Selasa, 07 Februari 2012

Komisi I DPR: Belanja Alutsista Harus Utamakan Produk Dalam Negeri


Selasa, 07/02/2012 .Jakarta - Komisi I DPR mendukung peringatan Presiden SBY pada sidang terbatas kabinet Bidang Polhukam soal pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista). Pengadaan alutsista harus menghindari mark up biaya dan utamakan produk dalam negeri.

"Untuk menghapuskan praktek mark up, Kemenhan dan Mabes TNI serta ketiga angkatan harus terbuka kepada Komisi I tentang penganggaran dan penetapan kontrak pembelian," ujar Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq kepada detikcom, Sabtu (4/2/2012).

Mahfudz mengatakan Kemenhan dan Mabes TNI harus memastikan tidak lagi terjadi perubahan-perubahan daftar belanja di tengah jalan. Menurutnya harga alutsista sifatnya 'abu-abu' berbeda dengan belanja modal lainnya.

"Sehingga memang terbuka ruang bagi praktek mark up," jelas politisi PKS ini.

Adapun soal pengadaan dari dalam negeri, lanjut Mahfudz, presiden harus cermat memonitor daftar belanja alutsista dan bila perlu konfirmasi langsung kesiapan perusahaan-perusahaan industri pertahanan nasional dalam memenuhi produk alutsista. Tahun 2011, alokasi belanja alutsista ke dalam negeri baru sekitar 13 persen dengan alokasi anggaran modernisasi alutsista 2010-2014 sebesar Rp 150 triliun.

Menurut Mahfudz, semestinya minimal 40 persen dibelanjakan di dalam negeri atau dengan skema joint-production. Hal ini penting untuk merevitalisasi industri pertahanan nasional yang mulai didukung keuangannya oleh Menteri Keuangan melalui penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 3 triliun pada 2011.

"Jika hal-hal ini dijalankan dengan penuh komitmen, Komisi I DPR tidak ragu untuk terus dorong peningkatan anggaran modernisasi alutsista TNI yang sudah banyak usang. Juga penting peningkatan prioritas modersisasi alutsista matra laut untuk maksimalkan pengamanan wilayah maritim Indonesia yang sangat luas dan masih rawan terhadap lalu lintas ilegal yang merugikan perekonomian nasional," paparnya.

Mahfudz menjelaskan saat ini potensi kerugian negara pertahun akibat illegal fishing, illegal logging, penyelundupan BBM dan perompakan ditaksir mencapai nilai Rp 40 triliun. Presiden SBY punya kesempatan 2 tahun lagi untuk majukan TNI dari aspek alutsista dan kesejahteraan prajurit.

"Sehingga Indonesia ke depan benar-benar disegani di kawasan dan bisa secara mandiri mengontrol wilayah kedaulatannya. Last but not least, prinsip yang sama juga harus dijalankan oleh Polri yang anggaran belanja modalnya juga sangat besar," tutupnya.(detik.com)
Bagikan berita/artikel ini kepada teman melalui :

0 komentar :

Posting Komentar