Senin, 05 Maret 2012

PKS Tentukan Sikap Soal Kenaikan BBM Melalui Rakornas

Senin, 5 Maret 2012 17:07 WIB.

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan menggelar rapat kerja nasional putaran ketiga di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (5/3/2012) hingga Rabu (7/3/2012) mendatang. Salah satu isu penting yang akan dibahas adalah terkait kenaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) yang kini masih digodok pemerintah bersama DPR.

Menurut Ketua Bidang Humas DPP PKS, Mardani Ali Sera ada dua opsi yang mengerucut terkait kenaikkan harga BBM. Pertama, menolak sama sekali dengan alasan pemerintah belum menjalankan prasyarat yang diminta DPR.

Kedua menyetujui kenaikan BBM dengan sejumlah syarat tertentu.

“Kedua opsi ini cukup kuat dan sama-sama untuk kepentingan rakyat. Jika saja pemerintah mau melakukan penghematan dan menghilangkan pemborosan yang tidak penting di berbagai sektor, harga BBM tidak perlu naik,” ujar Mardani dalam siaran pers yang diterima Tribunnews.com, Senin(5/3/2012).

Menurut Mardani kalaupun hasil Rakornas PKS akhirnya menyetujui kenaikkan harga BBM, pastinya ada sejumlah persyaratan yang kami ajukan ke pemerintah. Hal paling utama adalah bagaimana pemerintah serius dan menunjukkan komitmennya untuk menata dan memperbaiki sarana dan sistem transportasi umum yang saat ini masih jauh dari ideal.

Pemerintah kata Mardani sampai saat ini belum juga menepati janjinya untuk menyusun road map (peta jalan) sistem transportasi nasional yang aman, nyaman, dan manusiawi. Akibatnya rakyat jadi enggan menggunakan transportasi umum karena jauh dari aman dan nyaman.
Efek ke depannya kemacetan parah mendera masyarakat setiap hari sehingga terjadi pemborosan luar biasa yang merugikan perekonomian nasional.

“Kondisi angkutan umum baik darat, laut, maupun kereta api masih sangat memprihatinkan bahkan tidak aman. Kami menuntut janji dan komitmen pemerintah untuk membenahi transportasi umum sebelum BBM dinaikkan,” tegas Mardani.

Lebih jauh Mardani menjelaskan pemerintah jangan lari dari tanggung jawab dengan membelokkan isu sosal kenaikkan BBM ini ke persoalan lain yang tidak ada kaitannya sama sekali. Pemberian bantuan langsung tunai (BLT) juga bukan solusi yang mendidik.

Sementara persoalan utama kita sehari-hari seperti persoalan kemacetan, kondisi transportasi umum yang memprihatinkan, biaya kesehatan yang mahal, biaya pendidikan yang mahal, itu semua yidak tersentuh.

Sudah lama pemerintah lanjut Mardani diminta menyiapkan infrastruktur bahan bakar gas (BBG), agar rakyat tidak tergantung pada BBM (fossil fuel). Tapi nyatanya hingga tenggat waktu soal opsi BBM mau ditentukan, infrastruktur itu belum siap.

“Ini menunjukkan pemerintah kita ini memang malas untuk memikirkan solusi yang menguntungkan rakyatnya. Maunya melakukan hal-hal yang instan saja,” tutup Mardani.(Tribunnews)
Bagikan berita/artikel ini kepada teman melalui :

0 komentar :

Posting Komentar