Selasa, 09 Februari 2016

Pengamat: Tanpa oposisi, demokrasi ibarat ”kuburan”


9 Februari 2016

JAKARTA (Parsial.com)–Bergabung­nya sejumlah partai menjadi pendukung pemerintahan Jokowi-JK, menjadikan koalisi pemerintah semakin besar. Kini tinggal Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang bisa disebut kelompok oposisi. Padahal tanpa oposisi, demokrasi ibarat ”kuburan”, yang sunyi senyap tanpa kritik, tanpa program tandingan serta sulit dikontrol.

Demikian rangkuman pendapat dari pengamat po­litik dari Universitas Indo­ne­sia Arbi Sanit, Ketua Pedom­an Indonesia M Fadjroel Rachman, Direktur Ekseku­tif Indo Barometer M Qodari, di Jakarta, Senin (8/2).

Seperti dikutip dari suarakarya, Fadjoel menegaskan, selama ini KMP hanya sampai tingkat oposisi bayangan karena tanpa kekuatan, tanpa hak dan kewajiban apa pun bagi Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang menguasai pemerintahan. Akibatnya, menjadi oposisi tak berharga dan semua partai politik memburu kursi menteri di kabinet.

”Makanya, satu persatu partai pendukung KMP mu­lai hengkang. Mereka me­mandang perlu bergabung dengan KIH karena di sana ada kekuasaan. Kondisi seperti itu taruhannya amat mahal, yaitu kehancuran demokrasi dan bahaya otoritarianisme,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq menyebutkan, persatuan tidak harus dimaknai dengan akomodasi terhadap semua kekuatan politik untuk bersama-sama menjalankan pemerintahan. Langkah merangkul semua pihak memang akan menguatkan stabilitas politik. Namun, prinsip saling kontrol juga membutuhkan unsur kekuatan politik yang ada di luar pemerintahan, melakukan peran oposisi di dalam atau di luar parlemen.

Hal senada disampaikan Arbi Sanit. Menurut dia, pe­me­rintahan Presiden Jokowi berpotensi sulit dikontrol dan mudah disalahgunakan jika semua kekuatan politik masuk ke dalamnya. Tiada­nya pihak yang mau menjadi oposisi di pemerintahan juga menunjukkan, tujuan utama elite politik Indonesia hanya memperoleh kekuasaan.

”Demokrasi mensyaratkan adanya kontrol dan ini diharapkan dari pihak yang kalah dalam pemilu. Untuk itu, mereka sebaiknya berada di luar kekuasaan dan sikap itu juga untuk menunjukkan konsistensi sikap. Hal yang tidak logis dalam demokrasi jika semua pihak akhirnya bersatu di pemerintahan,” katanya. Editor: Adam S/SK


Bagikan berita/artikel ini kepada teman melalui :

0 komentar :

Posting Komentar