Senin, 06 Mei 2013

Mahfudz: Pembukaan Kantor OPM, Inggris Jangan Cuci Tangan

Senin,6 Mei 2013. "Mereka seharusnya tak memfasilitasi gerakan separatis bentuk apapun."
MS Media Center - Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat, Mahfudz Siddiq, mengatakan pembukaan kantor perwakilan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Oxford, Inggris merupakan bentuk ekskalasi perjuangan politik menuju Papua merdeka. Karena itu dia mendesak pemerintah harus bersikap tegas menghadapi masalah ini. Hal ini disampaikan oleh politisi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu kepada VIVAnews melalui sambungan telepon Minggu 5 Mei 2013. Menurut Siddiq, menyampaikan protes kepada Pemerintah Inggris, memang merupakan respons yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah. "Namun yang lebih penting lagi harus ada pembicaraan di tingkat kepala negara untuk mempertegas sikap mereka terhadap organisasi separatis ini," ujar Siddiq. Selain itu, Siddiq menyebut, pemerintah juga harus menuntaskan semua permasalahan yang menyangkut Papua secara komprehensif secara cepat. "Sepanjang belum ada solusi yang menyeluruh di dalam negeri terkait masalah Papua maka mereka akan terus melakukan propaganda. Salah satunya dengan membuka kantor perwakilan ini," kata Siddiq yang mulai masuk DPR sejak tahun 2009 silam. Siddiq juga menyayangkan sikap pemerintah Inggris yang menyetujui dibukanya kantor perwakilan OPM di Oxford dengan ikut hadirnya pejabat pemerintah setempat. Menurut dia, kendati Inggris sudah menyatakan hadirnya Wali Kota Oxford, Moh Niaz Abbasi, tidak mewakili kebijakan luar negeri secara keseluruhan, Siddiq menganggap Inggris tidak bisa cuci tangan begitu saja. "Tidak bisa dong pemerintah pusat mengatakan itu bukan mencerminkan kebijakan luar negerinya secara keseluruhan. Pemerintah lokal kan juga merupakan bagian dari pemerintah pusat. Dalam hal ini hadirnya Wali Kota Oxford pada saat pembukaan, dapat diartikan Inggris menyetujui gerakan separatis," ujar Siddiq. Dia mengatakan hal itu dapat mengancam hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Inggris yang sudah terjalin dengan baik. "Seharusnya sebagai negara yang menyatakan pengakuan NKRI, mereka seharusnya tidak memfasilitasi gerakan separatis dalam bentuk apa pun. Termasuk menyetujui pembukaan kantor OPM di Oxford," imbuh Siddiq. DPR disebut Siddiq akan memanggil pihak-pihak terkait lintas sektoral untuk meminta keterangan mengenai masalah ini setelah masa reses. (sj/VIVAnews)
Bagikan berita/artikel ini kepada teman melalui :

0 komentar :

Posting Komentar