Sabtu, 21 April 2012

Konsistensi vs Media Framing

Framing is a way of giving some overall interpretation to isolated items of fact.
Denis McQuail-


Menurut Denis McQuail dalam kitab klasik untuk mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi, Mass Communication Theory, nyaris tak terhindarkan bagi jurnalis melakukan framing dan menghadirkan bias yang direncanakan atau tidak direncanakan.

Bagi masyarakat yang menanti-nanti ‘hukuman media’ bagi pihak-pihak yang setuju kenaikan BBM pada sidang paripurna DPR, Jum’at (30/3) lalu, pastilah kecewa. Setelah demonstrasi yang berdarah-darah, setelah harga sembako yang melambung meski harga BBM belum lagi naik, dan setelah kelangkaan di banyak daerah hanya karena rencana menaikkan BBM yang ‘dilempar bola’nya oleh pemerintah ke DPR, ternyata rakyat harus menerima kenyataan, BBM suatu saat hampir pasti tetap akan naik. Bahkan sebuah partai yang menyetujui kenaikan itu, merasa telah menjadi suara rakyat dengan mengatakan usulan mereka telah memecah kebuntuan pembahasan. Toh harga BBM tidak jadi naik pada 1 April 2012 seperti direncanakan.

1 April 2012 bak April mop yang tidak lucu bagi rakyat Indonesia. Kemalasan membahas postur anggaran yang pro rakyat, ketidakkompetenan mengelola perusahaan semacam PLN atau ketidakkonsistenan dalam program konversi energi, telah membawa korban yang tidak sedikit.Karena untuk itu, rakyat Indonesia harus – cepat atau lambat - membeli BBM dengan harga yang mahal. Perang yang tak tahu kapan kan datang di ujung negeri Iran dijadikan kambing hitam untuk menaikkan harga BBM. Padahal permasalahan utama justru ada di depan hidung pemerintah sendiri.

Pembodohan publik juga dilakukan dengan mengatakan subsidi hanya dinikmati orang-orang kaya. Padahal mobil mewah di Jakarta atau beberapa kota lain jumlahnya hanya segelintir dibanding dengan pengguna premium dari mobil kelas menengah dan jutaan motor roda dua yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Belum lagi kerja tak tuntas dalam memberantas mafia penyelundupan BBM. Jika mau saja, pemerintah bisa menjadikan penyelundupan BBM sebagai extraordinary crime (kejahatan luar biasa) yang mesti diperlakukan secara keras dalam pencegahan dan penghakimannya.

Sementara itu, PKS bekerja di luar dan di dalam pemerintahan. Di dalam pemerintahan, kader-kader PKS (Menteri Sosial, Menteri Pertanian dan Menteri Komunikasi dan Informatika) bekerja siang malam. Mengutip ucapan Mensos Salim Segaf Al Juffri dalam Rapimnas tahun 2011 lalu di Jakarta, “Kaki sudah seperti ditaruh di kepala, kepada ditaruh di kaki,”.

Beragam program pemerintah sukses di tangan kader-kader PKS. Tak percuma PKS mewakafkan Ust. Salim Segaf, Ust. Suswono dan Ust. Tifatul Sembiring bagi bangsa dan negara ini, karena memang mereka telah bekerja keras.

Di parlemen, kader-kader PKS atas dasar kecintaannya kepada bangsa dan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, terus bekerja membahas anggaran yang bisa lebih memberi keluangan kepada pemerintah untuk mengembalikan pajak rakyat terkonversi menjadi kesejahteraan.

Jika dirunut ke belakang, PKS adalah partai yang memberi kesempatan besar bagi pemerintah untuk membentuk postur anggaran yang tidak bergantung pada gejolak kenaikan harga minyak dunia. PKS juga mendorong politik energi yang tidak membuat kita tergantung pada harga BBM dunia. Sampai di saat terakhir, saat pemerintah mengeluarkan usulan mendadak untuk menaikkan harga BBM padahal konstitusi tidak memungkinkannya (sebelum akhirnya RUU APBNP disahkan), PKS masih terus memberikan alternatif usulan agar subsidi BBM tidak serta merta dicabut dan pemerintah tetap dapat menjalankan program lainnya tanpa terganggu sedotan subsidi terhadap BBM untuk rakyat. PKS mengusulkan jalan keluar dari berbagai aspek mulai dari soal pajak, pemberlakuan dual price, efisiensi anggaran pejabat eksekutif (yang jumlahnya sangat gemuk) dan legislatif, serta lembaga negara lain yang memungkinkan, penyelesaian soal PLN serta yang lebih berorientasi ke masa depan yaitu konversi energi. Sampai last minute pun PKS masih memberikan usulan alternatif di Badan Anggaran DPR agar pemerintah punya keleluasaan, dengan catatan nasib rakyat jangan diabaikan.

PKS akhirnya menolak untuk memberi keluangan itu. PKS tidak bisa mempertaruhkan nasib rakyat dengan otak-atik hitungan persen kenaikan harga BBM dunia, dengan masa tenggang hitungan yang hanya diputuskan dalam sebuah forum, bernama lobi pimpinan fraksi. Karena di satu sisi pemerintah tidak banyak mempersiapkan kerja-kerja menghadapi masa yang lebih sulit terkait BBM ini, di sisi lain terlihat jelas banyak partai hanya berupaya menyelamatkan diri dari amuk rakyat yang mulai bergejolak. Sampai di titik ini PKS memilih bersama rakyat. Sejak upaya-upaya usulan itu, PKS melakukannya untuk rakyat dan ketika berbeda dengan partai-partai koalisi di Sekretariat Gabungan pun, PKS tetap bersama rakyat. Bukan tidak mungkin nanti juga bergabung lagi dengan setgab, atas dasar kepentingan rakyat. Jadi inilah, yang PKS sebut sebagai konsiten memperjuangkan nasib rakyat Indonesia.

Bukan konsisten yang sekedar berdasar atas toleransi mitra koalisi, apalagi konsisten yang hanya sebagai embel-embel pencitraan belaka dan besifat semu. Akan halnya beberapa media yang mencoba memberi kerangka lain tentang kiprah PKS tersebut, insyaAllah kita akan bisa melaluinya, dengan tetap bekerja dan bekerja.

Bekerja untuk rakyat Indonesia.

(Editorial Tabloid Suara Keadilan Edisi ke-11 / April 2012)
Bagikan berita/artikel ini kepada teman melalui :

0 komentar :

Posting Komentar