Rabu, 26 Februari 2014

Komisi I DPR Mandatkan Lakukan Moratorium Iklan Kampanye


Jakarta: Komisi I DPR RI mendukung Tim Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD melakukan moratorium iklan kampanye sampai batas waktu yang ditentukan. Tim Gugus Tugas ini beranggotakan KPU, Bawaslu, KPI dan KIP.

"Komisi I DPR RI mendesak Gugus Tugas untuk segera melakukan moratorium semua iklan politik dan kampanye yang dilakukan peserta pemilu, sebelum dimulainya masa kampanye terbuka 16 Maret sampai 5 April 2014," ujar Wakil Ketua Komisi I, Ramadhan Pohan saat membacakan kesimpulan rapat dengar pendapat (RDP) di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Komisi I DPR juga meminta Tim Gugus Tugas mensosialisasikan kesepakatan bersama kepada partai politik peserta pemilu dan lembaga penyiaran. Ini untuk memastikan aturan main kampanye berjalan dalam koridor yang telah disepakati guna memenuhi prinsip keadilan dan akses yang sama bagi peserta pemilu.

Hadir dalam RDP Komisi I DPR ini antara lain Ketua KPI Judhariksawan, Ketua KIP Abdulhamid Dipopramono, anggota Bawaslu Daniel Zuchron, dan Ketua KPU Husni Kamil Manik. Dalam rapat, mereka melaporkan langkah-langkah yang sudah diambil sesuai wewenang untuk menindaklanjuti pelanggaran.

Mulanya, Gugus Tugas hanya diisi tiga lembaga yakni KPI, KPU dan Bawaslu. Setelah berkoordinasi dengan KIP, muncul kesepakatan akan mengeluarkan keputusan bersama. Dalam Gugus Tugas ini, yang menjadi leading sector adalah Bawaslu, sebagai lembaga pengawas. Bawaslu mengaku mendapat laporan pelanggaran iklan politik dan kampanye dari KPI dan KIP.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Demokrat, Max Sopacua sempat mempersoalkan KPI yang sudah menjatuhkan sanksi kepada lembaga penyiaran televisi karena menayangkan iklan kampanye padahal belum waktunya. Pasalnya, televisi tersebut tetap mengulangi pelanggarannya sehingga sanksi KPI ini dinilai tidak membuat efek jera. Menurut Max, sanksi KPI ini tidak 'bergigi' sebab kewenangannya terbatas. Upaya mereka yang semula bisa membekukan dan menghentikan siaran, kini diambil alih oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi.

Senada dengan Max, Wakil Ketua Komisi I DPR Fraksi PDIP Tubagus Hasanuddin menilai KPI sulit memberi sanksi ke lembaga penyiaran akibat keterbatasan kewenangan itu. Akibatnya pelanggaran Undang Undang Penyiaran itu tetap dilakukan. Tb Hasanuddin mengusulkan kewenangan KPI diperkuat. Komisi I DPR berjanji akan membuat kesepakatan (MoU) antara Kemenkominfo dan KPI agar bisa membuat keputusan untuk penyiaran.

Bagikan berita/artikel ini kepada teman melalui :

0 komentar :

Posting Komentar