Selasa, 18 November 2014

Salam Gigit Jari, Demokrat Tolak Kenaikan BBM

Selasa. 18/11/2014
JAKARTA - Partai Demokrat menilai kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) tidak tepat. Pasalnya, harga minyak dunia saat ini tengah mengalami penurunan.

"Partai Demokrat menilai kenaikan harga BBM tidak tepat dilakukan saat ini, mengingat harga minyak dunia justru turun ke angka 80 per barel, sedangkan biaya yang disiapkan 105," kata Wasekjen Partai Demokrat, Andi Nurpati, melalui pesan singkatnya, Selasa (18/11/2014).

Menurut dia, kenaikan harga BBM akan berdampak kompleks dan membuat rakyat semakin dibebani, karena harga kebutuhan bahan pokok, mulai makanan, pakaian, serta transportasi dipastikan ikut naik.

"Apalagi, baru saja pada 2013 BBM dinaikkan. Tahun ini gas dan TDL juga naik. Maka, kenaikan harga BBM saat ini semakin menyulitkan rakyat," tegasnya.

Andi menegaskan, DPR harus segera meminta penjelasan pemerintah terkait kenaikan harga BBM. Selain itu, pemerintah harus menjelaskan kepada publik kenapa harga BBM dinaikkan ketika harga minyak dunia sedang turun dan APBN juga mencukupi.

"Konsep buku putih yang diagung-agungkan PDIP selama ini kenapa tidak digunakan saat ini. Mengingat, PDIP menolak kenaikan harga BBM tahun lalu meski harga minyak dunia naik," terangnya.

Jika dibandingkan zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sambung Andi, BBM baru dinaikkan ketika minyak dunia naik. Dan, SBY juga sempat beberapa kali menurunkan harga BBM ketika harga minyak dunia turun.

"Nah, sekarang Jokowi alias pemerintahan Jokowi jadi aneh, harga minyak dunia turun tapi menaikkan harga BBM. DPR harus meminta pertanggungjawaban dan penjelasan pemerintah," tegasnya.

"DPR juga harus pertanyakan dana kartu-kartu pemerintah, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Kesejahteraan Keluarga. Baik biaya cetak maupun dana yang digelontorkannya," imbuhnya.

Dia mengatakan, hal itu perlu dipertanyakan lantaran sumber anggarannya tidak jelas. Apalagi, DPR tidak pernah menyetujui penggunaan anggaran untuk "kartu sakti" Jokowi. Mengingat, APBN-P 2014 masih tanggung jawab pemerintahan SBY.

"Salam gigit jari bagi rakyat Indonesia. Komentar ini ada wujud keprihatinan dan penolakan atas kenaikan harga BBM," jelasnya.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi mengeluarkan kebijakan tentang kenaikan harga BBM, meliputi harga premium yang sebelumnya Rp6.500 menjadi Rp8.500. Kemudian, solar sebelumnya Rp5.500 menjadi Rp7.500.

Bagikan berita/artikel ini kepada teman melalui :

0 komentar :

Posting Komentar