Kamis, 01 September 2016

Jangan Sampai Penurunan Tarif ada yang Merasa Dirugikan dan Diuntungkan


Kamis,1 September 2016 , JAKARTA-Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq mengungkapkan, penentuan tarif interkoneksi antar operator seluler harus ditempatkan dalam dua konteks pertimbangan.
Hal pertama yang perlu dilakukan adalah peningkatan kualitas pelayanan kepada konsumen termasuk tarif yang harus semakin murah. Yang kedua, konteks percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi untuk kepentingan pembangunan nasional.
"Dalam hal peningkatan kualitas layanan teramsuk tarif yang semakin murah, pemerintah bersama semua operator telkom, duduk bersama menghitung, menetapkan standar acuan (batas atas dan bawah) tarif ritel penggunaan komunikasi seluler," sarannya, Kamis (1/9/2016).
"Interkoneksi hanya salah satu komponen biaya. Harus dibedah keseluruhan komponen. Dari sini akan dilihat tingkat efesiensi yang mungkin dan harus dilakukan setiap operator," tambahnya.
Ia menegaskan, perang tarif yang masif namun kurang dipahami konsumen mengenai struktur biaya yang sebenarnya, juga harus dikontrol oleh pemerintah. Kemudian, terkait percepatan pembangunan infrastruktur, penurunn tarif (bukan saja interkoneksi) juga harus mempertimbangkan dampak pada kemanpuan operator mempercepat pembangunan infrastrukturnya di seluruh wilayah indonesia.
"Meski saat ini terbantu oleh pembangunan palapa ring yang dilakukan pemerintah. Telkomsel yang mendapatkan kewajiban membangun infrastruktur di seluruh wilayah termasuk remote area, juga harus menjadi pertimbangan penting bagi pemerintah," mantan Ketua Komisi I DPR ini menegaskan kembali.
Ia mengingatkan, jangan sampai ada situasi, saat penurunan tarif dilakukan, di antara operator ada pihak yang diuntungkan tapi juga ada pihak yang dirugikan.
Prinsipnya harus win-win solution. Bagi konsumen, bagi operator dan bagi pemerintah. "Terkait kisruh dan pro-kontra saat ini, saran saya pemerintah bisa duduk kembali dengan semua operator telekomunikasi. Melibatkan konsultan independen yang disepakati bersama, mengkaji rencana kebijakan penurunan tarif, dan juga draft PP yang ikut diperdebatkan," saran Mahfudz Siddiq.
Sebelumnya diberitakan, Forum Indonesia untuk Transparansi (Fitra) melaporkan Surat Edaran Kebijakan Penurunan Tarif Interkoneksi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Manager Advokasi dan Investigasi Fitra, Apung Widadi, mengatakan SE tersebut berpotensi merugikan keuangan negara senilai Rp 53,9 triliun. "Kalau interkoneksi itu diturunkan harganya maka pendapatan Telkom itu turun. Ini kan sumber daya udara frekuensi, dengan pendapatan Telkomsel turun maka PNBP yang akhirnya tidak dibayarkan ke negara sebesar itu selama lima tahun itu," kata Apung di KPK, Jakarta, Rabu (31/8/2016). TRIBUNNEWS.COM,
Bagikan berita/artikel ini kepada teman melalui :

0 komentar :

Posting Komentar