Kamis, 14 Maret 2013

Komisi I Minta Pemerintah Perbaiki Kesejahteraan Prajurit


Kamis, 14 Maret 2013. Jakarta - Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq meminta pemerintah harus segera memperbaiki kesejahteraan prajurit TNI menyusul bentrokan di Polres Ogan Komering Ulu, Sumatra Selatan. Sebab ia menduga bentrokan tersebut akibat akumulasi kesenjangan dan kecemburuan sosial antarpersonel TNI dengan Polri.

"Terobosan untuk perbaiki kesejahteraan prajurit TNI. Karena berbagai bentrok prajurit TNI dengan aparat polisi juga dilatarbelakangi akumulasi kesenjangan dan kecemburuan sosial antarmereka," kata Mahfudz melalui pernyataan tertulis kepada Metrotvnews.com, Jumat (8/3).

Menurut Mahfudz, sejak era reformasi yang memisahkan TNI dan Polri, perhatian negara lebih besar terhadap Polri. Kondisi TNI pun lebih pada kondisi alat utama sistem senjata (alutsista) TNI yang sudah usang dan tidak memadai lagi.

"Begitupun dari sisi sarana prasarana semisal kendaraan dan perumahan dinas yang sangat minim dan lamban proses peremajaannya. Aspek kesejahteraan lain yang memprihatinkan adalah penghasilan prajurit dari gaji dan tunjangan yang pas-pasan," jelasnya.

Sementara salah satu tuntutan reformasi adalah TNI harus melepas semua bisnisnya. Pada sisi berbeda, Polri justru dipersepsi sebaliknya dan memiliki sarana-prasarana serta penghasilan jauh lebih baik. "Kita bisa dengan mudah membandingkannya di lapangan. Kondisi ini yang salah satunya secara akumulatif membentuk persepsi kesenjangan dan kecemburuan antara TNI dan Polri," ucapnya.

Untuk itu, Komisi I DPR RI pernah usulkan kepada Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI untuk menyusun rencana strategis pemenuhan kesejahteraan TNI meliputi sarana-prasarana, fasilitas dan standar penghasilan prajurit. "Tapi ini baru akan selesaikan satu dari sekian variabel yang melatarbelakangi kasus bentrok antara prajurit TNI dan polisi. Masih ada pekerjaan rumah lainnya," tandasnya. (metrotvnews)


Bagikan berita/artikel ini kepada teman melalui :

0 komentar :

Posting Komentar