :

Posting Komentar