Kamis, 20 Februari 2014

Pelantikan Direktur Baru TVRI Tak Sah


Jakarta - Wakil Ketua Komisi Komunikasi Dewan Perwakilan Rakyat, Agus Gumiwang Kartasiasmita, mempersoalkan pelantikan direksi baru Televisi Republik Indonesia pada Selasa, 18 Februari 2014. Menurut dia, pelantikan lima direktur itu tak sah karena dilakukan oleh Dewan Pengawas TVRI yang sudah dipecat. “Hasil seleksi direksi oleh Dewan Pengawas juga tidak sah,” kata Agus di Senayan.

Komisi memecat semua anggota Dewan Pengawas pada akhir Januari lalu. Namun sampai kini surat rekomendasi pemecatan belum sampai ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono karena masih ditahan Ketua DPR Marzuki Alie. Komisi juga akan tetap membekukan anggaran TVRI yang masih sekitar Rp 600 miliar.

Politikus Golkar ini mengatakan Dewan Pengawas dipecat karena tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik.

Anggota Komisi Komunikasi DPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Evita Nursanty, mendesak Ketua DPR Marzuki Alie segera mengirim surat pemberhentian Dewan Pengawas kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Jika surat itu segera dikirim, kata dia, TVRI segera mempunyai Dewan Pengawas baru yang kemudian memilih direksi baru yang lebih kredibel sehingga anggaran lembaga publik itu tidak lagi dibintangi.

"Seharusnya Ketua DPR tahu bahwa keputusan Komisi  memberhentikan Dewas merupakan kesepakatan seluruh fraksi, termasuk Demokrat," ujar Evita. Dia meminta Marzuki tidak melanggar ketentuan yang sudah disepakati di dalam rapat Komisi Komunikasi.

Komisi Komunikasi Dewan Perwakilan Rakyat sepakat memecat seluruh anggota Dewan Pengawas TVRI pada Selasa, 28 Januari 2014. Lima anggota Dewan Pengawas yang akan dipecat itu adalah Elprisdat (ketua), Indrawadi Tamin, Immas Sunarya, Akhmad Sofyan, dan Bambang Soeprijanto. Mereka dipilih oleh Komisi Komunikasi pada Januari 2012 dengan masa jabatan lima tahun tapi dipecat di tengah jalan.

Bagikan berita/artikel ini kepada teman melalui :

0 komentar :

Posting Komentar