Selasa, 11 Februari 2014

Pemerintah Ngaku Saja Kalau Ada Negosiasi di Balik Corby


Jakarta. Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq, menilai keputusan pemerintah memberi pembebasan bersyarat kepada Schapelle Leigh Corby tidak murni permasalahan hukum.

"Ya, memang kalau keputusan pembebasan bersyarat adalah kebijakan lanjutan pemberian remisi dan grasi yang sudah diterima sebelumnya adalah murni sebagai persoalan hukum, menurut saya agak sulit dipercaya," ujarnya Mahfudz di gedung Nusantara II DPR, Jakarta.

Mahfudz melihat pemerintah seperti ditekan dan tergesa-gesa dalam mengambil keputusan tersebut. 

"Kenapa kok Indonesia sepertinya di bawah tekanan dan tergesa-gesa untuk memberikan pembebasan bersyarat, padahal kasus Corby ini kan kasus narkotika yang sudah kita sepakati bersama sebagai kejahatan yang luar biasa," ungkapnya.

SBY, ketika hari anti narkotika nasional, pernah mencanangkan Indonesia bebas narkoba. Tetapi kini justru narapidana narkoba yang dibebaskan lebih dulu. Jika pemerintah Indonesia punya kepentingan politik atas kasus hukum yang kemudian dinegosiasikan, maka hal tersebut bukan barang tabu.

"Banyak negara itu biasa kok (negosiasi), asal hal itu dilaksanakan secara terbuka. Apa kepentingan Indonesia dan apa inisiatif Indonesia sehingga publik jelas?" jelasnya.

Menurut Mahfudz, langkah-langkah pemerintah yang tidak transparan ini hanya menimbulkan spekulasi yang macam-macam dan justru tidak bagus bagi kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia untuk kasus kejahatan yang tergolong luar biasa.



Bagikan berita/artikel ini kepada teman melalui :

0 komentar :

Posting Komentar