Rabu, 14 Desember 2016

Gara-gara Ahok Masyarakat Perang Opini




Gara-gara Ahok Masyarakat Perang Opini
Ahok/Net
Jakarta. Aksi damai umat Islam pada 4 November (411) dan 2 Desember (212) lalu masih menyisakan masalah. Pasalnya, perang opini antara pihak yang pro dan kontra mulai didekati dengan penegakan hukum melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq mempertanyakan apakah hal itu akan menuntaskan masalah atau malah menimbulkan masalah baru.

"Kalau UU ITE terkait dengan pelanggaran dan sanksi pidana mau diterapkan dengan gebyah uyah maka akan ada ribuan netizen yang masuk penjara. Baik dari kalangan yang pro maupun kontra. Lalu ribuan orang lain akan saling melaporkan satu sama lain," jelasnya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (8/12).

Menurut Mahfudz, aparat penegak hukum harus melihat dan mempertimbangkan konteks persoalan yang terjadi sebenarnya.

"Kalau tidak ada kasus Ahok, tidak akan ada perang opini dan informasi di media sosial. Jangankan netizen, media massa yang terikat dengan Undang-Undang Pers saja juga banyak melakukan pelanggaran prinsip-prinsip jurnalistik," bebernya.

Pelanggaran terhadap hukum, aturan, dan etika memang tidak bisa dihindari dalam konteks kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan gubernru non aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Kalau semua bentuk pelanggaran mau diproses hukum bisa dipastikan Indonesia akan ramai kembali.

Mahfudz Siddiq menambahkan, nantinya akan ada pihak yang dilaporkan oleh Polri sendiri karena melakukan pembohongan publik terkait pernyataan bahwa pihak kepolisian membolehkan massa aksi. Tapi ternyata banyak oknum aparat yang masih menghalangi massa aksi berangkat.

Akan ada pihak melaporkan panitia aksi 412 karena melanggar aturan car free day (CFD) untuk kegiatan yang memakai atribut partai politik. Juga akan ada pihak yang diadukan sesama netizen karena dugaan pelecehan dan pencemaran nama baik.

"Coba buka lagi sosmed, semua pihak kena sasaran perang opini dan informasi. Mulai dari presiden, kapolri, Ahok dan juga Habib Rizieq, Bachtiar Nashir, dan lain-lain. Apa semua pihak akan saling melapor ke penegak hukum," ujar Mahfudz.

Untuk itu, lanjutnya, pemerintah harus melihat dan menyikapi terjadinya perang opini di media sosial sebagai potret realitas masyarakat. Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri sangat mendorong percepatan pembangunan infrastruktur teknologi komunikasi dan informatika (TIK), khususnya internet di Indonesia. Pengguna internet pun melonjak hingga 80 juta orang.

"Bahkan Jokowi lah yang memelopori kampanye via sosmed pada saat pilgub DKI dan pilpres. Perang opini dan informasi saat itu sangat dahsyat," tegas Mahfudz yang juga mantan ketua Komisi I DPR RI. [wah/RMOL] 

Bagikan berita/artikel ini kepada teman melalui :

0 komentar :

Posting Komentar