Jumat, 30 Oktober 2015

Alasan PKS Tolak Tunjangan, Prihatin dengan Pemerintah


JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tak ingin dicap diam dengan polemik kenaikan tunjangan anggota DPR RI. Kebijakan Menteri Keuangan ini ikut ditolak fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Politikus PKS Andi Akmal Pasludin menilai, kurang tepat jika ekonomi negara lagi seret, para legislator membahas kenaikan tunjangan DPR.

"Fraksi kami menilai kurang tepat. Bagi anggota lain juga pasti menilai serupa," ujarnya di Jakarta.

Kata Andi, mereka juga prihatin dengan kinerja pemerintah yang lagi berusaha keras memulihkan fundamental ekonomi. "Apalagi, pemerintah masih belum bisa mengatasi permasalahan ekonomi ini," tuturnya.

Anggota Komisi IV DPR itu menuturkan, anggaran untuk kenaikan tunjangan lebih baik dialihkan ke sektor lain. Sektor yang bisa mendorong dari pada hambatan ekonomi yang tengah dihadapi saat ini.

"Atau sektor lain, seperti untuk bencana asap ├Źni atau kekeringan. Gunakan ke sektor yang bermanfaat agar masyarakat kita bisa mendapatkan penghasilan dan ekonomi bisa pulih," jelasnya.

Ketika disinggung apakah Koalisi Merah Putih (KMP) menyetujui adanya tunjangan tersebut, pihaknya tidak menyebutkan secara gamblang.

"Urusan fraksi lain, kami tidak urus. Pokoknya, tidak tepat dan tidak patut rasanya kenaikan tunjangan diperbincangkan. Termasuk, presiden dan juga pejabat lainnya. Ada beberapa fraksi yang menyatakan menolak juga katanya," terang Andi. (rka/jpg)JawaPos.com

Bagikan berita/artikel ini kepada teman melalui :

0 komentar :

Posting Komentar