Jumat, 27 Februari 2015

Hadapi Brasil-Australia, DPR Minta Pemerintah Tak Berlebihan


"Jalankan saja eksekusi mati secara konsisten"


>
JAKARTA - Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan, pemerintah tak perlu berlebihan merespon sikap Presiden Brasil Dilma Rousseff dan ancaman Perdana Menteri Australia Tony Abbott. Menurut dia, pemerintah hanya perlu konsisten dengan keputusan eksekusi mati para terpidana narkoba.

"Saya mengusulkan agar pemerintah tidak over reaktif menyikapi keputusan Presiden Brasil. Yang penting konsisten. Jalankan apa yang jadi keputusan pemerintah soal eksekusi mati pelaku narkoba," kata Mahfudz di Gedung DPR, Jakarta, Rabu, 25 Februari 2015.

Mahfud menjelaskan, alasan pemerintah harus konsisten. Karena, daftar terpidana mati yang akan dieksekusi tak hanya warga negara Brasil dan Australia melainkan masih ada warga negara lain seperti Perancis, Vietnam dan beberapa negara lainya.

Selain itu, pernyataan Presiden Brasil dan PM Australia juga bernuansa politik di internal negara mereka. Politisi PKS itu melihat adanya kepentingan memanfaatkan isu tersebut untuk kepentingan politik lokal negara mereka.

"Kedua negara akan segera Pemilu. Isu luar negeri ini dikelola oleh mereka untuk kepentingan domestik mereka," katanya menjelaskan.

Mengenai langkah Jokowi yang menarik duta besar Toto Riyanto dari Brasil, Mahfudz menilai sudah tepat. Kebijakan itu sebagai bentuk protes keras terhadap pemerintah Brasil.

"Kita akan respon sesuai reaksi yang muncul dari mereka, respon terukur aja. Kalau tidak senang dengan penolakan itu kan direspons sudah keras. Yang bicara sudah kepala negara, jangan tergoda over reaktif."

Bagikan berita/artikel ini kepada teman melalui :

0 komentar :

Posting Komentar