Rabu, 18 Desember 2013

Diskusi Publik Polugri 2013 di sampaikan Ketua Komisi I


Komisi I DPR menyelenggarakan diskusi publik, di ruang rapat Komisi I, Gedung DPR, Jakarta, Selasa (17/12). Tujuannya mengulas berbagai aspek penting dalam pelaksanaan politik luar negeri (polugri) Indonesia sepanjang 2013.   

Kiprah diplomasi ekonomi Indonesia juga menjadi fokus pembahasan. Apalagi peran Indonesia semakin strategis di lingkungan regional dan global. Namun, terkesan Indonesia belum mampu memanfaatkan aset dan jaringan secara maksimal.   

Diskusi dipimpin peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ganewati Wuryandari. Adapun yang menjadi narasumber ialah Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq, Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Pitono Purnomo, Dubes RI untuk Belgia, Luksemburg dan Uni Eropa Arif Havas Oegroseno, Guru Besar FISIP Universitas Indonesia (UI) Zainuddin Djafar dan Direktur Eksekutif ASEAN Foundation Makarim Wibisono.   

“Pemerintahan ke depan harus ada penyesuaian kebijakan luar negeri. Dengan modal politik luar negeri sekarang, bangsa ini harus lakukan lompatan, salah satunya pendoktrinan politik dan ekonomi,” kata Mahfudz.   

Menurutnya, sepanjang 2013 peran Indonesia di kancah internaisonal sudah mengalami banyak peningkatan. Hal itu, terlihat dari pengakuan dan apresiasi banyak negara. “Diplomasi luar negeri Indonesia baik dari bilateral, regional dan multilateral banyak peningkatan. Tapi kita harus mengolah posisi kita sehingga capaiannya bisa lebih besar,” tegas Ketua Komisi I.   

Dia menambahkan, harus ada instrumen kelembagan di pemerintahan yang mengintegrasikan kepentingan luar negeri dan perdangan internasional. “Perlu penggabungan kementerian luar negeri dengan perdagangan. Sudah lama penggabungan itu didiskusikan di Komisi I,” imbuhnya.   

Dia menjelaskan, diplomasi luar negeri harus sejalan dan sebangun dengan perdagangan. Apalagi di era perdagangan bebas seperi sekaran gini. “Diplomasi politik sudah mesti menyatu dengan perdagangan,” jelasnya.   

Sedangkan Zainuddin menuturkan, sebaiknya polugri Indonesia dibangun berdasarkan pondasi yang kuat. “Pondasi itu harus dapat merepresentasikan seluruh kepentingan rakyat Indonesia,” katanya.   

Dia menambahkan, kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia harus dapat dirasakan implikasinya. “Ini semua membawa kita agar lebih bertanggung jawab dalam memperlakukan kebijakan luar negeri yang benar-benar punya aspek otoritatif yang sepenuhnya berpihak pada kepentingan rakyat, sehingga polugri di masa datang tidak sekadar menjadi permainan slogan, maupun hanya alat pencitraan menunjang kepentingan pribadi presiden misalnya,” tandasnya.   

Diskusi ditutup dengan peresmian peluncuran buku Zainuddin berjudul “Menuju Peran Strategis Indonesia di Lingkungan Regional dan Global”. Diskusi ini menjadi awal mula kajian lebih mendalam mengenai mengenai polugri serta perdagangan internasional Indonesia yang digagas oleh Indonesia Development Institute dan Komisi I, serta para pemangku kepentingan lainnya.

Bagikan berita/artikel ini kepada teman melalui :

0 komentar :

Posting Komentar