Selasa, 30 Agustus 2016

Pemerintah Diminta Tidak Ganggu Tunjangan Guru

Kemenkeu dan Kemendikbud Diminta untuk Duduk Bersama
Rabu, 31 Agustus 2016. CILEDUG - Rencana pemerintah melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menahan tunjangan profesi guru sebesar Rp20,3 triliun mendapat reaksi dari sejumlah kalangan.

Anggota DPR RI Dapil Cirebon-Indramayu, Drs H Mahfudz Siddiq MSi membenarkan, pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani saat ini mulai mengoreksi dana tunjangan profesi guru.

Diungkapkan Mahfudz, di hadapan Komisi XI DPR RI, Menkeu menyatakan, akan menahan Rp23,3 triliun dana tunjangan profesi guru atau 33,4 persen dari total tunjangan profesional guru yang mencapai Rp 69,7 triliun dalam APBN-P 2016.

“Saya berharap pemerintah dalam hal ini Menkeu jangan mengurangi anggaran pendidikan atau dengan menahan tunjangan profesi guru. Sebab menahan tunjangan profesi guru ini akan berdampak luar biasa terhadap kondisi pendidikan Indonesia,” kata Mahfudz melalui rilis yang diterima redaksi Sabtu, (27/8).

Jika tunjangan profesi guru ditahan, lanjut Mahfudz, kondisi ini akan mempengaruhi kinerja guru-guru.

Guru yang bertugas mendidik bangsa, kata Mahfudz, sudah seharusnya diberikan kesejahteraan agar bisa fokus dalam melahirkan dan mendidik calon-calon pemimpin bangsa yang akan datang.

“Saya tidak ingin mendengar ada lagi guru yang menjadi tukang ojek setelah pulang mengajar atau guru yang berutang kesana-kemari untuk menutupi biaya hidup,” harap Mahfudz.

Oleh karena itu, Mahfudz mendesak Menkeu Sri Mulyani yang juga pernah jadi dosen agar berpikir ulang untuk menahan tunjangan profesi guru.

Hal senada dikatakan Guru SMP Negeri 4 Cirebon, Deny Rochman MPd.

Dikatakan Deny, Keputusan Menkeu Sri Mulyani memangkas anggaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) sebesar Rp 23,3 triliun jangan sampai menimpulkan keresahan di kalangan guru-guru penerima dana sertifikasi.

Mestinya, kata Deny, ada komunikasi yang baik dua kementerian, yakni Kemenkeu dan Kemdikbud terkait silang pendapat kelebihan anggaran yang dimaksud.

“Jika pokok persoalannya masih belum ada titik temu dan belum dikonfirmasi, komunikasi dan klarifikasi antar kedua belah pihak, mengapa harus diungkap ke publik? Jangan sampai guru-guru di arus bawah resah sehingga berdampak pada stabilitas pendidikan nasional,” kata Deny Rochman.

Jika pemangkasan tersebut terkait data yang tidak valid terhadap penerima TPG, maka langkah Menkeu tersebut harus diapresiasi. Namun sebaliknya, kata Deny, jika keputusan itu keliru dan tidak cermat maka akan berdampak sistemik terhadap dunia pendidikan nasional.

“Bisa jadi proses pencairan TPG akan semakin tidak lancar,” pungkasnya.
(ril/sud/ RAKYAT CIREBON)
Bagikan berita/artikel ini kepada teman melalui :

0 komentar :

Posting Komentar