Selasa, 18 Februari 2014

Desak Pemerintah Perketat Sistem Telekomunikasi


Jakarta: Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq meminta pemerintah untuk perketat kebijakan pengurusan sistem telekomunikasi. Pengetatan harus dilakukan agar sistem telekomunikasi tidak mudah disadap pihak asing. 

"Kita harus perketat kebijakan pengurusan sistem telekomunisasi. Enggak bisa dilepas begitu saja, supaya enggak gampang disadap. Proteksinya bisa dengan mengembangkan sistem persandian nasional dan ini harus ada akselerasi," ujar Mahfudz Siddiq di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Tak cuma menguatkan sistem telekomunikasi, Mahfudz juga mengimbau agar kemampuan lembaga intelijen diperbaiki. Negeri ini, membutuhkan segera UU tentang sinyal intelijen.

"Lalu kontra intelijen, di mana intelijen kita harus sadar kalau kita sedang dalam posisi perang informasi. Kita lihat kemampuan lembaga intelijen kita masih sangat terbatas. Kita membutuhkan segera UU tentang sinyal intelijen dan penguatan institusi yang ada memiliki otoritas semua aktifitas sinyal intelijen. Contoh Polri, KPK, jaksa yang nyadap jalan sendiri. Ini bahaya karena tidak terkontrol dan rentan terjadi abuse of power," katanya.

Mahfudz menduga penyadapan melalui proses sinyal intersepsi terhadap Indonesia dilakukan untuk urusan politik dan ekonomi. Pasalnya, Indonesia merupakan negara yang dinilai penting dari sisi geografisnya.

"Kelanjutan dari Perang Dingin yang digantikan dengan 'Perang Informasi. Indonesia di Asia Tenggara posisinya sangat penting, demografis dan geografis. Tentu saja AS bersama sekutunya berupaya mengarahkan kebijakan luar negeri AS agar sejalan dengan kepentingan mereka," kata Mahfudz Siddiq.

Bagikan berita/artikel ini kepada teman melalui :

0 komentar :

Posting Komentar