Selasa, 09 Februari 2016

Guru Besar Hukum UMI: Penutupan Perkara Novel Baswedan Pertanda Runtuhnya Wibawa Negara Hukum

9 Februari 2016
MAKASAR (Parsial.com) – Guru Besar Ilmu Hukum pada Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Prof Dr La Ode Husen SH, MH membuat legal opini terkait perkara yang saat ini disangkakan pada mantan anggota Polri, Novel Baswedan. Bahwa, upaya menghentikan perkara ini bisa menjadi langkah yang berbahaya bagi kehidupan Hukum di Indonesia. Berikut tulisan lengkapnya yang di sadur dari tribratanews.com:

Penutupan Perkara Novel Baswedan Adalah Pertanda Runtuhnya Wibawa (Gezag) Negara Hukum

Suatu negara yang memiliki identitas negara hukum telah menjadi keharusan menciptakan kepastian hukum. Dalam pengertian, jika terjadi pelanggaran hukum sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh warga negara biasa ataupun aparatur penegak hukum, maka hukum itu harus ditegakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

Dalam negara hukum, tidak ada orang –baik itu warga negara biasa ataupun aparatur penegak hukum– termasuk seorang anggota atau pejabat kepolisian yang kebal hukum. Untuk menjaga dan mempertahankan identitas negara hukum, maka setiap pelanggaran hukum harus ditegakan dengan tidak membeda-bedakan sesuai dengan asas aquality before the law, bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum.

Fenomena hukum berkenaan dengan penanganan kasus Novel Baswedan yang saat ini akan ditutup perkaranya (deponering), menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak fair, dan cenderung memperlihatkan ada intervensi dalam penegakan kasus tersebut dari berbagai pihak, dan intervensi tersebut datangnya dari pusat kekuasaan maupun di lingkungan aparatur penegak hukum itu sendiri, seperti KPK yang berperan aktif dalam upaya penutupan perkara tersebut.

Novel Baswedan yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan yang berakibat pada meninggalnya korban beberapa tahun yang lalu dengan status P21, dan berkasnya telah dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum yang berarti proses penyidikan sudak selesai dan memenuhi syarat untuk dilanjutkan pada proses persidangan di Pengadilan Negeri.

Namun dalam kenyataannya kasus tersebut harus berhenti dan kemudian ditutup perkaranya (deponering). meskipun harus melanggar hukum. Kewenangan untuk menutup atau mengenyampingkan suatu perkara (deponering) ada di tangan Jaksa Penuntut Umum, ataupun menghentikan sauatu kasus (SP3) yang menjadi kewenangan Kepolisian juga pada kejaksaan yang disebut dengan diskresi (discretionare), namun harus memenuhi syarat objektif. Dalam hukum pidana berlaku asas nuclum delictum nulapuna sine previa lege ponale, tidak ada tindak pidana tanpa berdasarkan undang-undang atau tidak dapat dipidana seseorang kecuali didasarkan pada sanksi pidana yang ada pada undang-undang, ini adalah asas legalitas yang harus ditegakan dalam negara hukum.

Kebalikan dari asas legalitas adalah asas opportinitas, bahwa suatu perkara dapat dikesampingkan atau ditutup jika perkara tersebut jika dilanjutkan dapat menggangu kepentingan umum.

Dalam Undang-Undang Nomor Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan secara tegas dinyatakan bahwa kepentingan umum itu adalah kepentingan bangsa dan/atau kepentingan masyarakat luas dan mengenyampingkan perkara menjadi otoritas mutlak Kejaksaan Agung.

Jika kasus Novel Baswedan sudah dinyatakan oleh JPU bahwa berkas sudah lengkap dan memenuhi syarat untuk naik sidang, untuk menuntup perkaranya adalah menjadi kewenangan Jaksa Agung setelah ada pertimbagan dari Presiden.

Namun jika berkas belum lengkap, maka berkas kasus Novel dapat dikembalikan pada penyidik, dan jika dinyatakan tidak cukup bukti maka menjadi kewenangan Penyidik untuk menghentikan penyidikan dengan mengeluarkan Surat Pemberintahuan Penghentian Penyidikan (SP3), yang mejadi otoritas Penyidik Polri.

Terhadap kasus Novel Baswedan, tidak memenuhi syarat kepentingan umum untuk dikesampingkan atau ditutup (deponering), yang justru jika dihentikan melanggar asas legalitas dan mengganggu rasa keadilan yang dialami oleh keluarga korban penganiayaan, yang mungkin bisa dilakukan adalah jika tidak cukup bukti maka Penyidik Polri dapat menghentikan penyidikannya (SP3).

Demikian legal opini ini saya buat dengan penuh tanggungjawab ilmiah.
(Prof Dr H La Ode Husen SH, MH) Editor : Riyan Piliang
Bagikan berita/artikel ini kepada teman melalui :

0 komentar :

Posting Komentar