Senin, 18 Mei 2015

Pemerintah Diminta Peduli Pengungsi Bangladesh dan Rohingya


Jakarta : Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pembukaan masa persidangan ke IV tahun sidang 2014-2015, salah satunya menyoroti sikap pemerintahan Jokowi dalam menangani ribuan pengungsi asal Bangladesh dan Rohingya.

Anggota Fraksi PKS asal Aceh Nasir Djamil mengusulkan DPR perlu memanggil pemerintah untuk menyampaikan langkah dan strategi kemanusiaan dalam merespon jumlah pengungsi yang secara masif akan singgah ke Indonesia.

"Hal ini mengingat adanya tindakan kontraproduktif yang dilakukan TNI Angkatan laut yang telah mencoba menolak kedatangan pengungsi Rohingnya dan Bangladesh tersebut," kata Nasir saat interupsi dalam rapat paripurna di gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin (18/5/2015).

Menurut Nasir, pemerintah perlu melakukan kajian secara mendalam mengenai manfaat dan kendala yang akan dihadapi Indonesia apabila meratifikasi konfensi internasional 1151 dan protokol 1967 tentang status pengungsi.

Sebab, lanjutnya, lemahnya posisi tawar atas intervensi pihak luar soal penanganan pengungsi membuat Indonesia tidak efektif memberikan kepastian hukum.

"Kita harus memberikan apresiasi pada pemerintahan Aceh yang telah melakukan tindakan kemanusiaan menyediakan tempat persinggahan sementara, dan memberikan respon cepat terhadap penanganan medis dan pemenuhan kebutuhan para pengungsi di wilayahnya," kata Nasir.

Hal senada disampaikan Anggota Fraksi Demokrat DPR Ruhut Sitompul dengan mendesak agar Presiden Joko Widodo mengerahkan TNI membantu para pengungsi yang diprediksi masih banyak terlantar di lautan.

"Mengingat Indonesia adalah negara mayoritas muslim. Tolong sampaikan ke Presiden harus mengambil sikap terhadap ribuan masyarakat pengungsi di laut,” kata Ruhut dihadapan ratusan anggota dan Pimpinan DPR dalam gelaran rapat paripurna.

Dikatakan, TNI tidak dapat tinggal diam harus menyelamatkan para pengungsi tersebut. Sebab berkaitan dengan masalah Hak Asasi Manusia (HAM).

"Tolong TNI istimewa angkatan laut, ini masalah HAM. Kalau sudah diselamatkan baru kita pikirkan masalah selanjutnya," pungkas Ruhut.
Mendengar itu, Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto selaku pemimpin rapat berjanji akan menyampaikan pada Presiden Jokowi. Diketahui pada siang ini dimulai pukul 14.00 WIB akan berlangsung rapat konsultasi antara pimpinan DPR dan Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta. (RZ/DS/KBRN)
Bagikan berita/artikel ini kepada teman melalui :

0 komentar :

Posting Komentar