Selasa, 01 Mei 2012

Tanda Tangan Anis Matta di Kasus PPID Wajar

Selasa, 01 mei 2012. 
Jakarta - Ketua DPR Marzuki Alie menilai, sebagai pimpinan yang membidangi Badang Anggaran (Banggar), Anis Matta memang bertanggungjawab untuk menandatangani surat-menyurat.

"Surat Anis Matta itu sebagai wakil pimpinan yang memang berkewajiban tanda tangan," ujar Marzuki Alie saat dihubungi, Selasa (1/5/2012).

Menurutnya, dalam surat yang ditanda tangani oleh Anis terkait pembahasan dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) hanya sebatas hasil rapat dari Banggar sebagai badan kelengkapan DPR.

"Pimpinan hanya dibebani tanggung jawab untuk tanda tangan menyangkut surat keluar. Dan itu tidak dibicarakan di Rapim. Kalau surat untuk presiden, maka yang tadi tangan ketua DPR, kalau untuk menteri yang tanda tangan wakil ketua," ungkapnya.

Untuk itu, Marzuki meminta kepada Anis untuk menjelaskan kepada publik dan KPK terkait namanya yang dikait-kaitkan dalam kasus suap dana PPID itu. "Saya kira kewajiban siapapun untuk menjelaskan," imbuhnya.

Anis Matta akan diperiksa sebagai saksi bagi tersangka Wa Ode Nurhayati, mantan anggota Badan Anggaran DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional dalam kasus dugaan penerimaan suap terkait pembahasan pengalokasian dana PPID untuk tiga kabupaten di Aceh.

Wa Ode sendiri yang mengungkap keterlibatan Anis dalam proyek yang menjeratnya itu. Dia menyebut, Anis Matta cenderung meminta tanda tangan menteri keuangan untuk menandatangani surat yang bertentangan dengan rapat Badan Anggaran.

Ketika ditanya siapa yang bertanggung jawab atas sistem ini karena Anis Matta sampai berkirim surat seperti itu, Wa Ode menyebut nama Wakil Ketua Badan Anggaran Tamsil Linrung dan Olly Dondokambey. [
INILAH.COM]
Bagikan berita/artikel ini kepada teman melalui :

0 komentar :

Posting Komentar