Senin, 06 Februari 2012

Banyak Sengketa Lahan, PKS Minta SBY Copot Kepala BPN

Senin, 6 Februari 2012 12:49 wib,

JAKARTA — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI mendesak Presiden SBY
untuk bekerja lebih keras menyelesaikan konflik sosial akibat perebutan lahan yang merebak diberbagai daerah. FPKS menilai konflik sosial yang marak terjadi belakangan ini sudah pada tahap yang mengkhawatirkan dan dapat memicu disintegrasi bangsa.

Sekretaris FPKS KH Abdul Hakim mengungkapkan hal tersebut seperti dalam rilisnya kepada okezone, Minggu (5/2/2012).

Sebagai bentuk keprihatinan Abdul Hakim, menyusul kembali terjadinya bentrok akibat perebutan lahan di Rokan Hulu, Riau, Kamis 2 Februari lalu yang menyebabkan lima warga tertembak, Hakim mendesak agar pemerintah bertindak cepat.

"Konflik sosial yang terjadi akhir-akhir ini sudah pada tahap yang sangat mengkhawatirkan. Jika dibiarkan dan tidak segera diambil langkah progresif untuk menyelesaikannya, saya khawatir konflik seperti ini akan semakin banyak dan memicu disintegrasi bangsa," kata Hakim yang juga anggota Komisi VIII DPR RI.

Untuk itu, FPKS mendesak Presiden SBY untuk segera menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi, khususnya konflik perebutan lahan yang selama ini menjadi penyebab utama bentrok warga dengan pihak perusahaan dan aparat. Dan BPN sebagai lembaga negara yang mengurusi persoalan administrasi pertanahan harus dimintai pertanggungjawabannya oleh presiden.

"Presiden harus segera mengevaluasi kinerja kepala BPN. Jika memang raportnya
merah, segera lakukan pergantian pejabat yang memiliki kapasitas, integritas dan
komitmen untuk bekerja dengan baik agar persoalan perebutan tanah ini tidak
semakin berlarut-larut," kata Hakim.

Seperti diketahui, sengketa lahan perkebunan kembali terjadi dan berujung pada bentrok antara warga dan petugas kepolisian. Warga Kecamatan Batang Kumuh, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Provinsi Riau, Kamis 2 Februari siang, bentrok dengan sejumlah pasukan Brimob dari Sipirok, Sumatra Utara. Dan lima warga dikabarkan tertembak pada peristiwa ini.

Sebelumnya, konflik serupa juga terjadi di Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) antara masyarakat dengan PT Sumber Mineral Nusantara di Sumbawa dan kasus mesuji di Lampung yang juga menimbulkan korban jiwa akibat bentrok antara warga dengan perusahaan dan aparat.

Konflik Mesuji yang terungkap akhir tahun 2011 berawal dari ketidakberesan pemerintah dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), dalam mengatur kepemilikan lahan antara perusahaan dan rakyat.
(ahm)
Bagikan berita/artikel ini kepada teman melalui :

0 komentar :

Posting Komentar