Senin, 18 Mei 2015

Komisi I DPR: Iklan Rokok di Radio dan TV Akan Dilarang Penuh


Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq, menyatakan bahwa UU Penyiaran yang baru akan melarang total iklan rokok di TV dan radio. Menurutnya, proses penyusunan UU Penyiaran sedang diselesaikan oleh Komisi I DPR.

“Ditargetkan pada Agustus mendatang, draft RUU tersebut akan mulai dibahas bersama pemerintah. Salah satu ide yang berkembang kuat adalah pengaturan untuk melarang penuh iklan rokok di media penyiaran,” katanya.

Sejak pembahasan RUU Penyiaran periode lalu, lanjutnya, banyak masukan dari berbagai lembaga, ormas, dan warga masyarakat yang meminta agar iklan rokok dilarang total. “Saat ini UU Penyiaran hanya membatasi waktu dan cara penayangan iklan rokok di televisi dan radio. Namun, hal ini tidak mengurangi tingkat konsumsi rokok secara nasional.”

Mahfudz menyatakan, di sisi lain ide ini juga menghadapi kendala. Salah satunya, belum adanya ketegasan rokok dikategorikan sebagai zat adiktif sehingga punya dasar hukum lain untuk dilarang.

“Jika arus aspirasi masyarakat kuat, tak mustahil ide pelarangan penuh iklan rokok ini bisa dimasukkan ke dalam UU yang baru,” katanya.

Selain memberikan penjelasan tentang UU Penyiaran, dia juga menyampaikan tanggapan mengenai pernyataan Presiden Jokowi yang akan membuka akses pers asing ke Papua bertentangan dengan UU Penyiaran. Sebab, dalam UU Penyiaran diatur, lembaga penyiaran asing yang akan melakukan peliputan di Indonesia harus mendapat izin.

“Ini diatur pada Pasal 30 ayat 2 dan 3 UU Penyiaran No 32/2002. Aturan perizinan lebih rinci dituangkan dalam Permenkominfo,” katanya, di Jakarta, Selasa (12/5).

Mahfudz berpendapat, meskipun apa yang disampaikan Presiden Jokowi penting dan perlu, ide itu bertentangan dengan UU yang ada.

Bagikan berita/artikel ini kepada teman melalui :

1 komentar :

Anonim mengatakan...

Nikotin pada rokok sudah dinyatakan sebagai zat adiktif pada UU Kesehatan. Ayat yg menyatakan itu memang pernah coba dihilangkan lewat berbagai intrik, namun akhirnya ketahuan, dan pelakunya diberikan sanksi oleh DPR.

Tembakau juga dinyatakan memiliki dampak negatif terhadap masyarakat sehingga perlu dikendalikan dengan dikenai cukai. Cukai adalah sebuah bentuk sin tax, yg menandai bahaya suatu produk.

Posting Komentar