Rabu, 29 Januari 2014

Saya Bukan Disomasi, Tapi Diundang Klarifikasi


Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah menegaskan tidak akan menggubris "somasi" yang dilontarkan kuasa hukum Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan keluarga, Palmer Situmorang.

"Ini bukan somasi yang dipahami sebagai peringatan. Dalam surat yang saya terima tidak mencantumkan perihal somasi. Tapi surat dari tim pengacara keluarga SBY hanya berisi undangan untuk klarifikasi. Jadi tidak benar ada tenggat waktu," kata Fahri, di dalam jumpa pers di ruang wartawan DPR RI, Jakarta, Selasa (28/1).

Wakil Sekjen DPP PKS ini menegaskan, sebagai anggota DPR mempunyai hak imunitas yang diatur oleh konstitusi Pasal 20A ayat (3) UUD 1945. Anggota DPR mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan pendapat serta hak imunitas.

"Demikian juga UU Pasal 196 (1) dan (2) UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MD3, menyebutkan anggota DPR mempunyai hak imunitas, anggota DPR tidak dapat dituntut di pengadilan karena pernyataan atau pendapat," jelasnya.

Tidak hanya itu, menurut Fahri, sebagai anggota Komisi III DPR RI mempunyai fungsi pengawasan atas KPK. Dia menegaskan, dirinya hanya menjalankan tugas pengawasan kepada KPK agar lembaga itu bertindak imparsial. 

"Kalau Sekjen saya (PKS) yang tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan kasus diperiksa KPK, kenapa saudara Ibas yang merupakan Sekjen Demokrat, KPK tidak berani memanggil? Apalagi nama Ibas muncul di beberapa kesaksian di pengadilan," terangnya.

Fahri menambahkan, dirinya tidak mau menanggapi undangan dari kuasa hukum SBY. 

"Ya, kalau undangan terserah saya mau datang atau tidak," pungkasnya.

Bagikan berita/artikel ini kepada teman melalui :

0 komentar :

Posting Komentar