Rabu, 13 April 2016

Verifikasi Lahan PLTU Tahap II Ditolak Petambak Garam Cirebon


CIREBON - Sejumlah warga yang mengaku para petambak garam dari Desa Kancikulon Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon menggruduk kantor Kecamatan setempat, untuk menolak hasil verifikasi tim bentukan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang dinilai tidak transparan dan tidak memihak kepada para petambak garam, senin (12/4).

Pantaun “FC” dilokasi tampak sejumlah warga yang mengaku penggarap lahan atau petambak garam dari Desa Kancikulon Kanci Kecamatan Astanajapura mendatangi kantor kecamatan setempat dengan membentangkan dua spanduk bertuliskan penolakan verifikasi karena diduga tidak transparan.

Dalam orasinya, koordinator penggarap menyampaikan aspirasi penolakan hasil verifikasi lahan dan uang kerohiman (tali asih) dari KLHK beberapa waktu lalu yang dinilai tidak transparan, selain itu juga uang tali asih yang ditetapkan Rp 2.000 per meter persegi dinilai sangat kecil, sehingga sangat merugikan penggarap.

Korlap pendemo, Abiyanto kepada “FC” memaparkan, para penggarap lahan atau para petambak garam menolak hasil verifikasi, menurutnya penggarap merasa kecewa dengan keputusan yang sangat merugikan para petambak garam lantaran ganti rugi lahan hanya dihargai Rp. 2000 permeter seolah menyamakan dengan harga sebatang rokok.

"Kami menolak verifikasi dan uang tali asih yang ditetapkan KLHK yakni Rp 2.000/meter persegi, masa uang tali asih permeter persegi sama dengan sebatang rokok. Yang benar saja, KLHK dalam memberikan uang tali asih. Dengan adanya PLTU II, tentunya penggarap kehilangan mata pencaharian dan pastinya penghasilan juga berkurang, maka dengan adanya uang tali asih yang besar akan digunakan untuk modal usaha," tegasnya.

Masih dikatakan Abiyanto, pemerintah daerah maupun pihak terkait lainnya, jangan semena-mena dalam menentukan harga, menurutnya seharusnya dilakukan sosialisasikan terlebih dahulu pada masyarakat, agar tidak timbul gejolak yang pada akhirnya merugikan masyarakat dan investor.

konon kata dia bahwa seluruh penggarap lahan atau petambak garam yang lahannya akan digunakan sebagai lokasi PLTU tahap II jika digabungkan dengan desa lain yaitu Desa Kanciwetan, Desa Astanamukti dan Desa Waruduwur Kecamatan Mundu jumlahnya hampir ada sekitar 800 penggarap.

"Kami tak menghalagi investor dan pembangunan PLTU II, akan tetapi, harus sesuai aturan dan mengakomodir aspirasi masyarakat. Agar saat pembangunan maupun sesudah beroperasi masyarakat tidak merasa dirugikan. Jangan sampai pembangunan PLTU II ini, ada istilah masyarakat penggarap mendapatkan uang tali asih yang minim dan timbul gejolak di masyarakat. Sehingga, pembangunan terhambat," paparnya.

Usai berorasi, massa memperkenankan perwakilan kecamatan untuk memberikan jawaban, atas aspirasi yang disampaikan.

Sekretaris Camat (Sekmat) Astanajapura, Oop Opiudin mengatakan, pihaknya akan menampung apa yang menjadi aspirasi dan tuntutan para penggarap lahan atau para petambak garam dan akan menyampaikan ke tingkat yang lebih tinggi.

"Saat ini Pa Camat sedang ada tugas kedinasan di luar kota. Aspirasi ini akan saya sampaikan pada atasan untuk ditindak lanjuti," jelasnya.
Fajarnews.com,
Bagikan berita/artikel ini kepada teman melalui :

0 komentar :

Posting Komentar