Senin, 06 Februari 2012

Pembatasan BBM Aja Belum Diteken, Kok Ngebet Impor

Tim Ekonomi SBY Mulai Tidak Kompak Garap Kebijakan
Senin, 06 Februari 2012 , 09:49 WIB.
  
JAKARTA. Menteri-menteri di jajaran tim ekonomi SBY terlihat kurang kompak dalam mensikapi rencana pembatasan BBM. Ada yang ragu kebijakan ini akan terlaksana tepat waktu. Namun, ada juga menteri yang sudah sibuk melobi importir converter kit.

Pembatasan Bahan Bakar Mi nyak (BBM) subsidi pada 1 April 2012 nanti terus mengun dang kontroversi. Betapa tidak, di satu sisi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik bilang pembatasan BBM masih belum pasti bahkan bisa diundur. Namun, di sisi lain, Menteri Perindustrian (Menpe rin) MS Hidayat menegaskan su dah melakukan penjajakan untuk impor converter kit. Seolah-olah kebijakan pembatasan BBM ter­sebut sudah pasti.

Menteri Keuangan Agus Mar to wardjojo ketika ditanya menge nai keputusan pengendalian BBM sempat salah sebut kalau se karang ini sedang memikirkan kenaikan harga. “BBM belum ada yang bisa disampaikan. Seka rang ini kita mempersiapkan un tuk kenaikan harga. Eh maaf, sa­lah,” ungkap Agus yang disambut gelak tawa wartawan di Gedung Ke menko Ekonomi, Lapangan Ban teng, Jakarta, kemarin.

Menanggapi hal ini, anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Dewi Aryani Hilman mengaku prihatin. Dia menilai, ketidakharmonisan pemerintah soal program pembatasan BBM menunjukkan buruknya proses pembuatan kebijakan publik. Se harusnya, pemerintah membuat kebijakan publik dengan cara har monis dan menghindari silang pen dapat. “Disamping itu, pe mangku kepentingan yang terdiri dari pe merintah, parlemen, peng u­saha dan masyarakat harus dibe rikan ruang dalam proses kebija kan tersebut,” katanya kepada Rakyat Merdeka di Jakarta, kemarin.

Dewi sangat menyesalkan ter jadinya peristiwa itu. Menurut nya, hal-hal semacam itu hanya akan menambah kegaduhan dan kekacauan dalam sektor ekonomi sosial. “Persetujuan DPR saja be lum ada kok bisa-bisanya su dah mau impor converter kit. Itu na manya pem borosan dan meng abaikan rules alias aturan main yang ber laku,” ujarnya.

Kandidat Doktor Bidang Ener gi Universitas Indonesia ini men desak Menko Perekonomian Hat ta Rajasa segera turun tangan dan berkoordinasi dengan instan si kementerian yang bersangkutan (Kementerian ESDM dan Ke men terian Perindustrian-red). Ji ka tidak, isu ini akan menambah kekacauan di masyarakat. “Harus ada tanggung jawabnya dong. Jangan lepas ta ngan begitu saja. Saya lihat kinerja menteri ekonomi mulai tidak kompak dalam pembatasan BBM kali ini,” tegasnya.

Sebelumnya, saat rapat di Ko misi VII DPR, Wacik mengata kan, pemerintah bisa menunda pelaksanaan pembatasan subsidi BBM. Bahkan, dia mengaku su dah menyiapkan opsi lain untuk mengurangi subsidi BBM. Antara lain, opsi kenaikan harga BBM ber subsidi.

Ada beberapa skenario yang su dah dirancang pemerintah. Mi salnya, saat ini harga produksi pre mium Rp 8.200 per liter, pe merintah menjual dengan harga Rp 4.500 per liter. Ini berarti, pe merintah memberi subsidi Rp 3.700 per liter. Nah, pemerintah ber encana mengurangi biaya sub sidi itu. “Nanti kami putuskan be rapa pengurangan subsidinya apa kah Rp 3.200 atau Rp 2.600 per liter,” ucap Jero.

Jika pemerintah memutuskan subsidi bensin Rp 3.200 per liter, ar tinya harga premium naik Rp 500 per liter menjadi Rp 5.000. Jika subsidi hanya Rp 2.600 per liter, harga premium naik Rp 1.100 per liter menjadi Rp 5.600 seliter.

Kapan opsi itu diajukan ke DPR? Jero masih ingin menung­gu putusan judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK). Jika MK mencabut pasal 7 ayat 4 Un dang-Undang APBN 2012, ini me mudahkan pemerintah mem buat kebijakan BBM.

Ironisnya, pernyataan Wacik ini berbeda dengan sikap Men­perin MS Hidayat. Dia mengaku, telah mengunjungi Italia dan Ko rea Selatan guna melakukan ker ja sama impor converter kit. Ne gara tersebut dipilih lantaran su dah mampu memproduksi sen diri. Landi Renzo Italia sudah me­mproduksi dan mengekspor ke 60 negara. Sedangkan, Dymco asal Korsel membuat konverter kit dan sudah dipasang untuk 34 ribu kendaraan umum di negara nya. “Akan tetapi, saya belum bisa me nyampaikan rinciannya seka rang. karena saya mau lapor ke presiden dulu,” tandas Hidayat.

Diuraikan, kalau nanti program tersebut terealisasi akan diterap kan pada seluruh kendaraan umum baik kondisi baru maupun existing. Menurutnya, masalah dari sisi produsen sudah dijajaki, sehingga pihaknya bisa memasti kan mulai April sudah bisa dilak sanakan.  “Hanya harus bertahap ka­rena engineering pemasang kon verter kit di indonesia harus dilatih dulu. Harus tersertifikasi. Jadi, bengkel-bengkel yg autori zed itu ditunjuk kalau montirnya sudah punya sertifikat,” ujar Hidayat.

Sekarang, pihaknya sedang menyusun sertifikasi untuk tena­ga montir.  “Mudah-mudahan se lesai sebelum April. Karena pada dasarnya untuk tahap pertama dibutuhkan 250 ribu unit. Mung kin nanti produsen nasional akan dijajaki kapasitasnya. Sambil awal kita mengimpor, tapi saya te­tapkan setelah enam bulan ha rus produksi nasional,” tegas dia.

Disebutkan, tiga perusahaan BUMN tersebut siap menjadi pro dusen konverter kit.  Dengan demikian, tahap awal akan impor sekitar 10 persen dari kebutuhan sebanyak 250 ribu unit. Sebab dari sisi engineering belum ba nyak terlatih. Menurut perhitu ng an nya, paling sedikit bisa mema­sang sekitar 3.000 unit konverter kit per bulan.

Agus sendiri juga belum me mas tikan apakah akan menyetu­jui opsi pembatasan BBM. Mes ki, hingga kini, arahnya tetap pada pe ng en dalian dan konversi. Na mun Agus tidak membantah ada nya kenaikan karena hingga saat ini belum ada posisi formal dari pe merintah dan DPR. “Saya melihat bahwa kita tetap menga rah pada pengendalian dan kon ver si tetapi kalau ditanya ke mung kinan ada atau tidak saya belum bisa men ja wab. Karena kemungkinan tentu ada tapi kan belum ada satu posisi formal dari pemerintah dan DPR,” pungkas dia. [Harian Rakyat Merdeka]
Bagikan berita/artikel ini kepada teman melalui :

0 komentar :

Posting Komentar