Senin, 27 Februari 2012

Arab Spring, Demokrasi, dan Harapan Perdamaian Dunia


Politics is all about manufacturing hope… dalam politik kita tidak lain berkutat dengan industri harapan, dan karena itulah beberapa negara di Arab worlds di kawasan Middle East and North Africa (MENA region) sekarang memilih takdir demokrasi. Itu setelah rakyat melihat dictator/otoritarianisme sudah tidak punya kapasitas untuk memberikan harapan bagi perbaikan bangsa-negara mereka…

Menurut saya, pilihan sebagian negara di dunia Arab, seperti Turki, Tunisia, Mesir, Maroko, Kuwait dan bukan tidak mungkin akan menyusul negara-negara lain seperti Suriah, Jordania, Libanon, Yaman, Qatar, Saudi Arabia dan lainnya.. Tidak lain karena mereka meyakini demokrasi adalah pilihan moderat yang akan mengawali nuansa baru di kawasan yang sudah terlalu “panas” dan “letih” dengan beragam pertikaian, konflik, dan perang. Baik konflik vertical antara rezim diktator dengan entitas rakyatnya, konflik horizontal antar elemen masyarakat, maupun gesekan perang antar negara yang tak kunjung usai.

Mengharap damai dengan memilih democratic way tentu saja bukan asal-tebak dari para new domestic political actor, karena sebenarnya pendapat bahwa “negara demokrasi tidak akan saling berperang dengan negara demokrasi lain” sudah dikemukakan oleh filusuf seperti Immanuel Kant (dalam bukunya Perpetual Peace, tahun 1795) dan Thomas Paine (dalam karyanya Common Sense, tahun 1776). Bahkan kemudian melalui analisa empiric, Melvin Small dan J.David Singer pada tahun 1976 membuktikan ba hwa tidak ada negara demokrasi yang berperang dengan negara demokrasi lainnya.

Pilihan-pilihan tersebut tentu saja akan menciptakan perubahan signifikan terhadap pola interaksi di kawasan bahkan akan member nuansa baru pada international political landscape. Oleh karena, secara paradigma liberalism, akan tercipta pola baru dalam international relations antara negara-negara demokrasi baru tersebut dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat, China, India, Eropa, Indonesia, dan juga negara di kawasan lain yang punya economic and political interest terhadap negara demokrasi baru di dunia Arab tersebut.

Tentu saja, karena new wave of democratization ini juga dibidani oleh new domestic political actors yang berlatar belakang islamist yaitu mereka yang menggunakan kendaraan Islamic Political Party maka perubahan juga akan terjadi dalam pola interaksi peradaban juga akan terjadi. Tesis clash of civilization yang diprediksi Samuel Huntington terancam tidak akan terjadi, terlihat dari bagaimana cara para aktor politik negara-negara besar di luar kawasan bersikap terhadap kekuatan baru tersebut. Termasuk pola interaksi mereka terhadap para islamist dan Islamic politician yang terinsipirasi Islam moderat dari organisasi Muslim Brotherhood yang pada masa lampau begitu kaku bahkan keras, sekarang aktor-aktor politik di kawasan dan negara besar di dunia juga mulai menyesuaikan diri dan bersahabat. Itu disebabkan para partai politik pemenang di kawasan, baik Justice and Development party di Turkey, Freedom and Justice Party di Mesir, Justice and Development party di Marocco, Islamic Constitutional Movement di Kuwait dan An-Nahdah party di Tunisia, adalah entitas-entitas yang selama ini dikenal menjadikan Muslim Brotherhood inspirasi berpolitik Islam yang moderat.

Tesis yang justru akan factual muncul nampaknya ialah “Dialogue of Civilization” (Dialog antar Peradaban), termasuk dalam konteks kasus paling panas sekalipun seperti Israel-Palestina. Israel yang kian terjepit di kawasan tentu akan berpikir ulang dengan pola pergaulannya yang selama ini sangat dekat dengan ciri state-terrorism. Begitupun konflik internal politic di Palestina antara Hamas-Fatah juga akan semakin cair untuk dimoderasi demi rekonsiliasi nasional dan stabilitas kawasan mengingat Mesir dan negara sekitar telah berubah menjadi negara demokrasi baru.

Permasalahannya sekarang ialah bagi Indonesia, bagaimana melihat perubahan yang demikian cepat ini dengan respon politik yang juga cepat dan tepat langsung pada inti sasaran yaitu para aktor politik utama di setiap negara. Dalam ukuran usia demokrasi, total populasi muslim, dan tingkat pertumbuhan ekonomi, pemimpin parlemen negara OKI, dan keberadaannya di G-20 sebenarnya Indonesia tidak memiliki alasan untuk tidak percaya diri memainkan peran dalam politk maupun ekonomi di negara demokrasi baru di dunia Arab. Bahkan beragam pakar dalam negeri maupun luar negeri, seperti CSiS, Jack A. Goldstone (TIMBI, 2011), Morgan Stanley (BRICI , 2010) Karen Brooks (BRICI, 2001) The Economist (CIVEST, 2010) mengatakan bahwa sudah saatnya Indonesia berfokus pada Post-ASEAN Foreign Policy, berfikir lebih dari sekedar ASEAN salah satunya ialah bagaimana berfokus pada Indonesia MENA Foreign Policy, Indonesia Islamic World Foreign Policy, dan Indonesia G20 Foreign Policy. Keberhasilan peran di dunia Arab/MENA justru akan menuntaskan cita-cita Indonesia yang telah ditanamkan para founding fathers yaitu mengusung the new world order yang merdeka, damai, manusiawi, berkeadilan, dan berkesejahteraan.

Drs. H. Mahfudz Siddiq, M.Si
Ketua Komisi I DPR-RI

Bagikan berita/artikel ini kepada teman melalui :

0 komentar :

Posting Komentar