Kamis, 05 April 2012

Mahfudz: Isu PKS Ditendang Kaburkan Soal BBM

"Isu Setgab mengeluarkan PKS dari koalisi adalah isu elit dan tidak penting buat rakyat."  Kamis, 5 April 2012. 11:35 wib. JAKARTA - Wakil Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mahfudz Siddiq, mengatakan PKS siap menerima apapun konsekuensi dari sikap politiknya yang bertentangan dengan koalisi terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

"Soal koalisi bagi PKS siap menerima konsekuensi apapun dari sikap politiknya menolak tegas rencana kenaikan harga BBM," kata Mahfudz, Kamis, 5 April 2012.

Mahfudz mengatakan, seharusnya Setgab jangan terlalu memperkarakan masalah ini, dan menyibukkan masyarakat dengan isu koalisi.

"Isu Setgab mengeluarkan PKS dari koalisi adalah isu elit dan tidak penting buat rakyat. Isu besar yang harus dijawab pemerintah sekarang adalah mengatasi ketidakpastian yang menghantui rakyat kecil, yaitu apakah BBM akan naik, kapan dan berapa naiknya," kata dia.

Nasib PKS dalam koalisi pemerintah sedang di ujung tanduk. Anggota koalisi yang tergabung dalam Sekretariat gabungan (Setgab) menganggap PKS melakukan pelanggaran kode etik karena menentang rencana kenaikan harga bahan bakar minyak. Bahkan rapat Setgab di Cikeas berjalan tanpa kehadiran PKS, menguatkan rumor partai ini akan hengkang.

Namun, PKS menyatakan menunggu keputusan SBY. Kalaupun diceraikan, harus ada kata talak dari Presiden.

Terkait itu, politisi Partai Demokrat, Sutan Bathoegana mengatakan, SBY akan segera mengundang PKS. "Pak SBY pasti mengundang PKS. Hari ini, besok, apa lusa kita tidak tahu," kata Sutan saat berbincang dengan VIVAnews, Rabu, 4 April 2012.

Wakil Ketua Fraksi Demokrat DPR itu mengatakan, berdasarkan pertemuan SBY dengan pimpinan parpol koalisi sudah jelas dinyatakan PKS melanggar kode etik koalisi. Sehingga, bisa dipastikan SBY akan memberikan sanksi itu untuk PKS.

"Hasilya apa, kita tidak tahu. Apakah PKS tetap dipertahankan apakah harus di luar koalisi, tidak ada masalah."

Sutan yakin, SBY akan menjatuhkan sanksi kepada PKS. Menurut dia, sangat dimungkinkan SBY mencopot menteri asal PKS dari kabinet Indonesia Bersatu jilid II. "Kegalauan sudah kita sampaikan ke Pak SBY. Kemarin, kita sampaikan kegalauan, berkurang satu menteri dari PKS," katanya. "Kalau saat ini, kita tunggu saja." Namun, lanjut dia, jika tetap berada di dalam koalisi, maka PKS harus memenuhi syarat tidak boleh berperilaku seperti koalisi. (hp).

VIVAnews
Bagikan berita/artikel ini kepada teman melalui :

0 komentar :

Posting Komentar