Selasa, 08 Mei 2012

Pemkot Cirebon Kesulitan untuk Mendirikan SMK Lagi


ClIREBON, (PRLM).- Pemerintah Kota Cirebon sulit memenuhi permintaan Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq, untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) lagi. Menurut Walikota Cirebon Subardi, ada banyak kendala yang cukup menghambat, untuk mendirikan SMK.
"Untuk mendirikan SMK paling tidak kan membutuhkan lahan seluas 10.000 meter2. Di Kota Cirebon, tentu tidak mudah mencari lahan 10.000 meter2," kata walikota seusai meninjau pelaksanaan ujian nasional (UN) di SDN Kedungkrisik Senin (7/5/12).
Selain kendala keterbatasan lahan, katanya, kendala yang cukup mengahambat tentu saja besanrnya dana yang dibutuhkan. "Kebutuhan total dana untuk mendirikan SMK bisa sampai 8 kali lipat dari SMA," katanya.
Sementara itu Plh Kepala Dinas Pendidikan Dana Kartiman menyatakan, ada banyak aspek yang harus dipertimbangkan dalam pendirian SMK. Salah satu aspek yang juga harus dipertimbangkan yakni institusi pasangan, yakni lembaga yang siap menyediakan lapangan kerja.
Meski demikian, lanjutnya, permintaan Ketua Komisi I DPR tersebut tetap akan disikapi secara serius, dengan melakukan evaluasi mendalam.
Dikatakan Dana, saat ini di Kota Cirebon rasio perbandingan antara jumlah SMA dengan SMK tergolong seimbang. Saat ini jumlah SMA swasta dan negeri 25 sekolah, sedangkan SMK swasta dan negeri sebanyak 19 sekolah.
"Bahkan Kota Cirebon mendapat penghargaan sebagai kota vokasional kluster C tingkat Jawa Barat, sebagai kota yang dinilai peduli dengan SMK," katanya.
Sebelumnya, Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq meminta pemerintah daerah bisa menambah jumlah SMK, untuk menangkap peluang kerja di negara timur tengah, yang masih sangat besar.
Menurut Mahfudz, peluang bekerja di luar negeri tersebut lebih menjanjikan, dengan tawaran gaji tiga kali lipat dibandingkan di sektor informal.
"Dan pastinya lebih aman karena dilindungi aturan pekerja yang jelas," kata Mahfudz saat kunjungan kerja ke Kota Cirebon dalam rangka reses Sabtu malam (5/5/12).
Menurut dia, dalam pertemuan dengan 13 duta besar negara-negara Timur Tengah, ternyata peluang untuk bekerja di sektor formal sangat besar. Peluang bekerja tersebut diantaranya menjadi mekanik baik di bengkel maupun di pabrik.
"Selama ini, kesempatan besar tersebut dimanfaatkan oleh warga negara Pilipina dan Banglades. Padahal dibandingkan Pilipina, seharusnya warga Indonesia lebih memiliki kesempatan besar, karena kesamaan faktor agama," katanya.
Agar kesempatan tersebut bisa didapat, menurut Mahfudz, pemda harus mendirikan SMK yang lebih banyak. "Nantinya sejak awal masuk SMK, selain dibekali ketrampilan bekerja, siswa sudah dibekali dengan kemampuan berbahasa sesuai dengan negara yang akan ditujunya," katanya. (A-92/A-108)***

Bagikan berita/artikel ini kepada teman melalui :

0 komentar :

Posting Komentar